Celah Sunyi Pencari Waras: Krisis yang Tak Tampak
Celah Sunyi Pencari Waras: Krisis yang Tak Tampak
Celah Sunyi Pencari Waras: Krisis yang Tak Tampak
Aktivitas layanan Poli Jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar. (IDN Times/Darsil Yahya)
Aktivitas layanan Poli Jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar. (IDN Times/Darsil Yahya)
"Setelah ke psikolog, saya memilih tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali"
"Setelah ke psikolog, saya memilih tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali"
Suatu sore di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Buniamin Azmah, pegawai swasta, memilih menepi dari riuh pekerjaannya. Namun kebisingan di dalam kepalanya justru sering kali baru dimulai. Tentang pekerjaan, keluarga, atau hal-hal kecil yang entah mengapa terasa membesar.
Laki-laki berusia 30 tahun itu menggenggam ponselnya erat-erat. Di layar kaca yang bercahaya itu, sebuah jendela percakapan terbuka. Bukan dengan kawan lama, melainkan dengan seorang psikolog yang hanya ia temui lewat ketikan kata dan pesan suara.
Buniamin adalah representasi dari sebuah generasi yang sedang bersiasat. Ia sadar ada yang retak di dalam dirinya, namun ia enggan mendatangi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma yang berdiri kokoh di kota itu.
“Kalau ke RSJ Mutiara Sukma dikira orang gila. Selain itu, kalau ke sana harus antre. Lebih baik ke tempat lain, ke layanan konseling swasta meskipun berbayar,” katanya.
Sejak 2020, Buniamin rutin merogoh kocek Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per sesi melalui chat WhatsApp maupun video call. Baginya, itu adalah upeti yang harus ia bayar demi mendapatkan satu hal yang tidak disediakan negara dengan cuma-cuma: kenyamanan dan ruang tanpa stigma. Di saat banyak orang seusianya masih berjuang dengan urusan dapur, ia sudah harus menyisihkan sebagian pendapatannya demi membeli kembali kewarasan yang dirampas oleh tekanan pekerjaan dan tuntutan hidup.
Suatu sore di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Buniamin Azmah, pegawai swasta, memilih menepi dari riuh pekerjaannya. Namun kebisingan di dalam kepalanya justru sering kali baru dimulai. Tentang pekerjaan, keluarga, atau hal-hal kecil yang entah mengapa terasa membesar.
Laki-laki berusia 30 tahun itu menggenggam ponselnya erat-erat. Di layar kaca yang bercahaya itu, sebuah jendela percakapan terbuka. Bukan dengan kawan lama, melainkan dengan seorang psikolog yang hanya ia temui lewat ketikan kata dan pesan suara.
Buniamin adalah representasi dari sebuah generasi yang sedang bersiasat. Ia sadar ada yang retak di dalam dirinya, namun ia enggan mendatangi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma yang berdiri kokoh di kota itu.
“Kalau ke RSJ Mutiara Sukma dikira orang gila. Selain itu, kalau ke sana harus antre. Lebih baik ke tempat lain, ke layanan konseling swasta meskipun berbayar,” katanya.
Sejak 2020, Buniamin rutin merogoh kocek Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per sesi melalui chat WhatsApp maupun video call. Baginya, itu adalah upeti yang harus ia bayar demi mendapatkan satu hal yang tidak disediakan negara dengan cuma-cuma: kenyamanan dan ruang tanpa stigma. Di saat banyak orang seusianya masih berjuang dengan urusan dapur, ia sudah harus menyisihkan sebagian pendapatannya demi membeli kembali kewarasan yang dirampas oleh tekanan pekerjaan dan tuntutan hidup.
Suatu sore di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Buniamin Azmah, pegawai swasta, memilih menepi dari riuh pekerjaannya. Namun kebisingan di dalam kepalanya justru sering kali baru dimulai. Tentang pekerjaan, keluarga, atau hal-hal kecil yang entah mengapa terasa membesar.
Laki-laki berusia 30 tahun itu menggenggam ponselnya erat-erat. Di layar kaca yang bercahaya itu, sebuah jendela percakapan terbuka. Bukan dengan kawan lama, melainkan dengan seorang psikolog yang hanya ia temui lewat ketikan kata dan pesan suara.
Buniamin adalah representasi dari sebuah generasi yang sedang bersiasat. Ia sadar ada yang retak di dalam dirinya, namun ia enggan mendatangi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma yang berdiri kokoh di kota itu.
“Kalau ke RSJ Mutiara Sukma dikira orang gila. Selain itu, kalau ke sana harus antre. Lebih baik ke tempat lain, ke layanan konseling swasta meskipun berbayar,” katanya.
Sejak 2020, Buniamin rutin merogoh kocek Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per sesi melalui chat WhatsApp maupun video call. Baginya, itu adalah upeti yang harus ia bayar demi mendapatkan satu hal yang tidak disediakan negara dengan cuma-cuma: kenyamanan dan ruang tanpa stigma. Di saat banyak orang seusianya masih berjuang dengan urusan dapur, ia sudah harus menyisihkan sebagian pendapatannya demi membeli kembali kewarasan yang dirampas oleh tekanan pekerjaan dan tuntutan hidup.
Sanchia Valeka, warga Mataram, yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental. (IDN Times/M Nasir)
Sanchia Valeka, warga Mataram, yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental. (IDN Times/M Nasir)
Sanchia Vaneka (25), di kota yang sama, juga mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan mental saat kuliah dan bekerja.Psikolog menyarankan dia supaya jangan terlalu banyak pikiran dan mengelola stres.
"Saya harus mengelola stres saya dengan cara menghabiskan waktu dengan teman-teman seperti hangout, dan perbanyak kesibukan. Setelah ke psikolog, saya memilih tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Misalnya, pasangan saya telat balas chat, saya merasa dia kenapa padahal dia sibuk kerja. Jadi saya mengalihkan ke kesibukan yang lain," kata dia.
Setelah konsultasi ke psikolog, Cia mengaku sudah tidak terlalu berpikiran negatif. Dia juga banyak mengalihkan aktivitas ke hal-hal yang produktif seperti baca novel, nonton film, hingga belajar memasak. Dia juga mengurangi bermedia sosial, karena konten yang beredar sering membuatnya membandingkan pencapaian diri dengan orang lain.
"Saya mengurangi buka TikTok. Karena kalau mengikuti standar TikTok, gak ada habisnya hidup kita. Konten-konten di TikTok yang bikin stres," katanya.
Sanchia Vaneka (25), di kota yang sama, juga mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan mental saat kuliah dan bekerja.Psikolog menyarankan dia supaya jangan terlalu banyak pikiran dan mengelola stres.
"Saya harus mengelola stres saya dengan cara menghabiskan waktu dengan teman-teman seperti hangout, dan perbanyak kesibukan. Setelah ke psikolog, saya memilih tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Misalnya, pasangan saya telat balas chat, saya merasa dia kenapa padahal dia sibuk kerja. Jadi saya mengalihkan ke kesibukan yang lain," kata dia.
Setelah konsultasi ke psikolog, Cia mengaku sudah tidak terlalu berpikiran negatif. Dia juga banyak mengalihkan aktivitas ke hal-hal yang produktif seperti baca novel, nonton film, hingga belajar memasak. Dia juga mengurangi bermedia sosial, karena konten yang beredar sering membuatnya membandingkan pencapaian diri dengan orang lain.
"Saya mengurangi buka TikTok. Karena kalau mengikuti standar TikTok, gak ada habisnya hidup kita. Konten-konten di TikTok yang bikin stres," katanya.
Sanchia Vaneka (25), di kota yang sama, juga mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan mental saat kuliah dan bekerja.Psikolog menyarankan dia supaya jangan terlalu banyak pikiran dan mengelola stres.
"Saya harus mengelola stres saya dengan cara menghabiskan waktu dengan teman-teman seperti hangout, dan perbanyak kesibukan. Setelah ke psikolog, saya memilih tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Misalnya, pasangan saya telat balas chat, saya merasa dia kenapa padahal dia sibuk kerja. Jadi saya mengalihkan ke kesibukan yang lain," kata dia.
Setelah konsultasi ke psikolog, Cia mengaku sudah tidak terlalu berpikiran negatif. Dia juga banyak mengalihkan aktivitas ke hal-hal yang produktif seperti baca novel, nonton film, hingga belajar memasak. Dia juga mengurangi bermedia sosial, karena konten yang beredar sering membuatnya membandingkan pencapaian diri dengan orang lain.
"Saya mengurangi buka TikTok. Karena kalau mengikuti standar TikTok, gak ada habisnya hidup kita. Konten-konten di TikTok yang bikin stres," katanya.
Kesehatan mental memang bukan kegelisahan segelintir orang. Merujuk pada Profil Kesehatan NTB, terdapat sedikitnya 14.292 jiwa yang terdeteksi mengidap gangguan jiwa berat di provinsi tersebut. Namun, layanan yang ada masih memusat di rumah sakit rujukan. Di pelosok-pelosok desa di Lombok atau Sumbawa, jarak menuju layanan bukan hanya soal kilometer, melainkan soal biaya, waktu, dan nyali untuk menghadapi bisik-bisik tetangga yang masih menganggap gangguan jiwa sebagai aib yang harus dikurung rapat.
Hari ini, istilah seperti burnout, anxiety, atau healing beredar cepat di media sosial. Generasi muda—khususnya Gen Z—tidak hanya mengenalnya, tapi juga menggunakannya untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Survei Indonesia Millennial Gen Z Report 2026 mencatat, generasi ini memprioritaskan keamanan emosional dan secara terbuka membicarakan terapi serta kelelahan mental. Bahkan, terapi kini dianggap sebagai kebutuhan dasar, bukan lagi kemewahan.
Sebanyak 51 persen responden menggunakan layanan telemedisin untuk berkonsultasi, termasuk soal kesehatan mental. Sementara 47 persen lainnya mengandalkan teman dekat atau komunitas digital sebagai “infrastruktur emosional”.
Namun di balik literasi yang tinggi itu, ada jurang yang menganga.
Kesehatan mental memang bukan kegelisahan segelintir orang. Merujuk pada Profil Kesehatan NTB, terdapat sedikitnya 14.292 jiwa yang terdeteksi mengidap gangguan jiwa berat di provinsi tersebut. Namun, layanan yang ada masih memusat di rumah sakit rujukan. Di pelosok-pelosok desa di Lombok atau Sumbawa, jarak menuju layanan bukan hanya soal kilometer, melainkan soal biaya, waktu, dan nyali untuk menghadapi bisik-bisik tetangga yang masih menganggap gangguan jiwa sebagai aib yang harus dikurung rapat.
Hari ini, istilah seperti burnout, anxiety, atau healing beredar cepat di media sosial. Generasi muda—khususnya Gen Z—tidak hanya mengenalnya, tapi juga menggunakannya untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Survei Indonesia Millennial Gen Z Report 2026 mencatat, generasi ini memprioritaskan keamanan emosional dan secara terbuka membicarakan terapi serta kelelahan mental. Bahkan, terapi kini dianggap sebagai kebutuhan dasar, bukan lagi kemewahan.
Sebanyak 51 persen responden menggunakan layanan telemedisin untuk berkonsultasi, termasuk soal kesehatan mental. Sementara 47 persen lainnya mengandalkan teman dekat atau komunitas digital sebagai “infrastruktur emosional”.
Namun di balik literasi yang tinggi itu, ada jurang yang menganga.
Kesehatan mental memang bukan kegelisahan segelintir orang. Merujuk pada Profil Kesehatan NTB, terdapat sedikitnya 14.292 jiwa yang terdeteksi mengidap gangguan jiwa berat di provinsi tersebut. Namun, layanan yang ada masih memusat di rumah sakit rujukan. Di pelosok-pelosok desa di Lombok atau Sumbawa, jarak menuju layanan bukan hanya soal kilometer, melainkan soal biaya, waktu, dan nyali untuk menghadapi bisik-bisik tetangga yang masih menganggap gangguan jiwa sebagai aib yang harus dikurung rapat.
Hari ini, istilah seperti burnout, anxiety, atau healing beredar cepat di media sosial. Generasi muda—khususnya Gen Z—tidak hanya mengenalnya, tapi juga menggunakannya untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Survei Indonesia Millennial Gen Z Report 2026 mencatat, generasi ini memprioritaskan keamanan emosional dan secara terbuka membicarakan terapi serta kelelahan mental. Bahkan, terapi kini dianggap sebagai kebutuhan dasar, bukan lagi kemewahan.
Sebanyak 51 persen responden menggunakan layanan telemedisin untuk berkonsultasi, termasuk soal kesehatan mental. Sementara 47 persen lainnya mengandalkan teman dekat atau komunitas digital sebagai “infrastruktur emosional”.
Namun di balik literasi yang tinggi itu, ada jurang yang menganga.
Rasio yang Tidak Masuk Akal
Rasio yang Tidak Masuk Akal
Rasio yang Tidak Masuk Akal
Dari seluruh penduduk yang terdiagnosis depresi, hanya 10,1% yang mendapatkan akses pengobatan medis
Dari seluruh penduduk yang terdiagnosis depresi, hanya 10,1% yang mendapatkan akses pengobatan medis
Ketimpangan ini terekam jelas dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada penduduk umur di atas 15 tahun secara nasional mencapai 10,2%. Namun, di balik angka sepuluh persen itu, tersimpan profil kerentanan yang lebih tajam. Laporan menunjukkan gejala depresi justru paling tinggi ditemukan pada kelompok anak muda (usia 15-24 tahun), berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat pendidikan menengah pertama ke bawah, serta mereka yang tidak bekerja atau masih sekolah.
Secara nasional, prevalensi depresi untuk seluruh kelompok usia berada di angka 1,4%. Angka ini tidak tersebar merata; Jawa Barat memuncaki daftar dengan prevalensi tertinggi sebesar 3,3%, sementara Bali berada di titik terendah (0,2%). Namun, temuan yang paling menyayat hati dalam SKI 2023 adalah tentang "celah pengobatan" (treatment gap).
Ketimpangan ini terekam jelas dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada penduduk umur di atas 15 tahun secara nasional mencapai 10,2%. Namun, di balik angka sepuluh persen itu, tersimpan profil kerentanan yang lebih tajam. Laporan menunjukkan gejala depresi justru paling tinggi ditemukan pada kelompok anak muda (usia 15-24 tahun), berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat pendidikan menengah pertama ke bawah, serta mereka yang tidak bekerja atau masih sekolah.
Secara nasional, prevalensi depresi untuk seluruh kelompok usia berada di angka 1,4%. Angka ini tidak tersebar merata; Jawa Barat memuncaki daftar dengan prevalensi tertinggi sebesar 3,3%, sementara Bali berada di titik terendah (0,2%). Namun, temuan yang paling menyayat hati dalam SKI 2023 adalah tentang "celah pengobatan" (treatment gap).
Ketimpangan ini terekam jelas dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada penduduk umur di atas 15 tahun secara nasional mencapai 10,2%. Namun, di balik angka sepuluh persen itu, tersimpan profil kerentanan yang lebih tajam. Laporan menunjukkan gejala depresi justru paling tinggi ditemukan pada kelompok anak muda (usia 15-24 tahun), berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat pendidikan menengah pertama ke bawah, serta mereka yang tidak bekerja atau masih sekolah.
Secara nasional, prevalensi depresi untuk seluruh kelompok usia berada di angka 1,4%. Angka ini tidak tersebar merata; Jawa Barat memuncaki daftar dengan prevalensi tertinggi sebesar 3,3%, sementara Bali berada di titik terendah (0,2%). Namun, temuan yang paling menyayat hati dalam SKI 2023 adalah tentang "celah pengobatan" (treatment gap).
(IDN Times/Mardya Shakti)
(IDN Times/Mardya Shakti)
Meski angka ini terdengar kecil, distribusi risikonya menunjukkan pola yang sangat spesifik. Laporan mengungkapkan bahwa gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok anak muda: rentang usia 15-24 tahun (2%), jenis kelamin perempuan (2,8%) dibandingkan laki-laki (1,1%).
Berdasarkan pendidikan, proporsi tertinggi ada pada mereka dengan Pendidikan menengah pertama ke bawah (2,2%). Sedangkan menurut status ekonomi dan pekerjaan, ada pada kelompok yang tidak bekerja (2,3%), masih sekolah (2,1%), serta pekerja sektor informal atau tenaga tidak ahli seperti buruh, sopir, dan ART (2,3%).
Dari seluruh penduduk yang terdiagnosis depresi, hanya 10,1% yang mendapatkan akses pengobatan medis, baik melalui obat-obatan maupun konseling profesional. Artinya, sembilan dari sepuluh penderita depresi di Indonesia dibiarkan berjuang sendirian.
Kondisi ini menjadi bom waktu, mengingat data menunjukkan bahwa mereka yang mengalami gangguan depresi memiliki kecenderungan berpikir untuk mengakhiri hidup 36 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak depresi. Mereka adalah orang-orang yang mungkin kita temui di bus, di pasar, atau di kantor, yang sedang menyimpan badai di dalam dadanya tanpa pernah tersentuh tangan profesional.
Meski angka ini terdengar kecil, distribusi risikonya menunjukkan pola yang sangat spesifik. Laporan mengungkapkan bahwa gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok anak muda: rentang usia 15-24 tahun (2%), jenis kelamin perempuan (2,8%) dibandingkan laki-laki (1,1%).
Berdasarkan pendidikan, proporsi tertinggi ada pada mereka dengan Pendidikan menengah pertama ke bawah (2,2%). Sedangkan menurut status ekonomi dan pekerjaan, ada pada kelompok yang tidak bekerja (2,3%), masih sekolah (2,1%), serta pekerja sektor informal atau tenaga tidak ahli seperti buruh, sopir, dan ART (2,3%).
Dari seluruh penduduk yang terdiagnosis depresi, hanya 10,1% yang mendapatkan akses pengobatan medis, baik melalui obat-obatan maupun konseling profesional. Artinya, sembilan dari sepuluh penderita depresi di Indonesia dibiarkan berjuang sendirian.
Kondisi ini menjadi bom waktu, mengingat data menunjukkan bahwa mereka yang mengalami gangguan depresi memiliki kecenderungan berpikir untuk mengakhiri hidup 36 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak depresi. Mereka adalah orang-orang yang mungkin kita temui di bus, di pasar, atau di kantor, yang sedang menyimpan badai di dalam dadanya tanpa pernah tersentuh tangan profesional.
Meski angka ini terdengar kecil, distribusi risikonya menunjukkan pola yang sangat spesifik. Laporan mengungkapkan bahwa gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok anak muda: rentang usia 15-24 tahun (2%), jenis kelamin perempuan (2,8%) dibandingkan laki-laki (1,1%).
Berdasarkan pendidikan, proporsi tertinggi ada pada mereka dengan Pendidikan menengah pertama ke bawah (2,2%). Sedangkan menurut status ekonomi dan pekerjaan, ada pada kelompok yang tidak bekerja (2,3%), masih sekolah (2,1%), serta pekerja sektor informal atau tenaga tidak ahli seperti buruh, sopir, dan ART (2,3%).
Dari seluruh penduduk yang terdiagnosis depresi, hanya 10,1% yang mendapatkan akses pengobatan medis, baik melalui obat-obatan maupun konseling profesional. Artinya, sembilan dari sepuluh penderita depresi di Indonesia dibiarkan berjuang sendirian.
Kondisi ini menjadi bom waktu, mengingat data menunjukkan bahwa mereka yang mengalami gangguan depresi memiliki kecenderungan berpikir untuk mengakhiri hidup 36 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak depresi. Mereka adalah orang-orang yang mungkin kita temui di bus, di pasar, atau di kantor, yang sedang menyimpan badai di dalam dadanya tanpa pernah tersentuh tangan profesional.
Kabar Buruk dari Meja Sekolah
Kabar Buruk dari Meja Sekolah
Kabar Buruk dari Meja Sekolah
M. Ilmi Hatta, Anggota Majelis Psikolog Himpsi Jawa Barat (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
“Masalah emosional sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Siswa mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang bergumul dengan perasaan negatif di dalam diri,”
“Masalah emosional sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Siswa mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang bergumul dengan perasaan negatif di dalam diri,”
M. Ilmi Hatta, Anggota Majelis Psikolog Himpsi Jawa Barat, memegang tumpukan data yang membuat siapa pun akan bergidik. Di tahun 2023 hingga awal 2024, ia melakukan skrining terhadap 380.151 peserta didik kelas 1 hingga 12 di Kota Bandung. Hasilnya adalah sebuah potret buram tentang masa depan.
Secara total, 62.954 siswa menunjukkan indikasi masalah kesehatan mental dalam setidaknya satu aspek. Ilmi merincinya dengan detail yang tajam: 16.384 siswa mengalami masalah relasi sosial atau peer problem. Mereka adalah anak-anak yang sering dikucilkan, diolok-olok, dan merasa tidak memiliki tempat di antara teman sebayanya.
“Masalah ini sangat krusial di usia SMP, di mana penerimaan kelompok sebaya adalah hal yang sentral. Isolasi sosial dapat memicu stres, kecemasan, rendahnya harga diri, dan menjadi faktor risiko untuk penurunan prestasi akademik hingga depresi,” tutur Ilmi.
M. Ilmi Hatta, Anggota Majelis Psikolog Himpsi Jawa Barat, memegang tumpukan data yang membuat siapa pun akan bergidik. Di tahun 2023 hingga awal 2024, ia melakukan skrining terhadap 380.151 peserta didik kelas 1 hingga 12 di Kota Bandung. Hasilnya adalah sebuah potret buram tentang masa depan.
Secara total, 62.954 siswa menunjukkan indikasi masalah kesehatan mental dalam setidaknya satu aspek. Ilmi merincinya dengan detail yang tajam: 16.384 siswa mengalami masalah relasi sosial atau peer problem. Mereka adalah anak-anak yang sering dikucilkan, diolok-olok, dan merasa tidak memiliki tempat di antara teman sebayanya.
“Masalah ini sangat krusial di usia SMP, di mana penerimaan kelompok sebaya adalah hal yang sentral. Isolasi sosial dapat memicu stres, kecemasan, rendahnya harga diri, dan menjadi faktor risiko untuk penurunan prestasi akademik hingga depresi,” tutur Ilmi.
M. Ilmi Hatta, Anggota Majelis Psikolog Himpsi Jawa Barat, memegang tumpukan data yang membuat siapa pun akan bergidik. Di tahun 2023 hingga awal 2024, ia melakukan skrining terhadap 380.151 peserta didik kelas 1 hingga 12 di Kota Bandung. Hasilnya adalah sebuah potret buram tentang masa depan.
Secara total, 62.954 siswa menunjukkan indikasi masalah kesehatan mental dalam setidaknya satu aspek. Ilmi merincinya dengan detail yang tajam: 16.384 siswa mengalami masalah relasi sosial atau peer problem. Mereka adalah anak-anak yang sering dikucilkan, diolok-olok, dan merasa tidak memiliki tempat di antara teman sebayanya.
“Masalah ini sangat krusial di usia SMP, di mana penerimaan kelompok sebaya adalah hal yang sentral. Isolasi sosial dapat memicu stres, kecemasan, rendahnya harga diri, dan menjadi faktor risiko untuk penurunan prestasi akademik hingga depresi,” tutur Ilmi.
(IDN Times/Mardya Shakti)
(IDN Times/Mardya Shakti)
Lalu ada 12.293 siswa yang bergumul dengan masalah emosional internal. Mereka tampak tenang, duduk manis di bangku kelas, namun di dalamnya ada rasa sedih yang mendalam, ketakutan, dan gejala depresi.
“Masalah emosional sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Siswa mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang bergumul dengan perasaan negatif di dalam diri,” tambahnya.
Temuan ini juga sejalan dengan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026. Dari jutaan penduduk yang diperiksa, gejala depresi dan kecemasan pada anak dan remaja tercatat lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia.
Dari 7,6 juta jiwa anak dan remaja diskrining, 4,8% persen menunjukkan gejala depresi, dan 4,4% gejala cemas. Adapun pada kelompok dewasa dan lansia yang berjumlah 19,4 juta, tingkat gejala depresi 0,9% dan gejala cemas 0,8%.
Ini menegaskan bahwa prevalensi depresi tertinggi justru berada pada kelompok usia produktif awal dan mereka yang masih berada di bangku sekolah. Kita sedang membesarkan sebuah generasi yang sudah "patah" sebelum mereka benar-benar tumbuh.
Lalu ada 12.293 siswa yang bergumul dengan masalah emosional internal. Mereka tampak tenang, duduk manis di bangku kelas, namun di dalamnya ada rasa sedih yang mendalam, ketakutan, dan gejala depresi.
“Masalah emosional sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Siswa mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang bergumul dengan perasaan negatif di dalam diri,” tambahnya.
Temuan ini juga sejalan dengan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026. Dari jutaan penduduk yang diperiksa, gejala depresi dan kecemasan pada anak dan remaja tercatat lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia.
Dari 7,6 juta jiwa anak dan remaja diskrining, 4,8% persen menunjukkan gejala depresi, dan 4,4% gejala cemas. Adapun pada kelompok dewasa dan lansia yang berjumlah 19,4 juta, tingkat gejala depresi 0,9% dan gejala cemas 0,8%.
Ini menegaskan bahwa prevalensi depresi tertinggi justru berada pada kelompok usia produktif awal dan mereka yang masih berada di bangku sekolah. Kita sedang membesarkan sebuah generasi yang sudah "patah" sebelum mereka benar-benar tumbuh.
Lalu ada 12.293 siswa yang bergumul dengan masalah emosional internal. Mereka tampak tenang, duduk manis di bangku kelas, namun di dalamnya ada rasa sedih yang mendalam, ketakutan, dan gejala depresi.
“Masalah emosional sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Siswa mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang bergumul dengan perasaan negatif di dalam diri,” tambahnya.
Temuan ini juga sejalan dengan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026. Dari jutaan penduduk yang diperiksa, gejala depresi dan kecemasan pada anak dan remaja tercatat lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia.
Dari 7,6 juta jiwa anak dan remaja diskrining, 4,8% persen menunjukkan gejala depresi, dan 4,4% gejala cemas. Adapun pada kelompok dewasa dan lansia yang berjumlah 19,4 juta, tingkat gejala depresi 0,9% dan gejala cemas 0,8%.
Ini menegaskan bahwa prevalensi depresi tertinggi justru berada pada kelompok usia produktif awal dan mereka yang masih berada di bangku sekolah. Kita sedang membesarkan sebuah generasi yang sudah "patah" sebelum mereka benar-benar tumbuh.
Wajah Lelah Layanan Publik
Wajah Lelah Layanan Publik
Wajah Lelah Layanan Publik
Bergeser ke timur, di Kota Makassar, beban itu terlihat jelas di koridor RSUD Daya. Irnayanti, Kepala Bagian Layanan Masyarakat di sana, menjadi saksi bagaimana arus warga yang mencari ketenangan jiwa semakin deras setiap tahunnya. Data kunjungannya bicara banyak: pada tahun 2024, tercatat ada 2.893 kunjungan di poli jiwa. Angka ini membengkak menjadi 3.053 kunjungan pada tahun 2025.
Memasuki tahun 2026, situasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sepanjang triwulan pertama saja (Januari hingga Maret), tercatat sudah ada 825 pasien yang mengadu. Kebanyakan adalah perempuan yang mengeluhkan insomnia akut, anxiety disorder, hingga gangguan bipolar.
Namun, antrean panjang itu harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang keterbatasan tenaga medis. “Kalau dari segi jumlah tenaga kesehatan, kami akui masih kurang. Saat ini kami hanya punya dua dokter psikiater dan dua perawat,” aku Irnayanti.
Bergeser ke timur, di Kota Makassar, beban itu terlihat jelas di koridor RSUD Daya. Irnayanti, Kepala Bagian Layanan Masyarakat di sana, menjadi saksi bagaimana arus warga yang mencari ketenangan jiwa semakin deras setiap tahunnya. Data kunjungannya bicara banyak: pada tahun 2024, tercatat ada 2.893 kunjungan di poli jiwa. Angka ini membengkak menjadi 3.053 kunjungan pada tahun 2025.
Memasuki tahun 2026, situasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sepanjang triwulan pertama saja (Januari hingga Maret), tercatat sudah ada 825 pasien yang mengadu. Kebanyakan adalah perempuan yang mengeluhkan insomnia akut, anxiety disorder, hingga gangguan bipolar.
Namun, antrean panjang itu harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang keterbatasan tenaga medis. “Kalau dari segi jumlah tenaga kesehatan, kami akui masih kurang. Saat ini kami hanya punya dua dokter psikiater dan dua perawat,” aku Irnayanti.
Bergeser ke timur, di Kota Makassar, beban itu terlihat jelas di koridor RSUD Daya. Irnayanti, Kepala Bagian Layanan Masyarakat di sana, menjadi saksi bagaimana arus warga yang mencari ketenangan jiwa semakin deras setiap tahunnya. Data kunjungannya bicara banyak: pada tahun 2024, tercatat ada 2.893 kunjungan di poli jiwa. Angka ini membengkak menjadi 3.053 kunjungan pada tahun 2025.
Memasuki tahun 2026, situasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sepanjang triwulan pertama saja (Januari hingga Maret), tercatat sudah ada 825 pasien yang mengadu. Kebanyakan adalah perempuan yang mengeluhkan insomnia akut, anxiety disorder, hingga gangguan bipolar.
Namun, antrean panjang itu harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang keterbatasan tenaga medis. “Kalau dari segi jumlah tenaga kesehatan, kami akui masih kurang. Saat ini kami hanya punya dua dokter psikiater dan dua perawat,” aku Irnayanti.
Irnayanti, Kepala Bagian Layanan Masyarakat RSUD Daya Kota Makassar. (IDN Times/Darsil Yahya)
Irnayanti, Kepala Bagian Layanan Masyarakat RSUD Daya Kota Makassar. (IDN Times/Darsil Yahya)
Dua dokter untuk ribuan kunjungan. Bayangkan beban yang dipikul oleh kedua dokter tersebut setiap hari, mendengarkan ribuan trauma, sementara mereka sendiri mungkin sedang bergelut dengan kelelahannya masing-masing. Di Makassar, kesehatan jiwa bukan lagi urusan privat, melainkan krisis layanan publik yang nyata.
RSUD Daya juga memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan maupun program jaminan kesehatan daerah yang didukung APBD. Dari sisi rujukan, sistem yang digunakan saat ini dinilai sudah memudahkan pasien tanpa kendala berarti.
Ke depan, RSUD Daya berencana mengembangkan layanan kesehatan mental dengan menambah tenaga medis serta fasilitas pendukung, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ada tambahan dukungan anggaran agar bisa menambah tenaga dan fasilitas layanan kesehatan mental ke depan, termasuk tambahan dokter karena kita di sini ada dua, dokter tamu yang kedua itu ada dokter ASN” ujar Irnayanti.
Dua dokter untuk ribuan kunjungan. Bayangkan beban yang dipikul oleh kedua dokter tersebut setiap hari, mendengarkan ribuan trauma, sementara mereka sendiri mungkin sedang bergelut dengan kelelahannya masing-masing. Di Makassar, kesehatan jiwa bukan lagi urusan privat, melainkan krisis layanan publik yang nyata.
RSUD Daya juga memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan maupun program jaminan kesehatan daerah yang didukung APBD. Dari sisi rujukan, sistem yang digunakan saat ini dinilai sudah memudahkan pasien tanpa kendala berarti.
Ke depan, RSUD Daya berencana mengembangkan layanan kesehatan mental dengan menambah tenaga medis serta fasilitas pendukung, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ada tambahan dukungan anggaran agar bisa menambah tenaga dan fasilitas layanan kesehatan mental ke depan, termasuk tambahan dokter karena kita di sini ada dua, dokter tamu yang kedua itu ada dokter ASN” ujar Irnayanti.
Dua dokter untuk ribuan kunjungan. Bayangkan beban yang dipikul oleh kedua dokter tersebut setiap hari, mendengarkan ribuan trauma, sementara mereka sendiri mungkin sedang bergelut dengan kelelahannya masing-masing. Di Makassar, kesehatan jiwa bukan lagi urusan privat, melainkan krisis layanan publik yang nyata.
RSUD Daya juga memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan maupun program jaminan kesehatan daerah yang didukung APBD. Dari sisi rujukan, sistem yang digunakan saat ini dinilai sudah memudahkan pasien tanpa kendala berarti.
Ke depan, RSUD Daya berencana mengembangkan layanan kesehatan mental dengan menambah tenaga medis serta fasilitas pendukung, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ada tambahan dukungan anggaran agar bisa menambah tenaga dan fasilitas layanan kesehatan mental ke depan, termasuk tambahan dokter karena kita di sini ada dua, dokter tamu yang kedua itu ada dokter ASN” ujar Irnayanti.
Indonesia kekurangan tenaga psikolog klinis
Indonesia kekurangan tenaga psikolog klinis
Indonesia kekurangan tenaga psikolog klinis
“Persoalan utama bukan sekadar madistribusi. Yang masalah sekarang kekurangan psikolog klinis.”
“Persoalan utama bukan sekadar madistribusi. Yang masalah sekarang kekurangan psikolog klinis.”
Di sebuah rumah kontrakan mungil di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, suara mesin jahit berdentum ritmis. Di dalam ruangan yang sedikit gerah itu, Murni Nurani Atmawati (38) sedang menekuni potongan kain katun. Tiga tahun lalu, Murni adalah seorang "zombie hidup". terseret ke dalam lubuk depresi akut akibat gangguan bipolar yang dideritanya sejak 2016.
"Dulu saya pikir BPJS itu untuk orang miskin. Antrenya panjang, dokter seadanya, pelayanannya seadanya juga. Saya malu kalau harus pakai BPJS," akunya.
Stigma itu hampir saja membunuhnya. Ia mengurung diri, menolak makan, bahkan sempat memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Beruntung, suaminya, Rizky Zakaria, tak henti-hentinya memotivasinya. Rizky mencari tahu lewat internet bahwa BPJS Kesehatan kini sudah melayani urusan jiwa secara komprehensif.
Tepat 13 Desember 2022, Murni melangkahkan kaki ke Puskesmas Pondok Kelapa. "Dokter Susi Salwati menyambut saya dengan hangat. Beliau bilang, ‘Ibu tidak usah malu. Gangguan mental itu seperti penyakit fisik lainnya, bisa diobati dan disembuhkan.’" kenang Murni.
Di sebuah rumah kontrakan mungil di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, suara mesin jahit berdentum ritmis. Di dalam ruangan yang sedikit gerah itu, Murni Nurani Atmawati (38) sedang menekuni potongan kain katun. Tiga tahun lalu, Murni adalah seorang "zombie hidup". terseret ke dalam lubuk depresi akut akibat gangguan bipolar yang dideritanya sejak 2016.
"Dulu saya pikir BPJS itu untuk orang miskin. Antrenya panjang, dokter seadanya, pelayanannya seadanya juga. Saya malu kalau harus pakai BPJS," akunya.
Stigma itu hampir saja membunuhnya. Ia mengurung diri, menolak makan, bahkan sempat memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Beruntung, suaminya, Rizky Zakaria, tak henti-hentinya memotivasinya. Rizky mencari tahu lewat internet bahwa BPJS Kesehatan kini sudah melayani urusan jiwa secara komprehensif.
Tepat 13 Desember 2022, Murni melangkahkan kaki ke Puskesmas Pondok Kelapa. "Dokter Susi Salwati menyambut saya dengan hangat. Beliau bilang, ‘Ibu tidak usah malu. Gangguan mental itu seperti penyakit fisik lainnya, bisa diobati dan disembuhkan.’" kenang Murni.
Di sebuah rumah kontrakan mungil di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, suara mesin jahit berdentum ritmis. Di dalam ruangan yang sedikit gerah itu, Murni Nurani Atmawati (38) sedang menekuni potongan kain katun. Tiga tahun lalu, Murni adalah seorang "zombie hidup". terseret ke dalam lubuk depresi akut akibat gangguan bipolar yang dideritanya sejak 2016.
"Dulu saya pikir BPJS itu untuk orang miskin. Antrenya panjang, dokter seadanya, pelayanannya seadanya juga. Saya malu kalau harus pakai BPJS," akunya.
Stigma itu hampir saja membunuhnya. Ia mengurung diri, menolak makan, bahkan sempat memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Beruntung, suaminya, Rizky Zakaria, tak henti-hentinya memotivasinya. Rizky mencari tahu lewat internet bahwa BPJS Kesehatan kini sudah melayani urusan jiwa secara komprehensif.
Tepat 13 Desember 2022, Murni melangkahkan kaki ke Puskesmas Pondok Kelapa. "Dokter Susi Salwati menyambut saya dengan hangat. Beliau bilang, ‘Ibu tidak usah malu. Gangguan mental itu seperti penyakit fisik lainnya, bisa diobati dan disembuhkan.’" kenang Murni.
Apa yang dialami Murni membuktikan bahwa sistem itu bisa bekerja jika dikelola dengan empati. Melalui BPJS, ia mendapatkan akses ke psikiater di RS Jiwa Islam Klender. Obat-obatan yang jika dibeli sendiri bisa mencapai Rp2 juta per bulan, ia dapatkan secara cuma-cuma.
Namun, keberuntungan Murni adalah anomali di tengah kekeringan tenaga ahli yang akut. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 286 juta jiwa, sementara tenaga profesional yang tersedia sangat terbatas.
Di level kebijakan, negara sebenarnya sudah mulai bergerak. Namun, seperti banyak hal lain dalam sistem kesehatan, langkah itu sering kali tertinggal dari kebutuhan di lapangan.
Dalam sosialisasi nasional yang disiarkan Konsil Kesehatan Indonesia pada 24 Februari 2026, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, mengakui jurang besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga psikolog klinis.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang sebenarnya sudah mengatur standar minimal tenaga kesehatan di Puskesmas.
“Dalam permenkes nomor 19 tahun 2024, pasal 21 ayat 1, ada 11 tenaga kesehatan yang ada pada puskesmas. Salah satunya psikolog klinis,” ujarnya.
Apa yang dialami Murni membuktikan bahwa sistem itu bisa bekerja jika dikelola dengan empati. Melalui BPJS, ia mendapatkan akses ke psikiater di RS Jiwa Islam Klender. Obat-obatan yang jika dibeli sendiri bisa mencapai Rp2 juta per bulan, ia dapatkan secara cuma-cuma.
Namun, keberuntungan Murni adalah anomali di tengah kekeringan tenaga ahli yang akut. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 286 juta jiwa, sementara tenaga profesional yang tersedia sangat terbatas.
Di level kebijakan, negara sebenarnya sudah mulai bergerak. Namun, seperti banyak hal lain dalam sistem kesehatan, langkah itu sering kali tertinggal dari kebutuhan di lapangan.
Dalam sosialisasi nasional yang disiarkan Konsil Kesehatan Indonesia pada 24 Februari 2026, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, mengakui jurang besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga psikolog klinis.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang sebenarnya sudah mengatur standar minimal tenaga kesehatan di Puskesmas.
“Dalam permenkes nomor 19 tahun 2024, pasal 21 ayat 1, ada 11 tenaga kesehatan yang ada pada puskesmas. Salah satunya psikolog klinis,” ujarnya.
Apa yang dialami Murni membuktikan bahwa sistem itu bisa bekerja jika dikelola dengan empati. Melalui BPJS, ia mendapatkan akses ke psikiater di RS Jiwa Islam Klender. Obat-obatan yang jika dibeli sendiri bisa mencapai Rp2 juta per bulan, ia dapatkan secara cuma-cuma.
Namun, keberuntungan Murni adalah anomali di tengah kekeringan tenaga ahli yang akut. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 286 juta jiwa, sementara tenaga profesional yang tersedia sangat terbatas.
Di level kebijakan, negara sebenarnya sudah mulai bergerak. Namun, seperti banyak hal lain dalam sistem kesehatan, langkah itu sering kali tertinggal dari kebutuhan di lapangan.
Dalam sosialisasi nasional yang disiarkan Konsil Kesehatan Indonesia pada 24 Februari 2026, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, mengakui jurang besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga psikolog klinis.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang sebenarnya sudah mengatur standar minimal tenaga kesehatan di Puskesmas.
“Dalam permenkes nomor 19 tahun 2024, pasal 21 ayat 1, ada 11 tenaga kesehatan yang ada pada puskesmas. Salah satunya psikolog klinis,” ujarnya.
Namun angka di lapangan jauh dari ketentuan itu. Dari kebutuhan nasional sebanyak 10.723 psikolog klinis pada 2026, jumlah yang tersedia baru sekitar 3.781 orang. Kekurangannya mencapai 6.942 tenaga. Bahkan hingga 2032, proyeksi defisit masih besar.
“Posisi sekarang proyeksi suplainya masih jauh, 5947. Masih sekitar 50 persenan. Gap nya itu 6.332,” kata Yuli.
Di tingkat layanan primer, situasinya lebih sunyi lagi. Dari lebih dari 10 ribu Puskesmas, baru 189 yang memiliki psikolog klinis yang tersebar di 203 lokasi. Sebaran itu pun timpang. Jawa masih mendominasi, sementara wilayah lain nyaris kosong.
“Persoalan utama bukan sekadar madistribusi. Yang masalah sekarang kekurangan psikolog klinis.”
Kekurangan itu berlapis dari hulu ke hilir. Di tingkat pendidikan, program studi profesi psikologi klinis masih terbatas dan terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Banyak wilayah, termasuk Sulawesi, belum memiliki program tersebut.
Di sisi lain, kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental.
Namun angka di lapangan jauh dari ketentuan itu. Dari kebutuhan nasional sebanyak 10.723 psikolog klinis pada 2026, jumlah yang tersedia baru sekitar 3.781 orang. Kekurangannya mencapai 6.942 tenaga. Bahkan hingga 2032, proyeksi defisit masih besar.
“Posisi sekarang proyeksi suplainya masih jauh, 5947. Masih sekitar 50 persenan. Gap nya itu 6.332,” kata Yuli.
Di tingkat layanan primer, situasinya lebih sunyi lagi. Dari lebih dari 10 ribu Puskesmas, baru 189 yang memiliki psikolog klinis yang tersebar di 203 lokasi. Sebaran itu pun timpang. Jawa masih mendominasi, sementara wilayah lain nyaris kosong.
“Persoalan utama bukan sekadar madistribusi. Yang masalah sekarang kekurangan psikolog klinis.”
Kekurangan itu berlapis dari hulu ke hilir. Di tingkat pendidikan, program studi profesi psikologi klinis masih terbatas dan terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Banyak wilayah, termasuk Sulawesi, belum memiliki program tersebut.
Di sisi lain, kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental.
Namun angka di lapangan jauh dari ketentuan itu. Dari kebutuhan nasional sebanyak 10.723 psikolog klinis pada 2026, jumlah yang tersedia baru sekitar 3.781 orang. Kekurangannya mencapai 6.942 tenaga. Bahkan hingga 2032, proyeksi defisit masih besar.
“Posisi sekarang proyeksi suplainya masih jauh, 5947. Masih sekitar 50 persenan. Gap nya itu 6.332,” kata Yuli.
Di tingkat layanan primer, situasinya lebih sunyi lagi. Dari lebih dari 10 ribu Puskesmas, baru 189 yang memiliki psikolog klinis yang tersebar di 203 lokasi. Sebaran itu pun timpang. Jawa masih mendominasi, sementara wilayah lain nyaris kosong.
“Persoalan utama bukan sekadar madistribusi. Yang masalah sekarang kekurangan psikolog klinis.”
Kekurangan itu berlapis dari hulu ke hilir. Di tingkat pendidikan, program studi profesi psikologi klinis masih terbatas dan terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Banyak wilayah, termasuk Sulawesi, belum memiliki program tersebut.
Di sisi lain, kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental.
Ilustrasi layanan di fasilitas kesehatan. (IDN Times/Darsil Yahya)
Ilustrasi layanan di fasilitas kesehatan. (IDN Times/Darsil Yahya)
Untuk menutup celah itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi: memperbanyak produksi tenaga melalui beasiswa dan pembukaan institusi pendidikan baru, memperluas rekrutmen melalui CASN dan penugasan khusus, serta meningkatkan mutu melalui standar kompetensi nasional.
“Peningkatan jumlah harus disertai dengan kualitas lulusan berdasarkan standar kompetensi dan standar. Ditetapkan lewat KMK nomor HK. 01.07/Menkes/1336/2024,” ujarnya.
Ia menegaskan, psikolog klinis tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai tenaga yang harus mampu menangani berbagai gangguan secara terukur.
“Mampu menyelesaikan masalah atau gangguan mental pasien dengan prosedur yang akurat dan hasil yang terukur. Mampu menangani 30 masalah atau gangguan mental, seperti gangguan insomnia, gangguan kepribadian, skizofrenia, delusional, bipolar, dan lainnya.”
Namun di tengah semua rencana itu, satu kenyataan tetap sulit dihindari: kebutuhan tumbuh lebih cepat daripada pasokan.
“Demand setiap tahun meningkat karena pertumbuhan populasi penduduk. Proyeksi demand mempertimbangkan kebutuhan 1 psikolog klinis per puskesmas,” kata Yuli.
Untuk menutup celah itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi: memperbanyak produksi tenaga melalui beasiswa dan pembukaan institusi pendidikan baru, memperluas rekrutmen melalui CASN dan penugasan khusus, serta meningkatkan mutu melalui standar kompetensi nasional.
“Peningkatan jumlah harus disertai dengan kualitas lulusan berdasarkan standar kompetensi dan standar. Ditetapkan lewat KMK nomor HK. 01.07/Menkes/1336/2024,” ujarnya.
Ia menegaskan, psikolog klinis tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai tenaga yang harus mampu menangani berbagai gangguan secara terukur.
“Mampu menyelesaikan masalah atau gangguan mental pasien dengan prosedur yang akurat dan hasil yang terukur. Mampu menangani 30 masalah atau gangguan mental, seperti gangguan insomnia, gangguan kepribadian, skizofrenia, delusional, bipolar, dan lainnya.”
Namun di tengah semua rencana itu, satu kenyataan tetap sulit dihindari: kebutuhan tumbuh lebih cepat daripada pasokan.
“Demand setiap tahun meningkat karena pertumbuhan populasi penduduk. Proyeksi demand mempertimbangkan kebutuhan 1 psikolog klinis per puskesmas,” kata Yuli.
Untuk menutup celah itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi: memperbanyak produksi tenaga melalui beasiswa dan pembukaan institusi pendidikan baru, memperluas rekrutmen melalui CASN dan penugasan khusus, serta meningkatkan mutu melalui standar kompetensi nasional.
“Peningkatan jumlah harus disertai dengan kualitas lulusan berdasarkan standar kompetensi dan standar. Ditetapkan lewat KMK nomor HK. 01.07/Menkes/1336/2024,” ujarnya.
Ia menegaskan, psikolog klinis tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai tenaga yang harus mampu menangani berbagai gangguan secara terukur.
“Mampu menyelesaikan masalah atau gangguan mental pasien dengan prosedur yang akurat dan hasil yang terukur. Mampu menangani 30 masalah atau gangguan mental, seperti gangguan insomnia, gangguan kepribadian, skizofrenia, delusional, bipolar, dan lainnya.”
Namun di tengah semua rencana itu, satu kenyataan tetap sulit dihindari: kebutuhan tumbuh lebih cepat daripada pasokan.
“Demand setiap tahun meningkat karena pertumbuhan populasi penduduk. Proyeksi demand mempertimbangkan kebutuhan 1 psikolog klinis per puskesmas,” kata Yuli.
Banyak Orang Butuh Didengar
Banyak Orang Butuh Didengar
Banyak Orang Butuh Didengar
(IDN Times/Mardya Shakti)
(IDN Times/Mardya Shakti)
Di tengah keterbatasan layanan tatap muka, negara mulai membuka jalur lain, meski masih jauh dari cukup. Salah satunya melalui layanan hotline pencegahan bunuh diri healing119.id. Layanan ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan relawan psikolog klinis anggota Ikatan Psikologi Klinis Indonesia.
Di balik sistem yang bekerja 24 jam dalam delapan shift itu, tersimpan gambaran yang lebih jujur tentang siapa sebenarnya yang sedang berjuang diam-diam.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa kelompok usia muda menjadi pengguna terbesar layanan ini. Itu terungkap lewat data layanan sejak 31 Juli 2025 hingga 31 Januari 2026.
Dari seluruh penelepon, hampir setengahnya berasal dari rentang usia 21–30 tahun (48,70 persen), disusul usia 11–20 tahun (38,36 persen), dan usia 31–40 tahun (10,06 persen). Perempuan mendominasi dengan 72,64 persen, sementara laki-laki 27,36 persen.
Namun yang lebih menarik, motif di balik panggilan itu tidak selalu tentang keinginan mengakhiri hidup.
“Ternyata memang cukup banyak yang mengakses, ada 120 ribu penelepon. Yang menghubungi layanan konseling ini kebanyakan memang bukan orang yang bunuh diri. Tetapi lebuh banyak yang ingin curhat,” katanya.
Di tengah keterbatasan layanan tatap muka, negara mulai membuka jalur lain, meski masih jauh dari cukup. Salah satunya melalui layanan hotline pencegahan bunuh diri healing119.id. Layanan ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan relawan psikolog klinis anggota Ikatan Psikologi Klinis Indonesia.
Di balik sistem yang bekerja 24 jam dalam delapan shift itu, tersimpan gambaran yang lebih jujur tentang siapa sebenarnya yang sedang berjuang diam-diam.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa kelompok usia muda menjadi pengguna terbesar layanan ini. Itu terungkap lewat data layanan sejak 31 Juli 2025 hingga 31 Januari 2026.
Dari seluruh penelepon, hampir setengahnya berasal dari rentang usia 21–30 tahun (48,70 persen), disusul usia 11–20 tahun (38,36 persen), dan usia 31–40 tahun (10,06 persen). Perempuan mendominasi dengan 72,64 persen, sementara laki-laki 27,36 persen.
Namun yang lebih menarik, motif di balik panggilan itu tidak selalu tentang keinginan mengakhiri hidup.
“Ternyata memang cukup banyak yang mengakses, ada 120 ribu penelepon. Yang menghubungi layanan konseling ini kebanyakan memang bukan orang yang bunuh diri. Tetapi lebuh banyak yang ingin curhat,” katanya.
Di tengah keterbatasan layanan tatap muka, negara mulai membuka jalur lain, meski masih jauh dari cukup. Salah satunya melalui layanan hotline pencegahan bunuh diri healing119.id. Layanan ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan relawan psikolog klinis anggota Ikatan Psikologi Klinis Indonesia.
Di balik sistem yang bekerja 24 jam dalam delapan shift itu, tersimpan gambaran yang lebih jujur tentang siapa sebenarnya yang sedang berjuang diam-diam.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa kelompok usia muda menjadi pengguna terbesar layanan ini. Itu terungkap lewat data layanan sejak 31 Juli 2025 hingga 31 Januari 2026.
Dari seluruh penelepon, hampir setengahnya berasal dari rentang usia 21–30 tahun (48,70 persen), disusul usia 11–20 tahun (38,36 persen), dan usia 31–40 tahun (10,06 persen). Perempuan mendominasi dengan 72,64 persen, sementara laki-laki 27,36 persen.
Namun yang lebih menarik, motif di balik panggilan itu tidak selalu tentang keinginan mengakhiri hidup.
“Ternyata memang cukup banyak yang mengakses, ada 120 ribu penelepon. Yang menghubungi layanan konseling ini kebanyakan memang bukan orang yang bunuh diri. Tetapi lebuh banyak yang ingin curhat,” katanya.
Masalah-masalah yang disampaikan pun beragam. Yang terbanyak masalah primary support group atau keluarga, 42,92%, lalu masalah psikososial dan lingkungan lain (23,96%), disusul persoalan lain seperti masalah pekerjaan, ekonomi, akses ke pelayanan Kesehatan, hingga yang berkaitan dengan hukum/criminal.
Data itu menunjukkan satu hal: banyak orang sebenarnya hanya butuh didengar—sesuatu yang tidak selalu mereka dapatkan, baik di rumah, di lingkungan sosial, maupun di fasilitas kesehatan.
Dalam konteks ini, hotline seperti healing119.id menjadi semacam “ruang darurat emosional” bagi banyak orang. Ia hadir ketika layanan formal sulit dijangkau, atau ketika stigma masih terlalu tebal untuk ditembus.
Namun, seperti banyak solusi lain dalam sistem kesehatan mental Indonesia, hotline ini lebih menyerupai jembatan sementara—bukan jalan utama.
Ia menampung suara-suara yang tak terdengar, tetapi belum tentu mampu membawa mereka ke layanan yang benar-benar mereka butuhkan.
Masalah-masalah yang disampaikan pun beragam. Yang terbanyak masalah primary support group atau keluarga, 42,92%, lalu masalah psikososial dan lingkungan lain (23,96%), disusul persoalan lain seperti masalah pekerjaan, ekonomi, akses ke pelayanan Kesehatan, hingga yang berkaitan dengan hukum/criminal.
Data itu menunjukkan satu hal: banyak orang sebenarnya hanya butuh didengar—sesuatu yang tidak selalu mereka dapatkan, baik di rumah, di lingkungan sosial, maupun di fasilitas kesehatan.
Dalam konteks ini, hotline seperti healing119.id menjadi semacam “ruang darurat emosional” bagi banyak orang. Ia hadir ketika layanan formal sulit dijangkau, atau ketika stigma masih terlalu tebal untuk ditembus.
Namun, seperti banyak solusi lain dalam sistem kesehatan mental Indonesia, hotline ini lebih menyerupai jembatan sementara—bukan jalan utama.
Ia menampung suara-suara yang tak terdengar, tetapi belum tentu mampu membawa mereka ke layanan yang benar-benar mereka butuhkan.
Masalah-masalah yang disampaikan pun beragam. Yang terbanyak masalah primary support group atau keluarga, 42,92%, lalu masalah psikososial dan lingkungan lain (23,96%), disusul persoalan lain seperti masalah pekerjaan, ekonomi, akses ke pelayanan Kesehatan, hingga yang berkaitan dengan hukum/criminal.
Data itu menunjukkan satu hal: banyak orang sebenarnya hanya butuh didengar—sesuatu yang tidak selalu mereka dapatkan, baik di rumah, di lingkungan sosial, maupun di fasilitas kesehatan.
Dalam konteks ini, hotline seperti healing119.id menjadi semacam “ruang darurat emosional” bagi banyak orang. Ia hadir ketika layanan formal sulit dijangkau, atau ketika stigma masih terlalu tebal untuk ditembus.
Namun, seperti banyak solusi lain dalam sistem kesehatan mental Indonesia, hotline ini lebih menyerupai jembatan sementara—bukan jalan utama.
Ia menampung suara-suara yang tak terdengar, tetapi belum tentu mampu membawa mereka ke layanan yang benar-benar mereka butuhkan.
Menagih Hak untuk Waras
Menagih Hak untuk Waras
Menagih Hak untuk Waras
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram (IDN Times/Muhammad Nasir)
dr. Robert Johan Pattiselanno, Wakil Ketua Konsil Kesehatan Indonesia menegaskan bahwa UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah mandat bagi negara untuk hadir. “Kesehatan harus dipandang secara utuh. Tidak hanya fisik, tapi juga mental dan sosial,” tegasnya. Hal ini diperkuat dengan fakta dalam SKI 2023 bahwa kesehatan jiwa mencakup keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup dan berkontribusi pada komunitasnya.
Realitas di lapangan menunjukkan beban masalah kesehatan di masyarakat semakin meningkat, sementara akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa khususnya di tingkat pelayanan kesehatan primer masih belum merata. Banyak kasus depresi, kecemasan, maupun gangguan kesehatan jiwa lain belum mampu ditangani secara optimal. Padahal sebagian besar pertama kali muncul di layanan kesehatan dasar.
“Pemerintah melalui kementerian kesehatan terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa, baik melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit hingga pelayanan kesehatan primer. Langkah ini penting agar masyarakat punya akses yang lebih dekat, cepat, dan merata terhadap pelayanan kesehatan jiwa,” katanya.
dr. Robert Johan Pattiselanno, Wakil Ketua Konsil Kesehatan Indonesia menegaskan bahwa UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah mandat bagi negara untuk hadir. “Kesehatan harus dipandang secara utuh. Tidak hanya fisik, tapi juga mental dan sosial,” tegasnya. Hal ini diperkuat dengan fakta dalam SKI 2023 bahwa kesehatan jiwa mencakup keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup dan berkontribusi pada komunitasnya.
Realitas di lapangan menunjukkan beban masalah kesehatan di masyarakat semakin meningkat, sementara akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa khususnya di tingkat pelayanan kesehatan primer masih belum merata. Banyak kasus depresi, kecemasan, maupun gangguan kesehatan jiwa lain belum mampu ditangani secara optimal. Padahal sebagian besar pertama kali muncul di layanan kesehatan dasar.
“Pemerintah melalui kementerian kesehatan terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa, baik melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit hingga pelayanan kesehatan primer. Langkah ini penting agar masyarakat punya akses yang lebih dekat, cepat, dan merata terhadap pelayanan kesehatan jiwa,” katanya.
dr. Robert Johan Pattiselanno, Wakil Ketua Konsil Kesehatan Indonesia menegaskan bahwa UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah mandat bagi negara untuk hadir. “Kesehatan harus dipandang secara utuh. Tidak hanya fisik, tapi juga mental dan sosial,” tegasnya. Hal ini diperkuat dengan fakta dalam SKI 2023 bahwa kesehatan jiwa mencakup keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup dan berkontribusi pada komunitasnya.
Realitas di lapangan menunjukkan beban masalah kesehatan di masyarakat semakin meningkat, sementara akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa khususnya di tingkat pelayanan kesehatan primer masih belum merata. Banyak kasus depresi, kecemasan, maupun gangguan kesehatan jiwa lain belum mampu ditangani secara optimal. Padahal sebagian besar pertama kali muncul di layanan kesehatan dasar.
“Pemerintah melalui kementerian kesehatan terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa, baik melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit hingga pelayanan kesehatan primer. Langkah ini penting agar masyarakat punya akses yang lebih dekat, cepat, dan merata terhadap pelayanan kesehatan jiwa,” katanya.
Ilustrasi tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan mental di rumah sakit. (IDN Times/Darsil Yahya)
Ilustrasi tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan mental di rumah sakit. (IDN Times/Darsil Yahya)
Menagih hak untuk waras berarti menagih sebuah sistem di mana satu psikolog tidak harus melayani seratus ribu kepala. Kewarasan tidak boleh menjadi komoditas mahal yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya uang. Ia adalah hak dasar di tengah dunia yang kian berisik.
Kesehatan mental, seperti yang didefinisikan WHO, bukan sekadar tidak adanya gangguan. Ia adalah kondisi Sejahtera, di mana seseorang mampu mengelola stres, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya.
Namun untuk mencapai itu, satu hal menjadi kunci: akses. Akses terhadap tenaga profesional. Akses terhadap layanan yang terjangkau. Akses terhadap sistem yang tidak menghakimi.
Hari ini, Indonesia sudah memiliki kesadaran. Sudah memiliki data. Sudah memiliki regulasi. Yang belum sepenuhnya hadir adalah pemerataan.
Dan selama jurang antara literasi dan layanan itu masih ada, cerita tentang mencari waras di Indonesia akan terus berulang—pelan, sunyi, dan sering kali terlambat.
Menagih hak untuk waras berarti menagih sebuah sistem di mana satu psikolog tidak harus melayani seratus ribu kepala. Kewarasan tidak boleh menjadi komoditas mahal yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya uang. Ia adalah hak dasar di tengah dunia yang kian berisik.
Kesehatan mental, seperti yang didefinisikan WHO, bukan sekadar tidak adanya gangguan. Ia adalah kondisi Sejahtera, di mana seseorang mampu mengelola stres, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya.
Namun untuk mencapai itu, satu hal menjadi kunci: akses. Akses terhadap tenaga profesional. Akses terhadap layanan yang terjangkau. Akses terhadap sistem yang tidak menghakimi.
Hari ini, Indonesia sudah memiliki kesadaran. Sudah memiliki data. Sudah memiliki regulasi. Yang belum sepenuhnya hadir adalah pemerataan.
Dan selama jurang antara literasi dan layanan itu masih ada, cerita tentang mencari waras di Indonesia akan terus berulang—pelan, sunyi, dan sering kali terlambat.
Menagih hak untuk waras berarti menagih sebuah sistem di mana satu psikolog tidak harus melayani seratus ribu kepala. Kewarasan tidak boleh menjadi komoditas mahal yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya uang. Ia adalah hak dasar di tengah dunia yang kian berisik.
Kesehatan mental, seperti yang didefinisikan WHO, bukan sekadar tidak adanya gangguan. Ia adalah kondisi Sejahtera, di mana seseorang mampu mengelola stres, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya.
Namun untuk mencapai itu, satu hal menjadi kunci: akses. Akses terhadap tenaga profesional. Akses terhadap layanan yang terjangkau. Akses terhadap sistem yang tidak menghakimi.
Hari ini, Indonesia sudah memiliki kesadaran. Sudah memiliki data. Sudah memiliki regulasi. Yang belum sepenuhnya hadir adalah pemerataan.
Dan selama jurang antara literasi dan layanan itu masih ada, cerita tentang mencari waras di Indonesia akan terus berulang—pelan, sunyi, dan sering kali terlambat.
Yuk, lihat artikel lainnya yaaaa!
Yuk, lihat artikel lainnya yaaaa!
Disusun oleh
Tim Editorial
Andi Aan Pranata- Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Muhammad Nasir- Reporter
Azzis Zulkhairil - Reporter
Darsil Yahya - Reporter
Ashrawi Muin - Reporter
Debbie Sutrisno - Reporter
Grafis
Mardya Shakti
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Andi Aan Pranata- Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Muhammad Nasir- Reporter
Azzis Zulkhairil - Reporter
Darsil Yahya - Reporter
Ashrawi Muin - Reporter
Debbie Sutrisno - Reporter
Grafis
Mardya Shakti
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Andi Aan Pranata- Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Muhammad Nasir- Reporter
Azzis Zulkhairil - Reporter
Darsil Yahya - Reporter
Ashrawi Muin - Reporter
Debbie Sutrisno - Reporter
Grafis
Mardya Shakti
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.