2 Tahun Prabowo Dalam Angka

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026). Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Mesir akan terus tumbuh semakin erat dan memberi manfaat yang nyata bagi kedua bangsa dan rakyat masing-masing negara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

"Kondisi riil, terutama ekonomi dan politik, masyarakat itu ya tidak bisa dibohongi. Pasti kalau itu tidak bagus ya masyarakat pasti akan cari cara untuk kemudian melampiaskan situasi itu, terutama untuk apa? Kepada negara, kepada pemerintah," Pakar Politik UGM, Dr. rer.pol, Mada Sukmajati, M.PP

Birokrasi Indonesia kini bagaikan raksasa yang tengah merenggangkan otot-otot barunya. Di bawah naungan Kabinet Merah Putih, bahtera pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak dengan ritme yang riuh. Andai gedung-gedung kementerian di bilangan Jakarta Pusat bisa berbicara, mereka mungkin akan menceritakan betapa riuhnya lorong-lorong kantor yang kini harus menampung jejak langkah puluhan menteri dan wakil menteri baru.

Tepat 20 Oktober 2026 akan menjadi penanda dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Dua tahun yang mencerminkan era ekspansi kekuasaan dan gaya tata kelola negara yang berbeda tajam dibanding dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Angka-angka statistik pemerintahan mencatat perubahan signifikan yang menegaskan orientasi kepemimpinan yang jauh lebih dominan.

Pada edisi khusus kali ini, akan membeberkan jejak kepemimpinan Presiden Prabowo dalam angka serta membandingkannya dengan dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2006 dan Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2016. Yuk simak:

Angka-angka statistik pemerintahan mencatat perubahan signifikan yang menegaskan orientasi kepemimpinan yang jauh lebih dominan.

Hal ini terlihat gamblang sejak hari pertama Prabowo memimpin. Ia langsung melantik 48 menteri, sangat kontras dibanding 34 menteri pada masa SBY maupun Jokowi. Yang paling mencolok adalah keberadaan 54 wakil menteri dan 10 pejabat setingkat kepala badan atau lembaga koordinasi, angka yang melonjak drastis dari periode kepemimpinan sebelumnya. ‘Gemuknya’ Kabinet Merah Putih membuat dinamika internal kabinet juga bergerak sangat dinamis.

Total ada 7 kali reshuffle hanya dalam tempo 24 bulan kepemimpinan Prabowo. Yang paling menjadi sorotan adalah 2 kali pergantian Menteri Keuangan, sesuatu yang tak lazim pada era sebelumnya. Penataan ulang postur kabinet yang berulang kali ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang agresif mengevaluasi loyalitas serta kinerja eksekutif, membedakannya secara signifikan dari pola konsolidasi bertahap ala SBY dan Jokowi.

Pengamat Kebijakan Publik, Dadang Darmawan, S.Sos. M.Si menilai ini ‘Kabinet Gemuk’ sengaja dirancang Prabowo untuk menghindari konflik politik. Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang nyaman tanpa gangguan dari pihak oposisi. Namun, langkah merangkul semua elemen ini harus dibayar mahal dengan membengkaknya anggaran negara untuk membiayai operasional kabinet yang sangat besar.

"Kalau kita konfirmasi dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, ya tentu ini sesuatu yang paradoks. Niatnya ingin efisiensi dan ternyata dalam kabinet sendiri kita menggunakan kabinet yang gemuk," kata Dadang menanggapi situasi pemerintahan saat ini.

Menurut Dadang, kabinet gemuk sebenarnya bisa berjalan efektif asalkan para menteri dan wakil menteri yang ditunjuk memiliki keahlian dan keberanian untuk memprioritaskan perbaikan bangsa. Sayangnya, yang terlihat dalam dua tahun ini justru kebalikannya. Ketidakefektifan manajerial di tingkat kementerian dinilai berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat.

Sorotan utama dari buruknya efektivitas kabinet terletak pada kinerja para pembantu presiden. Alih-alih berfokus pada janji-janji kampanye, banyak menteri yang dinilai masih terjebak dalam pertikaian politik dan sibuk membangun kekuatan kelompok masing-masing.

"Menterinya ini kurang bisa kerja dan belum bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, golongan, partai-partai, dan sebagainya," tegas Dadang.

Terkait perombakan kabinet (reshuffle) yang turut memasukkan sejumlah tokoh sipil dan aktivis akar rumput, Dadang memandang langkah tersebut belum terbukti efektif. Ia menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah kementerian adalah lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sepanjang kebijakan pro rakyat belum terealisasi, masuknya tokoh mana pun hanya akan dinilai sebagai perpanjangan dari politik akomodatif belaka.

Dari sisi gaya kepemimpinan, penanganan masalah selama dua tahun ini dinilai belum terdesain sejak awal, melainkan sebatas reaksi atas krisis yang terlanjur muncul.

Dadang melihat ada kecenderungan gaya yang reaktif dan otoritatif akibat terputusnya jalur komunikasi yang jernih, baik di internal jajaran kementerian maupun dengan masyarakat luas.

"Saya melihat lebih cenderung reaktif dan otoritatif kalau melihat apa yang ada saat ini. Seolah-olah presiden sulit untuk bisa berkomunikasi baik dengan jajaran maupun apalagi dengan masyarakat," ungkap Dadang.

Oleh karena itu, presiden dinilai sangat membutuhkan masukan dari masyarakat sebagai opini pembanding (second opinion). Jika suara kritis rakyat tidak diberi ruang yang setara, presiden berisiko membuat kebijakan keliru yang bersumber dari informasi internal yang menyimpang.

"Menterinya ini kurang bisa kerja dan belum bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, golongan, partai-partai, dan sebagainya," tegas Dadang.

Dari sisi gaya kepemimpinan, penanganan masalah selama dua tahun ini dinilai belum terdesain sejak awal, melainkan sebatas reaksi atas krisis yang terlanjur muncul.

Dadang melihat ada kecenderungan gaya yang reaktif dan otoritatif akibat terputusnya jalur komunikasi yang jernih, baik di internal jajaran kementerian maupun dengan masyarakat luas.

"Menterinya ini kurang bisa kerja dan belum bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, golongan, partai-partai, dan sebagainya," tegas Dadang.

Dari sisi gaya kepemimpinan, penanganan masalah selama dua tahun ini dinilai belum terdesain sejak awal, melainkan sebatas reaksi atas krisis yang terlanjur muncul.

Dadang melihat ada kecenderungan gaya yang reaktif dan otoritatif akibat terputusnya jalur komunikasi yang jernih, baik di internal jajaran kementerian maupun dengan masyarakat luas.

Utang Membesar, Ruang Fiskal Menyepit

(IDN Times/Arifin Al Alamudi)

"Besaran utang luar negeri pemerintah tersebut diproyeksikan sudah mendekati 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara rasio utang pemerintah terhadap pendapatan ditaksir sudah berada di kisaran 20 persen, atau seperlima dari PDB. Dengan besaran rasio tersebut, saya menilai ruang fiskal pemerintah kian menyempit," Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin

Gaya diplomasi luar negeri ketiga kepala Negara ini juga berbeda. Prabowo mencatatkan 54 kali kunjungan luar negeri dalam dua tahun pertama, melampaui rekor SBY dengan 17 kali dan Jokowi yang mencatatkan 13 kali perjalanan dinas internasional. Biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit.

Pada masa kepemimpinannya, Presiden SBY mencatatkan anggaran KLN sekitar Rp150 hingga Rp200 miliar per tahun. Alokasi anggaran KLN era Jokowi berada di kisaran Rp200 hingga Rp300 miliar per tahun. Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, intensitas perjalanan luar negeri mengalami peningkatan signifikan. Lembaga kajian ekonomi seperti CELIOS mengestimasi anggaran KLN satu setengah tahun pertama era Prabowo menyedot anggaran sekitar Rp1,1 triliun.

Secara umum, postur anggaran negara mengonfirmasi arah prioritas baru yang memusatkan perhatian pada program-program unggulan bertipe komando. Dengan total APBN mencapai Rp3.842 triliun, alokasi anggaran terbesar tidak lagi didominasi oleh Kementerian Pertahanan seperti pada era SBY (Rp28,2 triliun) dan Jokowi (Rp99,5 triliun), melainkan bergeser ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola Rp223,5 triliun.

Sedangkan posisi beban utang luar negeri memperlihatkan eskalasi volume yang menyentuh angka USD 458,4 miliar. Jumlah utang luar negeri tersebut jika dikonversikan setara dengan Rp8.046 triliun, meningkat pesat dari porsi utang pada era SBY yang berada di kisaran Rp1.141,4 triliun dan Jokowi sebesar Rp4.217,7 triliun.

Pada tingkat kesejahteraan pekerja dan tenaga pendidik, kebijakan pengupahan mencatatkan kenaikan nominal. Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) berada di level Rp3.350.000 per bulan, didampingi kenaikan insentif guru honorer non-PNS sebesar Rp400.000 per bulan.

Alokasi anggaran layanan publik dasar seperti pendidikan murni dan kesehatan turut diperluas secara nominal dalam APBN. Anggaran pendidikan murni menembus Rp545,52 triliun dan anggaran kesehatan dipatok Rp212,30 triliun, tumbuh bertahap mengikuti pembesaran kapasitas fiskal negara.

Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin menilai jumlah utang pemerintah mengalami kenaikan signifikan dalam hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lompatan utang tersebut membuat ruang fiskal pemerintah kian menyempit.

Gunawan mengungkapkan, kenaikan utang selama pemerintahan Presiden Prabowo sekitar 17,7 persen dibandingkan sebelum presiden menjabat. Utang Indonesia naik dari Rp8.473,9 triliun menjadi Rp10.293,69 triliun per akhir Juni 2026. Sementara itu, utang luar negeri pemerintah yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar USD 454,8 miliar per Juli 2026.

"Besaran utang luar negeri pemerintah tersebut diproyeksikan sudah mendekati 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara rasio utang pemerintah terhadap pendapatan ditaksir sudah berada di kisaran 20 persen, atau seperlima dari PDB. Dengan besaran rasio tersebut, saya menilai ruang fiskal pemerintah kian menyempit," ujar Gunawan pada IDN Times, Rabu (14/10/2026).

Porsi APBN dalam membayar cicilan utang atau debt service ratio saat ini sudah berada di atas 40 persen per Maret 2026. Kondisi ini membuat hampir setengah pendapatan negara habis untuk membayar cicilan utang jangka pendek.

"Sehingga ruang fiskal tersebut membutuhkan banyak likuiditas tambahan untuk menopang program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih," katanya.

Jika dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga Prabowo, setiap pemerintahan memiliki skala prioritas penarikan utang dan peruntukannya masing-masing. Namun, menurut Gunawan, penarikan utang di era Presiden Prabowo selain bertambah signifikan dalam dua tahun terakhir, pengalokasiannya lebih mengarah pada program yang memberikan efek ganda atau multiplier effect ke ekonomi yang terbatas.

"Program Kopdes Merah Putih sebelumnya memang telah menyerap belanja yang besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,61 persen. Tetapi multiplier effect dari kehadiran Kopdes Merah Putih itu belum begitu dirasakan karena belum sepenuhnya beroperasional. Sehingga penambahan utang di era Presiden Prabowo dinilai kurang produktif," jelasnya.

Gunawan mengaku khawatir jika kemampuan pemerintah dalam menyerap pendapatan lajunya lebih rendah dari program belanja. APBN akan kesulitan memenuhi semua kebutuhan belanjanya, terlebih jika harus dilakukan dengan penambahan utang atau penerbitan surat utang.

"Di tengah kenaikan imbal hasil surat utang dunia, yang ada penambahan jumlah utang baru akan menambah beban APBN dalam jangka pendek," tegasnya.

Rupiah Berpotensi ke Rp18 Ribu Kembali

Ancaman berdemokrasi, kebebasan bicara dan berpendapat di Indonesia

(IDN Times/Arifin Al Alamudi)

"Di sisi lain pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai semua program unggulan. Sehingga saya menilai rupiah masih akan berada di bawah tekanan dan masih berpeluang untuk kembali di atas Rp18 Ribu per Dolar AS," Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin

Aktivitas penindakan hukum di sektor peradilan korupsi mencatatkan kurva peningkatan yang dramatis di era Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani hingga 315 perkara penyidikan dalam dua tahun kepemimpinan Prabowo, melonjak dibanding 214 perkara pada dua tahun pertama Jokowi dan 41 perkara di era SBY.

Yang sedikit mengembirakan, dari aspek indikator kesejahteraan sosial, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,07 persen atau setara 22,93 juta jiwa. Penurunan ini konsisten melanjutkan tren penurunan angka kemiskinan yang berada di level 10,86 persen era Jokowi dan 17,75 persen pada masa kepemimpinan SBY.

Meskipun demikian, standar Garis Kemiskinan Nasional meningkat signifikan menjadi Rp669.235 per kapita per bulan. Batas kecukupan hidup ini melompat jauh dibandingkan era SBY sebesar Rp152.847 dan era Jokowi yang berada pada level Rp354.386.

Tantangan sektor makroekonomi terpotret jelas melalui pergerakan harga komoditas dan pelemahan mata uang. Harga emas Antam meroket hingga Rp2.742.000 per gram, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level Rp17.884 per USD, jauh lebih rendah nilainya dibanding masa Jokowi (Rp12.978) dan SBY (Rp9.215).

Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin berpendapat tekanan terhadap mata uang rupiah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS. Sejauh ini respons dari sisi moneter lebih terasa dalam mengendalikan rupiah dibandingkan respons dari sisi kebijakan fiskal. Pasalnya, fiskal masih tetap didorong untuk mendekati ambang batas defisit normal sebesar 3 persen.

"Sehingga fiskal masih terus ekspansif, sementara rupiah lebih banyak mengandalkan kebijakan BI untuk meredam tekanannya. Padahal tekanan terhadap rupiah salah satunya dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia serta ketidakstabilan politik global, yang justru seharusnya diantisipasi dengan pengeluaran fiskal yang lebih berhati-hati," paparnya.

Salah satu kebijakan belanja besar pemerintah adalah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat harga minyak mentah naik dan dikabarkan akan lebih banyak membatasi penyaluran kebutuhan energi di tahun mendatang.

"Menurut hemat saya, postur fiskal ke depan tidak akan menjadi sentimen positif bagi rupiah. Dan pergantian menteri keuangan yang berulang-ulang juga tidak akan banyak memberikan perubahan positif untuk membuat kinerja rupiah menguat, karena tekanan eksternal rupiah saat ini cukup besar," ujar Gunawan.

Dia menilai tantangan pengendalian rupiah di era pemerintahan Prabowo jauh lebih berat dibandingkan dua presiden sebelumnya karena sentimen geopolitik yang menimbulkan ketidakstabiln dan ketidakpastian ekonomi.

"Di sisi lain pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai semua program unggulan. Sehingga saya menilai rupiah masih akan berada di bawah tekanan dan masih berpeluang untuk kembali di atas Rp18 Ribu per Dolar AS," katanya.

Tekanan yang paling mungkin terlihat dalam waktu dekat akan dirasakan lewat pasar keuangan, khususnya pasar obligasi. Mengingat pasar keuangan global tengah saling berebut likuiditas, khususnya dolar AS yang memicu kenaikan yield pada surat utang. "Tekanan ini juga akan menyasar pasar surat utang di Tanah Air," tegasnya.

Rakyat Tertindas Bisa Jadi Ancaman

Komunitas Riot Bandung. (IDN Times/Debbie Sutrisno)

"Jadi dari dua tahun ini kita bisa melihat itu, konteksnya masih proses ya, belum terlihat hasil, karena memang baru dua tahun," Pakar Politik UGM, Dr. rer.pol, Mada Sukmajati, M.PP

Hal lain yang menjadi sorotan dalam 2 tahun kepemimpinan Prabowo adalah restrukturisasi pertahanan dan keandalan aparatur keamanan domestik mengalami pemekaran teritorial massal. Terjadi lonjakan tajam jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) menjadi 27 unit, hampir dua kali lipat dibanding 14 Kodam di era Jokowi dan 11 Kodam di era SBY.

Pertumbuhan postur aparat pertahanan juga diiringi ekspansi keanggotaan dan struktur kepolisian. Jumlah personel TNI merangkak naik ke kisaran 470.000 prajurit, sementara jumlah personel Polri tumbuh menjadi 473.000 anggota yang ditopang oleh perluasan hingga 36 Polda, 510 Satwil Polres/Polresta, serta 5.120 Polsek di seluruh pelosok Tanah Air.

Pakar Politik UGM, Dr. rer.pol, Mada Sukmajati, M.PP menilai Kekuatan politik dan aparat keamanan yang kini berhasil dikuasai Prabowo tidak ada jaminan kekuasaan Prabowo bakal langgeng hingga 2029, jika perekonomian masyarakat bawah tak kunjung diperbaiki. Meskipun saat ini pemerintah memegang kendali penuh atas kekuatan politik, aparat penegak hukum, dan partai politik, faktor ekonomi riil dan tekanan hidup rakyat tetap menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diremehkan begitu saja.

"Kondisi riil, terutama ekonomi dan politik, masyarakat itu ya tidak bisa dibohongi. Pasti kalau itu tidak bagus ya masyarakat pasti akan cari cara untuk kemudian melampiaskan situasi itu, terutama untuk apa? Kepada negara, kepada pemerintah," ungkap Mada.

Secara keseluruhan, angka-angka dua tahun kepemimpinan Prabowo memetakan model pemerintahan berskala besar (big government) yang agresif dan berorientasi keamanan. Profil statistik ini membedakan secara tajam watak kepemimpinan Prabowo dari kepemimpinan teknokratis-pembangunan ala Jokowi maupun pendekatan kepemimpinan konsensual yang diusung oleh SBY.

Mada Sukmajati merangkum rekonfigurasi kekuasaan secara cepat dan menyeluruh telah berhasil dijalankan Presiden Prabowo untuk memegang kendali penuh atas arah pemerintahan dalam dua tahun terakhir. Perubahan besar ini mencakup sentralisasi kewenangan pusat dan daerah, penguasaan sumber daya ekonomi strategis, serta penataan ulang posisi politik. Meskipun saat ini pemerintah memegang kendali penuh atas kekuatan politik, aparat penegak hukum, dan partai politik, faktor ekonomi riil dan tekanan hidup rakyat tetap menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diremehkan begitu saja.

Selain itu, kata Mada, seringnya perombakan kabinet dalam dua tahun terakhir lebih berfungsi sebagai strategi penataan ulang kekuasaan politik, ketimbang upaya mendongkrak perekonomian secara nyata.

"Jadi dari dua tahun ini kita bisa melihat itu, konteksnya masih proses ya, belum terlihat hasil, karena memang baru dua tahun. Dari kebijakan populis atau populisme Prabowo menunjukkan di satu sisi pemerintah memang fokus (pada MBG dan Kopdes). Tapi pada sisi yang lain pemerintah tidak punya alat atau sumber daya yang memadai untuk bisa membuat dua pilar kebijakan itu dari sisi proses bagus, tapi juga nanti dari sisi hasil juga bagus," pungkasnya.

Selain itu, kata Mada, seringnya perombakan kabinet dalam dua tahun terakhir lebih berfungsi sebagai strategi penataan ulang kekuasaan politik, ketimbang upaya mendongkrak perekonomian secara nyata.