Ketika Pasar Tak Datang Bersama Modal
Ketika Pasar Tak Datang Bersama Modal
Ketika Pasar Tak Datang Bersama Modal
Pelaku UMKM di Pantai Kenjeran Park, Luluk. (IDN Times/Khusnul Hasana)
Gerobak biru dengan panci kosong itu dibiarkan membisu, tulisan ‘Lontong Kupang’ yang tertera di bagian depan tertutup kain. Gambar-gambar menu makanan di warung itu sudah pudar. Debu menyelimuti sudut-sudutnya, dari kursi hingga meja. Itu adalah warung makan milik Luluk (41) yang berada di dalam area wisata Pantai Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya.
Kondisi yang sama juga dialami warung-warung lain sederet dengan tempat Luluk. Banyak yang terbengkalai, dibiarkan tak ada denyut kehidupan. Atap seng dan dinding kayunya dibiarkan melingkung pasrah dimakan waktu.
Dulu, sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Kenjeran Park adalah salah satu wisata pantai yang populer di Kota Pahlawan. Pengunjungnya datang dari berbagai penjuru, mulai dalam sampai luar kota, bila pergi ke Surabaya maka Kenjeran Park adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Gerobak biru dengan panci kosong itu dibiarkan membisu, tulisan ‘Lontong Kupang’ yang tertera di bagian depan tertutup kain. Gambar-gambar menu makanan di warung itu sudah pudar. Debu menyelimuti sudut-sudutnya, dari kursi hingga meja. Itu adalah warung makan milik Luluk (41) yang berada di dalam area wisata Pantai Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya.
Kondisi yang sama juga dialami warung-warung lain sederet dengan tempat Luluk. Banyak yang terbengkalai, dibiarkan tak ada denyut kehidupan. Atap seng dan dinding kayunya dibiarkan melingkung pasrah dimakan waktu.
Dulu, sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Kenjeran Park adalah salah satu wisata pantai yang populer di Kota Pahlawan. Pengunjungnya datang dari berbagai penjuru, mulai dalam sampai luar kota, bila pergi ke Surabaya maka Kenjeran Park adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Gerobak biru dengan panci kosong itu dibiarkan membisu, tulisan ‘Lontong Kupang’ yang tertera di bagian depan tertutup kain. Gambar-gambar menu makanan di warung itu sudah pudar. Debu menyelimuti sudut-sudutnya, dari kursi hingga meja. Itu adalah warung makan milik Luluk (41) yang berada di dalam area wisata Pantai Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya.
Kondisi yang sama juga dialami warung-warung lain sederet dengan tempat Luluk. Banyak yang terbengkalai, dibiarkan tak ada denyut kehidupan. Atap seng dan dinding kayunya dibiarkan melingkung pasrah dimakan waktu.
Dulu, sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Kenjeran Park adalah salah satu wisata pantai yang populer di Kota Pahlawan. Pengunjungnya datang dari berbagai penjuru, mulai dalam sampai luar kota, bila pergi ke Surabaya maka Kenjeran Park adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Ditambah lagi di tempat tersebut dibangun dua tempat ibadah yang sangat ikonik di Kota Pahlawan, yakni Klenteng Sanggar Agung dengan patung dua naga menghadap ke laut, serta terdapat juga vihara patung Buddha empat wajah berukuran raksasa. Apalagi, pada tahun 2017 lalu, pengelola telah membangun wahana bermain Atlantis Land.
Tapi, kenyataannya kini tempat itu sepi. Semenjak masa pandemik COVID-19 jumlah pengunjungnya pelan-pelan mulai menyusut. Orang yang datang hanya untuk beribadah. Semakin hari Luluk semakin kehilangan pelanggan, hingga akhirnya benar-benar tutup pada tahun 2024 silam.
“Dulu ramai, Rp1 juta per hari itu masih dapat, Rp500 ribu, Rp300 ribu. Tapi akhir-akhir itu udah gak dapat (pelanggan sama sekali),” ujar Luluk ditemui di warungnya.
Bahkan, di akhir-akhir masa dia berjualan, Luluk sering kali membuang bahan bakunya karena tak laku. Ini membuatnya semakin merugi.
Ditambah lagi di tempat tersebut dibangun dua tempat ibadah yang sangat ikonik di Kota Pahlawan, yakni Klenteng Sanggar Agung dengan patung dua naga menghadap ke laut, serta terdapat juga vihara patung Buddha empat wajah berukuran raksasa. Apalagi, pada tahun 2017 lalu, pengelola telah membangun wahana bermain Atlantis Land.
Tapi, kenyataannya kini tempat itu sepi. Semenjak masa pandemik COVID-19 jumlah pengunjungnya pelan-pelan mulai menyusut. Orang yang datang hanya untuk beribadah. Semakin hari Luluk semakin kehilangan pelanggan, hingga akhirnya benar-benar tutup pada tahun 2024 silam.
“Dulu ramai, Rp1 juta per hari itu masih dapat, Rp500 ribu, Rp300 ribu. Tapi akhir-akhir itu udah gak dapat (pelanggan sama sekali),” ujar Luluk ditemui di warungnya.
Bahkan, di akhir-akhir masa dia berjualan, Luluk sering kali membuang bahan bakunya karena tak laku. Ini membuatnya semakin merugi.
Ditambah lagi di tempat tersebut dibangun dua tempat ibadah yang sangat ikonik di Kota Pahlawan, yakni Klenteng Sanggar Agung dengan patung dua naga menghadap ke laut, serta terdapat juga vihara patung Buddha empat wajah berukuran raksasa. Apalagi, pada tahun 2017 lalu, pengelola telah membangun wahana bermain Atlantis Land.
Tapi, kenyataannya kini tempat itu sepi. Semenjak masa pandemik COVID-19 jumlah pengunjungnya pelan-pelan mulai menyusut. Orang yang datang hanya untuk beribadah. Semakin hari Luluk semakin kehilangan pelanggan, hingga akhirnya benar-benar tutup pada tahun 2024 silam.
“Dulu ramai, Rp1 juta per hari itu masih dapat, Rp500 ribu, Rp300 ribu. Tapi akhir-akhir itu udah gak dapat (pelanggan sama sekali),” ujar Luluk ditemui di warungnya.
Bahkan, di akhir-akhir masa dia berjualan, Luluk sering kali membuang bahan bakunya karena tak laku. Ini membuatnya semakin merugi.
Pelaku UMKM di Pantai Kenjeran Park, Luluk. (IDN Times/Khusnul Hasana)
Pelaku UMKM di Pantai Kenjeran Park, Luluk. (IDN Times/Khusnul Hasana)
Sebetulnya, warung milik Luluk ini terbilang cukup strategis, letaknya tepat menghadap ke laut, sehingga siapa pun yang membeli makanan di tempatnya akan mendapatkan bonus pemandangan laut Surabaya yang syahdu. Akan tetapi, tempat strategis saja tak cukup. “Banyak pengunjung yang pilih (berwisata) di luar (Kenpark) karena gak bayar,” tuturnya.
Meski sudah tak berjualan, Luluk masih tetap mempertahankan warung itu. Setiap bulan ia masih membayar uang sewa Rp250 ribu kepada pihak pengelola tempat wisata. Kini warung dijadikan tempat tinggal sementara untuk anaknya yang sudah berkeluarga. “Siapa tahu nanti ke depannya ramai,” ucapnya.
Luluk bilang, sebelum tutup, ia tak pernah mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah. Mulai dari permodalan hingga pendampingan tak pernah sekalipun ia sentuh. Pemerintah malah memintainya pajak setiap bulan. “Dulu pajak itu Rp250 ribu sebulan,” ungkap Luluk.
Sebetulnya, warung milik Luluk ini terbilang cukup strategis, letaknya tepat menghadap ke laut, sehingga siapa pun yang membeli makanan di tempatnya akan mendapatkan bonus pemandangan laut Surabaya yang syahdu. Akan tetapi, tempat strategis saja tak cukup. “Banyak pengunjung yang pilih (berwisata) di luar (Kenpark) karena gak bayar,” tuturnya.
Meski sudah tak berjualan, Luluk masih tetap mempertahankan warung itu. Setiap bulan ia masih membayar uang sewa Rp250 ribu kepada pihak pengelola tempat wisata. Kini warung dijadikan tempat tinggal sementara untuk anaknya yang sudah berkeluarga. “Siapa tahu nanti ke depannya ramai,” ucapnya.
Luluk bilang, sebelum tutup, ia tak pernah mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah. Mulai dari permodalan hingga pendampingan tak pernah sekalipun ia sentuh. Pemerintah malah memintainya pajak setiap bulan. “Dulu pajak itu Rp250 ribu sebulan,” ungkap Luluk.
Sebetulnya, warung milik Luluk ini terbilang cukup strategis, letaknya tepat menghadap ke laut, sehingga siapa pun yang membeli makanan di tempatnya akan mendapatkan bonus pemandangan laut Surabaya yang syahdu. Akan tetapi, tempat strategis saja tak cukup. “Banyak pengunjung yang pilih (berwisata) di luar (Kenpark) karena gak bayar,” tuturnya.
Meski sudah tak berjualan, Luluk masih tetap mempertahankan warung itu. Setiap bulan ia masih membayar uang sewa Rp250 ribu kepada pihak pengelola tempat wisata. Kini warung dijadikan tempat tinggal sementara untuk anaknya yang sudah berkeluarga. “Siapa tahu nanti ke depannya ramai,” ucapnya.
Luluk bilang, sebelum tutup, ia tak pernah mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah. Mulai dari permodalan hingga pendampingan tak pernah sekalipun ia sentuh. Pemerintah malah memintainya pajak setiap bulan. “Dulu pajak itu Rp250 ribu sebulan,” ungkap Luluk.
Sejauh ini, Luluk belum ada niat untuk menjual dagangannya melalui platfoam digital. Ini karena letak warungnya yang berada di tempat wisata yang tak memungkinkan kurir makanan online masuk ke dalamnya. “Enggak (jualan onlne), karena ini, kan, ada di tempat wisata,” kata dia.
Agar tetap bisa bertahan hidup, Luluk kini beralih dengan berjualan makanan di sebuah kantin sekolah. Penghasilannya cukup hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Sekarang jualan di kantin sekolah, lumaya sehari (kotor) bisa Rp400 ribu,” jelasnya.
Harapan Luluk sederhana, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti dirinya ia hanya ingin pemerintah memperhatikannya. Kembali membangkitkan tempat wisata hingga memberi bantuan permodalan. Dengan begitu, warungnya akan kembali berjaya seperti dulu.
“Penginnya (modal) uang, bisa buat tambahan modal, soalnya, kan, situasi sekarang lagi seperti ini, semua mahal. Kalau pelatihan dan pemasaran kita sudah bisa sendiri,” pungkas dia.
Sejauh ini, Luluk belum ada niat untuk menjual dagangannya melalui platfoam digital. Ini karena letak warungnya yang berada di tempat wisata yang tak memungkinkan kurir makanan online masuk ke dalamnya. “Enggak (jualan onlne), karena ini, kan, ada di tempat wisata,” kata dia.
Agar tetap bisa bertahan hidup, Luluk kini beralih dengan berjualan makanan di sebuah kantin sekolah. Penghasilannya cukup hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Sekarang jualan di kantin sekolah, lumaya sehari (kotor) bisa Rp400 ribu,” jelasnya.
Harapan Luluk sederhana, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti dirinya ia hanya ingin pemerintah memperhatikannya. Kembali membangkitkan tempat wisata hingga memberi bantuan permodalan. Dengan begitu, warungnya akan kembali berjaya seperti dulu.
“Penginnya (modal) uang, bisa buat tambahan modal, soalnya, kan, situasi sekarang lagi seperti ini, semua mahal. Kalau pelatihan dan pemasaran kita sudah bisa sendiri,” pungkas dia.
Sejauh ini, Luluk belum ada niat untuk menjual dagangannya melalui platfoam digital. Ini karena letak warungnya yang berada di tempat wisata yang tak memungkinkan kurir makanan online masuk ke dalamnya. “Enggak (jualan onlne), karena ini, kan, ada di tempat wisata,” kata dia.
Agar tetap bisa bertahan hidup, Luluk kini beralih dengan berjualan makanan di sebuah kantin sekolah. Penghasilannya cukup hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Sekarang jualan di kantin sekolah, lumaya sehari (kotor) bisa Rp400 ribu,” jelasnya.
Harapan Luluk sederhana, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti dirinya ia hanya ingin pemerintah memperhatikannya. Kembali membangkitkan tempat wisata hingga memberi bantuan permodalan. Dengan begitu, warungnya akan kembali berjaya seperti dulu.
“Penginnya (modal) uang, bisa buat tambahan modal, soalnya, kan, situasi sekarang lagi seperti ini, semua mahal. Kalau pelatihan dan pemasaran kita sudah bisa sendiri,” pungkas dia.
Gulung Tikar dan Tak Dapat Akses KUR
Gulung Tikar dan Tak Dapat Akses KUR
Gulung Tikar dan Tak Dapat Akses KUR
Salah satu pelaku UMKM di Lombok, Dedi Suhaidi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Hal yang sama juga dirasakan oleh sejumlah pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya Dedi Suhaidi, eks tenaga outsourcing PLN yang mencoba peruntungan dengan membuka usaha toko sepatu di Kota Mataram pada 2016.
Kisah Dedi bukan sekadar cerita kegagalan bisnis personal, melainkan potret nyata dari tekanan struktural yang dihadapi UMKM konvensional di tengah gempuran disrupsi teknologi. Perjalanan Dedi bermula pada 2016, sejak dia keluar sebagai tenaga outsourcing di PLN.
Dedi bersama saudaranya mendirikan usaha toko sepatu dengan mengambil pasokan barang dari Jakarta. Dia memulai bisnis usaha menjual sepatu tanpa bantuan modal dari pemerintah atau pun perbankan. Dia memulai bisnis dengan modal awal dari kantong sendiri bersama saudaranya.
"Modal awal untuk sewa tempat saja mencapai Rp50 juta, belum menghitung nilai barang. Modal awal bisa menembus ratusan juta rupiah," kata Dedi saat berbincang dengan IDN Times di Mataram, Kamis (24/9/2026).
Hal yang sama juga dirasakan oleh sejumlah pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya Dedi Suhaidi, eks tenaga outsourcing PLN yang mencoba peruntungan dengan membuka usaha toko sepatu di Kota Mataram pada 2016.
Kisah Dedi bukan sekadar cerita kegagalan bisnis personal, melainkan potret nyata dari tekanan struktural yang dihadapi UMKM konvensional di tengah gempuran disrupsi teknologi. Perjalanan Dedi bermula pada 2016, sejak dia keluar sebagai tenaga outsourcing di PLN.
Dedi bersama saudaranya mendirikan usaha toko sepatu dengan mengambil pasokan barang dari Jakarta. Dia memulai bisnis usaha menjual sepatu tanpa bantuan modal dari pemerintah atau pun perbankan. Dia memulai bisnis dengan modal awal dari kantong sendiri bersama saudaranya.
"Modal awal untuk sewa tempat saja mencapai Rp50 juta, belum menghitung nilai barang. Modal awal bisa menembus ratusan juta rupiah," kata Dedi saat berbincang dengan IDN Times di Mataram, Kamis (24/9/2026).
Hal yang sama juga dirasakan oleh sejumlah pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya Dedi Suhaidi, eks tenaga outsourcing PLN yang mencoba peruntungan dengan membuka usaha toko sepatu di Kota Mataram pada 2016.
Kisah Dedi bukan sekadar cerita kegagalan bisnis personal, melainkan potret nyata dari tekanan struktural yang dihadapi UMKM konvensional di tengah gempuran disrupsi teknologi. Perjalanan Dedi bermula pada 2016, sejak dia keluar sebagai tenaga outsourcing di PLN.
Dedi bersama saudaranya mendirikan usaha toko sepatu dengan mengambil pasokan barang dari Jakarta. Dia memulai bisnis usaha menjual sepatu tanpa bantuan modal dari pemerintah atau pun perbankan. Dia memulai bisnis dengan modal awal dari kantong sendiri bersama saudaranya.
"Modal awal untuk sewa tempat saja mencapai Rp50 juta, belum menghitung nilai barang. Modal awal bisa menembus ratusan juta rupiah," kata Dedi saat berbincang dengan IDN Times di Mataram, Kamis (24/9/2026).
Awalnya, bisnis berjalan stabil dan aman. Dedi menyiapkan tempat usaha, sementara saudaranya memegang pengadaan barang. Mengandalkan modal mandiri sepenuhnya tanpa pernah mengajukan pinjaman, dia optimistis bisnis rintisan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga dan para karyawan.
Namun, bisnis toko sepatu tersebut tidak berumur panjang. Kehadiran toko online yang begitu masif menghantam fondasi bisnis konvensional atau toko offline. Dedi dihadapkan pada kenyataan pahit, harga modal yang diperoleh dari pabrik ternyata sama dari harga jual yang ditawarkan para pedagang di toko online.
Sebagai pemilik toko offline, beban finansial Dedi jauh lebih kompleks dibanding pedagang online. Dia harus memikirkan biaya sewa tempat yang tinggi, gaji pegawai, hingga biaya operasional lainnya.
"Begitu toko online mulai membanjir, kita kalah. Karena harga, kita ngambil di pabrik dengan harga di toko online sama. Sementara kita juga memikirkan operasional dan biaya tenaga kerja, itu yang membuat kita memilih untuk tutup," ungkapnya.
Awalnya, bisnis berjalan stabil dan aman. Dedi menyiapkan tempat usaha, sementara saudaranya memegang pengadaan barang. Mengandalkan modal mandiri sepenuhnya tanpa pernah mengajukan pinjaman, dia optimistis bisnis rintisan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga dan para karyawan.
Namun, bisnis toko sepatu tersebut tidak berumur panjang. Kehadiran toko online yang begitu masif menghantam fondasi bisnis konvensional atau toko offline. Dedi dihadapkan pada kenyataan pahit, harga modal yang diperoleh dari pabrik ternyata sama dari harga jual yang ditawarkan para pedagang di toko online.
Sebagai pemilik toko offline, beban finansial Dedi jauh lebih kompleks dibanding pedagang online. Dia harus memikirkan biaya sewa tempat yang tinggi, gaji pegawai, hingga biaya operasional lainnya.
"Begitu toko online mulai membanjir, kita kalah. Karena harga, kita ngambil di pabrik dengan harga di toko online sama. Sementara kita juga memikirkan operasional dan biaya tenaga kerja, itu yang membuat kita memilih untuk tutup," ungkapnya.
Awalnya, bisnis berjalan stabil dan aman. Dedi menyiapkan tempat usaha, sementara saudaranya memegang pengadaan barang. Mengandalkan modal mandiri sepenuhnya tanpa pernah mengajukan pinjaman, dia optimistis bisnis rintisan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga dan para karyawan.
Namun, bisnis toko sepatu tersebut tidak berumur panjang. Kehadiran toko online yang begitu masif menghantam fondasi bisnis konvensional atau toko offline. Dedi dihadapkan pada kenyataan pahit, harga modal yang diperoleh dari pabrik ternyata sama dari harga jual yang ditawarkan para pedagang di toko online.
Sebagai pemilik toko offline, beban finansial Dedi jauh lebih kompleks dibanding pedagang online. Dia harus memikirkan biaya sewa tempat yang tinggi, gaji pegawai, hingga biaya operasional lainnya.
"Begitu toko online mulai membanjir, kita kalah. Karena harga, kita ngambil di pabrik dengan harga di toko online sama. Sementara kita juga memikirkan operasional dan biaya tenaga kerja, itu yang membuat kita memilih untuk tutup," ungkapnya.
Fenomena ini membuat usahanya hanya mampu bertahan selama satu tahun, yakni pada 2016-2017. Dedi mengatakan apa yang dialami juga banyak dialami usaha sejenis akibat hantaman toko online.
Dedi menyoroti persoalan mendasar yang kerap diabaikan pemerintah, yaitu birokrasi dan bayang-bayang pajak yang datang terlalu cepat. Menurutnya, ketika seseorang mulai merintis usaha, pemerintah sering kali hadir bukan untuk memberikan solusi permodalan, melainkan menagih kewajiban perpajakan.
"Di sisi lain, ketika kita mulai bisnis ini, pemerintah hanya melirik pajak. Ini problem bagi UMKM. Berikanlah mereka kebebasan, biarkan mereka mandiri dulu. Kalau sudah besar baru bicara pajak. Ini sering kali kita belum bicara majunya tapi sudah dibayang-bayangi pajak," kata dia.
Fenomena ini membuat usahanya hanya mampu bertahan selama satu tahun, yakni pada 2016-2017. Dedi mengatakan apa yang dialami juga banyak dialami usaha sejenis akibat hantaman toko online.
Dedi menyoroti persoalan mendasar yang kerap diabaikan pemerintah, yaitu birokrasi dan bayang-bayang pajak yang datang terlalu cepat. Menurutnya, ketika seseorang mulai merintis usaha, pemerintah sering kali hadir bukan untuk memberikan solusi permodalan, melainkan menagih kewajiban perpajakan.
"Di sisi lain, ketika kita mulai bisnis ini, pemerintah hanya melirik pajak. Ini problem bagi UMKM. Berikanlah mereka kebebasan, biarkan mereka mandiri dulu. Kalau sudah besar baru bicara pajak. Ini sering kali kita belum bicara majunya tapi sudah dibayang-bayangi pajak," kata dia.
Fenomena ini membuat usahanya hanya mampu bertahan selama satu tahun, yakni pada 2016-2017. Dedi mengatakan apa yang dialami juga banyak dialami usaha sejenis akibat hantaman toko online.
Dedi menyoroti persoalan mendasar yang kerap diabaikan pemerintah, yaitu birokrasi dan bayang-bayang pajak yang datang terlalu cepat. Menurutnya, ketika seseorang mulai merintis usaha, pemerintah sering kali hadir bukan untuk memberikan solusi permodalan, melainkan menagih kewajiban perpajakan.
"Di sisi lain, ketika kita mulai bisnis ini, pemerintah hanya melirik pajak. Ini problem bagi UMKM. Berikanlah mereka kebebasan, biarkan mereka mandiri dulu. Kalau sudah besar baru bicara pajak. Ini sering kali kita belum bicara majunya tapi sudah dibayang-bayangi pajak," kata dia.
Dia mengatakan usaha belum berjalan dan menghasilkan profit, namun pertanyaan seputar pajak sudah menghampiri. Di sisi lain, akses terhadap permodalan perbankan yang digadang-gadang mudah, ternyata masih menetapkan persyaratan jaminan.
"Kalau minjam modal, ada ditanyain jaminan. Padahal dikatakan tidak ada jaminan, kita bingung juga. Kita tetap ditanya jaminan," tuturnya.
Pengalaman pahit tersebut menjadi catatan terhadap efektivitas kebijakan pembinaan UMKM di lapangan. Dia menilai pemerintah kerap salah momentum dalam melihat persoalan riil di tingkat bawah. UMKM kecil yang merangkak dari bawah sering kali dibiarkan berjuang sendiri tanpa akses informasi maupun pendampingan yang memadai.
"UMKM kecil itu tak punya akses ke atas. Jangan melihat UMKM itu ketika mereka sudah sukses baru diklaim pembinaan. Ketika awal merintis tidak ditengok, tapi begitu sukses ditanyain pajak. Di mana sih, pemerintah ini untuk UMKM?" tanyanya.
Dia mengatakan usaha belum berjalan dan menghasilkan profit, namun pertanyaan seputar pajak sudah menghampiri. Di sisi lain, akses terhadap permodalan perbankan yang digadang-gadang mudah, ternyata masih menetapkan persyaratan jaminan.
"Kalau minjam modal, ada ditanyain jaminan. Padahal dikatakan tidak ada jaminan, kita bingung juga. Kita tetap ditanya jaminan," tuturnya.
Pengalaman pahit tersebut menjadi catatan terhadap efektivitas kebijakan pembinaan UMKM di lapangan. Dia menilai pemerintah kerap salah momentum dalam melihat persoalan riil di tingkat bawah. UMKM kecil yang merangkak dari bawah sering kali dibiarkan berjuang sendiri tanpa akses informasi maupun pendampingan yang memadai.
"UMKM kecil itu tak punya akses ke atas. Jangan melihat UMKM itu ketika mereka sudah sukses baru diklaim pembinaan. Ketika awal merintis tidak ditengok, tapi begitu sukses ditanyain pajak. Di mana sih, pemerintah ini untuk UMKM?" tanyanya.
Dia mengatakan usaha belum berjalan dan menghasilkan profit, namun pertanyaan seputar pajak sudah menghampiri. Di sisi lain, akses terhadap permodalan perbankan yang digadang-gadang mudah, ternyata masih menetapkan persyaratan jaminan.
"Kalau minjam modal, ada ditanyain jaminan. Padahal dikatakan tidak ada jaminan, kita bingung juga. Kita tetap ditanya jaminan," tuturnya.
Pengalaman pahit tersebut menjadi catatan terhadap efektivitas kebijakan pembinaan UMKM di lapangan. Dia menilai pemerintah kerap salah momentum dalam melihat persoalan riil di tingkat bawah. UMKM kecil yang merangkak dari bawah sering kali dibiarkan berjuang sendiri tanpa akses informasi maupun pendampingan yang memadai.
"UMKM kecil itu tak punya akses ke atas. Jangan melihat UMKM itu ketika mereka sudah sukses baru diklaim pembinaan. Ketika awal merintis tidak ditengok, tapi begitu sukses ditanyain pajak. Di mana sih, pemerintah ini untuk UMKM?" tanyanya.
Dedi tidak menafikan bahwa pelaku usaha mau tak mau harus bertransformasi, termasuk beradaptasi dengan strategi pemasaran digital dan peningkatan kualitas kemasan (packaging). Namun, transformasi tersebut mustahil dilakukan oleh UMKM pemula yang berjuang dengan modal pas-pasan tanpa pendampingan dari pemerintah.
Dia meminta agar pemerintah turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menelurkan wacana di atas meja untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak UMKM. Terutama dalam akses permodalan dan pendampingan transisi digital.
Dedi tidak menafikan bahwa pelaku usaha mau tak mau harus bertransformasi, termasuk beradaptasi dengan strategi pemasaran digital dan peningkatan kualitas kemasan (packaging). Namun, transformasi tersebut mustahil dilakukan oleh UMKM pemula yang berjuang dengan modal pas-pasan tanpa pendampingan dari pemerintah.
Dia meminta agar pemerintah turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menelurkan wacana di atas meja untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak UMKM. Terutama dalam akses permodalan dan pendampingan transisi digital.
Dedi tidak menafikan bahwa pelaku usaha mau tak mau harus bertransformasi, termasuk beradaptasi dengan strategi pemasaran digital dan peningkatan kualitas kemasan (packaging). Namun, transformasi tersebut mustahil dilakukan oleh UMKM pemula yang berjuang dengan modal pas-pasan tanpa pendampingan dari pemerintah.
Dia meminta agar pemerintah turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menelurkan wacana di atas meja untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak UMKM. Terutama dalam akses permodalan dan pendampingan transisi digital.
Modal Rp100 Ribu, Eni Berhasil Buka Lapangan Kerja
Modal Rp100 Ribu, Eni Berhasil Buka Lapangan Kerja
Modal Rp100 Ribu, Eni Berhasil Buka Lapangan Kerja
Pelaku UMKM di NTB, Eni Karyawati Ningsih. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Sementara itu, di tengah pasang surut ekonomi, dua perempuan NTB, Eni Karyawati Ningsih dan Maemunah membuktikan keterbatasan modal bukan halangan untuk bangkit. Eni merupakan eks pekerja migran asal Lombok Utara yang pernah bekerja ke Arab Saudi dan Hongkong.
Melalui usaha pengolahan pangan lokal keripik singkong, Eni bukan saja berhasil menghidupi keluarga tetapi juga memberdayakan puluhan tenaga kerja masyarakat sekitar. Setelah pulang merantau sebagai pekerja migran di Arab Saudi selama dua tahun dan Hongkong selama enam tahun, Eni memutuskan kembali ke kampung halaman orang tuanya di Lombok.
Pada tahun 2013, berbekal modal mandiri sebesar Rp100.000, dia mulai merintis usaha aneka camilan di Kabupaten Lombok Utara. "Awalnya kita coba sendiri, akhirnya kita ikut UMKM di kecamatan dan kabupaten. Kemudian kita difasilitasi ikut bazar oleh dinas. Misalnya kayak penyelenggaraan MotoGP, kita diberikan stand oleh dinas, kita tinggal jualan bawa produk ini," tutur Eni.
Sementara itu, di tengah pasang surut ekonomi, dua perempuan NTB, Eni Karyawati Ningsih dan Maemunah membuktikan keterbatasan modal bukan halangan untuk bangkit. Eni merupakan eks pekerja migran asal Lombok Utara yang pernah bekerja ke Arab Saudi dan Hongkong.
Melalui usaha pengolahan pangan lokal keripik singkong, Eni bukan saja berhasil menghidupi keluarga tetapi juga memberdayakan puluhan tenaga kerja masyarakat sekitar. Setelah pulang merantau sebagai pekerja migran di Arab Saudi selama dua tahun dan Hongkong selama enam tahun, Eni memutuskan kembali ke kampung halaman orang tuanya di Lombok.
Pada tahun 2013, berbekal modal mandiri sebesar Rp100.000, dia mulai merintis usaha aneka camilan di Kabupaten Lombok Utara. "Awalnya kita coba sendiri, akhirnya kita ikut UMKM di kecamatan dan kabupaten. Kemudian kita difasilitasi ikut bazar oleh dinas. Misalnya kayak penyelenggaraan MotoGP, kita diberikan stand oleh dinas, kita tinggal jualan bawa produk ini," tutur Eni.
Sementara itu, di tengah pasang surut ekonomi, dua perempuan NTB, Eni Karyawati Ningsih dan Maemunah membuktikan keterbatasan modal bukan halangan untuk bangkit. Eni merupakan eks pekerja migran asal Lombok Utara yang pernah bekerja ke Arab Saudi dan Hongkong.
Melalui usaha pengolahan pangan lokal keripik singkong, Eni bukan saja berhasil menghidupi keluarga tetapi juga memberdayakan puluhan tenaga kerja masyarakat sekitar. Setelah pulang merantau sebagai pekerja migran di Arab Saudi selama dua tahun dan Hongkong selama enam tahun, Eni memutuskan kembali ke kampung halaman orang tuanya di Lombok.
Pada tahun 2013, berbekal modal mandiri sebesar Rp100.000, dia mulai merintis usaha aneka camilan di Kabupaten Lombok Utara. "Awalnya kita coba sendiri, akhirnya kita ikut UMKM di kecamatan dan kabupaten. Kemudian kita difasilitasi ikut bazar oleh dinas. Misalnya kayak penyelenggaraan MotoGP, kita diberikan stand oleh dinas, kita tinggal jualan bawa produk ini," tutur Eni.
Usaha yang dirintis dari skala rumahan ini kini berkembang pesat. Di bawah bendera usahanya, Eni memproduksi beragam olahan pangan, seperti keripik singkong, keripik pisang, stik daun kelor, keripik daun bebele, kerupuk kulit, hingga olahan jagung dan kopi.
Meski demikian, jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Tantangan klasik seperti permodalan dan pemasaran kerap menjadi batu sandungan. Eni menuturkan, saat modal menipis, strategi bertahan dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan menjadi kunci untuk bangkit kembali.
Beruntung, dukungan pemerintah daerah dirasakan sangat membantu. Melalui pembinaan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta program pinjaman tanpa bunga di Lombok Utara.
Saat ini, produk-produknya tidak hanya dipasarkan secara mandiri melalui media sosial, tetapi juga telah mejeng berbagai pusat oleh-oleh dan outlet mitra seperti Bale Kita dan Sasaku di sekitar Kota Mataram. Dari ketekunannya ini, Eni kini mampu menyerap hingga 10 orang tenaga kerja lokal.
Usaha yang dirintis dari skala rumahan ini kini berkembang pesat. Di bawah bendera usahanya, Eni memproduksi beragam olahan pangan, seperti keripik singkong, keripik pisang, stik daun kelor, keripik daun bebele, kerupuk kulit, hingga olahan jagung dan kopi.
Meski demikian, jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Tantangan klasik seperti permodalan dan pemasaran kerap menjadi batu sandungan. Eni menuturkan, saat modal menipis, strategi bertahan dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan menjadi kunci untuk bangkit kembali.
Beruntung, dukungan pemerintah daerah dirasakan sangat membantu. Melalui pembinaan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta program pinjaman tanpa bunga di Lombok Utara.
Saat ini, produk-produknya tidak hanya dipasarkan secara mandiri melalui media sosial, tetapi juga telah mejeng berbagai pusat oleh-oleh dan outlet mitra seperti Bale Kita dan Sasaku di sekitar Kota Mataram. Dari ketekunannya ini, Eni kini mampu menyerap hingga 10 orang tenaga kerja lokal.
Usaha yang dirintis dari skala rumahan ini kini berkembang pesat. Di bawah bendera usahanya, Eni memproduksi beragam olahan pangan, seperti keripik singkong, keripik pisang, stik daun kelor, keripik daun bebele, kerupuk kulit, hingga olahan jagung dan kopi.
Meski demikian, jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Tantangan klasik seperti permodalan dan pemasaran kerap menjadi batu sandungan. Eni menuturkan, saat modal menipis, strategi bertahan dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan menjadi kunci untuk bangkit kembali.
Beruntung, dukungan pemerintah daerah dirasakan sangat membantu. Melalui pembinaan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta program pinjaman tanpa bunga di Lombok Utara.
Saat ini, produk-produknya tidak hanya dipasarkan secara mandiri melalui media sosial, tetapi juga telah mejeng berbagai pusat oleh-oleh dan outlet mitra seperti Bale Kita dan Sasaku di sekitar Kota Mataram. Dari ketekunannya ini, Eni kini mampu menyerap hingga 10 orang tenaga kerja lokal.
Pelaku UMKM di NTB, Eni Karyawati Ningsih. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Cerita Maemunah salah satu UMKM inspiratif dari Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tak kalah inspiratif. Maemunah menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan memulai memproduksi tortila jagung dan singkong di pelosok dusun yang sulit dijangkau pasar.
Awalnya, kelompok beranggotakan 20 perempuan ini memproduksi kue basah berdasarkan pesanan. Melihat potensi besar dari olahan jagung dan singkong, mereka beralih memproduksi tortila. Tantangan terbesar pada masa awal adalah ketiadaan legalitas usaha serta ketergantungan pada pengepul yang melakukan branding atas produk mereka.
Melalui fasilitasi dari dinas terkait, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha mulai terbangun. Maemunah memulai bisnis dengan modal awal Rp5 juta untuk membeli peralatan dan bahan baku. Perjuangan agar produknya masuk toko oleh-oleh tidaklah gampang.
Cerita Maemunah salah satu UMKM inspiratif dari Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tak kalah inspiratif. Maemunah menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan memulai memproduksi tortila jagung dan singkong di pelosok dusun yang sulit dijangkau pasar.
Awalnya, kelompok beranggotakan 20 perempuan ini memproduksi kue basah berdasarkan pesanan. Melihat potensi besar dari olahan jagung dan singkong, mereka beralih memproduksi tortila. Tantangan terbesar pada masa awal adalah ketiadaan legalitas usaha serta ketergantungan pada pengepul yang melakukan branding atas produk mereka.
Melalui fasilitasi dari dinas terkait, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha mulai terbangun. Maemunah memulai bisnis dengan modal awal Rp5 juta untuk membeli peralatan dan bahan baku. Perjuangan agar produknya masuk toko oleh-oleh tidaklah gampang.
Cerita Maemunah salah satu UMKM inspiratif dari Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tak kalah inspiratif. Maemunah menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan memulai memproduksi tortila jagung dan singkong di pelosok dusun yang sulit dijangkau pasar.
Awalnya, kelompok beranggotakan 20 perempuan ini memproduksi kue basah berdasarkan pesanan. Melihat potensi besar dari olahan jagung dan singkong, mereka beralih memproduksi tortila. Tantangan terbesar pada masa awal adalah ketiadaan legalitas usaha serta ketergantungan pada pengepul yang melakukan branding atas produk mereka.
Melalui fasilitasi dari dinas terkait, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha mulai terbangun. Maemunah memulai bisnis dengan modal awal Rp5 juta untuk membeli peralatan dan bahan baku. Perjuangan agar produknya masuk toko oleh-oleh tidaklah gampang.
Setelah bisnis berjalan 11 tahun, barulah produk yang dihasilkan menembus toko oleh-oleh. Namun, memasuki pasar toko oleh-oleh bukan perkara mudah. Maemunah mengungkapkan realitas pahit yang kerap dihadapi pelaku UMKM.
"Kami jadi UMKM harus siapkan tiga modal. Saya 10 tahun baru tahun ke-11 baru bisa masuk produk ke toko oleh-oleh. Karena kami harus siapkan modal untuk masuk toko oleh-oleh. Karena mana yang laku itu yang dibayar. Kalau tidak laku maka di-return. Sementara kita memproduksi mengeluarkan modal, kemasan tidak boleh berutang termasuk tenaga kerja dan bahan baku," tuturnya.
Dengan sistem pembayaran konsinyasi, menuntut ketersediaan modal kerja yang kuat bagi UMKM.. Mengingat biaya bahan baku dan upah tenaga kerja harus dibayar tunai. Di sisi lain, untuk urusan pembiayaan, Maemunah menyebut bahwa fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta sangat membantu karena tidak memerlukan agunan sertifikat.
Setelah bisnis berjalan 11 tahun, barulah produk yang dihasilkan menembus toko oleh-oleh. Namun, memasuki pasar toko oleh-oleh bukan perkara mudah. Maemunah mengungkapkan realitas pahit yang kerap dihadapi pelaku UMKM.
"Kami jadi UMKM harus siapkan tiga modal. Saya 10 tahun baru tahun ke-11 baru bisa masuk produk ke toko oleh-oleh. Karena kami harus siapkan modal untuk masuk toko oleh-oleh. Karena mana yang laku itu yang dibayar. Kalau tidak laku maka di-return. Sementara kita memproduksi mengeluarkan modal, kemasan tidak boleh berutang termasuk tenaga kerja dan bahan baku," tuturnya.
Dengan sistem pembayaran konsinyasi, menuntut ketersediaan modal kerja yang kuat bagi UMKM.. Mengingat biaya bahan baku dan upah tenaga kerja harus dibayar tunai. Di sisi lain, untuk urusan pembiayaan, Maemunah menyebut bahwa fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta sangat membantu karena tidak memerlukan agunan sertifikat.
Setelah bisnis berjalan 11 tahun, barulah produk yang dihasilkan menembus toko oleh-oleh. Namun, memasuki pasar toko oleh-oleh bukan perkara mudah. Maemunah mengungkapkan realitas pahit yang kerap dihadapi pelaku UMKM.
"Kami jadi UMKM harus siapkan tiga modal. Saya 10 tahun baru tahun ke-11 baru bisa masuk produk ke toko oleh-oleh. Karena kami harus siapkan modal untuk masuk toko oleh-oleh. Karena mana yang laku itu yang dibayar. Kalau tidak laku maka di-return. Sementara kita memproduksi mengeluarkan modal, kemasan tidak boleh berutang termasuk tenaga kerja dan bahan baku," tuturnya.
Dengan sistem pembayaran konsinyasi, menuntut ketersediaan modal kerja yang kuat bagi UMKM.. Mengingat biaya bahan baku dan upah tenaga kerja harus dibayar tunai. Di sisi lain, untuk urusan pembiayaan, Maemunah menyebut bahwa fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta sangat membantu karena tidak memerlukan agunan sertifikat.
Setelah melewati proses panjang selama lebih dari satu dekade, produk tortila KWT binaan Maemunah yang kini juga berinovasi dengan mengolah sorgum telah berhasil masuk ke berbagai toko oleh-oleh. Berkat konsistensi ini, sebanyak 20 perempuan di desanya kini memiliki sumber penghasilan tetap.
Meski demikian, Maemunah punya satu harapan besar bagi kemajuan UMKM lokal, yakni ketersediaan Balai Kemasan di dalam daerah. Selama ini, para pelaku UMKM harus memesan kemasan berkualitas tinggi dari luar daerah, seperti Bandung, dengan harga mencapai Rp2.500 per lembar. Menurutnya, kemasan produk merupakan komponen yang krusial agar produk lokal mampu bersaing di ritel modern.
Setelah melewati proses panjang selama lebih dari satu dekade, produk tortila KWT binaan Maemunah yang kini juga berinovasi dengan mengolah sorgum telah berhasil masuk ke berbagai toko oleh-oleh. Berkat konsistensi ini, sebanyak 20 perempuan di desanya kini memiliki sumber penghasilan tetap.
Meski demikian, Maemunah punya satu harapan besar bagi kemajuan UMKM lokal, yakni ketersediaan Balai Kemasan di dalam daerah. Selama ini, para pelaku UMKM harus memesan kemasan berkualitas tinggi dari luar daerah, seperti Bandung, dengan harga mencapai Rp2.500 per lembar. Menurutnya, kemasan produk merupakan komponen yang krusial agar produk lokal mampu bersaing di ritel modern.
Setelah melewati proses panjang selama lebih dari satu dekade, produk tortila KWT binaan Maemunah yang kini juga berinovasi dengan mengolah sorgum telah berhasil masuk ke berbagai toko oleh-oleh. Berkat konsistensi ini, sebanyak 20 perempuan di desanya kini memiliki sumber penghasilan tetap.
Meski demikian, Maemunah punya satu harapan besar bagi kemajuan UMKM lokal, yakni ketersediaan Balai Kemasan di dalam daerah. Selama ini, para pelaku UMKM harus memesan kemasan berkualitas tinggi dari luar daerah, seperti Bandung, dengan harga mencapai Rp2.500 per lembar. Menurutnya, kemasan produk merupakan komponen yang krusial agar produk lokal mampu bersaing di ritel modern.
Penyaluran KUR untuk Bantu Pelaku UMKM
Penyaluran KUR untuk Bantu Pelaku UMKM
Penyaluran KUR untuk Bantu Pelaku UMKM
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp4,82 triliun hingga Agustus 2026. Pembiayaan bersubsidi ini telah menjangkau 108.995 debitur di seluruh wilayah NTB.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi penyaluran telah mencapai 87,13 persen dari plafon sebesar Rp5,539 triliun. Perdagangan dan pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap pembiayaan.
Di balik capaian kumulatif itu, penyaluran KUR bergerak naik turun setiap bulan. Berdasarkan rincian bulanan yang disampaikan Ratih, volume penyaluran tertinggi sepanjang Januari–Agustus terjadi pada Juni, sedangkan yang terendah tercatat pada Januari.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp4,82 triliun hingga Agustus 2026. Pembiayaan bersubsidi ini telah menjangkau 108.995 debitur di seluruh wilayah NTB.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi penyaluran telah mencapai 87,13 persen dari plafon sebesar Rp5,539 triliun. Perdagangan dan pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap pembiayaan.
Di balik capaian kumulatif itu, penyaluran KUR bergerak naik turun setiap bulan. Berdasarkan rincian bulanan yang disampaikan Ratih, volume penyaluran tertinggi sepanjang Januari–Agustus terjadi pada Juni, sedangkan yang terendah tercatat pada Januari.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp4,82 triliun hingga Agustus 2026. Pembiayaan bersubsidi ini telah menjangkau 108.995 debitur di seluruh wilayah NTB.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan realisasi penyaluran telah mencapai 87,13 persen dari plafon sebesar Rp5,539 triliun. Perdagangan dan pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap pembiayaan.
Di balik capaian kumulatif itu, penyaluran KUR bergerak naik turun setiap bulan. Berdasarkan rincian bulanan yang disampaikan Ratih, volume penyaluran tertinggi sepanjang Januari–Agustus terjadi pada Juni, sedangkan yang terendah tercatat pada Januari.
Pada awal tahun, penyaluran KUR mencapai Rp476,3 miliar. Nilainya meningkat menjadi Rp548,5 miliar pada Februari, kemudian turun ke Rp479,9 miliar pada Maret.
Penyaluran kembali meningkat pada April menjadi Rp580,8 miliar. Kenaikan berlanjut pada Mei dengan realisasi Rp635,2 miliar, lalu mencapai Rp721,6 miliar pada Juni.
Dengan demikian, penyaluran meningkat selama tiga bulan berturut-turut sejak April hingga Juni. Dibandingkan Januari, nilai penyaluran pada Juni lebih tinggi Rp245,3 miliar.
Memasuki Juli, penyaluran relatif mendekati capaian Juni, yakni Rp719,7 miliar. Namun, pada Agustus, nilainya turun menjadi Rp645,3 miliar.
Berdasarkan perhitungan dari rincian bulanan, penyaluran Agustus berkurang Rp74,4 miliar atau sekitar 10,34 persen dibandingkan Juli.
Pada awal tahun, penyaluran KUR mencapai Rp476,3 miliar. Nilainya meningkat menjadi Rp548,5 miliar pada Februari, kemudian turun ke Rp479,9 miliar pada Maret.
Penyaluran kembali meningkat pada April menjadi Rp580,8 miliar. Kenaikan berlanjut pada Mei dengan realisasi Rp635,2 miliar, lalu mencapai Rp721,6 miliar pada Juni.
Dengan demikian, penyaluran meningkat selama tiga bulan berturut-turut sejak April hingga Juni. Dibandingkan Januari, nilai penyaluran pada Juni lebih tinggi Rp245,3 miliar.
Memasuki Juli, penyaluran relatif mendekati capaian Juni, yakni Rp719,7 miliar. Namun, pada Agustus, nilainya turun menjadi Rp645,3 miliar.
Berdasarkan perhitungan dari rincian bulanan, penyaluran Agustus berkurang Rp74,4 miliar atau sekitar 10,34 persen dibandingkan Juli.
Pada awal tahun, penyaluran KUR mencapai Rp476,3 miliar. Nilainya meningkat menjadi Rp548,5 miliar pada Februari, kemudian turun ke Rp479,9 miliar pada Maret.
Penyaluran kembali meningkat pada April menjadi Rp580,8 miliar. Kenaikan berlanjut pada Mei dengan realisasi Rp635,2 miliar, lalu mencapai Rp721,6 miliar pada Juni.
Dengan demikian, penyaluran meningkat selama tiga bulan berturut-turut sejak April hingga Juni. Dibandingkan Januari, nilai penyaluran pada Juni lebih tinggi Rp245,3 miliar.
Memasuki Juli, penyaluran relatif mendekati capaian Juni, yakni Rp719,7 miliar. Namun, pada Agustus, nilainya turun menjadi Rp645,3 miliar.
Berdasarkan perhitungan dari rincian bulanan, penyaluran Agustus berkurang Rp74,4 miliar atau sekitar 10,34 persen dibandingkan Juli.
Meski menurun, penyaluran pada Agustus masih lebih tinggi dibandingkan setiap bulan sepanjang Januari–Mei. Sejak Mei hingga Agustus, penyaluran KUR juga konsisten berada di atas Rp600 miliar per bulan.
Dari sisi sektor usaha, perdagangan dan pertanian mendominasi penyerapan. Sebagai rincian tambahan, porsi perdagangan besar dan eceran mencapai 38,45 persen, sedangkan pertanian dan kehutanan sebesar 36,70 persen.
Jika dijumlahkan, kedua sektor menyerap 75,15 persen dari total penyaluran. Artinya, sekitar tiga perempat pembiayaan KUR di NTB mengalir ke perdagangan serta pertanian dan kehutanan.
Porsi kedua sektor jauh lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam rincian yang sama, industri pengolahan menyerap 6,24 persen, real estate 5,93 persen, serta jasa kemasyarakatan dan hiburan 5,83 persen.
Meski menurun, penyaluran pada Agustus masih lebih tinggi dibandingkan setiap bulan sepanjang Januari–Mei. Sejak Mei hingga Agustus, penyaluran KUR juga konsisten berada di atas Rp600 miliar per bulan.
Dari sisi sektor usaha, perdagangan dan pertanian mendominasi penyerapan. Sebagai rincian tambahan, porsi perdagangan besar dan eceran mencapai 38,45 persen, sedangkan pertanian dan kehutanan sebesar 36,70 persen.
Jika dijumlahkan, kedua sektor menyerap 75,15 persen dari total penyaluran. Artinya, sekitar tiga perempat pembiayaan KUR di NTB mengalir ke perdagangan serta pertanian dan kehutanan.
Porsi kedua sektor jauh lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam rincian yang sama, industri pengolahan menyerap 6,24 persen, real estate 5,93 persen, serta jasa kemasyarakatan dan hiburan 5,83 persen.
Meski menurun, penyaluran pada Agustus masih lebih tinggi dibandingkan setiap bulan sepanjang Januari–Mei. Sejak Mei hingga Agustus, penyaluran KUR juga konsisten berada di atas Rp600 miliar per bulan.
Dari sisi sektor usaha, perdagangan dan pertanian mendominasi penyerapan. Sebagai rincian tambahan, porsi perdagangan besar dan eceran mencapai 38,45 persen, sedangkan pertanian dan kehutanan sebesar 36,70 persen.
Jika dijumlahkan, kedua sektor menyerap 75,15 persen dari total penyaluran. Artinya, sekitar tiga perempat pembiayaan KUR di NTB mengalir ke perdagangan serta pertanian dan kehutanan.
Porsi kedua sektor jauh lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam rincian yang sama, industri pengolahan menyerap 6,24 persen, real estate 5,93 persen, serta jasa kemasyarakatan dan hiburan 5,83 persen.
Sementara itu, penyediaan akomodasi dan makan minum menyerap 2,59 persen. Porsi transportasi dan pergudangan mencapai 1,49 persen, konstruksi 1,48 persen, serta perikanan 1,31 persen.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa penyaluran KUR menjangkau beragam bidang usaha, dengan pembiayaan terbesar tetap terkonsentrasi pada perdagangan dan pertanian.
KUR merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program ini mendukung penguatan permodalan usaha dan pengembangan sektor riil.
Sementara itu, penyediaan akomodasi dan makan minum menyerap 2,59 persen. Porsi transportasi dan pergudangan mencapai 1,49 persen, konstruksi 1,48 persen, serta perikanan 1,31 persen.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa penyaluran KUR menjangkau beragam bidang usaha, dengan pembiayaan terbesar tetap terkonsentrasi pada perdagangan dan pertanian.
KUR merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program ini mendukung penguatan permodalan usaha dan pengembangan sektor riil.
Sementara itu, penyediaan akomodasi dan makan minum menyerap 2,59 persen. Porsi transportasi dan pergudangan mencapai 1,49 persen, konstruksi 1,48 persen, serta perikanan 1,31 persen.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa penyaluran KUR menjangkau beragam bidang usaha, dengan pembiayaan terbesar tetap terkonsentrasi pada perdagangan dan pertanian.
KUR merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program ini mendukung penguatan permodalan usaha dan pengembangan sektor riil.
Efektif Jadi Painkiller, BPUM Belum Mampu Bikin UMKM Mandiri
Efektif Jadi Painkiller, BPUM Belum Mampu Bikin UMKM Mandiri
Efektif Jadi Painkiller, BPUM Belum Mampu Bikin UMKM Mandiri
Sekertaris Umum BPC HIPMI Kota Surabaya, Adam Syarif Thamrin mengatakan, dari kacamata HIPMI sebagai salah satu asosiasi pelaku usaha, BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) cukup efektif sebagai painkiller darurat yang mencegah kolapsnya ekonomi masyarakat lapis bawah pada masa krisis. Namun, secara struktural program ini belum efektif menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Berdasarkan data, sekitar 40-50 persen dana tersebut justru terserap untuk menambal kebutuhan konsumsi rumah tangga harian pengusaha mikro, bukan untuk reinvestasi produk atau efisiensi rantai pasok.
“Akibatnya, saat stimulus dihentikan, usaha mereka kembali limbung karena fondasi manajemen dan pasarnya tidak pernah benar-benar diperbaiki,” ungkap dia kepada IDN Times.
Adam menyebut, UMKM yang gulung tikar mayoritas lahir dari kelompok necessity-driven yakni kelompok yang terpaksa membuka usaha karena hilangnya pekerjaan. Mereka terjebak pada pasar ritel (B2C) yang sangat rentan terhadap gempuran produk impor murah dari luar negeri.
“Sebaliknya, UMKM yang sukses menjadi job creator adalah mereka yang proaktif masuk ke rantai pasok institusional atau Business to Business (B2B), menerapkan standar manajemen yang baik, dan menjadikan riset pasar sebagai fondasi sebelum memproduksi barang,” sebut Adam.
Sekertaris Umum BPC HIPMI Kota Surabaya, Adam Syarif Thamrin mengatakan, dari kacamata HIPMI sebagai salah satu asosiasi pelaku usaha, BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) cukup efektif sebagai painkiller darurat yang mencegah kolapsnya ekonomi masyarakat lapis bawah pada masa krisis. Namun, secara struktural program ini belum efektif menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Berdasarkan data, sekitar 40-50 persen dana tersebut justru terserap untuk menambal kebutuhan konsumsi rumah tangga harian pengusaha mikro, bukan untuk reinvestasi produk atau efisiensi rantai pasok.
“Akibatnya, saat stimulus dihentikan, usaha mereka kembali limbung karena fondasi manajemen dan pasarnya tidak pernah benar-benar diperbaiki,” ungkap dia kepada IDN Times.
Adam menyebut, UMKM yang gulung tikar mayoritas lahir dari kelompok necessity-driven yakni kelompok yang terpaksa membuka usaha karena hilangnya pekerjaan. Mereka terjebak pada pasar ritel (B2C) yang sangat rentan terhadap gempuran produk impor murah dari luar negeri.
“Sebaliknya, UMKM yang sukses menjadi job creator adalah mereka yang proaktif masuk ke rantai pasok institusional atau Business to Business (B2B), menerapkan standar manajemen yang baik, dan menjadikan riset pasar sebagai fondasi sebelum memproduksi barang,” sebut Adam.
Sekertaris Umum BPC HIPMI Kota Surabaya, Adam Syarif Thamrin mengatakan, dari kacamata HIPMI sebagai salah satu asosiasi pelaku usaha, BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) cukup efektif sebagai painkiller darurat yang mencegah kolapsnya ekonomi masyarakat lapis bawah pada masa krisis. Namun, secara struktural program ini belum efektif menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Berdasarkan data, sekitar 40-50 persen dana tersebut justru terserap untuk menambal kebutuhan konsumsi rumah tangga harian pengusaha mikro, bukan untuk reinvestasi produk atau efisiensi rantai pasok.
“Akibatnya, saat stimulus dihentikan, usaha mereka kembali limbung karena fondasi manajemen dan pasarnya tidak pernah benar-benar diperbaiki,” ungkap dia kepada IDN Times.
Adam menyebut, UMKM yang gulung tikar mayoritas lahir dari kelompok necessity-driven yakni kelompok yang terpaksa membuka usaha karena hilangnya pekerjaan. Mereka terjebak pada pasar ritel (B2C) yang sangat rentan terhadap gempuran produk impor murah dari luar negeri.
“Sebaliknya, UMKM yang sukses menjadi job creator adalah mereka yang proaktif masuk ke rantai pasok institusional atau Business to Business (B2B), menerapkan standar manajemen yang baik, dan menjadikan riset pasar sebagai fondasi sebelum memproduksi barang,” sebut Adam.
Sekertaris Umum BPC HIPMI Kota Surabaya, Adam Syarif Thamrin. (Dok.Istimewa)
Di HIPMI Surabaya, pihaknya selalu mendorong agar tracing data tidak sekadar mendata identitas, melainkan memantau indikator graduasi atau naik kelas. HIPMI Surabaya selalu bersinergi dengan database Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta pemerintah daerah dan memantau apakah UMKM binaan berhasil mengurus legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi kompetensi.
“Indikator keberhasilan utama kami adalah ketika sebuah UMKM bergeser dari ketergantungan dana hibah menjadi entitas yang bankable dan mampu mengakses pembiayaan produktif komersial seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucapnya.
Di HIPMI Surabaya, pihaknya selalu mendorong agar tracing data tidak sekadar mendata identitas, melainkan memantau indikator graduasi atau naik kelas. HIPMI Surabaya selalu bersinergi dengan database Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta pemerintah daerah dan memantau apakah UMKM binaan berhasil mengurus legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi kompetensi.
“Indikator keberhasilan utama kami adalah ketika sebuah UMKM bergeser dari ketergantungan dana hibah menjadi entitas yang bankable dan mampu mengakses pembiayaan produktif komersial seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucapnya.
Di HIPMI Surabaya, pihaknya selalu mendorong agar tracing data tidak sekadar mendata identitas, melainkan memantau indikator graduasi atau naik kelas. HIPMI Surabaya selalu bersinergi dengan database Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta pemerintah daerah dan memantau apakah UMKM binaan berhasil mengurus legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi kompetensi.
“Indikator keberhasilan utama kami adalah ketika sebuah UMKM bergeser dari ketergantungan dana hibah menjadi entitas yang bankable dan mampu mengakses pembiayaan produktif komersial seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucapnya.
Menurut Adam, kurikulum digitalisasi berbasis survival dan efisiensi dinilai cocok menjadi acuan. Kurikulum ini mengajarkan adopsi tools praktis untuk memangkas biaya operasional, misalnya penggunaan kecerdasan buatan untuk optimasi copywriting dan platform desain kolaboratif untuk memurahkan biaya branding.
Bagi UMKM yang sudah mampu dipertahankan secara ekonomi, intervensi terbaik bukanlah memaksakan suntikan modal baru, melainkan konversi status dari pemilik usaha menjadi tenaga kerja produktif. “HIPMI mendukung penuh program reskilling dan upskilling vokasi, seperti bootcamp teknologi dan pelatihan manufaktur agar mereka bisa segera diserap kembali oleh industri formal,” terang dia.
Upaya pemerintah mempertemukan UMKM dengan rantai pasok saat ini sudah mulai berjalan agresif melalui instrumen e-purchasing pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan yang mewajibkan belanja daerah dipasok oleh produk lokal melalui platform E-Katalog sangat memangkas birokrasi dan memutus rantai perantara atau tengkulak.
“Sebagai representasi pelaku usaha, kami mengedukasi anggota untuk proaktif memantau proyek pemerintah ini karena integrasi B2G (Business to Government) ini menjamin kepastian pembayaran dan skala pesanan yang produktif,” terang dia.
Menurut Adam, kurikulum digitalisasi berbasis survival dan efisiensi dinilai cocok menjadi acuan. Kurikulum ini mengajarkan adopsi tools praktis untuk memangkas biaya operasional, misalnya penggunaan kecerdasan buatan untuk optimasi copywriting dan platform desain kolaboratif untuk memurahkan biaya branding.
Bagi UMKM yang sudah mampu dipertahankan secara ekonomi, intervensi terbaik bukanlah memaksakan suntikan modal baru, melainkan konversi status dari pemilik usaha menjadi tenaga kerja produktif. “HIPMI mendukung penuh program reskilling dan upskilling vokasi, seperti bootcamp teknologi dan pelatihan manufaktur agar mereka bisa segera diserap kembali oleh industri formal,” terang dia.
Upaya pemerintah mempertemukan UMKM dengan rantai pasok saat ini sudah mulai berjalan agresif melalui instrumen e-purchasing pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan yang mewajibkan belanja daerah dipasok oleh produk lokal melalui platform E-Katalog sangat memangkas birokrasi dan memutus rantai perantara atau tengkulak.
“Sebagai representasi pelaku usaha, kami mengedukasi anggota untuk proaktif memantau proyek pemerintah ini karena integrasi B2G (Business to Government) ini menjamin kepastian pembayaran dan skala pesanan yang produktif,” terang dia.
Menurut Adam, kurikulum digitalisasi berbasis survival dan efisiensi dinilai cocok menjadi acuan. Kurikulum ini mengajarkan adopsi tools praktis untuk memangkas biaya operasional, misalnya penggunaan kecerdasan buatan untuk optimasi copywriting dan platform desain kolaboratif untuk memurahkan biaya branding.
Bagi UMKM yang sudah mampu dipertahankan secara ekonomi, intervensi terbaik bukanlah memaksakan suntikan modal baru, melainkan konversi status dari pemilik usaha menjadi tenaga kerja produktif. “HIPMI mendukung penuh program reskilling dan upskilling vokasi, seperti bootcamp teknologi dan pelatihan manufaktur agar mereka bisa segera diserap kembali oleh industri formal,” terang dia.
Upaya pemerintah mempertemukan UMKM dengan rantai pasok saat ini sudah mulai berjalan agresif melalui instrumen e-purchasing pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan yang mewajibkan belanja daerah dipasok oleh produk lokal melalui platform E-Katalog sangat memangkas birokrasi dan memutus rantai perantara atau tengkulak.
“Sebagai representasi pelaku usaha, kami mengedukasi anggota untuk proaktif memantau proyek pemerintah ini karena integrasi B2G (Business to Government) ini menjamin kepastian pembayaran dan skala pesanan yang produktif,” terang dia.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, bergeser dari unconditional grant atau bansos tunai langsung menuju penciptaan ekosistem produktif seperti Holding Ultra Mikro. Baik pemerintah maupun asosiasi bisnis kini sepakat bahwa subsidi yang paling ideal bukanlah membagi-bagikan uang tunai, melainkan memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi halal gratis, serta fasilitasi akses ke off-taker atau penjamin pembeli. “Namun masalahnya apakah implementasinya sudah tepat sasaran?,” tanyanya.
Ditanya soal serapan tenaga kerja informal oleh sektor UMKM di Jatim dalam tiga tahun terakhir ini, Adam menyebut sangat masif secara kuantitas. Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi penyangga utama ketenagakerjaan di Jawa Timur dengan menyerap sekitar 10,91 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, Kota Surabaya menyumbang proporsi unit usaha terbesar yakni 7,90 persen dari total UMK di Jawa Timur.
“Namun, secara kualitas ini merupakan tantangan besar, karena rata-rata setiap UMK hanya mampu mempekerjakan 2 orang, yang menunjukkan karakteristik sangat informal dengan perlindungan sosial yang masih minimum,” terang Adam.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, bergeser dari unconditional grant atau bansos tunai langsung menuju penciptaan ekosistem produktif seperti Holding Ultra Mikro. Baik pemerintah maupun asosiasi bisnis kini sepakat bahwa subsidi yang paling ideal bukanlah membagi-bagikan uang tunai, melainkan memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi halal gratis, serta fasilitasi akses ke off-taker atau penjamin pembeli. “Namun masalahnya apakah implementasinya sudah tepat sasaran?,” tanyanya.
Ditanya soal serapan tenaga kerja informal oleh sektor UMKM di Jatim dalam tiga tahun terakhir ini, Adam menyebut sangat masif secara kuantitas. Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi penyangga utama ketenagakerjaan di Jawa Timur dengan menyerap sekitar 10,91 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, Kota Surabaya menyumbang proporsi unit usaha terbesar yakni 7,90 persen dari total UMK di Jawa Timur.
“Namun, secara kualitas ini merupakan tantangan besar, karena rata-rata setiap UMK hanya mampu mempekerjakan 2 orang, yang menunjukkan karakteristik sangat informal dengan perlindungan sosial yang masih minimum,” terang Adam.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, bergeser dari unconditional grant atau bansos tunai langsung menuju penciptaan ekosistem produktif seperti Holding Ultra Mikro. Baik pemerintah maupun asosiasi bisnis kini sepakat bahwa subsidi yang paling ideal bukanlah membagi-bagikan uang tunai, melainkan memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi halal gratis, serta fasilitasi akses ke off-taker atau penjamin pembeli. “Namun masalahnya apakah implementasinya sudah tepat sasaran?,” tanyanya.
Ditanya soal serapan tenaga kerja informal oleh sektor UMKM di Jatim dalam tiga tahun terakhir ini, Adam menyebut sangat masif secara kuantitas. Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi penyangga utama ketenagakerjaan di Jawa Timur dengan menyerap sekitar 10,91 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, Kota Surabaya menyumbang proporsi unit usaha terbesar yakni 7,90 persen dari total UMK di Jawa Timur.
“Namun, secara kualitas ini merupakan tantangan besar, karena rata-rata setiap UMK hanya mampu mempekerjakan 2 orang, yang menunjukkan karakteristik sangat informal dengan perlindungan sosial yang masih minimum,” terang Adam.
Sementara soal digitalsisi UMKM, Tantangan tersulitnya adalah inersia atau keengganan keluar dari zona nyaman transaksi konvensional. Data riset pemerintahan dan KADIN di Surabaya tahun 2025 mengungkapkan bahwa meskipun 50 persen UMKM sudah membuat akun di marketplace, mayoritas akhirnya menjadi pasif dan kembali ke metode offline.
“Ini terjadi karena kurangnya kapabilitas Sumber Daya Manusia untuk merawat akun tersebut, literasi digital yang sepotong-sepotong, dan program pendampingan yang sering kali hanya berupa seremoni klasikal tanpa panduan one-on-one pascapelatihan,” terangnya.
Kebijakan strategis ke depan di HIPMI Surabaya akan bertumpu pada penciptaan kepastian pasar atau ekosistem off-taker dan integrasi rantai pasok industri. “Kami memformulasikan sinergi Triple Helix di mana kampus menjadi pusat riset inovasi produk, pemerintah memberikan insentif pajak atau regulasi (termasuk intervensi anggaran inklusif melalui kerangka PUG-PPRG), dan HIPMI bertindak sebagai inkubator komersialisasinya,” tutupnya.
Sementara soal digitalsisi UMKM, Tantangan tersulitnya adalah inersia atau keengganan keluar dari zona nyaman transaksi konvensional. Data riset pemerintahan dan KADIN di Surabaya tahun 2025 mengungkapkan bahwa meskipun 50 persen UMKM sudah membuat akun di marketplace, mayoritas akhirnya menjadi pasif dan kembali ke metode offline.
“Ini terjadi karena kurangnya kapabilitas Sumber Daya Manusia untuk merawat akun tersebut, literasi digital yang sepotong-sepotong, dan program pendampingan yang sering kali hanya berupa seremoni klasikal tanpa panduan one-on-one pascapelatihan,” terangnya.
Kebijakan strategis ke depan di HIPMI Surabaya akan bertumpu pada penciptaan kepastian pasar atau ekosistem off-taker dan integrasi rantai pasok industri. “Kami memformulasikan sinergi Triple Helix di mana kampus menjadi pusat riset inovasi produk, pemerintah memberikan insentif pajak atau regulasi (termasuk intervensi anggaran inklusif melalui kerangka PUG-PPRG), dan HIPMI bertindak sebagai inkubator komersialisasinya,” tutupnya.
Sementara soal digitalsisi UMKM, Tantangan tersulitnya adalah inersia atau keengganan keluar dari zona nyaman transaksi konvensional. Data riset pemerintahan dan KADIN di Surabaya tahun 2025 mengungkapkan bahwa meskipun 50 persen UMKM sudah membuat akun di marketplace, mayoritas akhirnya menjadi pasif dan kembali ke metode offline.
“Ini terjadi karena kurangnya kapabilitas Sumber Daya Manusia untuk merawat akun tersebut, literasi digital yang sepotong-sepotong, dan program pendampingan yang sering kali hanya berupa seremoni klasikal tanpa panduan one-on-one pascapelatihan,” terangnya.
Kebijakan strategis ke depan di HIPMI Surabaya akan bertumpu pada penciptaan kepastian pasar atau ekosistem off-taker dan integrasi rantai pasok industri. “Kami memformulasikan sinergi Triple Helix di mana kampus menjadi pusat riset inovasi produk, pemerintah memberikan insentif pajak atau regulasi (termasuk intervensi anggaran inklusif melalui kerangka PUG-PPRG), dan HIPMI bertindak sebagai inkubator komersialisasinya,” tutupnya.
Pembeli Belum Tentu datang Meski Bantuan Diberikan
Pembeli Belum Tentu datang Meski Bantuan Diberikan
Pembeli Belum Tentu datang Meski Bantuan Diberikan
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. (IDN Times/Khusnul Hasana)
Modal bisa membuka jalan untuk berusaha. Namun, bagi UMKM, perjalanan belum selesai ketika pembiayaan diterima. Produk masih harus menemukan pembelinya.
Persoalan itu mengemuka ketika Menteri UMKM Maman Abdurrahman menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada 23 September 2026. Pelaku UMKM menyampaikan keluhan, termasuk persaingan dengan produk impor.
Maman mengakui persoalan usaha kecil berlapis, mulai dari perizinan dan sertifikasi hingga permodalan serta pemasaran. Menurutnya, perizinan dan sertifikasi sedang ditangani, sementara KUR membantu kebutuhan modal. Namun, kemampuan menjual masih menjadi kendala.
“Akhirnya ujung-ujung pada saat sudah dikasih pembiayaan, dia enggak bisa jual barang, bangkrut juga, karena barangnya enggak laku,” ungkap dia.
Modal bisa membuka jalan untuk berusaha. Namun, bagi UMKM, perjalanan belum selesai ketika pembiayaan diterima. Produk masih harus menemukan pembelinya.
Persoalan itu mengemuka ketika Menteri UMKM Maman Abdurrahman menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada 23 September 2026. Pelaku UMKM menyampaikan keluhan, termasuk persaingan dengan produk impor.
Maman mengakui persoalan usaha kecil berlapis, mulai dari perizinan dan sertifikasi hingga permodalan serta pemasaran. Menurutnya, perizinan dan sertifikasi sedang ditangani, sementara KUR membantu kebutuhan modal. Namun, kemampuan menjual masih menjadi kendala.
“Akhirnya ujung-ujung pada saat sudah dikasih pembiayaan, dia enggak bisa jual barang, bangkrut juga, karena barangnya enggak laku,” ungkap dia.
Modal bisa membuka jalan untuk berusaha. Namun, bagi UMKM, perjalanan belum selesai ketika pembiayaan diterima. Produk masih harus menemukan pembelinya.
Persoalan itu mengemuka ketika Menteri UMKM Maman Abdurrahman menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada 23 September 2026. Pelaku UMKM menyampaikan keluhan, termasuk persaingan dengan produk impor.
Maman mengakui persoalan usaha kecil berlapis, mulai dari perizinan dan sertifikasi hingga permodalan serta pemasaran. Menurutnya, perizinan dan sertifikasi sedang ditangani, sementara KUR membantu kebutuhan modal. Namun, kemampuan menjual masih menjadi kendala.
“Akhirnya ujung-ujung pada saat sudah dikasih pembiayaan, dia enggak bisa jual barang, bangkrut juga, karena barangnya enggak laku,” ungkap dia.
Dalam pandangan Maman, produk impor dari China yang memenuhi pasar domestik turut menyulitkan pemasaran produk UMKM. Ia menyebut pemerintah berupaya membatasi masuknya barang impor, termasuk garmen, pakaian, dan tekstil.
Pengakuan itu memperlihatkan persoalan yang melampaui akses pembiayaan. Ketika produk tidak terjual, modal belum mampu menjamin kelangsungan usaha. Bagi UMKM, pasar tak datang bersama modal.
"Beberapa hari yang lalu juga Pak Presiden sudah memanggil Dirjen Bea Cukai, Kemenko Perekonomian, dan beberapa instansi terkait untuk mulai membatasi masuknya barang-barang impor dari luar, salah satunya garmen, baju, tekstil, segala macam," terang dia.
Dalam pandangan Maman, produk impor dari China yang memenuhi pasar domestik turut menyulitkan pemasaran produk UMKM. Ia menyebut pemerintah berupaya membatasi masuknya barang impor, termasuk garmen, pakaian, dan tekstil.
Pengakuan itu memperlihatkan persoalan yang melampaui akses pembiayaan. Ketika produk tidak terjual, modal belum mampu menjamin kelangsungan usaha. Bagi UMKM, pasar tak datang bersama modal.
"Beberapa hari yang lalu juga Pak Presiden sudah memanggil Dirjen Bea Cukai, Kemenko Perekonomian, dan beberapa instansi terkait untuk mulai membatasi masuknya barang-barang impor dari luar, salah satunya garmen, baju, tekstil, segala macam," terang dia.
Dalam pandangan Maman, produk impor dari China yang memenuhi pasar domestik turut menyulitkan pemasaran produk UMKM. Ia menyebut pemerintah berupaya membatasi masuknya barang impor, termasuk garmen, pakaian, dan tekstil.
Pengakuan itu memperlihatkan persoalan yang melampaui akses pembiayaan. Ketika produk tidak terjual, modal belum mampu menjamin kelangsungan usaha. Bagi UMKM, pasar tak datang bersama modal.
"Beberapa hari yang lalu juga Pak Presiden sudah memanggil Dirjen Bea Cukai, Kemenko Perekonomian, dan beberapa instansi terkait untuk mulai membatasi masuknya barang-barang impor dari luar, salah satunya garmen, baju, tekstil, segala macam," terang dia.
Penyaluran KUR hingga 29 September 2026 telah mencapai Rp237 triliun atau sekitar 87 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp295 triliun.
"Per 29 September 2026 kita telah menyalurkan sebanyak Rp237 triliun atau 87 persen dari target yang ingin dicapai di tahun 2026. Terhadap Rp237 triliun itu, tercatat debiturnya ada 3,6 juta lebih UMKM," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik, dalam acara Simposium Nasional dengan tema Strategi Percepatan Pertumbuhan 8 Persen, Rabu (30/9/2026).
Penyaluran KUR hingga 29 September 2026 telah mencapai Rp237 triliun atau sekitar 87 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp295 triliun.
"Per 29 September 2026 kita telah menyalurkan sebanyak Rp237 triliun atau 87 persen dari target yang ingin dicapai di tahun 2026. Terhadap Rp237 triliun itu, tercatat debiturnya ada 3,6 juta lebih UMKM," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik, dalam acara Simposium Nasional dengan tema Strategi Percepatan Pertumbuhan 8 Persen, Rabu (30/9/2026).
Penyaluran KUR hingga 29 September 2026 telah mencapai Rp237 triliun atau sekitar 87 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp295 triliun.
"Per 29 September 2026 kita telah menyalurkan sebanyak Rp237 triliun atau 87 persen dari target yang ingin dicapai di tahun 2026. Terhadap Rp237 triliun itu, tercatat debiturnya ada 3,6 juta lebih UMKM," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik, dalam acara Simposium Nasional dengan tema Strategi Percepatan Pertumbuhan 8 Persen, Rabu (30/9/2026).
Riza mengatakan, pemerintah juga menargetkan penambahan 1,3 juta debitur baru melalui program KUR pada tahun ini dan realisasinya baru 1.147.082 debitur atau sekitar 83,5 persen dari target. Dengan capaian tersebut, target debitur baru dinilai masih berada dalam jalur untuk tercapai hingga akhir tahun.
Selain menambah debitur baru, pemerintah mendorong debitur KUR untuk naik kelas atau graduasi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1.105.793 debitur dapat mengalami graduasi. Pasalnya, realisasi debitur yang telah graduasi baru mencapai sekitar 511.000 debitur. Artinya, capaian tersebut masih perlu dikejar dalam sisa waktu 2026.
"Kita ada PR untuk mengejar yang debitur graduasi. Saat ini angkanya sudah 511 ribu," ujar Riza.
Riza mengatakan, pemerintah juga menargetkan penambahan 1,3 juta debitur baru melalui program KUR pada tahun ini dan realisasinya baru 1.147.082 debitur atau sekitar 83,5 persen dari target. Dengan capaian tersebut, target debitur baru dinilai masih berada dalam jalur untuk tercapai hingga akhir tahun.
Selain menambah debitur baru, pemerintah mendorong debitur KUR untuk naik kelas atau graduasi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1.105.793 debitur dapat mengalami graduasi. Pasalnya, realisasi debitur yang telah graduasi baru mencapai sekitar 511.000 debitur. Artinya, capaian tersebut masih perlu dikejar dalam sisa waktu 2026.
"Kita ada PR untuk mengejar yang debitur graduasi. Saat ini angkanya sudah 511 ribu," ujar Riza.
Riza mengatakan, pemerintah juga menargetkan penambahan 1,3 juta debitur baru melalui program KUR pada tahun ini dan realisasinya baru 1.147.082 debitur atau sekitar 83,5 persen dari target. Dengan capaian tersebut, target debitur baru dinilai masih berada dalam jalur untuk tercapai hingga akhir tahun.
Selain menambah debitur baru, pemerintah mendorong debitur KUR untuk naik kelas atau graduasi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1.105.793 debitur dapat mengalami graduasi. Pasalnya, realisasi debitur yang telah graduasi baru mencapai sekitar 511.000 debitur. Artinya, capaian tersebut masih perlu dikejar dalam sisa waktu 2026.
"Kita ada PR untuk mengejar yang debitur graduasi. Saat ini angkanya sudah 511 ribu," ujar Riza.
Saat ini, Kementerian UMKM menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra). Target tersebut dilakukan dengan menggandeng kampus, salah satunya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai inkubator UMKM.
Selain menggandeng kampus, upaya mencapai target 10 juta wirausaha itu juga dilakukan dengan menggelar kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan di Gedung Robotika ITS, Rabu (23/9/2026).
"Sebetulnya salah satu dari program besar kita, yaitu Pro-Kesra. Targetnya adalah kita ingin menghasilkan 10 juta wirausaha dan pekerja melalui program ini," ujar Maman.
Menurutnya, banyak produk UMKM Indonesia yang bagus, tetapi karena tidak berkelanjutan, risetnya tidak jalan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Untuk itu, ia bekerja sama dengan kampus agar produk UMKM terus berkelanjutan dan semakin berkembang.
Saat ini, Kementerian UMKM menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra). Target tersebut dilakukan dengan menggandeng kampus, salah satunya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai inkubator UMKM.
Selain menggandeng kampus, upaya mencapai target 10 juta wirausaha itu juga dilakukan dengan menggelar kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan di Gedung Robotika ITS, Rabu (23/9/2026).
"Sebetulnya salah satu dari program besar kita, yaitu Pro-Kesra. Targetnya adalah kita ingin menghasilkan 10 juta wirausaha dan pekerja melalui program ini," ujar Maman.
Menurutnya, banyak produk UMKM Indonesia yang bagus, tetapi karena tidak berkelanjutan, risetnya tidak jalan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Untuk itu, ia bekerja sama dengan kampus agar produk UMKM terus berkelanjutan dan semakin berkembang.
Saat ini, Kementerian UMKM menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra). Target tersebut dilakukan dengan menggandeng kampus, salah satunya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai inkubator UMKM.
Selain menggandeng kampus, upaya mencapai target 10 juta wirausaha itu juga dilakukan dengan menggelar kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan di Gedung Robotika ITS, Rabu (23/9/2026).
"Sebetulnya salah satu dari program besar kita, yaitu Pro-Kesra. Targetnya adalah kita ingin menghasilkan 10 juta wirausaha dan pekerja melalui program ini," ujar Maman.
Menurutnya, banyak produk UMKM Indonesia yang bagus, tetapi karena tidak berkelanjutan, risetnya tidak jalan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Untuk itu, ia bekerja sama dengan kampus agar produk UMKM terus berkelanjutan dan semakin berkembang.
Cerita Indonesia, dari berbagai sudut.
Cerita Indonesia, dari berbagai sudut.
Disusun oleh
Tim Editorial
Linggauni - Project Lead/Editor
Febriana Sinta - Editor
Irwan Idris – Editor
Yogie Fadila - Editor
Reporter
Khusnul Hasana
Muhammad Nasir
Infografis
Hafidz Trijatnika
Kembali ke IDNTimes.com
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.