Aksi damai digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan memprotes perilaku represif aparat kepolisian

Demokrasi di Ujung Punchline

Aksi teror yang mengancam kebebasan berbicara dan berpendapat

Aksi damai digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan memprotes perilaku represif aparat kepolisian. Foto AJI Balikpapan

“Kami sama sekali tidak menyadari bahwa anggota kami itu ternyata personel Polri aktif,” ujar Teddy Rumengan, Ketua AJI Balikpapan saat itu.

MALAM awal 2023 itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aturan jaga jarak di masa pandemi Covid-19 masih diberlakukan. Di sudut sebuah kafe kawasan DOME, Balikpapan, empat pengurus inti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan duduk merapat. Masker menutup wajah mereka. Suara diturunkan. Tatapan sesekali menyapu ruangan, memastikan tak ada yang menguping.

Yang mereka bicarakan bukan perkara remeh.

Organisasi profesi jurnalis itu diduga telah disusupi seorang personel kepolisian aktif. Kabar tersebut mengejutkan—sekaligus menegangkan. Sosok yang dibahas disebut kerap membawa senjata api. Seorang wartawan lokal bahkan mengaku pernah diancam dengan pistol jika berani membuka identitas aslinya ke publik.

Pertemuan malam itu digelar untuk menyusun langkah. Hati-hati. Terukur.

“Kami sama sekali tidak menyadari bahwa anggota kami itu ternyata personel Polri aktif,” ujar Teddy Rumengan, Ketua AJI Balikpapan saat itu.

Yang mereka bicarakan bukan perkara remeh.

Pertemuan malam itu digelar untuk menyusun langkah. Hati-hati. Terukur.

“Kami sama sekali tidak menyadari bahwa anggota kami itu ternyata personel Polri aktif,” ujar Teddy Rumengan, Ketua AJI Balikpapan saat itu.

Yang mereka bicarakan bukan perkara remeh.

Pertemuan malam itu digelar untuk menyusun langkah. Hati-hati. Terukur.

“Kami sama sekali tidak menyadari bahwa anggota kami itu ternyata personel Polri aktif,” ujar Teddy Rumengan, Ketua AJI Balikpapan saat itu.

Kecurigaan datang terlambat.

Hampir satu dekade pria itu tercatat sebagai anggota AJI. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan media lokal. Ia hadir dalam diskusi, mengikuti liputan, terlibat dalam rapat internal. Tubuhnya kurus, posturnya kecil. Ia tampak seperti jurnalis kebanyakan—bahkan lebih rajin dari sebagian lainnya. Kehadirannya terasa wajar. Tak ada gelagat mencolok.

Justru karena keaktifannya, tak seorang pun merasa perlu menggali lebih jauh.

Kecurigaan datang terlambat.

Justru karena keaktifannya, tak seorang pun merasa perlu menggali lebih jauh.

Kecurigaan datang terlambat.

Justru karena keaktifannya, tak seorang pun merasa perlu menggali lebih jauh.

Ancaman berdemokrasi, kebebasan bicara dan berpendapat di Indonesia. (IDN Times/Mardya Shakti)

Titik balik muncul ketika sejumlah jurnalis di Kalimantan Timur mempertanyakan latar belakangnya. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu perlahan mengerucut pada satu dugaan besar.

AJI Balikpapan menelusuri ulang proses rekrutmen. Di sana mereka menemukan kelengahan. Verifikasi identitas dilakukan seadanya. Kartu tanda penduduk tak pernah diperiksa mendalam. Alamat tempat tinggalnya pun tak pernah benar-benar diketahui.

“Tidak ada satu pun wartawan di Balikpapan yang tahu alamat rumahnya. Kami tidak pernah tahu di mana dia tinggal,” kata Teddy.

Titik balik muncul ketika sejumlah jurnalis di Kalimantan Timur mempertanyakan latar belakangnya. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu perlahan mengerucut pada satu dugaan besar.

“Tidak ada satu pun wartawan di Balikpapan yang tahu alamat rumahnya. Kami tidak pernah tahu di mana dia tinggal,” kata Teddy.

Titik balik muncul ketika sejumlah jurnalis di Kalimantan Timur mempertanyakan latar belakangnya. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu perlahan mengerucut pada satu dugaan besar.

“Tidak ada satu pun wartawan di Balikpapan yang tahu alamat rumahnya. Kami tidak pernah tahu di mana dia tinggal,” kata Teddy.

Awal 2023, Komisi Etik AJI Balikpapan bergerak. Klarifikasi diminta. Surat dilayangkan ke perusahaan media tempat ia tercatat sebagai wartawan cetak. Namun ia tak pernah hadir memenuhi panggilan. Tak lama kemudian, ia mengundurkan diri dari AJI dan ke luar dari perusahaan medianya. Sejak itu, ia seperti lenyap.

“Tidak tahu sekarang dia di mana. Seperti hilang dari muka bumi,” ujar Teddy.

Temuan tersebut dilaporkan ke AJI Indonesia. Penelusuran lanjutan menguatkan dugaan bahwa pria itu merupakan personel Polri aktif. Organisasi itu mengaku telah mengantongi Nomor Registrasi Pokok (NRP) sebagai bukti identitas.

“Tidak tahu sekarang dia di mana. Seperti hilang dari muka bumi,” ujar Teddy.

Ketua AJI Kota Balikpapan Periode 2021-2024 Teddy Rumengan. Foto AJI Balikpapan

AJI Indonesia kemudian mengirim surat keberatan resmi kepada Kapolri dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Mereka mempertanyakan dugaan penyusupan terhadap organisasi profesi jurnalis. Hingga kini, surat tersebut belum berbalas.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Polisi Yulianto, tak membenarkan maupun membantah tudingan itu. Bagi AJI Balikpapan, peristiwa ini menjadi catatan pahit. Mereka berjanji memperketat proses rekrutmen dan verifikasi anggota. Sebab bagi jurnalis, independensi bukan sekadar pasal dalam kode etik. Ia adalah fondasi kepercayaan.

Namun ancaman terhadap kebebasan berbicara tak berhenti di ruang redaksi.

Ancaman yang Makin Masif di Ruang Publik

Penghujung 2025 diwarnai dua peristiwa yang sama-sama mengiris. Banjir merendam Sumatra dan Aceh. Di saat bersamaan, teror menyasar suara-suara kritis di ruang publik.

Sasarannya beragam: aktivis lingkungan, akademisi, influencer, hingga aktor. Polanya pun tak tunggal. Ada telepon misterius, vandalisme, kiriman bangkai ayam, lemparan molotov, sampai paket cash on delivery (COD) fiktif bernilai jutaan rupiah.

Nama-nama yang mencuat antara lain DJ Donny (Ramond Donny Adam), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Iqbal Damanik, serta Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar—yang akrab disapa Uceng. Terbaru, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Tiyo Ardianto, ikut terseret pusaran intimidasi.

Aksi teror mengancam aktivis di Indonesia (IDN Times/Mardya Shakti)

Teror paling mencolok menimpa Iqbal. Pagi 30 Desember 2025, keluarganya menemukan bangkai ayam di teras rumah. Di kakinya terikat secarik pesan: “Jagalah ucapanmu apabila ingin menjaga keluargamu.” Greenpeace menduga intimidasi itu berkaitan dengan kritik Iqbal terhadap penanganan banjir.

DJ Donny mengalami pola serupa. Setelah menerima kiriman bangkai ayam, dua hari berselang rumahnya di Jakarta dilempari molotov sekitar pukul tiga dini hari. Api sempat menyala sebelum padam. Ia melapor ke Polda Metro Jaya karena khawatir keselamatan keluarganya terancam.

Sherly Annavita dilempari telur busuk dan mobilnya dirusak. Ia juga menerima ancaman yang menyertakan data identitas keluarganya. “Dari mana mereka dapat KTP keluarga saya?” tulisnya di Instagram. Ia tak menunjuk pihak tertentu, namun menilai iklim yang gemar menyudutkan kritik membuka ruang bagi intimidasi.

Uceng mendapat telepon dari seseorang yang mengaku polisi dan mengancam akan menangkapnya jika tak segera datang membawa KTP. Ia menanggapi dengan tawa, tetapi menyoroti betapa mudahnya data pribadi bocor dan digunakan untuk menekan.

Virdian Aurellio mengalami perusakan mobil dan kediamannya didatangi orang tak dikenal. Sebelumnya ia vokal menyebut banjir dan longsor di Sumatra bukan semata bencana alam, melainkan buah konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan.

Aktor Yama Carlos pun tak luput. Rumahnya berulang kali menerima paket COD fiktif atas nama istrinya dengan nilai besar. Seorang rekannya mengaku teleponnya diretas dan diminta menghapus unggahan.

Pertengahan Februari, giliran Tiyo Ardianto. Setelah melayangkan surat kepada Unicef berisi kritik kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tragedi siswi SD di NTT yang bunuh diri karena keterbatasan sarana pendidikan, ia mengaku menerima ancaman penculikan dan diikuti orang tak dikenal.

“Teror ini adalah bahasa kekuasaan yang gagal menjelaskan pikirannya,” ujar Tiyo di Bundaran UGM, Jumat (13/2/2026).

Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan satu pola yang kian jelas: ketika kritik menguat, tekanan pun datang beruntun.

Indikator demokrasi berdasarkan provinsi di Indonesia (IDN Times/Mardya Shakti)

Pertunjukan stand-up comedy Mens Rea oleh Pandji Pragiwaksono bukan sekadar hiburan pengundang tawa. Ia menyerupai sidang terbuka—dengan mikrofon sebagai palu hakim dan panggung sebagai ruang dakwaan. Dalam durasi 2 jam 24 menit yang tayang di platform streaming pada penghujung 2025, Pandji menumpahkan kegelisahan yang akrab di telinga publik: politik elektoral yang gaduh, penegakan hukum yang dipertanyakan, hingga praktik kekuasaan yang kerap terasa ganjil.

Sejak menit awal, Pandji tampak mafhum bahwa materi yang ia bawa bukan jenis komedi yang ramah tepuk tangan semata. Ia menjadikan humor sebagai pisau analisis. Istilah mens rea—dalam hukum pidana berarti “niat jahat”—ia pinjam untuk menguliti motif di balik kebijakan dan laku para pejabat publik. Tawa, dalam tafsirnya, bukan pelarian. Ia adalah cara paling jujur untuk mengatakan sesuatu yang pahit.

Bagian penutup pertunjukan menjadi klimaks yang lekas beredar di media sosial. Sebuah closing punch line yang menggelitik sekaligus menyengat. Penonton tertawa—sebagian mungkin sambil mengangguk. Namun gema dari panggung itu rupanya tak berhenti di ruang pertunjukan.

“Kalau yang sudah punya nama saja dipersoalkan, bagaimana dengan kami?” ujar Ayub Budi (30), Ketua Stand Up Comedy Indo Surabaya.

Dalam dua bulan terakhir, materi Mens Rea bergulir ke meja penyidik di Polda Metro Jaya. Sejumlah pihak melaporkan isi pertunjukan itu karena dianggap menyinggung isu sensitif. Penasihat hukum Pandji, Haris Azhar, menyebut beberapa bagian yang dipersoalkan antara lain soal pemilihan pemimpin publik, pembahasan salat safar di pesawat, pemberian izin tambang kepada dua organisasi kemasyarakatan—Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama—serta sindiran terhadap sejumlah artis yang terpilih menjadi pejabat di Jawa Barat.

“Termasuk memilih pemimpin atau pejabat publik, soal salat safar di pesawat, izin tambang kepada Muhammadiyah dan PBNU, juga banyak artis yang terpilih menjadi pejabat di Jawa Barat,” kata Haris, Jumat (6/2/2026).

Gede Ngurah Oka Perdana melakukan kegiatan coding

Komika atau pelawak tunggal Pandji Pragiwaksono berjalan untuk memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nz

Sedikitnya 63 pertanyaan diajukan penyidik kepada Pandji, menindaklanjuti lima laporan polisi dan satu aduan masyarakat. Angka itu memberi kesan bahwa perkara ini tak dipandang sebagai sekadar polemik warganet. Ia diuji dalam kerangka hukum formal—lengkap dengan prosedur dan kemungkinan konsekuensinya.

Di tengah proses tersebut, Pandji memilih menjawab lewat ruang publik. Dalam percakapan di kanal YouTube bersama Denny Sumargo, ia menegaskan bahwa materi yang dibawakannya adalah kritik yang sah dalam demokrasi. Komedi, baginya, bukan hanya alat hiburan, melainkan medium untuk berbicara terus terang tentang keadaan bangsa.

“Kalau kita sudah tidak bisa bicara secara terbuka tentang Indonesia, berarti ada masalah tentang kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Jadi saya berbicara apa adanya saja, semua nama saya sebut saja,” ujarnya.

Yang membuatnya terusik justru bukan pemeriksaan itu sendiri, melainkan ketika urusan merembet ke keluarga. Istrinya sempat gusar setelah anak mereka menjadi sasaran doxing—penyebaran data pribadi ke ruang publik. Pandji memilih menenangkan. “Tidak ada ujungnya bila kamu tanggapi juga,” katanya kepada sang istri.

Gerimis baru saja reda di Surabaya, Rabu malam, 21 Januari 2026. Di sebuah kafe bercahaya temaram, tawa meledak bergantian. Panggung kecil itu menjadi ruang pelarian: open mic rutin para komika. Satu per satu naik, membawa cerita tentang kemiskinan, keluarga, rasisme, sampai pemerintah. Bahasa Suroboyo-an yang ceplas-ceplos membuat kritik terdengar ringan. Kadang tawa pecah panjang. Kadang hening menggantung.

Tepuk tangan tetap datang—sebagai penghormatan bagi keberanian melucu sendirian. Di antara penonton, Ayub Budi (30), Ketua Stand Up Comedy Indo Surabaya, mengamati. Baginya, stand up bukan sekadar hiburan, melainkan cara berdamai dengan keresahan.

“Ini tempat melepas resah. Soal ekonomi, keluarga, apa saja yang mengganggu pikiran,” ujarnya. Kritik pada pemerintah, kata Ayub, bukan hal tabu.

Namun ia mengingatkan anggota komunitasnya agar tak gegabah, terutama saat menyentuh politik. “Kalau tidak paham, sebaiknya dihindari,” katanya. Kekhawatiran itu menguat setelah polemik yang menimpa Pandji Pragiwaksono. Materi politiknya berujung persekusi dan pelaporan.

Bagi Ayub, peristiwa itu menimbulkan tanda tanya tentang ruang kebebasan berekspresi. “Kalau yang sudah punya nama saja dipersoalkan, bagaimana dengan kami?” ujarnya. Sejak itu, sebagian komika mulai “mengerem” materi politik.

Petani bunga di Bandung, Jawa Barat, Tatang Rustandi siap memanen bunga mawar.

Komika Medan Ilham Abay Yuswar. (IDN Times/Indah Permata Sari)

Mereka sadar panggung komedi tak steril dari risiko hukum. Komunitas pun mulai membicarakan kemungkinan pendampingan hukum, belajar dari kasus komika lain yang pernah disomasi setelah tampil di acara kampanye.

Kegelisahan serupa terasa hingga Medan. Ilham Abay Yuswar menilai polemik tersebut berlebihan. Menurut dia, materi Pandji masih dalam koridor komedi.

“Lawakan ya untuk ditertawakan. Orang tahu konteksnya,” katanya.

Kegelisahan serupa terasa hingga Medan. Ilham Abay Yuswar menilai polemik tersebut berlebihan. Menurut dia, materi Pandji masih dalam koridor komedi.

“Lawakan ya untuk ditertawakan. Orang tahu konteksnya,” katanya.

Kegelisahan serupa terasa hingga Medan. Ilham Abay Yuswar menilai polemik tersebut berlebihan. Menurut dia, materi Pandji masih dalam koridor komedi.

“Lawakan ya untuk ditertawakan. Orang tahu konteksnya,” katanya.

Eka Kadalora, konten kreator asal Bali (Dok.IDN Times/Eka)

Ilham melihat persoalan ini juga dipengaruhi kultur. Di Indonesia, kebebasan berbicara kerap berbenturan dengan norma sosial yang tak tertulis. “Selalu ada batas yang sensitif,” ujarnya.

Ia menyayangkan persekusi digital dan serangan terhadap keluarga. Bagi dia, itu sudah melampaui substansi kritik. Namun ia tak menampik adanya rasa waswas.

“Kalau yang sekelas Pandji saja dipersoalkan, apalagi kami,” katanya. Komika Pontianak Ageng Wicak mengatakan, kriminalisasi kritik justru menciptakan ketakutan di ruang publik. “Kalau sampai dikriminalisasi, orang jadi takut berpendapat. Padahal kritik adalah unsur penting dalam demokrasi,” katanya.

Ilham melihat persoalan ini juga dipengaruhi kultur. Di Indonesia, kebebasan berbicara kerap berbenturan dengan norma sosial yang tak tertulis. “Selalu ada batas yang sensitif,” ujarnya.

Ia menyayangkan persekusi digital dan serangan terhadap keluarga. Bagi dia, itu sudah melampaui substansi kritik. Namun ia tak menampik adanya rasa waswas.

Ilham melihat persoalan ini juga dipengaruhi kultur. Di Indonesia, kebebasan berbicara kerap berbenturan dengan norma sosial yang tak tertulis. “Selalu ada batas yang sensitif,” ujarnya.

Ia menyayangkan persekusi digital dan serangan terhadap keluarga. Bagi dia, itu sudah melampaui substansi kritik. Namun ia tak menampik adanya rasa waswas.

Ketua Stand Up Indo Jogja, Miftakhul Ilmy, memandang serangan buzzer terhadap Pandji sebagai respons berlebihan. Stand up, katanya, sejak awal adalah medium menyampaikan opini dengan cara jenaka.

“Kalau ada yang mengkritik pemerintah, biasanya karena ingin keadaan lebih baik,” ujar Ilmy.

Ia menilai menyeret keluarga ke dalam polemik jelas melampaui batas. Meski begitu, di Yogyakarta ia mengaku belum ada pembungkaman terhadap komika. Bahkan, sebagian justru makin berani berbicara. Ruang kritik, bagi para komika ini, masih ada—meski tak lagi terasa lapang.

Tawa tetap bergema di panggung-panggung kecil. Namun kini, di balik setiap punchline, terselip hitung-hitungan: antara keberanian, batas, dan risiko.

Ketua Stand Up Indo Jogja, Miftakhul Ilmy, memandang serangan buzzer terhadap Pandji sebagai respons berlebihan. Stand up, katanya, sejak awal adalah medium menyampaikan opini dengan cara jenaka.

“Kalau ada yang mengkritik pemerintah, biasanya karena ingin keadaan lebih baik,” ujar Ilmy.

Tawa tetap bergema di panggung-panggung kecil. Namun kini, di balik setiap punchline, terselip hitung-hitungan: antara keberanian, batas, dan risiko.

Ketua Stand Up Indo Jogja, Miftakhul Ilmy, memandang serangan buzzer terhadap Pandji sebagai respons berlebihan. Stand up, katanya, sejak awal adalah medium menyampaikan opini dengan cara jenaka.

“Kalau ada yang mengkritik pemerintah, biasanya karena ingin keadaan lebih baik,” ujar Ilmy.

Tawa tetap bergema di panggung-panggung kecil. Namun kini, di balik setiap punchline, terselip hitung-hitungan: antara keberanian, batas, dan risiko.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2024 (IDN Times/Mardya Shakti)

Gelombang simpati dan dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Di antara suara yang muncul, budayawan Yogyakarta, Butet Kartaredjasa, memilih bersikap terang. Ia melihat polemik saat ini sebagai gejala yang lebih besar: menyempitnya ruang kebebasan berbicara.

Bagi Butet, situasi ini mengingatkannya pada satu fase yang pernah dialami bangsa ini—masa ketika kritik dianggap gangguan, bukan bagian dari demokrasi.

“Yang sekarang itu, pemimpinnya seperti dikurung untuk tidak boleh mendengar dan melihat berbagai fakta sosial. Sehingga hal-hal seperti yang dilakukan Pandji dianggap tabu untuk didengar pemimpin,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Bagi Butet, situasi ini mengingatkannya pada satu fase yang pernah dialami bangsa ini—masa ketika kritik dianggap gangguan, bukan bagian dari demokrasi.

Dengan gaya ceplas-ceplos yang menjadi cirinya, Butet menyebut fenomena itu sebagai gejala “Asal Bapak Senang” (ABS)—istilah yang lekat dengan kultur politik Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Ia menangkap pola yang, menurutnya, tak asing.

“Ya tanda-tandanya sama,” katanya singkat. Butet menilai, kemunduran demokrasi kerap bermula dari kualitas kepemimpinan. Ketika jabatan publik diisi figur yang tidak kompeten, ruang kebebasan berpendapat ikut menyempit. Kritik dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai koreksi. “Sejak ada pemimpin yang tidak kompeten, kebebasan berpendapat ikut tergerus,” ujarnya.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2024 (IDN Times/Mardya Shakti)

Demokrasi, kata Butet, meniscayakan ruang luas bagi perbedaan pandangan. Tanpa itu, sistem hanya menyisakan formalitas.

“Kalau kebebasan berpendapat tidak ada, ya berarti itu otoriter,” tuturnya. Ia juga menyoroti serangan buzzer yang tak hanya menyasar Pandji, tetapi merembet hingga keluarga.

Bagi Butet, praktik semacam itu menandai kemunduran etika publik. Demokrasi yang sehat, menurut dia, tidak dibangun di atas intimidasi, apalagi serangan personal di ruang digital. Pengalaman pribadi membuatnya berbicara lebih keras. Pada 2022–2023, Butet mengaku pernah dilarang berbicara politik saat pementasan teater oleh aparat kepolisian. Larangan itu tak sepenuhnya ia patuhi. “Saya nekat, karena saya merasa orang merdeka,” katanya.

Demokrasi, kata Butet, meniscayakan ruang luas bagi perbedaan pandangan. Tanpa itu, sistem hanya menyisakan formalitas.

“Kalau kebebasan berpendapat tidak ada, ya berarti itu otoriter,” tuturnya. Ia juga menyoroti serangan buzzer yang tak hanya menyasar Pandji, tetapi merembet hingga keluarga.

Demokrasi, kata Butet, meniscayakan ruang luas bagi perbedaan pandangan. Tanpa itu, sistem hanya menyisakan formalitas.

“Kalau kebebasan berpendapat tidak ada, ya berarti itu otoriter,” tuturnya. Ia juga menyoroti serangan buzzer yang tak hanya menyasar Pandji, tetapi merembet hingga keluarga.

Butet mengajak para seniman untuk tidak tunduk pada rasa takut. Di Yogyakarta, ujarnya, komunitas seni masih memilih bersuara. “Tidak ada takut-takutnya. Kita orang-orang waras. Biarkan saja masyarakat mengkritik. Tidak ada revolusi hanya karena pertunjukan seni,” katanya.

Baginya, karya seni dan kritik sosial adalah denyut demokrasi itu sendiri. Ketika ekspresi dibatasi, yang terancam bukan sekadar panggung pertunjukan, melainkan kualitas kehidupan bernegara. Kebebasan berekspresi, termasuk bagi seniman, semestinya dijamin—tanpa intimidasi, tanpa pembungkaman, tanpa serangan yang menjalar hingga ruang privat.

Profesionalisme Polri sebagai Parameter Demokrasi di Indonesia

“Kalau bagi saya, yang bodoh intel tersebut. Kenapa bisa sampai ketahuan? Tapi AJI juga harus bertanya, kok bisa strukturnya kemasukan intel dari Polri? Mestinya lebih selektif menerima anggota baru,” ujar Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hermawan Sulistyo.

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hermawan Sulistyo, melihat kegaduhan seputar dugaan penyusupan anggota aktif kepolisian ke tubuh AJI Balikpapan sebagai bagian dari proses yang lebih besar: demokrasi Indonesia yang belum sepenuhnya matang. Dalam masa transisi seperti ini, kata dia, Kepolisian Negara Republik Indonesia—sebagai penegak hukum sipil—tak pernah jauh dari sorotan publik.

Alih-alih terkejut, Hermawan yang akrab disapa Kiki justru menanggapi kasus itu dengan nada ringan. Ia terkekeh ketika dimintai pendapat.

“Kalau bagi saya, yang bodoh intel tersebut. Kenapa bisa sampai ketahuan? Tapi AJI juga harus bertanya, kok bisa strukturnya kemasukan intel dari Polri? Mestinya lebih selektif menerima anggota baru,” ujarnya.

Alih-alih terkejut, Hermawan yang akrab disapa Kiki justru menanggapi kasus itu dengan nada ringan. Ia terkekeh ketika dimintai pendapat.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2024 (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebagai pengamat kepolisian, Kiki melihat kerja intelijen sebagai sesuatu yang inheren dalam tugas Polri. Mengumpulkan informasi di tengah masyarakat, menurut dia, bukan praktik yang lahir kemarin sore.

“Itu sudah biasa. Kepolisian memang bertugas mengumpulkan informasi,” katanya.

Namun ia mengingatkan, konteksnya kini berbeda. Sejak dipisahkan dari TNI pada era reformasi, Polri dituntut berdiri lebih independen dan profesional, langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Dulu Polri berada di bawah TNI. Banyak urusan campur aduk. Sekarang sudah dipisah. Tapi ada wacana yang ingin membawa kembali seperti dulu,” ujarnya.

“Itu sudah biasa. Kepolisian memang bertugas mengumpulkan informasi,” katanya.

Namun ia mengingatkan, konteksnya kini berbeda. Sejak dipisahkan dari TNI pada era reformasi, Polri dituntut berdiri lebih independen dan profesional, langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Dulu Polri berada di bawah TNI. Banyak urusan campur aduk. Sekarang sudah dipisah. Tapi ada wacana yang ingin membawa kembali seperti dulu,” ujarnya.

“Itu sudah biasa. Kepolisian memang bertugas mengumpulkan informasi,” katanya.

Namun ia mengingatkan, konteksnya kini berbeda. Sejak dipisahkan dari TNI pada era reformasi, Polri dituntut berdiri lebih independen dan profesional, langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Dulu Polri berada di bawah TNI. Banyak urusan campur aduk. Sekarang sudah dipisah. Tapi ada wacana yang ingin membawa kembali seperti dulu,” ujarnya.

Bagi Kiki, problem Polri hari ini bukan semata soal kerja intelijen, melainkan tarik-menarik kepentingan politik yang kerap menyeret institusi itu. Ia menyebutnya sebagai gejala demokrasi yang belum tuntas. Yang justru ia khawatirkan adalah bila Polri kembali dilebur di bawah struktur militer.

“Kalau itu terjadi, situasinya bisa seperti Orde Baru. Orang akan takut berbicara dan bertindak,” katanya.

Ia juga tak sepakat dengan gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu. Skema itu, menurut dia, tak otomatis menjamin independensi.

“Kalau di bawah kementerian, apa jaminannya menteri tidak membawa-bawa Polri untuk kepentingan politik atau pribadi? Persoalannya bisa sama saja,” ujarnya.

“Kalau itu terjadi, situasinya bisa seperti Orde Baru. Orang akan takut berbicara dan bertindak,” katanya.

Ia juga tak sepakat dengan gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu. Skema itu, menurut dia, tak otomatis menjamin independensi.

“Kalau di bawah kementerian, apa jaminannya menteri tidak membawa-bawa Polri untuk kepentingan politik atau pribadi? Persoalannya bisa sama saja,” ujarnya.

“Kalau itu terjadi, situasinya bisa seperti Orde Baru. Orang akan takut berbicara dan bertindak,” katanya.

Ia juga tak sepakat dengan gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu. Skema itu, menurut dia, tak otomatis menjamin independensi.

“Kalau di bawah kementerian, apa jaminannya menteri tidak membawa-bawa Polri untuk kepentingan politik atau pribadi? Persoalannya bisa sama saja,” ujarnya.

Dalam pandangan Kiki, posisi Polri tetap ideal berada langsung di bawah Presiden. Namun independensi itu harus dibarengi ketegasan di internal korps Bhayangkara. Ia mengusulkan agar anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dihukum lebih berat dibanding warga sipil.

“Kalau perlu, hukumannya tiga kali lipat. Aparat penegak hukum harus jadi contoh. Tidak ada kata ampun,” katanya.

Ketegasan, menurut dia, justru fondasi profesionalisme. “Terapkan aturan tegas. Saya yakin kinerja kepolisian akan membaik.”

“Kalau perlu, hukumannya tiga kali lipat. Aparat penegak hukum harus jadi contoh. Tidak ada kata ampun,” katanya.

Ketegasan, menurut dia, justru fondasi profesionalisme. “Terapkan aturan tegas. Saya yakin kinerja kepolisian akan membaik.”

“Kalau perlu, hukumannya tiga kali lipat. Aparat penegak hukum harus jadi contoh. Tidak ada kata ampun,” katanya.

Ketegasan, menurut dia, justru fondasi profesionalisme. “Terapkan aturan tegas. Saya yakin kinerja kepolisian akan membaik.”

Suara lain datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar. Akademikus yang akrab disapa Uceng—dan turut menjadi sasaran teror—memilih menyorot soal yang lebih mendasar: komitmen negara terhadap kebebasan berbicara.

“Komitmen itu harus terus diuji dan ditagih,” ujar Uceng, Kamis (5/2/2026).

Ancaman demokrasi di Indonesia (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut dia, siapa pun yang masuk ke ruang publik mesti siap dengan segala konsekuensi—dipuji, diserang, disukai, atau dibenci. Soal dugaan serangan buzzer terhadap Pandji, ia enggan berspekulasi. Namun ia mengakui, dalam beberapa tahun terakhir, serangan digital terhadap pengkritik pemerintah bukanlah cerita baru. Sejumlah riset, termasuk dari LP3ES, mencatat gejala itu.

“Artinya, yang terjadi pada Pandji bisa terjadi pada siapa saja. Yang harus ditagih adalah kesetiaan negara untuk menghargai kebebasan berbicara dan hak orang mengkritik,” katanya.

Uceng mengaku telah beberapa kali menonton penampilan Pandji. Dari sisi substansi, ia tak melihat materi yang melanggar hukum. “Mungkin ada gestur yang tidak disukai. Tapi rasa tidak suka bukan alasan untuk membungkam kebebasan berbicara,” ujarnya.

“Artinya, yang terjadi pada Pandji bisa terjadi pada siapa saja. Yang harus ditagih adalah kesetiaan negara untuk menghargai kebebasan berbicara dan hak orang mengkritik,” katanya.

Ia merujuk pada berbagai kajian dalam 15 tahun terakhir yang menunjukkan tren penurunan kebebasan berpendapat di Indonesia. Jika pada masa Orde Baru tekanan tampil telanjang—pemenjaraan, kekerasan, pembredelan—kini polanya lebih subtil dan beragam. Pelaporan hukum, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), doxing, hingga serangan buzzer di media sosial menjadi wajah baru tekanan itu.

“Cara mengancam makin banyak, karena medianya juga makin beragam,” kata dia.

Bagi Uceng, kritik adalah oksigen demokrasi. Tanpa oposisi yang aktif, kekuasaan mudah tergelincir menjadi otokrasi.

“Kalau tanpa oposisi, itu namanya otokrasi. Dijalankan oleh kehendak satu orang atau sekelompok orang saja,” ujarnya.

“Cara mengancam makin banyak, karena medianya juga makin beragam,” kata dia.

Bagi Uceng, kritik adalah oksigen demokrasi. Tanpa oposisi yang aktif, kekuasaan mudah tergelincir menjadi otokrasi.

“Kalau tanpa oposisi, itu namanya otokrasi. Dijalankan oleh kehendak satu orang atau sekelompok orang saja,” ujarnya.

“Cara mengancam makin banyak, karena medianya juga makin beragam,” kata dia.

Bagi Uceng, kritik adalah oksigen demokrasi. Tanpa oposisi yang aktif, kekuasaan mudah tergelincir menjadi otokrasi.

“Kalau tanpa oposisi, itu namanya otokrasi. Dijalankan oleh kehendak satu orang atau sekelompok orang saja,” ujarnya.

Ancaman pembungkaman demokrasi di Indonesia. (IDN Times/Mardya Shakti)

Ia mengingatkan, yang semestinya “menebalkan telinga” justru negara. Demokrasi diuji ketika kekuasaan tak lagi tahan terhadap kritik.

“Kalau negara tipis telinganya, di situlah demokrasi menghadapi ujian,” katanya.
Demokrasi, ia menambahkan, tak hanya bertumpu pada elite politik, tetapi juga partisipasi warga. Pemilu adalah mekanisme perubahan kekuasaan yang paling sah secara konstitusional.

“Pemilu itu kudeta yang paling konstitusional. Masalahnya sekarang, dua-duanya punya problem,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan arah pemerintahan menuju otoritarianisme, Uceng menyebut sejumlah riset menunjukkan tanda-tanda ke sana. Ia melihat kecenderungan menguatnya corak konservatif dan militeristik dalam tata kelola kekuasaan.

Ia mengingatkan, yang semestinya “menebalkan telinga” justru negara. Demokrasi diuji ketika kekuasaan tak lagi tahan terhadap kritik.

“Pemilu itu kudeta yang paling konstitusional. Masalahnya sekarang, dua-duanya punya problem,” ujarnya.

Ia mengingatkan, yang semestinya “menebalkan telinga” justru negara. Demokrasi diuji ketika kekuasaan tak lagi tahan terhadap kritik.

“Pemilu itu kudeta yang paling konstitusional. Masalahnya sekarang, dua-duanya punya problem,” ujarnya.

Namun, situasi saat ini belum sepenuhnya menyerupai Orde Baru. Jika pun ada ancaman, bentuknya bisa berbeda: otoritarianisme dengan wajah baru, yang memanfaatkan instrumen konstitusi untuk melegitimasi kekuasaan.

“Mungkin berbeda. Ada varian barunya. Bagaimana konstitusi dipakai untuk mengesahkan praktik otoritarian,” ujarnya.

Di antara tarik-menarik itu, satu hal menjadi jelas: demokrasi bukan bangunan yang selesai sekali jadi. Ia menuntut pengawasan, kritik, dan keberanian untuk terus bertanya—bahkan ketika pertanyaan itu terasa tidak nyaman bagi kekuasaan.

“Mungkin berbeda. Ada varian barunya. Bagaimana konstitusi dipakai untuk mengesahkan praktik otoritarian,” ujarnya.