

Surganya Pelesir, Sampahnya Mengusir
Surganya Pelesir, Sampahnya Mengusir
Surganya Pelesir, Sampahnya Mengusir
Sejumlah wisatawan bermain di pinggir Pantai Oesapa di tengah kepungan sampah. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Sejumlah wisatawan bermain di pinggir Pantai Oesapa di tengah kepungan sampah. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Intinya Sih...
Dari Bali hingga NTT dan NTB, pantai-pantai indah kini dikepung sampah yang mencemari pesisir, menurunkan daya tarik wisata, dan mengancam ekosistem laut serta kehidupan nelayan lokal.
Keterbatasan armada, fasilitas pengolahan, dan lemahnya tata kelola membuat tumpukan sampah terus menumpuk, sementara inisiatif komunitas dan hotel berupaya menjaga kebersihan dengan cara mandiri.
Pemerintah daerah diminta memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah di destinasi wisata berjalan berkelanjutan dan tidak merusak pesona alam Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intellegance (AI)
Intinya Sih...
Dari Bali hingga NTT dan NTB, pantai-pantai indah kini dikepung sampah yang mencemari pesisir, menurunkan daya tarik wisata, dan mengancam ekosistem laut serta kehidupan nelayan lokal.
Keterbatasan armada, fasilitas pengolahan, dan lemahnya tata kelola membuat tumpukan sampah terus menumpuk, sementara inisiatif komunitas dan hotel berupaya menjaga kebersihan dengan cara mandiri.
Pemerintah daerah diminta memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah di destinasi wisata berjalan berkelanjutan dan tidak merusak pesona alam Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intellegance (AI)
Intinya Sih...
Dari Bali hingga NTT dan NTB, pantai-pantai indah kini dikepung sampah yang mencemari pesisir, menurunkan daya tarik wisata, dan mengancam ekosistem laut serta kehidupan nelayan lokal.
Keterbatasan armada, fasilitas pengolahan, dan lemahnya tata kelola membuat tumpukan sampah terus menumpuk, sementara inisiatif komunitas dan hotel berupaya menjaga kebersihan dengan cara mandiri.
Pemerintah daerah diminta memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah di destinasi wisata berjalan berkelanjutan dan tidak merusak pesona alam Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intellegance (AI)
Intinya Sih...
Dari Bali hingga NTT dan NTB, pantai-pantai indah kini dikepung sampah yang mencemari pesisir, menurunkan daya tarik wisata, dan mengancam ekosistem laut serta kehidupan nelayan lokal.
Keterbatasan armada, fasilitas pengolahan, dan lemahnya tata kelola membuat tumpukan sampah terus menumpuk, sementara inisiatif komunitas dan hotel berupaya menjaga kebersihan dengan cara mandiri.
Pemerintah daerah diminta memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah di destinasi wisata berjalan berkelanjutan dan tidak merusak pesona alam Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intellegance (AI)
"Namanya wisatawan kalau datang kan maunya yang bersih, kalau kotor begini ya rasanya jijik juga." (Zeth Fanggi, Ketua RT)
"Namanya wisatawan kalau datang kan maunya yang bersih, kalau kotor begini ya rasanya jijik juga." (Zeth Fanggi, Ketua RT)
Debur ombak menyentuh lembut pasir Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tidak hanya pasir, ombak juga menyentuh berbagai jenis sampah yang terhampar di sepanjang pantai. Sampah di Pantai Kedonganan bervariasi, mulai dari ranting pohon, kayu gelondongan, tas kresek, sandal jepit, minuman kemasan plastik, kaleng cat, kemasan popok dan banyak lainnya.
Sementara itu, Ralensia (19) terlihat duduk menatap ombak yang menyapu dan mengembalikan hamparan sampah di tepi Pantai Kedonganan pada Selasa (3/3/2026). Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini telah menetap di Bali sejak setahun lalu. Ralensia mengaku bahwa pantai adalah tempatnya melepas penat dan bersantai. Hari ini adalah kali ketiganya berkunjung ke Pantai Kedonganan.
Sebelum mengenal Pantai Kedonganan, Ralensia selalu membayangkan seluruh pantai di Bali begitu indah dan bebas sampah. Pertama kali mengunjungi Pantai Kedonganan, Ralensia terkejut karena ekspektasi soal pantai Bali yang indah dan bersih itu akhirnya runtuh.
“Gak nyangka banyak sampah, jadi terganggu sih, kurang bersih gitu,” keluhnya saat ditemui di Pantai Kedonganan pada Selasa (3/3/2026).
Selain singgah di Pantai Kedonganan, Ralensia sudah lebih dulu menjejakkan kaki di sejumlah garis pantai lain di Bali. Dari riuhnya Pantai Kelan, tenangnya Pantai Sanur, hingga tebing megah Pantai Uluwatu. Namun, Kedonganan meninggalkan kesan yang berbeda. Di sela desir angin dan aroma laut, hamparan sampah yang bercampur di pasir seolah menjadi pemandangan yang tak bisa diabaikan.
Ia berdiri cukup lama menatap ufuk barat, tempat matahari perlahan tenggelam dalam semburat jingga yang memesona. Keindahan itu terasa ganjil ketika sampah plastik, potongan kayu, dan sisa-sisa limbah berserakan di sekelilingnya. Bagi Ralensia, ironi yang paling menyakitkan adalah panorama matahari terbenam yang begitu magis, namun ternodai oleh tumpukan sampah yang tak kunjung terurai. Ia pun berharap ada langkah nyata dari pemerintah, agar pesona Kedonganan tak hanya tinggal cerita di balik foto-foto senja.
Debur ombak menyentuh lembut pasir Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tidak hanya pasir, ombak juga menyentuh berbagai jenis sampah yang terhampar di sepanjang pantai. Sampah di Pantai Kedonganan bervariasi, mulai dari ranting pohon, kayu gelondongan, tas kresek, sandal jepit, minuman kemasan plastik, kaleng cat, kemasan popok dan banyak lainnya.
Sementara itu, Ralensia (19) terlihat duduk menatap ombak yang menyapu dan mengembalikan hamparan sampah di tepi Pantai Kedonganan pada Selasa (3/3/2026). Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini telah menetap di Bali sejak setahun lalu. Ralensia mengaku bahwa pantai adalah tempatnya melepas penat dan bersantai. Hari ini adalah kali ketiganya berkunjung ke Pantai Kedonganan.
Sebelum mengenal Pantai Kedonganan, Ralensia selalu membayangkan seluruh pantai di Bali begitu indah dan bebas sampah. Pertama kali mengunjungi Pantai Kedonganan, Ralensia terkejut karena ekspektasi soal pantai Bali yang indah dan bersih itu akhirnya runtuh.
“Gak nyangka banyak sampah, jadi terganggu sih, kurang bersih gitu,” keluhnya saat ditemui di Pantai Kedonganan pada Selasa (3/3/2026).
Selain singgah di Pantai Kedonganan, Ralensia sudah lebih dulu menjejakkan kaki di sejumlah garis pantai lain di Bali. Dari riuhnya Pantai Kelan, tenangnya Pantai Sanur, hingga tebing megah Pantai Uluwatu. Namun, Kedonganan meninggalkan kesan yang berbeda. Di sela desir angin dan aroma laut, hamparan sampah yang bercampur di pasir seolah menjadi pemandangan yang tak bisa diabaikan.
Ia berdiri cukup lama menatap ufuk barat, tempat matahari perlahan tenggelam dalam semburat jingga yang memesona. Keindahan itu terasa ganjil ketika sampah plastik, potongan kayu, dan sisa-sisa limbah berserakan di sekelilingnya. Bagi Ralensia, ironi yang paling menyakitkan adalah panorama matahari terbenam yang begitu magis, namun ternodai oleh tumpukan sampah yang tak kunjung terurai. Ia pun berharap ada langkah nyata dari pemerintah, agar pesona Kedonganan tak hanya tinggal cerita di balik foto-foto senja.
Debur ombak menyentuh lembut pasir Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tidak hanya pasir, ombak juga menyentuh berbagai jenis sampah yang terhampar di sepanjang pantai. Sampah di Pantai Kedonganan bervariasi, mulai dari ranting pohon, kayu gelondongan, tas kresek, sandal jepit, minuman kemasan plastik, kaleng cat, kemasan popok dan banyak lainnya.
Sementara itu, Ralensia (19) terlihat duduk menatap ombak yang menyapu dan mengembalikan hamparan sampah di tepi Pantai Kedonganan pada Selasa (3/3/2026). Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini telah menetap di Bali sejak setahun lalu. Ralensia mengaku bahwa pantai adalah tempatnya melepas penat dan bersantai. Hari ini adalah kali ketiganya berkunjung ke Pantai Kedonganan.
Sebelum mengenal Pantai Kedonganan, Ralensia selalu membayangkan seluruh pantai di Bali begitu indah dan bebas sampah. Pertama kali mengunjungi Pantai Kedonganan, Ralensia terkejut karena ekspektasi soal pantai Bali yang indah dan bersih itu akhirnya runtuh.
“Gak nyangka banyak sampah, jadi terganggu sih, kurang bersih gitu,” keluhnya saat ditemui di Pantai Kedonganan pada Selasa (3/3/2026).
Selain singgah di Pantai Kedonganan, Ralensia sudah lebih dulu menjejakkan kaki di sejumlah garis pantai lain di Bali. Dari riuhnya Pantai Kelan, tenangnya Pantai Sanur, hingga tebing megah Pantai Uluwatu. Namun, Kedonganan meninggalkan kesan yang berbeda. Di sela desir angin dan aroma laut, hamparan sampah yang bercampur di pasir seolah menjadi pemandangan yang tak bisa diabaikan.
Ia berdiri cukup lama menatap ufuk barat, tempat matahari perlahan tenggelam dalam semburat jingga yang memesona. Keindahan itu terasa ganjil ketika sampah plastik, potongan kayu, dan sisa-sisa limbah berserakan di sekelilingnya. Bagi Ralensia, ironi yang paling menyakitkan adalah panorama matahari terbenam yang begitu magis, namun ternodai oleh tumpukan sampah yang tak kunjung terurai. Ia pun berharap ada langkah nyata dari pemerintah, agar pesona Kedonganan tak hanya tinggal cerita di balik foto-foto senja.

Sampah berserakan di pinggir Pantai Kedonganan, Bali pada Selasa (3/3/2026). (IDN Times/Ni Komang Yuko Utami)
Sampah berserakan di pinggir Pantai Kedonganan, Bali pada Selasa (3/3/2026). (IDN Times/Ni Komang Yuko Utami)
Pantai Kedonganan terkenal akan aktivitas wisata kuliner lautnya. Wisatawan dapat membeli dan memilih hasil laut tangkapan nelayan setempat dan menyewa jasa pengolahan hasil laut hingga siap disantap.Pukul 14.30 WITA, hanya segelintir wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) menyantap hasil laut di Kedonganan.
Pemandangan kontras terlihat, ketika sekelompok nelayan berjibaku menyingkap jaring. Menjelang senja, bukanlah waktu bagi nelayan beristirahat, Sabel (21) dan nelayan lainnya bergegas membuka jaring agar tidak kusut, sebab akan melaut hari ini pukul 17.00 WITA. Sejak tahun 2012, Sabel telah menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Selama 14 tahun melaut, Ia mengamati sampah terus ada di Pantai Kedonganan.
“Gak semuanya (sampah) kiriman juga. Jelasnya setiap angin barat pasti ada (sampah). Musim baratan pasti datang ini,” ujar Sabel.
Pantai Kedonganan terkenal akan aktivitas wisata kuliner lautnya. Wisatawan dapat membeli dan memilih hasil laut tangkapan nelayan setempat dan menyewa jasa pengolahan hasil laut hingga siap disantap.Pukul 14.30 WITA, hanya segelintir wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) menyantap hasil laut di Kedonganan.
Pemandangan kontras terlihat, ketika sekelompok nelayan berjibaku menyingkap jaring. Menjelang senja, bukanlah waktu bagi nelayan beristirahat, Sabel (21) dan nelayan lainnya bergegas membuka jaring agar tidak kusut, sebab akan melaut hari ini pukul 17.00 WITA. Sejak tahun 2012, Sabel telah menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Selama 14 tahun melaut, Ia mengamati sampah terus ada di Pantai Kedonganan.
“Gak semuanya (sampah) kiriman juga. Jelasnya setiap angin barat pasti ada (sampah). Musim baratan pasti datang ini,” ujar Sabel.
Pantai Kedonganan terkenal akan aktivitas wisata kuliner lautnya. Wisatawan dapat membeli dan memilih hasil laut tangkapan nelayan setempat dan menyewa jasa pengolahan hasil laut hingga siap disantap.Pukul 14.30 WITA, hanya segelintir wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) menyantap hasil laut di Kedonganan.
Pemandangan kontras terlihat, ketika sekelompok nelayan berjibaku menyingkap jaring. Menjelang senja, bukanlah waktu bagi nelayan beristirahat, Sabel (21) dan nelayan lainnya bergegas membuka jaring agar tidak kusut, sebab akan melaut hari ini pukul 17.00 WITA. Sejak tahun 2012, Sabel telah menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Selama 14 tahun melaut, Ia mengamati sampah terus ada di Pantai Kedonganan.
“Gak semuanya (sampah) kiriman juga. Jelasnya setiap angin barat pasti ada (sampah). Musim baratan pasti datang ini,” ujar Sabel.


Tumpukan sampah di Pantai Warna, Kawasan Oesapa di Kota Kupang, NTT. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Tumpukan sampah di Pantai Warna, Kawasan Oesapa di Kota Kupang, NTT. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Selain Pantai Kedonganan di Bali, Lautan sampah juga tumpah ruah menyelimuti kawasan wisata pantai di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat dua pantai di wilayah Oesapa, yaitu Pantai Warna dan juga Pantai Nunsui atau juga disebut Pantai Batu Nona. Tak satu pun dari kedua pantai itu sedap dipandang akibat sampah yang tak tahu lagi berapa banyaknya. Area pesisir sejauh 1-3 kilometer (km) yang juga jadi tempat hidupnya mangrove dan aktivitas nelayan ini sudah tercemar sepenuhnya oleh sampah berbagai macam.
Untuk menjangkau Pantai Warna ini, pengunjung harus menjajaki Jalan Timor Raya KM 10. Gapuranya sudah terlihat jelas di pinggir jalan lengkap dengan sampah yang bergumpal dalam karung dan tergeletak tepat di pinggir jalan.
Di balik gapura itu terdapat Pasar Oesapa yang memisahkan jalan utama dan Pantai Warna Oesapa. Sebagaimana pasar, hal-hal kotor mustahil tak dinikmati mata dan hidung secara cuma-cuma.
Selain Pantai Kedonganan di Bali, Lautan sampah juga tumpah ruah menyelimuti kawasan wisata pantai di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat dua pantai di wilayah Oesapa, yaitu Pantai Warna dan juga Pantai Nunsui atau juga disebut Pantai Batu Nona. Tak satu pun dari kedua pantai itu sedap dipandang akibat sampah yang tak tahu lagi berapa banyaknya. Area pesisir sejauh 1-3 kilometer (km) yang juga jadi tempat hidupnya mangrove dan aktivitas nelayan ini sudah tercemar sepenuhnya oleh sampah berbagai macam.
Untuk menjangkau Pantai Warna ini, pengunjung harus menjajaki Jalan Timor Raya KM 10. Gapuranya sudah terlihat jelas di pinggir jalan lengkap dengan sampah yang bergumpal dalam karung dan tergeletak tepat di pinggir jalan.
Di balik gapura itu terdapat Pasar Oesapa yang memisahkan jalan utama dan Pantai Warna Oesapa. Sebagaimana pasar, hal-hal kotor mustahil tak dinikmati mata dan hidung secara cuma-cuma.
Selain Pantai Kedonganan di Bali, Lautan sampah juga tumpah ruah menyelimuti kawasan wisata pantai di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat dua pantai di wilayah Oesapa, yaitu Pantai Warna dan juga Pantai Nunsui atau juga disebut Pantai Batu Nona. Tak satu pun dari kedua pantai itu sedap dipandang akibat sampah yang tak tahu lagi berapa banyaknya. Area pesisir sejauh 1-3 kilometer (km) yang juga jadi tempat hidupnya mangrove dan aktivitas nelayan ini sudah tercemar sepenuhnya oleh sampah berbagai macam.
Untuk menjangkau Pantai Warna ini, pengunjung harus menjajaki Jalan Timor Raya KM 10. Gapuranya sudah terlihat jelas di pinggir jalan lengkap dengan sampah yang bergumpal dalam karung dan tergeletak tepat di pinggir jalan.
Di balik gapura itu terdapat Pasar Oesapa yang memisahkan jalan utama dan Pantai Warna Oesapa. Sebagaimana pasar, hal-hal kotor mustahil tak dinikmati mata dan hidung secara cuma-cuma.
Tak ada lokasi resmi lainnya untuk membuang sampah dan ini tempat satu-satunya sepanjang Pantai Warna Oesapa dan juga Pantai Nunsui. Satu lokasi ini jadi titik petugas kebersihan melakukan pengangkutan sampah. Semuanya akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Alak yang jauhnya sekitar 18 kilometer.
Sementara di area sempadan pantai, kondisi cemaran sampahnya jelas lebih buruk lagi. Hamparan pasirnya yang berkilo-kilo meter itu dekil dan menghitam. Para pedagang makanan ringan yang membuka lapak di pinggir pantai sampai jenuh mengutuk keadaan dan tak berdaya memperbaiki keadaan ini.
Zeth Fanggi, Ketua RT 7 RW 10 dan juga pedagang di lokasi Pantai Warna Oesapa merasa kasihan dengan pengunjung. Beberapa kali ia mendapati momen saat wisatawan yang membeli makanan mereka merasa jijik karena sampah yang tak terurus di pinggir pantai.
"Namanya wisatawan kalau datang kan maunya yang bersih, kalau kotor begini ya rasa jijik juga, tidak nyaman dengan aroma sampah. Itu buat mereka tidak nyaman," ungkap Zeth saat diwawancarai di lokasi Minggu (1/3/2026).
Tak ada lokasi resmi lainnya untuk membuang sampah dan ini tempat satu-satunya sepanjang Pantai Warna Oesapa dan juga Pantai Nunsui. Satu lokasi ini jadi titik petugas kebersihan melakukan pengangkutan sampah. Semuanya akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Alak yang jauhnya sekitar 18 kilometer.
Sementara di area sempadan pantai, kondisi cemaran sampahnya jelas lebih buruk lagi. Hamparan pasirnya yang berkilo-kilo meter itu dekil dan menghitam. Para pedagang makanan ringan yang membuka lapak di pinggir pantai sampai jenuh mengutuk keadaan dan tak berdaya memperbaiki keadaan ini.
Zeth Fanggi, Ketua RT 7 RW 10 dan juga pedagang di lokasi Pantai Warna Oesapa merasa kasihan dengan pengunjung. Beberapa kali ia mendapati momen saat wisatawan yang membeli makanan mereka merasa jijik karena sampah yang tak terurus di pinggir pantai.
"Namanya wisatawan kalau datang kan maunya yang bersih, kalau kotor begini ya rasa jijik juga, tidak nyaman dengan aroma sampah. Itu buat mereka tidak nyaman," ungkap Zeth saat diwawancarai di lokasi Minggu (1/3/2026).
Tak ada lokasi resmi lainnya untuk membuang sampah dan ini tempat satu-satunya sepanjang Pantai Warna Oesapa dan juga Pantai Nunsui. Satu lokasi ini jadi titik petugas kebersihan melakukan pengangkutan sampah. Semuanya akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Alak yang jauhnya sekitar 18 kilometer.
Sementara di area sempadan pantai, kondisi cemaran sampahnya jelas lebih buruk lagi. Hamparan pasirnya yang berkilo-kilo meter itu dekil dan menghitam. Para pedagang makanan ringan yang membuka lapak di pinggir pantai sampai jenuh mengutuk keadaan dan tak berdaya memperbaiki keadaan ini.
Zeth Fanggi, Ketua RT 7 RW 10 dan juga pedagang di lokasi Pantai Warna Oesapa merasa kasihan dengan pengunjung. Beberapa kali ia mendapati momen saat wisatawan yang membeli makanan mereka merasa jijik karena sampah yang tak terurus di pinggir pantai.
"Namanya wisatawan kalau datang kan maunya yang bersih, kalau kotor begini ya rasa jijik juga, tidak nyaman dengan aroma sampah. Itu buat mereka tidak nyaman," ungkap Zeth saat diwawancarai di lokasi Minggu (1/3/2026).
Ia mengatakan ada sekitar 30 lapak di sepanjang jalan pesisir pantai tersebut dengan hanya 4 kafe yang masih aktif. Kafe lainnya tutup karena rusak akibat dihantam gelombang pasang atau banjir rob sejak 2024 lalu.
Para pedagang saat ini menyiapkan tempat sampah masing-masing. Namun sayangnya, Pemerintah Kota Kupang hanya memberikan satu tempat sampah, sehingga terkadang mereka pun kewalahan mengurus sampah yang harus dibuang.
"Karena kadang-kadang sampah ini bukan dari kita saja tapi orang dari yang buang ke tempat sampah kita, sehingga kita yang kewalahan," kata dia.
Zeth sendiri berharap pemerintah dapat menggerakkan instansi terkait dalam mencari solusi terhadap persoalan yang berulang kali terjadi setiap tahun ini.
Ia mengatakan ada sekitar 30 lapak di sepanjang jalan pesisir pantai tersebut dengan hanya 4 kafe yang masih aktif. Kafe lainnya tutup karena rusak akibat dihantam gelombang pasang atau banjir rob sejak 2024 lalu.
Para pedagang saat ini menyiapkan tempat sampah masing-masing. Namun sayangnya, Pemerintah Kota Kupang hanya memberikan satu tempat sampah, sehingga terkadang mereka pun kewalahan mengurus sampah yang harus dibuang.
"Karena kadang-kadang sampah ini bukan dari kita saja tapi orang dari yang buang ke tempat sampah kita, sehingga kita yang kewalahan," kata dia.
Zeth sendiri berharap pemerintah dapat menggerakkan instansi terkait dalam mencari solusi terhadap persoalan yang berulang kali terjadi setiap tahun ini.
Ia mengatakan ada sekitar 30 lapak di sepanjang jalan pesisir pantai tersebut dengan hanya 4 kafe yang masih aktif. Kafe lainnya tutup karena rusak akibat dihantam gelombang pasang atau banjir rob sejak 2024 lalu.
Para pedagang saat ini menyiapkan tempat sampah masing-masing. Namun sayangnya, Pemerintah Kota Kupang hanya memberikan satu tempat sampah, sehingga terkadang mereka pun kewalahan mengurus sampah yang harus dibuang.
"Karena kadang-kadang sampah ini bukan dari kita saja tapi orang dari yang buang ke tempat sampah kita, sehingga kita yang kewalahan," kata dia.
Zeth sendiri berharap pemerintah dapat menggerakkan instansi terkait dalam mencari solusi terhadap persoalan yang berulang kali terjadi setiap tahun ini.
Pantai dalam Kepungan Sampah
Pantai dalam Kepungan Sampah
Pantai dalam Kepungan Sampah



Kondisi banyak sampah di Pantai Kuta, Bali pada Minggu (1/3/2026). (IDN Times/Ayu Afria)
Deru ombak Pantai Kuta biasanya menjadi melodi yang memanggil bagi para pelancong dari berbagai penjuru dunia. Namun, pada Februari 2026, melodi itu harus bersaing dengan pemandangan visual yang mengiris hati. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali ini tengah diselimuti "tamu tak diundang" yang datang terbawa angin barat.
Bukan lagi hamparan pasir putih bersih yang menyambut langkah kaki, melainkan karpet kotor perpaduan sampah organik dan anorganik. Gelondongan kayu sisa alam berbaur miris dengan bungkus plastik kemasan hingga perabotan rumah tangga berbahan plastik yang entah dari mana asalnya.
Di sepanjang garis pantai, wajah Kuta seolah terbagi menjadi beberapa fragmen cerita yang berbeda.
Deru ombak Pantai Kuta biasanya menjadi melodi yang memanggil bagi para pelancong dari berbagai penjuru dunia. Namun, pada Februari 2026, melodi itu harus bersaing dengan pemandangan visual yang mengiris hati. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali ini tengah diselimuti "tamu tak diundang" yang datang terbawa angin barat.
Bukan lagi hamparan pasir putih bersih yang menyambut langkah kaki, melainkan karpet kotor perpaduan sampah organik dan anorganik. Gelondongan kayu sisa alam berbaur miris dengan bungkus plastik kemasan hingga perabotan rumah tangga berbahan plastik yang entah dari mana asalnya.
Di sepanjang garis pantai, wajah Kuta seolah terbagi menjadi beberapa fragmen cerita yang berbeda.
Deru ombak Pantai Kuta biasanya menjadi melodi yang memanggil bagi para pelancong dari berbagai penjuru dunia. Namun, pada Februari 2026, melodi itu harus bersaing dengan pemandangan visual yang mengiris hati. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali ini tengah diselimuti "tamu tak diundang" yang datang terbawa angin barat.
Bukan lagi hamparan pasir putih bersih yang menyambut langkah kaki, melainkan karpet kotor perpaduan sampah organik dan anorganik. Gelondongan kayu sisa alam berbaur miris dengan bungkus plastik kemasan hingga perabotan rumah tangga berbahan plastik yang entah dari mana asalnya.
Di sepanjang garis pantai, wajah Kuta seolah terbagi menjadi beberapa fragmen cerita yang berbeda.

Wisatawan berjalan di dekat tumpukan gelondongan kayu di Pantai Sekeh, Bali pada Minggu (1/3/2026). (IDN Times/Ayu Afria)
Wisatawan berjalan di dekat tumpukan gelondongan kayu di Pantai Sekeh, Bali pada Minggu (1/3/2026). (IDN Times/Ayu Afria)
Bergeser ke area Pantai Sekeh, lanskap yang tersaji didominasi oleh gelondongan kayu dengan berbagai ukuran. Sampah-sampah alam ini tampak sengaja ditumpuk di pinggir pantai, seolah sedang mengantre giliran jadwal pengangkutan yang tak kunjung tiba.
Kondisi pesisirnya jauh dari kata bersih, dengan ceceran kayu yang menghiasi sepanjang bibir pantai. Tak banyak hiruk-pikuk wisatawan di sini. Pantai Sekeh terpantau lebih sepi dan kini fungsinya lebih menyerupai area parkir bagi jukung-jukung nelayan setempat yang tengah bersandar.
Bergeser ke area Pantai Sekeh, lanskap yang tersaji didominasi oleh gelondongan kayu dengan berbagai ukuran. Sampah-sampah alam ini tampak sengaja ditumpuk di pinggir pantai, seolah sedang mengantre giliran jadwal pengangkutan yang tak kunjung tiba.
Kondisi pesisirnya jauh dari kata bersih, dengan ceceran kayu yang menghiasi sepanjang bibir pantai. Tak banyak hiruk-pikuk wisatawan di sini. Pantai Sekeh terpantau lebih sepi dan kini fungsinya lebih menyerupai area parkir bagi jukung-jukung nelayan setempat yang tengah bersandar.
Bergeser ke area Pantai Sekeh, lanskap yang tersaji didominasi oleh gelondongan kayu dengan berbagai ukuran. Sampah-sampah alam ini tampak sengaja ditumpuk di pinggir pantai, seolah sedang mengantre giliran jadwal pengangkutan yang tak kunjung tiba.
Kondisi pesisirnya jauh dari kata bersih, dengan ceceran kayu yang menghiasi sepanjang bibir pantai. Tak banyak hiruk-pikuk wisatawan di sini. Pantai Sekeh terpantau lebih sepi dan kini fungsinya lebih menyerupai area parkir bagi jukung-jukung nelayan setempat yang tengah bersandar.
Pemandangan sedikit berbeda dan lebih melegakan mata terlihat di sekitar Pantai Jerman. Jika dibandingkan dengan Pantai Sekeh maupun Kuta induk, area ini tampil jauh lebih bersih.
Keberadaan deretan bangunan hotel yang berdiri tegak di sepanjang pantai rupanya membawa dampak positif. Pihak akomodasi pariwisata ini turut ambil bagian dalam menjaga kebersihan "halaman depan" mereka. Selain itu, kawasan ini juga masih dalam tahap penataan fisik yang terencana, salah satunya terlihat dari pengerjaan proyek breakwater atau pemecah gelombang.
Pemandangan sedikit berbeda dan lebih melegakan mata terlihat di sekitar Pantai Jerman. Jika dibandingkan dengan Pantai Sekeh maupun Kuta induk, area ini tampil jauh lebih bersih.
Keberadaan deretan bangunan hotel yang berdiri tegak di sepanjang pantai rupanya membawa dampak positif. Pihak akomodasi pariwisata ini turut ambil bagian dalam menjaga kebersihan "halaman depan" mereka. Selain itu, kawasan ini juga masih dalam tahap penataan fisik yang terencana, salah satunya terlihat dari pengerjaan proyek breakwater atau pemecah gelombang.
Pemandangan sedikit berbeda dan lebih melegakan mata terlihat di sekitar Pantai Jerman. Jika dibandingkan dengan Pantai Sekeh maupun Kuta induk, area ini tampil jauh lebih bersih.
Keberadaan deretan bangunan hotel yang berdiri tegak di sepanjang pantai rupanya membawa dampak positif. Pihak akomodasi pariwisata ini turut ambil bagian dalam menjaga kebersihan "halaman depan" mereka. Selain itu, kawasan ini juga masih dalam tahap penataan fisik yang terencana, salah satunya terlihat dari pengerjaan proyek breakwater atau pemecah gelombang.
Puncak dari ironi krisis kebersihan ini justru berpusat di jantungnya: Pantai Kuta induk. Kondisinya begitu parah hingga pemerintah daerah harus mengambil langkah darurat dengan memanfaatkan area setra (kuburan) di wilayah Desa Adat Kuta sebagai titik pengumpulan sampah sementara.
Di area ini, sebuah backhoe loader harus dikerahkan untuk memilah dan mengumpulkan gelondongan kayu berukuran raksasa, sampah plastik, dan material organik yang sudah menyatu dengan pasir pantai. Pemandangannya sungguh mencengangkan. Tumpukan sampah tersebut menjelma layaknya bukit buatan dengan ketinggian diperkirakan melebihi 7 meter. Mirisnya, "gunung" sampah yang terbentuk sejak November 2025 lalu ini belum juga tertangani tuntas hingga sekarang.
Puncak dari ironi krisis kebersihan ini justru berpusat di jantungnya: Pantai Kuta induk. Kondisinya begitu parah hingga pemerintah daerah harus mengambil langkah darurat dengan memanfaatkan area setra (kuburan) di wilayah Desa Adat Kuta sebagai titik pengumpulan sampah sementara.
Di area ini, sebuah backhoe loader harus dikerahkan untuk memilah dan mengumpulkan gelondongan kayu berukuran raksasa, sampah plastik, dan material organik yang sudah menyatu dengan pasir pantai. Pemandangannya sungguh mencengangkan. Tumpukan sampah tersebut menjelma layaknya bukit buatan dengan ketinggian diperkirakan melebihi 7 meter. Mirisnya, "gunung" sampah yang terbentuk sejak November 2025 lalu ini belum juga tertangani tuntas hingga sekarang.
Puncak dari ironi krisis kebersihan ini justru berpusat di jantungnya: Pantai Kuta induk. Kondisinya begitu parah hingga pemerintah daerah harus mengambil langkah darurat dengan memanfaatkan area setra (kuburan) di wilayah Desa Adat Kuta sebagai titik pengumpulan sampah sementara.
Di area ini, sebuah backhoe loader harus dikerahkan untuk memilah dan mengumpulkan gelondongan kayu berukuran raksasa, sampah plastik, dan material organik yang sudah menyatu dengan pasir pantai. Pemandangannya sungguh mencengangkan. Tumpukan sampah tersebut menjelma layaknya bukit buatan dengan ketinggian diperkirakan melebihi 7 meter. Mirisnya, "gunung" sampah yang terbentuk sejak November 2025 lalu ini belum juga tertangani tuntas hingga sekarang.
Meski pembersihan dilakukan setiap hari, jumlah sampah yang datang di Pantai Kuta ini sulit diprediksi. Pengelola baru bisa memperkirakan volumenya ketika sampah diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Sekali pengangkutan diperkirakan mencapai sekitar sembilan meter kubik atau sekitar 2,5 ton sampah kayu laut.
Dalam sehari, proses pengangkutan bisa dilakukan hingga puluhan kali. Namun keterbatasan armada menjadi kendala utama di lapangan. Saat ini, kawasan pantai yang panjangnya beberapa kilometer tersebut hanya dilayani satu truk pengangkut sampah.
“Jumlah sampah laut tidak bisa kami prediksi pasti setiap harinya. Satu kali pengangkutan bisa sekitar sembilan kubik atau sekitar 2,5 ton. Masalahnya, di Pantai Kuta saat ini hanya ada satu truk pengangkut sampah,” kata Pengelola Pantai Kuta, I Nyoman Arya Arimbawa.
Meski pembersihan dilakukan setiap hari, jumlah sampah yang datang di Pantai Kuta ini sulit diprediksi. Pengelola baru bisa memperkirakan volumenya ketika sampah diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Sekali pengangkutan diperkirakan mencapai sekitar sembilan meter kubik atau sekitar 2,5 ton sampah kayu laut.
Dalam sehari, proses pengangkutan bisa dilakukan hingga puluhan kali. Namun keterbatasan armada menjadi kendala utama di lapangan. Saat ini, kawasan pantai yang panjangnya beberapa kilometer tersebut hanya dilayani satu truk pengangkut sampah.
“Jumlah sampah laut tidak bisa kami prediksi pasti setiap harinya. Satu kali pengangkutan bisa sekitar sembilan kubik atau sekitar 2,5 ton. Masalahnya, di Pantai Kuta saat ini hanya ada satu truk pengangkut sampah,” kata Pengelola Pantai Kuta, I Nyoman Arya Arimbawa.
Meski pembersihan dilakukan setiap hari, jumlah sampah yang datang di Pantai Kuta ini sulit diprediksi. Pengelola baru bisa memperkirakan volumenya ketika sampah diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Sekali pengangkutan diperkirakan mencapai sekitar sembilan meter kubik atau sekitar 2,5 ton sampah kayu laut.
Dalam sehari, proses pengangkutan bisa dilakukan hingga puluhan kali. Namun keterbatasan armada menjadi kendala utama di lapangan. Saat ini, kawasan pantai yang panjangnya beberapa kilometer tersebut hanya dilayani satu truk pengangkut sampah.
“Jumlah sampah laut tidak bisa kami prediksi pasti setiap harinya. Satu kali pengangkutan bisa sekitar sembilan kubik atau sekitar 2,5 ton. Masalahnya, di Pantai Kuta saat ini hanya ada satu truk pengangkut sampah,” kata Pengelola Pantai Kuta, I Nyoman Arya Arimbawa.

Seorang pria tengah memancing di pantai. (IDN Times/Ayu Afria)
Seorang pria tengah memancing di pantai. (IDN Times/Ayu Afria)
Meski terkadang diselimuti sampah, beberapa upacara adat tetap digelar di kawasan pantai-pantai ini, seperti Melasti, Ngaben, hingga ritual Nganyut yang berkaitan dengan prosesi kremasi. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga memberi pengalaman budaya bagi wisatawan. Di balik tantangan sampah dan cuaca, pengelola berharap berbagai pihak terus memberi perhatian agar Pantai Kuta tetap bersih dan nyaman.
“Melasti biasanya digelar setahun sekali sekitar bulan Maret oleh desa adat. Ngaben juga sering dilakukan karena setra kami dekat dengan pantai, lalu ada prosesi Nganyut sebagai bagian dari rangkaiannya. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang,” tutur Arya.
Meski terkadang diselimuti sampah, beberapa upacara adat tetap digelar di kawasan pantai-pantai ini, seperti Melasti, Ngaben, hingga ritual Nganyut yang berkaitan dengan prosesi kremasi. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga memberi pengalaman budaya bagi wisatawan. Di balik tantangan sampah dan cuaca, pengelola berharap berbagai pihak terus memberi perhatian agar Pantai Kuta tetap bersih dan nyaman.
“Melasti biasanya digelar setahun sekali sekitar bulan Maret oleh desa adat. Ngaben juga sering dilakukan karena setra kami dekat dengan pantai, lalu ada prosesi Nganyut sebagai bagian dari rangkaiannya. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang,” tutur Arya.
Meski terkadang diselimuti sampah, beberapa upacara adat tetap digelar di kawasan pantai-pantai ini, seperti Melasti, Ngaben, hingga ritual Nganyut yang berkaitan dengan prosesi kremasi. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga memberi pengalaman budaya bagi wisatawan. Di balik tantangan sampah dan cuaca, pengelola berharap berbagai pihak terus memberi perhatian agar Pantai Kuta tetap bersih dan nyaman.
“Melasti biasanya digelar setahun sekali sekitar bulan Maret oleh desa adat. Ngaben juga sering dilakukan karena setra kami dekat dengan pantai, lalu ada prosesi Nganyut sebagai bagian dari rangkaiannya. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang,” tutur Arya.

Nelayan dan Pelaku Usaha Terbebani
Nelayan dan Pelaku Usaha Terbebani
Nelayan dan Pelaku Usaha Terbebani



Sampah berserakan di antara perahu nelayan di Pantai Kedonganan, Bali. (IDN Times/Ni Komang Yuko Utami)
Wahyu Purnama (49), salah satu nelayan di Pantai Kedonganan mengatakan bahwa musim angin barat terjadi sejak bulan Desember hingga Maret. Masa-masa itu, volume sampah di Pantai Kedonganan membludak. “Bulan 12 sampai bulan 3, masuk bulan 4 biasanya (sampah) sudah berkurang,” kata Wahyu.
Sabel mengungkapkan, setiap tahun sampah di Pantai Kedonganan selalu ada. Laki-laki asal Sumatra Selatan ini juga menyaksikan kegiatan bersih-bersih sekitar pantai. Namun, kegiatan bersih-bersih pantai kali ini lebih fokus ke Pantai Jimbaran.
“Sekarang bagian Jimbaran sana yang bersih-bersih. Soalnya di sana yang paling banyak yang menumpuk sampah itu. Pagi baru ramai kadangkan anggota-anggota TNI itu bersih-bersih juga,” paparnya. Kata Sabel, anggota TNI telah bersih-bersih pantai sekitar satu atau dua bulan lalu.
Meskipun telah ada kegiatan bersih-bersih pantai, bagi Sabel tanpa diimbangi pengangkutan, sampah di Pantai Kedonganan tetap menumpuk. “Ibarat kata kalau gak diangkut langsung dari pantai ini, gak bisa bersih. Soalnya tetap terus dia (sampah) sebelum akhir bulan tiga ini,” tuturnya.
Wahyu Purnama (49), salah satu nelayan di Pantai Kedonganan mengatakan bahwa musim angin barat terjadi sejak bulan Desember hingga Maret. Masa-masa itu, volume sampah di Pantai Kedonganan membludak. “Bulan 12 sampai bulan 3, masuk bulan 4 biasanya (sampah) sudah berkurang,” kata Wahyu.
Sabel mengungkapkan, setiap tahun sampah di Pantai Kedonganan selalu ada. Laki-laki asal Sumatra Selatan ini juga menyaksikan kegiatan bersih-bersih sekitar pantai. Namun, kegiatan bersih-bersih pantai kali ini lebih fokus ke Pantai Jimbaran.
“Sekarang bagian Jimbaran sana yang bersih-bersih. Soalnya di sana yang paling banyak yang menumpuk sampah itu. Pagi baru ramai kadangkan anggota-anggota TNI itu bersih-bersih juga,” paparnya. Kata Sabel, anggota TNI telah bersih-bersih pantai sekitar satu atau dua bulan lalu.
Meskipun telah ada kegiatan bersih-bersih pantai, bagi Sabel tanpa diimbangi pengangkutan, sampah di Pantai Kedonganan tetap menumpuk. “Ibarat kata kalau gak diangkut langsung dari pantai ini, gak bisa bersih. Soalnya tetap terus dia (sampah) sebelum akhir bulan tiga ini,” tuturnya.
Wahyu Purnama (49), salah satu nelayan di Pantai Kedonganan mengatakan bahwa musim angin barat terjadi sejak bulan Desember hingga Maret. Masa-masa itu, volume sampah di Pantai Kedonganan membludak. “Bulan 12 sampai bulan 3, masuk bulan 4 biasanya (sampah) sudah berkurang,” kata Wahyu.
Sabel mengungkapkan, setiap tahun sampah di Pantai Kedonganan selalu ada. Laki-laki asal Sumatra Selatan ini juga menyaksikan kegiatan bersih-bersih sekitar pantai. Namun, kegiatan bersih-bersih pantai kali ini lebih fokus ke Pantai Jimbaran.
“Sekarang bagian Jimbaran sana yang bersih-bersih. Soalnya di sana yang paling banyak yang menumpuk sampah itu. Pagi baru ramai kadangkan anggota-anggota TNI itu bersih-bersih juga,” paparnya. Kata Sabel, anggota TNI telah bersih-bersih pantai sekitar satu atau dua bulan lalu.
Meskipun telah ada kegiatan bersih-bersih pantai, bagi Sabel tanpa diimbangi pengangkutan, sampah di Pantai Kedonganan tetap menumpuk. “Ibarat kata kalau gak diangkut langsung dari pantai ini, gak bisa bersih. Soalnya tetap terus dia (sampah) sebelum akhir bulan tiga ini,” tuturnya.

Tumpukan sampah di Pantai Warna, kawasan Oesapa, Kota Kupang, NTT. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Tumpukan sampah di Pantai Warna, kawasan Oesapa, Kota Kupang, NTT. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Nelayan sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Angsa Laut di NTT, Muhammad Mansur Dokeng mengatakan hal yang sama seperti dialami nelayan di Pantai Kedonganan, Bali. Ia menyebut sampah plastik dominan menjajal garis pantai, baik yang berceceran atau yang masih terbungkus utuh dalam bermacam-macam karung.
Kondisi pariwisata di kawasan itu, kata dia, memang terdampak oleh kondisi sampah yang menjijikan ini. Ia menyebut kunjungan wisatawan pada saat-saat seperti ini sangat berkurang jauh dari biasanya.
"Wisatawan saat mau mengonsumsi makanan dagangan kita lalu lihat kondisi ini, yang bukan ulah dari kita pedagang ini. Bagaimana konsumen bisa konsumsi makanan kalau laut saja kotor begini, pasti mereka berpikir dagangan di sini sudah tercemar lewat angin dan lain sebagainya," jelas dia.
Nelayan sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Angsa Laut di NTT, Muhammad Mansur Dokeng mengatakan hal yang sama seperti dialami nelayan di Pantai Kedonganan, Bali. Ia menyebut sampah plastik dominan menjajal garis pantai, baik yang berceceran atau yang masih terbungkus utuh dalam bermacam-macam karung.
Kondisi pariwisata di kawasan itu, kata dia, memang terdampak oleh kondisi sampah yang menjijikan ini. Ia menyebut kunjungan wisatawan pada saat-saat seperti ini sangat berkurang jauh dari biasanya.
"Wisatawan saat mau mengonsumsi makanan dagangan kita lalu lihat kondisi ini, yang bukan ulah dari kita pedagang ini. Bagaimana konsumen bisa konsumsi makanan kalau laut saja kotor begini, pasti mereka berpikir dagangan di sini sudah tercemar lewat angin dan lain sebagainya," jelas dia.
Nelayan sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Angsa Laut di NTT, Muhammad Mansur Dokeng mengatakan hal yang sama seperti dialami nelayan di Pantai Kedonganan, Bali. Ia menyebut sampah plastik dominan menjajal garis pantai, baik yang berceceran atau yang masih terbungkus utuh dalam bermacam-macam karung.
Kondisi pariwisata di kawasan itu, kata dia, memang terdampak oleh kondisi sampah yang menjijikan ini. Ia menyebut kunjungan wisatawan pada saat-saat seperti ini sangat berkurang jauh dari biasanya.
"Wisatawan saat mau mengonsumsi makanan dagangan kita lalu lihat kondisi ini, yang bukan ulah dari kita pedagang ini. Bagaimana konsumen bisa konsumsi makanan kalau laut saja kotor begini, pasti mereka berpikir dagangan di sini sudah tercemar lewat angin dan lain sebagainya," jelas dia.
Kawasan wisata mangrove di tempat ini juga terdampak oleh sampah-sampah itu. Hutan mangrove yang sebelumnya lebat kini mengalami penyempitan akibat tercemar sampah. Puluhan pohon mangrove sudah hilang dan rusak akibat sampah yang menumpuk pada pada akarnya.
"Baik itu sampah dari pesisir atau kiriman, nanti semua bermuara ke sini. Ini kasihan ya karena mangrove yang mau tumbuh itu tidak mampu lagi akibat tumpukan sampah yang banyak," ungkap Dewa.
Selain itu, keberadaan sampah hingga dasar laut berdampak panjang pada biota laut. Ekosistem yang rusak ini sudah merugikan warga pesisir terutama nelayan dalam beberapa tahun terakhir.
"Nah biota laut tentu makin bergeser, makin jauh, otomatis ikan-ikan pun ikut menjauh karena ini kan mata rantai, di mana ada pakannya pasti ada ikan di situ. Itulah dampak dari sampah," tukasnya lagi.
Kawasan wisata mangrove di tempat ini juga terdampak oleh sampah-sampah itu. Hutan mangrove yang sebelumnya lebat kini mengalami penyempitan akibat tercemar sampah. Puluhan pohon mangrove sudah hilang dan rusak akibat sampah yang menumpuk pada pada akarnya.
"Baik itu sampah dari pesisir atau kiriman, nanti semua bermuara ke sini. Ini kasihan ya karena mangrove yang mau tumbuh itu tidak mampu lagi akibat tumpukan sampah yang banyak," ungkap Dewa.
Selain itu, keberadaan sampah hingga dasar laut berdampak panjang pada biota laut. Ekosistem yang rusak ini sudah merugikan warga pesisir terutama nelayan dalam beberapa tahun terakhir.
"Nah biota laut tentu makin bergeser, makin jauh, otomatis ikan-ikan pun ikut menjauh karena ini kan mata rantai, di mana ada pakannya pasti ada ikan di situ. Itulah dampak dari sampah," tukasnya lagi.
Kawasan wisata mangrove di tempat ini juga terdampak oleh sampah-sampah itu. Hutan mangrove yang sebelumnya lebat kini mengalami penyempitan akibat tercemar sampah. Puluhan pohon mangrove sudah hilang dan rusak akibat sampah yang menumpuk pada pada akarnya.
"Baik itu sampah dari pesisir atau kiriman, nanti semua bermuara ke sini. Ini kasihan ya karena mangrove yang mau tumbuh itu tidak mampu lagi akibat tumpukan sampah yang banyak," ungkap Dewa.
Selain itu, keberadaan sampah hingga dasar laut berdampak panjang pada biota laut. Ekosistem yang rusak ini sudah merugikan warga pesisir terutama nelayan dalam beberapa tahun terakhir.
"Nah biota laut tentu makin bergeser, makin jauh, otomatis ikan-ikan pun ikut menjauh karena ini kan mata rantai, di mana ada pakannya pasti ada ikan di situ. Itulah dampak dari sampah," tukasnya lagi.

Sampah berserakan di sekitar perahu nelayan di kawasan Oesapa, NTT. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Sampah berserakan di sekitar perahu nelayan di kawasan Oesapa, NTT. (IDN Times/Putra F.D Bali Mula)
Hasil tangkapan nelayan sendiri mengalami penurunan signifikan, lanjut Dewa, tak sama seperti 10 tahun sebelumnya. Mereka harus melaut semakin jauh untuk mencari ikan dan akan makin kesulitan saat cuaca buruk.
Sumber daya alam yang rusak ini menurutnya akan membuat generasi penerus selanjutnya lebih sulit atau enggan menjadi nelayan. Hal ini justru membahayakan masa depan daerah.Menurutnya masyarakat pesisir termasuk pelaku usaha dan nelayan sudah berkali-kali mendapat edukasi dan peringatan bahwa laut bukan pembuangan akhir.
"Laut itu sumber kehidupan dan penghidupan. Jadi sampah dari masyarakat pesisir itu berkurang karena ada pengawasan dari nelayan sendiri," kata dia.
Hasil tangkapan nelayan sendiri mengalami penurunan signifikan, lanjut Dewa, tak sama seperti 10 tahun sebelumnya. Mereka harus melaut semakin jauh untuk mencari ikan dan akan makin kesulitan saat cuaca buruk.
Sumber daya alam yang rusak ini menurutnya akan membuat generasi penerus selanjutnya lebih sulit atau enggan menjadi nelayan. Hal ini justru membahayakan masa depan daerah.Menurutnya masyarakat pesisir termasuk pelaku usaha dan nelayan sudah berkali-kali mendapat edukasi dan peringatan bahwa laut bukan pembuangan akhir.
"Laut itu sumber kehidupan dan penghidupan. Jadi sampah dari masyarakat pesisir itu berkurang karena ada pengawasan dari nelayan sendiri," kata dia.
Hasil tangkapan nelayan sendiri mengalami penurunan signifikan, lanjut Dewa, tak sama seperti 10 tahun sebelumnya. Mereka harus melaut semakin jauh untuk mencari ikan dan akan makin kesulitan saat cuaca buruk.
Sumber daya alam yang rusak ini menurutnya akan membuat generasi penerus selanjutnya lebih sulit atau enggan menjadi nelayan. Hal ini justru membahayakan masa depan daerah.Menurutnya masyarakat pesisir termasuk pelaku usaha dan nelayan sudah berkali-kali mendapat edukasi dan peringatan bahwa laut bukan pembuangan akhir.
"Laut itu sumber kehidupan dan penghidupan. Jadi sampah dari masyarakat pesisir itu berkurang karena ada pengawasan dari nelayan sendiri," kata dia.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Matheos A.H.T. Maahury, turut menjelaskan sistem pengangkutan sampah yang mereka lakukan. Dalam seharinya mereka bisa mengangkut hingga 9,2 meter kubik (m³).
"Untuk kemampuan angkut kita di Pantai Warna itu 1 kontainer sebanyak 6 m³ setiap hari dan 1 dump truck dengan angkut 7,5 m³ sebanyak 3 Kali seminggu. Jadi jumlah sampah yang kita angkut per hari di Pantai Warna 9,2 m³," tukasnya.
DLHK Kota Kupang akan mengoptimalkan fungsi Satgas Kelurahan untuk memantau pembuangan yang tidak pada tempat dan waktunya. Mereka juga menyebut akan terus-menerus memberikan edukasi pengunjung pantai dan para pedagang, baik di pesisir pantai maupun yang berada di Pasar Oesapa terkait kebersihan kawasan wisata itu.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Matheos A.H.T. Maahury, turut menjelaskan sistem pengangkutan sampah yang mereka lakukan. Dalam seharinya mereka bisa mengangkut hingga 9,2 meter kubik (m³).
"Untuk kemampuan angkut kita di Pantai Warna itu 1 kontainer sebanyak 6 m³ setiap hari dan 1 dump truck dengan angkut 7,5 m³ sebanyak 3 Kali seminggu. Jadi jumlah sampah yang kita angkut per hari di Pantai Warna 9,2 m³," tukasnya.
DLHK Kota Kupang akan mengoptimalkan fungsi Satgas Kelurahan untuk memantau pembuangan yang tidak pada tempat dan waktunya. Mereka juga menyebut akan terus-menerus memberikan edukasi pengunjung pantai dan para pedagang, baik di pesisir pantai maupun yang berada di Pasar Oesapa terkait kebersihan kawasan wisata itu.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Matheos A.H.T. Maahury, turut menjelaskan sistem pengangkutan sampah yang mereka lakukan. Dalam seharinya mereka bisa mengangkut hingga 9,2 meter kubik (m³).
"Untuk kemampuan angkut kita di Pantai Warna itu 1 kontainer sebanyak 6 m³ setiap hari dan 1 dump truck dengan angkut 7,5 m³ sebanyak 3 Kali seminggu. Jadi jumlah sampah yang kita angkut per hari di Pantai Warna 9,2 m³," tukasnya.
DLHK Kota Kupang akan mengoptimalkan fungsi Satgas Kelurahan untuk memantau pembuangan yang tidak pada tempat dan waktunya. Mereka juga menyebut akan terus-menerus memberikan edukasi pengunjung pantai dan para pedagang, baik di pesisir pantai maupun yang berada di Pasar Oesapa terkait kebersihan kawasan wisata itu.
Laut Bukan Tong Sampah
Laut Bukan Tong Sampah
Laut Bukan Tong Sampah



Sampah berserakan di pinggir Pantai Loang Baloq, Kota Mataram, NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Selain Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga kini semakin menujukkan taring pariwisatanya. Ketiga daerah yang memiliki wisata indah ini memiliki persamaan, yaitu pengelolaan sampah yang belum maksimal. Persoalan sampah juga menjadi isu krusial di Nusa Tenggara Barat. Di balik keindahan destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan nusantara, banyak sampah berserakan di pinggir pantai.
Sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok seperti kawasan Gili Trawangan Lombok Utara, Pantai Senggigi Lombok Barat, Pantai Loang Baloq Kota Mataram dan kawasan Mandalika, Lombok Tengah, belum terbebas dari persoalan sampah. Pada musim hujan seperti saat ini, sampah yang berserakan di pinggir pantai menjadi pemandangan di destinasi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evi Nursanty dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (21/1/2026) lalu, menyoroti tumpukan sampah di destinasi wisata Gili Trawangan, Lombok Utara. Destinasi unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara itu perlu mendapatkan perhatian terkait pengelolaan persampahan.
Selain Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga kini semakin menujukkan taring pariwisatanya. Ketiga daerah yang memiliki wisata indah ini memiliki persamaan, yaitu pengelolaan sampah yang belum maksimal. Persoalan sampah juga menjadi isu krusial di Nusa Tenggara Barat. Di balik keindahan destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan nusantara, banyak sampah berserakan di pinggir pantai.
Sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok seperti kawasan Gili Trawangan Lombok Utara, Pantai Senggigi Lombok Barat, Pantai Loang Baloq Kota Mataram dan kawasan Mandalika, Lombok Tengah, belum terbebas dari persoalan sampah. Pada musim hujan seperti saat ini, sampah yang berserakan di pinggir pantai menjadi pemandangan di destinasi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evi Nursanty dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (21/1/2026) lalu, menyoroti tumpukan sampah di destinasi wisata Gili Trawangan, Lombok Utara. Destinasi unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara itu perlu mendapatkan perhatian terkait pengelolaan persampahan.
Selain Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga kini semakin menujukkan taring pariwisatanya. Ketiga daerah yang memiliki wisata indah ini memiliki persamaan, yaitu pengelolaan sampah yang belum maksimal. Persoalan sampah juga menjadi isu krusial di Nusa Tenggara Barat. Di balik keindahan destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan nusantara, banyak sampah berserakan di pinggir pantai.
Sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok seperti kawasan Gili Trawangan Lombok Utara, Pantai Senggigi Lombok Barat, Pantai Loang Baloq Kota Mataram dan kawasan Mandalika, Lombok Tengah, belum terbebas dari persoalan sampah. Pada musim hujan seperti saat ini, sampah yang berserakan di pinggir pantai menjadi pemandangan di destinasi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evi Nursanty dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (21/1/2026) lalu, menyoroti tumpukan sampah di destinasi wisata Gili Trawangan, Lombok Utara. Destinasi unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara itu perlu mendapatkan perhatian terkait pengelolaan persampahan.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Samsudin mengatakan pemerintah daerah sedang merumuskan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sampah, khususnya di kawasan wisata dan pemukiman. Salah satu poin krusial yang segera diterbitkan adalah regulasi mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah bagi pemilik usaha hotel dan restoran di destinasi wisata.
Dia mengatakan Gubernur NTB akan segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan pemilik hotel dan usaha pariwisata untuk ikut bertanggung jawab terhadap penanganan sampah di sekitarnya.
"Kami sedang menyusun drafnya. Intinya, radius hingga 200 meter di sekitar hotel baik depan, belakang, kiri, maupun kanan menjadi tanggung jawab pemilik hotel dalam hal pengelolaan sampah," kata Samsudin dikonfirmasi IDN Times, Minggu (8/3/2026).
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Samsudin mengatakan pemerintah daerah sedang merumuskan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sampah, khususnya di kawasan wisata dan pemukiman. Salah satu poin krusial yang segera diterbitkan adalah regulasi mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah bagi pemilik usaha hotel dan restoran di destinasi wisata.
Dia mengatakan Gubernur NTB akan segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan pemilik hotel dan usaha pariwisata untuk ikut bertanggung jawab terhadap penanganan sampah di sekitarnya.
"Kami sedang menyusun drafnya. Intinya, radius hingga 200 meter di sekitar hotel baik depan, belakang, kiri, maupun kanan menjadi tanggung jawab pemilik hotel dalam hal pengelolaan sampah," kata Samsudin dikonfirmasi IDN Times, Minggu (8/3/2026).
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Samsudin mengatakan pemerintah daerah sedang merumuskan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sampah, khususnya di kawasan wisata dan pemukiman. Salah satu poin krusial yang segera diterbitkan adalah regulasi mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah bagi pemilik usaha hotel dan restoran di destinasi wisata.
Dia mengatakan Gubernur NTB akan segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan pemilik hotel dan usaha pariwisata untuk ikut bertanggung jawab terhadap penanganan sampah di sekitarnya.
"Kami sedang menyusun drafnya. Intinya, radius hingga 200 meter di sekitar hotel baik depan, belakang, kiri, maupun kanan menjadi tanggung jawab pemilik hotel dalam hal pengelolaan sampah," kata Samsudin dikonfirmasi IDN Times, Minggu (8/3/2026).
Data Pemprov NTB dalam enam tahun terakhir, proyeksi produksi sampah di atas 800 ton per hari. Sementara sampah yang terkelola antara 35-39 persen. Pada 2019, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 823,15 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 325,45 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 39,54 persen.
Tahun 2020, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 832,49 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 301,36 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,20 persen. Tahun 2021, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 841,95 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 298,20 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 35,42 persen.
Tahun 2022, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 851,53 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 310 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,41 persen. Tahun 2023, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 860,42 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 314,20 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,52 persen.
Sedangkan tahun 2024, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 871,07 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 316,35 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,32 persen.
Data Pemprov NTB dalam enam tahun terakhir, proyeksi produksi sampah di atas 800 ton per hari. Sementara sampah yang terkelola antara 35-39 persen. Pada 2019, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 823,15 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 325,45 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 39,54 persen.
Tahun 2020, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 832,49 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 301,36 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,20 persen. Tahun 2021, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 841,95 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 298,20 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 35,42 persen.
Tahun 2022, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 851,53 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 310 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,41 persen. Tahun 2023, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 860,42 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 314,20 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,52 persen.
Sedangkan tahun 2024, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 871,07 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 316,35 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,32 persen.
Data Pemprov NTB dalam enam tahun terakhir, proyeksi produksi sampah di atas 800 ton per hari. Sementara sampah yang terkelola antara 35-39 persen. Pada 2019, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 823,15 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 325,45 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 39,54 persen.
Tahun 2020, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 832,49 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 301,36 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,20 persen. Tahun 2021, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 841,95 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 298,20 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 35,42 persen.
Tahun 2022, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 851,53 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 310 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,41 persen. Tahun 2023, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 860,42 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 314,20 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,52 persen.
Sedangkan tahun 2024, proyeksi harian sampah di NTB sebanyak 871,07 ton per hari, rata-rata penanganan sampah 316,35 ton per hari dengan persentase sampah terkelola sebesar 36,32 persen.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan bahwa penanganan sampah di destinasi wisata menjadi atensi Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
Pemerintah daerah sudah menyusun langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan sampah khususnya di Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) yang pernah mendapatkan sorotan dari Komisi VII DPR RI.
Dia mengatakan persoalan sampah di Gili Trawangan akan berpengaruh terhadap wisatawan karena bicara pariwisata mengenai persepsi. Saat ini, wisatawan global mengharapkan pariwisata yang pro lingkungan dan keberlanjutan.
Sehingga, hal ini menjadi catatan pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola persampahan di destinasi wisata. Dengan pengelolaan sampah yang baik diharapkan menguatkan daya tarik destinasi wisata.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan bahwa penanganan sampah di destinasi wisata menjadi atensi Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
Pemerintah daerah sudah menyusun langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan sampah khususnya di Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) yang pernah mendapatkan sorotan dari Komisi VII DPR RI.
Dia mengatakan persoalan sampah di Gili Trawangan akan berpengaruh terhadap wisatawan karena bicara pariwisata mengenai persepsi. Saat ini, wisatawan global mengharapkan pariwisata yang pro lingkungan dan keberlanjutan.
Sehingga, hal ini menjadi catatan pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola persampahan di destinasi wisata. Dengan pengelolaan sampah yang baik diharapkan menguatkan daya tarik destinasi wisata.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan bahwa penanganan sampah di destinasi wisata menjadi atensi Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
Pemerintah daerah sudah menyusun langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan sampah khususnya di Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) yang pernah mendapatkan sorotan dari Komisi VII DPR RI.
Dia mengatakan persoalan sampah di Gili Trawangan akan berpengaruh terhadap wisatawan karena bicara pariwisata mengenai persepsi. Saat ini, wisatawan global mengharapkan pariwisata yang pro lingkungan dan keberlanjutan.
Sehingga, hal ini menjadi catatan pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola persampahan di destinasi wisata. Dengan pengelolaan sampah yang baik diharapkan menguatkan daya tarik destinasi wisata.

Seorang wisatawan saat melihat tumpukan sampah di Gili Trawangan pada Minggu (8/3/2026). (IDN Times/Linggauni)
Seorang wisatawan saat melihat tumpukan sampah di Gili Trawangan pada Minggu (8/3/2026). (IDN Times/Linggauni)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengatakan sampah yang berserakan di pinggir pantai dan pulau-pulau kecil merupakan sampah kiriman dari daratan. Apalagi pada musim hujan seperti saat ini, kondisi pesisir pantai di wilayah NTB cukup memprihatinkan.
Aliran debit air yang tinggi dari daratan membawa tumpukan sampah rumah tangga hingga limbah kayu ke muara dan menyebar ke area pantai serta pulau-pulau kecil. Kondisi ini menjadikan laut sebagai tong sampah seluruh kotoran dari darat.
Untuk mengatasi agar laut tidak menjadi tong sampah, Muslim mengatakan perlunya dibuat filter atau jaring di setiap muara sungai. Tujuannya untuk menyeleksi sampah sebelum masuk ke laut, terutama sampah plastik.
"Sampah plastik tidak boleh masuk ke laut karena berdampak langsung pada biota laut. Kandungan mikroplastik pada ikan yang kita konsumsi adalah ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat," kata Muslim.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengatakan sampah yang berserakan di pinggir pantai dan pulau-pulau kecil merupakan sampah kiriman dari daratan. Apalagi pada musim hujan seperti saat ini, kondisi pesisir pantai di wilayah NTB cukup memprihatinkan.
Aliran debit air yang tinggi dari daratan membawa tumpukan sampah rumah tangga hingga limbah kayu ke muara dan menyebar ke area pantai serta pulau-pulau kecil. Kondisi ini menjadikan laut sebagai tong sampah seluruh kotoran dari darat.
Untuk mengatasi agar laut tidak menjadi tong sampah, Muslim mengatakan perlunya dibuat filter atau jaring di setiap muara sungai. Tujuannya untuk menyeleksi sampah sebelum masuk ke laut, terutama sampah plastik.
"Sampah plastik tidak boleh masuk ke laut karena berdampak langsung pada biota laut. Kandungan mikroplastik pada ikan yang kita konsumsi adalah ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat," kata Muslim.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengatakan sampah yang berserakan di pinggir pantai dan pulau-pulau kecil merupakan sampah kiriman dari daratan. Apalagi pada musim hujan seperti saat ini, kondisi pesisir pantai di wilayah NTB cukup memprihatinkan.
Aliran debit air yang tinggi dari daratan membawa tumpukan sampah rumah tangga hingga limbah kayu ke muara dan menyebar ke area pantai serta pulau-pulau kecil. Kondisi ini menjadikan laut sebagai tong sampah seluruh kotoran dari darat.
Untuk mengatasi agar laut tidak menjadi tong sampah, Muslim mengatakan perlunya dibuat filter atau jaring di setiap muara sungai. Tujuannya untuk menyeleksi sampah sebelum masuk ke laut, terutama sampah plastik.
"Sampah plastik tidak boleh masuk ke laut karena berdampak langsung pada biota laut. Kandungan mikroplastik pada ikan yang kita konsumsi adalah ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat," kata Muslim.
Muslim menambahkan di wilayah pesisir, peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pengelola wisata bahari menjadi sangat krusial. Salah satu contoh sukses yang patut direplikasi adalah Eco Green Mangrove Pantai Cemara di Lembar, Lombok Barat.
Di sana, kelompok anak muda secara rutin setiap hari Jumat mengangkut sampah dan mengolahnya menjadi pupuk organik. Semangat serupa mulai tumbuh di titik lain seperti Sambelia, Poton Bako, hingga beberapa wilayah di Lombok Tengah.
Muslim menambahkan di wilayah pesisir, peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pengelola wisata bahari menjadi sangat krusial. Salah satu contoh sukses yang patut direplikasi adalah Eco Green Mangrove Pantai Cemara di Lembar, Lombok Barat.
Di sana, kelompok anak muda secara rutin setiap hari Jumat mengangkut sampah dan mengolahnya menjadi pupuk organik. Semangat serupa mulai tumbuh di titik lain seperti Sambelia, Poton Bako, hingga beberapa wilayah di Lombok Tengah.
Muslim menambahkan di wilayah pesisir, peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pengelola wisata bahari menjadi sangat krusial. Salah satu contoh sukses yang patut direplikasi adalah Eco Green Mangrove Pantai Cemara di Lembar, Lombok Barat.
Di sana, kelompok anak muda secara rutin setiap hari Jumat mengangkut sampah dan mengolahnya menjadi pupuk organik. Semangat serupa mulai tumbuh di titik lain seperti Sambelia, Poton Bako, hingga beberapa wilayah di Lombok Tengah.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB mengungkapkan hasil investigasi pada 2023 lalu bersama Ecoton. Direktur Eksekutif Walhi NTB Amri Nuryadin menjelaskan investigasi dilakukan pada tiga sungai di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Hasil investigasi yang dilakukan Walhi NTB dan Ecoton menemukan bahwa sungai di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah tercemar dengan mikroplastik. Penyebab utama dari tercemarnya 3 sungai tersebut adalah tata kelola sampah yang masih kurang baik dan minimnya kebijakan terkait tata kelola sampah.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB mengungkapkan hasil investigasi pada 2023 lalu bersama Ecoton. Direktur Eksekutif Walhi NTB Amri Nuryadin menjelaskan investigasi dilakukan pada tiga sungai di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Hasil investigasi yang dilakukan Walhi NTB dan Ecoton menemukan bahwa sungai di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah tercemar dengan mikroplastik. Penyebab utama dari tercemarnya 3 sungai tersebut adalah tata kelola sampah yang masih kurang baik dan minimnya kebijakan terkait tata kelola sampah.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB mengungkapkan hasil investigasi pada 2023 lalu bersama Ecoton. Direktur Eksekutif Walhi NTB Amri Nuryadin menjelaskan investigasi dilakukan pada tiga sungai di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Hasil investigasi yang dilakukan Walhi NTB dan Ecoton menemukan bahwa sungai di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah tercemar dengan mikroplastik. Penyebab utama dari tercemarnya 3 sungai tersebut adalah tata kelola sampah yang masih kurang baik dan minimnya kebijakan terkait tata kelola sampah.
Dengan hasil investigasi tersebut WALHI NTB melakukan kampanye pemulihan sungai-sungai di NTB dari pencemaran mikroplastik. Namun, berselang dua tahun hingga 2025, Walhi NTB melihat belum ada keseriusan dari pemerintah dalam perbaikan tata kelola sampah.
Hal ini terlihat masih terdapat tumpukan sampah di sudut-sudut Kota Mataram. Dari pantauan Walhi NTB, sungai-sungai di Kota Mataram masih saja dipenuhi dengan sampah dan dapat dipastikan pencemaran mikroplastik masih menghantui sungai-sungai di Kota Mataram.
Padahal, Kota Mataram sudah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Dimana, dalam peraturan ini mengatur terkait pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di beberapa tempat usaha.
Namun, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang menggunakan plastik sekali pakai. Hal ini, kata Amri, menandakan pemerintah daerah masih belum serius mengimplementasikan Perwali No 2 Tahun 2023. Sehingga, sangat wajar jika sungai-sungai di Kota Mataram masih tercemar mikroplastik.
Dengan hasil investigasi tersebut WALHI NTB melakukan kampanye pemulihan sungai-sungai di NTB dari pencemaran mikroplastik. Namun, berselang dua tahun hingga 2025, Walhi NTB melihat belum ada keseriusan dari pemerintah dalam perbaikan tata kelola sampah.
Hal ini terlihat masih terdapat tumpukan sampah di sudut-sudut Kota Mataram. Dari pantauan Walhi NTB, sungai-sungai di Kota Mataram masih saja dipenuhi dengan sampah dan dapat dipastikan pencemaran mikroplastik masih menghantui sungai-sungai di Kota Mataram.
Padahal, Kota Mataram sudah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Dimana, dalam peraturan ini mengatur terkait pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di beberapa tempat usaha.
Namun, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang menggunakan plastik sekali pakai. Hal ini, kata Amri, menandakan pemerintah daerah masih belum serius mengimplementasikan Perwali No 2 Tahun 2023. Sehingga, sangat wajar jika sungai-sungai di Kota Mataram masih tercemar mikroplastik.
Dengan hasil investigasi tersebut WALHI NTB melakukan kampanye pemulihan sungai-sungai di NTB dari pencemaran mikroplastik. Namun, berselang dua tahun hingga 2025, Walhi NTB melihat belum ada keseriusan dari pemerintah dalam perbaikan tata kelola sampah.
Hal ini terlihat masih terdapat tumpukan sampah di sudut-sudut Kota Mataram. Dari pantauan Walhi NTB, sungai-sungai di Kota Mataram masih saja dipenuhi dengan sampah dan dapat dipastikan pencemaran mikroplastik masih menghantui sungai-sungai di Kota Mataram.
Padahal, Kota Mataram sudah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Dimana, dalam peraturan ini mengatur terkait pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di beberapa tempat usaha.
Namun, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang menggunakan plastik sekali pakai. Hal ini, kata Amri, menandakan pemerintah daerah masih belum serius mengimplementasikan Perwali No 2 Tahun 2023. Sehingga, sangat wajar jika sungai-sungai di Kota Mataram masih tercemar mikroplastik.
Molek di Mata, Menusuk di Dada
Molek di Mata, Menusuk di Dada
Molek di Mata, Menusuk di Dada



Relawan melakukan pengolahan sampah di TPST Gili Trawangan, Minggu (1/3/2026). (IDN Times/Linggauni)
"Kalau sampah ini tidak semua tertangani, ini akan jadi bom waktu bagi Gili"
"Kalau sampah ini tidak semua tertangani, ini akan jadi bom waktu bagi Gili"
Aroma menyengat dari limbah organik yang membusuk menusuk hidung saat matahari mulai meninggi di cakrawala Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan pagi itu. Di balik kemolekan pasir putih dan air laut yang jernih, ada tumpukan sampah menggunung membentuk bukit kusam yang sangat kontras dengan pemandangan sekitar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini.
Beberapa petugas tampak sibuk memilah plastik di antara kantong plastik yang yang menumpuk. Aktivitas ini telah menjadi pemandangan harian yang ironis di tengah bisingnya mesin pengolah yang berjuang keras melawan derasnya arus limbah pariwisata gili.
"TPST ini sebenarnya beroperasi dengan adanya mesin-mesin ini tahun 2024 akhir dan pengoperasian mesin ini pada tahun 2025, baru setahun lebih. Sedangkan TPST ini sudah ada jauh sebelumnya, tahun 2018, cuma terkendala masalah gempa, sempat tertunda kemudian dilanjutkan dengan COVID-19," kata Pengelola TPST Gili Trawangan, Cahyo Kurniawan, Minggu (27/2/2026).
Kendaraan roda tiga bermuatan penuh sisa makanan dan plastik hilir mudik mengangkut buangan dari rumah warga serta hotel-hotel berbintang. Sejak pukul enam pagi, para petugas ini sudah bertarung dengan waktu untuk membersihkan setiap sudut pemukiman sebelum wisatawan memadati jalanan. Namun, meski proses pengangkutan berjalan rutin setiap hari, kapasitas pengolahan di TPST ini masih sangat jauh dari kata ideal. Ketimpangan antara jumlah sampah yang datang dan yang mampu diproses menciptakan dilema lingkungan pelik yang seolah tidak pernah menemui jalan keluar.
"Jadi sampah yang masuk ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPST ini sekitar 18 hingga 20 ton per hari, tapi yang bisa dikelola sekitar 3 hingga 4 ton per hari dan sisanya menumpuk di luar TPST," ujar Cahyo.
Aroma menyengat dari limbah organik yang membusuk menusuk hidung saat matahari mulai meninggi di cakrawala Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan pagi itu. Di balik kemolekan pasir putih dan air laut yang jernih, ada tumpukan sampah menggunung membentuk bukit kusam yang sangat kontras dengan pemandangan sekitar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini.
Beberapa petugas tampak sibuk memilah plastik di antara kantong plastik yang yang menumpuk. Aktivitas ini telah menjadi pemandangan harian yang ironis di tengah bisingnya mesin pengolah yang berjuang keras melawan derasnya arus limbah pariwisata gili.
"TPST ini sebenarnya beroperasi dengan adanya mesin-mesin ini tahun 2024 akhir dan pengoperasian mesin ini pada tahun 2025, baru setahun lebih. Sedangkan TPST ini sudah ada jauh sebelumnya, tahun 2018, cuma terkendala masalah gempa, sempat tertunda kemudian dilanjutkan dengan COVID-19," kata Pengelola TPST Gili Trawangan, Cahyo Kurniawan, Minggu (27/2/2026).
Kendaraan roda tiga bermuatan penuh sisa makanan dan plastik hilir mudik mengangkut buangan dari rumah warga serta hotel-hotel berbintang. Sejak pukul enam pagi, para petugas ini sudah bertarung dengan waktu untuk membersihkan setiap sudut pemukiman sebelum wisatawan memadati jalanan. Namun, meski proses pengangkutan berjalan rutin setiap hari, kapasitas pengolahan di TPST ini masih sangat jauh dari kata ideal. Ketimpangan antara jumlah sampah yang datang dan yang mampu diproses menciptakan dilema lingkungan pelik yang seolah tidak pernah menemui jalan keluar.
"Jadi sampah yang masuk ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPST ini sekitar 18 hingga 20 ton per hari, tapi yang bisa dikelola sekitar 3 hingga 4 ton per hari dan sisanya menumpuk di luar TPST," ujar Cahyo.
Aroma menyengat dari limbah organik yang membusuk menusuk hidung saat matahari mulai meninggi di cakrawala Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan pagi itu. Di balik kemolekan pasir putih dan air laut yang jernih, ada tumpukan sampah menggunung membentuk bukit kusam yang sangat kontras dengan pemandangan sekitar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini.
Beberapa petugas tampak sibuk memilah plastik di antara kantong plastik yang yang menumpuk. Aktivitas ini telah menjadi pemandangan harian yang ironis di tengah bisingnya mesin pengolah yang berjuang keras melawan derasnya arus limbah pariwisata gili.
"TPST ini sebenarnya beroperasi dengan adanya mesin-mesin ini tahun 2024 akhir dan pengoperasian mesin ini pada tahun 2025, baru setahun lebih. Sedangkan TPST ini sudah ada jauh sebelumnya, tahun 2018, cuma terkendala masalah gempa, sempat tertunda kemudian dilanjutkan dengan COVID-19," kata Pengelola TPST Gili Trawangan, Cahyo Kurniawan, Minggu (27/2/2026).
Kendaraan roda tiga bermuatan penuh sisa makanan dan plastik hilir mudik mengangkut buangan dari rumah warga serta hotel-hotel berbintang. Sejak pukul enam pagi, para petugas ini sudah bertarung dengan waktu untuk membersihkan setiap sudut pemukiman sebelum wisatawan memadati jalanan. Namun, meski proses pengangkutan berjalan rutin setiap hari, kapasitas pengolahan di TPST ini masih sangat jauh dari kata ideal. Ketimpangan antara jumlah sampah yang datang dan yang mampu diproses menciptakan dilema lingkungan pelik yang seolah tidak pernah menemui jalan keluar.
"Jadi sampah yang masuk ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPST ini sekitar 18 hingga 20 ton per hari, tapi yang bisa dikelola sekitar 3 hingga 4 ton per hari dan sisanya menumpuk di luar TPST," ujar Cahyo.
Sampah jenis organik menjadi pemain utama dalam tumpukan raksasa yang mendominasi area pembuangan akhir di tengah pulau kecil ini. Pada awalnya, pengelola sempat mencoba melakukan pengomposan dengan memanfaatkan sisa makanan yang dikumpulkan langsung dari masyarakat sekitar. Sampah tersebut dipilah secara manual sebelum akhirnya digiling menggunakan mesin untuk diubah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Namun, ledakan volume sampah yang terus meningkat membuat proses manual ini seringkali kewalahan menghadapi suplai limbah yang tidak kunjung berhenti.
"Awal-awal dulu kita jadikan pengomposan dengan sampah makanan dari masyarakat, dipilah, digiling untuk kita jadikan kompos," ujarnya.
Setiap harinya, tim pengangkut bekerja tanpa henti menyisir gang-gang sempit untuk mengambil sampah dari para pengusaha dan penduduk lokal. Aktivitas rutin ini biasanya berakhir pada tengah hari saat matahari mulai tepat berada di atas kepala para pejuang lingkungan tersebut. Setelah semua sampah terkumpul, armada roda tiga akan membawa muatannya menuju pusat pengolahan untuk proses tahap kedua. Di titik inilah tantangan sebenarnya dimulai karena gunungan sampah sudah menanti untuk diproses lebih lanjut oleh mesin-mesin yang tersedia.
"Sampah sampai ke TPST ini dengan menggunakan pengangkutan roda tiga, teman-teman ini ambil dari masyarakat dan pengusaha. Itu dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai, sekitar jam 12. Sampah dari masyarakat dan pengusaha itu dibawa ke TPST," kata Cahyo.
Sampah jenis organik menjadi pemain utama dalam tumpukan raksasa yang mendominasi area pembuangan akhir di tengah pulau kecil ini. Pada awalnya, pengelola sempat mencoba melakukan pengomposan dengan memanfaatkan sisa makanan yang dikumpulkan langsung dari masyarakat sekitar. Sampah tersebut dipilah secara manual sebelum akhirnya digiling menggunakan mesin untuk diubah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Namun, ledakan volume sampah yang terus meningkat membuat proses manual ini seringkali kewalahan menghadapi suplai limbah yang tidak kunjung berhenti.
"Awal-awal dulu kita jadikan pengomposan dengan sampah makanan dari masyarakat, dipilah, digiling untuk kita jadikan kompos," ujarnya.
Setiap harinya, tim pengangkut bekerja tanpa henti menyisir gang-gang sempit untuk mengambil sampah dari para pengusaha dan penduduk lokal. Aktivitas rutin ini biasanya berakhir pada tengah hari saat matahari mulai tepat berada di atas kepala para pejuang lingkungan tersebut. Setelah semua sampah terkumpul, armada roda tiga akan membawa muatannya menuju pusat pengolahan untuk proses tahap kedua. Di titik inilah tantangan sebenarnya dimulai karena gunungan sampah sudah menanti untuk diproses lebih lanjut oleh mesin-mesin yang tersedia.
"Sampah sampai ke TPST ini dengan menggunakan pengangkutan roda tiga, teman-teman ini ambil dari masyarakat dan pengusaha. Itu dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai, sekitar jam 12. Sampah dari masyarakat dan pengusaha itu dibawa ke TPST," kata Cahyo.
Sampah jenis organik menjadi pemain utama dalam tumpukan raksasa yang mendominasi area pembuangan akhir di tengah pulau kecil ini. Pada awalnya, pengelola sempat mencoba melakukan pengomposan dengan memanfaatkan sisa makanan yang dikumpulkan langsung dari masyarakat sekitar. Sampah tersebut dipilah secara manual sebelum akhirnya digiling menggunakan mesin untuk diubah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Namun, ledakan volume sampah yang terus meningkat membuat proses manual ini seringkali kewalahan menghadapi suplai limbah yang tidak kunjung berhenti.
"Awal-awal dulu kita jadikan pengomposan dengan sampah makanan dari masyarakat, dipilah, digiling untuk kita jadikan kompos," ujarnya.
Setiap harinya, tim pengangkut bekerja tanpa henti menyisir gang-gang sempit untuk mengambil sampah dari para pengusaha dan penduduk lokal. Aktivitas rutin ini biasanya berakhir pada tengah hari saat matahari mulai tepat berada di atas kepala para pejuang lingkungan tersebut. Setelah semua sampah terkumpul, armada roda tiga akan membawa muatannya menuju pusat pengolahan untuk proses tahap kedua. Di titik inilah tantangan sebenarnya dimulai karena gunungan sampah sudah menanti untuk diproses lebih lanjut oleh mesin-mesin yang tersedia.
"Sampah sampai ke TPST ini dengan menggunakan pengangkutan roda tiga, teman-teman ini ambil dari masyarakat dan pengusaha. Itu dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai, sekitar jam 12. Sampah dari masyarakat dan pengusaha itu dibawa ke TPST," kata Cahyo.
Kondisi lapangan akan berubah menjadi jauh lebih menantang ketika musim liburan atau high season tiba di Gili Trawangan. Jumlah wisatawan yang membeludak secara otomatis meningkatkan volume sisa konsumsi hingga melampaui ambang batas normal harian yang biasa diterima. Petugas harus bekerja ekstra keras karena timbulan sampah bisa melonjak hingga lebih dari dua puluh ton dalam satu hari saja. Tekanan ini membuat sisa-sisa limbah yang tidak sempat terolah semakin menumpuk di area terbuka dan memperparah kondisi lingkungan sekitar.
"Kalau high season, biasanya rata-rata lebih dari 20 ton per hari sampah yang sampai ke TPST ini," jelas Cahyo.
Jika penanganan sampah ini terus dilakukan dengan pola yang setengah-setengah, maka Gili Trawangan sedang berjalan menuju sebuah bencana besar. Akumulasi limbah yang tidak terkelola dengan baik ini akan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup seluruh mahluk di pulau tersebut. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek kesehatan lingkungan, tetapi juga akan meruntuhkan sektor pariwisata yang menjadi tumpuan hidup utama warga. Tanpa kunjungan wisatawan yang nyaman karena masalah sampah, masa depan ekonomi di kawasan ini dipastikan akan meredup dengan cepat.
"Sebenarnya ini, kita sudah lakukan pemilahan tapi konsepnya belum terlalu baik. Ini yang jadi permasalahan, kalau sampah ini tidak semua tertangani, ini akan jadi bom waktu," ujarnya.
Kondisi lapangan akan berubah menjadi jauh lebih menantang ketika musim liburan atau high season tiba di Gili Trawangan. Jumlah wisatawan yang membeludak secara otomatis meningkatkan volume sisa konsumsi hingga melampaui ambang batas normal harian yang biasa diterima. Petugas harus bekerja ekstra keras karena timbulan sampah bisa melonjak hingga lebih dari dua puluh ton dalam satu hari saja. Tekanan ini membuat sisa-sisa limbah yang tidak sempat terolah semakin menumpuk di area terbuka dan memperparah kondisi lingkungan sekitar.
"Kalau high season, biasanya rata-rata lebih dari 20 ton per hari sampah yang sampai ke TPST ini," jelas Cahyo.
Jika penanganan sampah ini terus dilakukan dengan pola yang setengah-setengah, maka Gili Trawangan sedang berjalan menuju sebuah bencana besar. Akumulasi limbah yang tidak terkelola dengan baik ini akan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup seluruh mahluk di pulau tersebut. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek kesehatan lingkungan, tetapi juga akan meruntuhkan sektor pariwisata yang menjadi tumpuan hidup utama warga. Tanpa kunjungan wisatawan yang nyaman karena masalah sampah, masa depan ekonomi di kawasan ini dipastikan akan meredup dengan cepat.
"Sebenarnya ini, kita sudah lakukan pemilahan tapi konsepnya belum terlalu baik. Ini yang jadi permasalahan, kalau sampah ini tidak semua tertangani, ini akan jadi bom waktu," ujarnya.
Kondisi lapangan akan berubah menjadi jauh lebih menantang ketika musim liburan atau high season tiba di Gili Trawangan. Jumlah wisatawan yang membeludak secara otomatis meningkatkan volume sisa konsumsi hingga melampaui ambang batas normal harian yang biasa diterima. Petugas harus bekerja ekstra keras karena timbulan sampah bisa melonjak hingga lebih dari dua puluh ton dalam satu hari saja. Tekanan ini membuat sisa-sisa limbah yang tidak sempat terolah semakin menumpuk di area terbuka dan memperparah kondisi lingkungan sekitar.
"Kalau high season, biasanya rata-rata lebih dari 20 ton per hari sampah yang sampai ke TPST ini," jelas Cahyo.
Jika penanganan sampah ini terus dilakukan dengan pola yang setengah-setengah, maka Gili Trawangan sedang berjalan menuju sebuah bencana besar. Akumulasi limbah yang tidak terkelola dengan baik ini akan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup seluruh mahluk di pulau tersebut. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek kesehatan lingkungan, tetapi juga akan meruntuhkan sektor pariwisata yang menjadi tumpuan hidup utama warga. Tanpa kunjungan wisatawan yang nyaman karena masalah sampah, masa depan ekonomi di kawasan ini dipastikan akan meredup dengan cepat.
"Sebenarnya ini, kita sudah lakukan pemilahan tapi konsepnya belum terlalu baik. Ini yang jadi permasalahan, kalau sampah ini tidak semua tertangani, ini akan jadi bom waktu," ujarnya.

Ketidaksanggupan mengelola sampah dalam skala besar ini bisa saja membuat wajah Gili Trawangan berubah menjadi tumpukan sampah raksasa. Hal ini akan menyebabkan gangguan serius bagi para pelaku bisnis yang selama ini bergantung pada keindahan alam dan kebersihan pulau.
Jika wisatawan mulai enggan datang karena polusi visual dan aroma yang tidak sedap, maka kehancuran bisnis hanya tinggal menunggu waktu. Semua pihak, baik pengelola maupun pelaku usaha, kini berada dalam bayang “aroma” krisis yang bisa meledak kapan saja jika tidak segera ditangani.
"Jadi dampaknya luar biasa nanti. Bukan hanya masalah kami sebagai pengelola, tapi kebanyakan dari pelaku bisnis ini. Kalau sampah ini tidak tertangani, maka ini akan menyebabkan banyak sampah di Gili Trawangan," ujarnya.
Ketidaksanggupan mengelola sampah dalam skala besar ini bisa saja membuat wajah Gili Trawangan berubah menjadi tumpukan sampah raksasa. Hal ini akan menyebabkan gangguan serius bagi para pelaku bisnis yang selama ini bergantung pada keindahan alam dan kebersihan pulau.
Jika wisatawan mulai enggan datang karena polusi visual dan aroma yang tidak sedap, maka kehancuran bisnis hanya tinggal menunggu waktu. Semua pihak, baik pengelola maupun pelaku usaha, kini berada dalam bayang “aroma” krisis yang bisa meledak kapan saja jika tidak segera ditangani.
"Jadi dampaknya luar biasa nanti. Bukan hanya masalah kami sebagai pengelola, tapi kebanyakan dari pelaku bisnis ini. Kalau sampah ini tidak tertangani, maka ini akan menyebabkan banyak sampah di Gili Trawangan," ujarnya.
Ketidaksanggupan mengelola sampah dalam skala besar ini bisa saja membuat wajah Gili Trawangan berubah menjadi tumpukan sampah raksasa. Hal ini akan menyebabkan gangguan serius bagi para pelaku bisnis yang selama ini bergantung pada keindahan alam dan kebersihan pulau.
Jika wisatawan mulai enggan datang karena polusi visual dan aroma yang tidak sedap, maka kehancuran bisnis hanya tinggal menunggu waktu. Semua pihak, baik pengelola maupun pelaku usaha, kini berada dalam bayang “aroma” krisis yang bisa meledak kapan saja jika tidak segera ditangani.
"Jadi dampaknya luar biasa nanti. Bukan hanya masalah kami sebagai pengelola, tapi kebanyakan dari pelaku bisnis ini. Kalau sampah ini tidak tertangani, maka ini akan menyebabkan banyak sampah di Gili Trawangan," ujarnya.
Di lokasi pengolahan sebenarnya telah terpasang instalasi pengolahan sampah atau IPW yang dirancang untuk melakukan pemilahan secara langsung. Mesin ini diharapkan mampu memisahkan berbagai jenis sampah yang masuk ke pusat pengolahan secara otomatis dan cepat. Namun kenyataannya, mesin tersebut seringkali kewalahan karena volume sampah yang masuk setiap harinya sudah jauh melampaui kapasitas desain teknisnya. Akibatnya, sebagian besar sampah tetap harus dipilah secara manual atau dibiarkan menumpuk karena keterbatasan daya tampung mesin tersebut.
"Sebenarnya di sini sudah ada alat, nama mesinnya IPW (semacam instalasi pengolahan sampah). Kita sudah coba lakukan pemilahan sampah secara langsung. Sampah yang masuk langsung dipilah bermacam jenisnya. Cuma karena volume sampah yang begitu besar, tidak bisa semuanya ditangani."
Solusi yang sempat diajukan oleh pihak pengelola adalah dengan menetapkan batasan jumlah sampah yang bisa ditangani secara internal di pulau. Sisa sampah atau residu yang tidak bisa diolah secara mandiri di TPST idealnya segera dibawa keluar pulau menuju tempat pembuangan akhir. Rencana pengiriman residu ke "pinggir" atau daratan utama ini dianggap sebagai langkah darurat yang paling masuk akal saat ini. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan atau lampu hijau yang jelas dari pihak pemerintah daerah setempat.
Di lokasi pengolahan sebenarnya telah terpasang instalasi pengolahan sampah atau IPW yang dirancang untuk melakukan pemilahan secara langsung. Mesin ini diharapkan mampu memisahkan berbagai jenis sampah yang masuk ke pusat pengolahan secara otomatis dan cepat. Namun kenyataannya, mesin tersebut seringkali kewalahan karena volume sampah yang masuk setiap harinya sudah jauh melampaui kapasitas desain teknisnya. Akibatnya, sebagian besar sampah tetap harus dipilah secara manual atau dibiarkan menumpuk karena keterbatasan daya tampung mesin tersebut.
"Sebenarnya di sini sudah ada alat, nama mesinnya IPW (semacam instalasi pengolahan sampah). Kita sudah coba lakukan pemilahan sampah secara langsung. Sampah yang masuk langsung dipilah bermacam jenisnya. Cuma karena volume sampah yang begitu besar, tidak bisa semuanya ditangani."
Solusi yang sempat diajukan oleh pihak pengelola adalah dengan menetapkan batasan jumlah sampah yang bisa ditangani secara internal di pulau. Sisa sampah atau residu yang tidak bisa diolah secara mandiri di TPST idealnya segera dibawa keluar pulau menuju tempat pembuangan akhir. Rencana pengiriman residu ke "pinggir" atau daratan utama ini dianggap sebagai langkah darurat yang paling masuk akal saat ini. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan atau lampu hijau yang jelas dari pihak pemerintah daerah setempat.
Di lokasi pengolahan sebenarnya telah terpasang instalasi pengolahan sampah atau IPW yang dirancang untuk melakukan pemilahan secara langsung. Mesin ini diharapkan mampu memisahkan berbagai jenis sampah yang masuk ke pusat pengolahan secara otomatis dan cepat. Namun kenyataannya, mesin tersebut seringkali kewalahan karena volume sampah yang masuk setiap harinya sudah jauh melampaui kapasitas desain teknisnya. Akibatnya, sebagian besar sampah tetap harus dipilah secara manual atau dibiarkan menumpuk karena keterbatasan daya tampung mesin tersebut.
"Sebenarnya di sini sudah ada alat, nama mesinnya IPW (semacam instalasi pengolahan sampah). Kita sudah coba lakukan pemilahan sampah secara langsung. Sampah yang masuk langsung dipilah bermacam jenisnya. Cuma karena volume sampah yang begitu besar, tidak bisa semuanya ditangani."
Solusi yang sempat diajukan oleh pihak pengelola adalah dengan menetapkan batasan jumlah sampah yang bisa ditangani secara internal di pulau. Sisa sampah atau residu yang tidak bisa diolah secara mandiri di TPST idealnya segera dibawa keluar pulau menuju tempat pembuangan akhir. Rencana pengiriman residu ke "pinggir" atau daratan utama ini dianggap sebagai langkah darurat yang paling masuk akal saat ini. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan atau lampu hijau yang jelas dari pihak pemerintah daerah setempat.

Relawan kebersihan sampah di Gili Trawangan tengah memilah sampah organik dan anorganik. (IDN Times/Linggauni)
Relawan kebersihan sampah di Gili Trawangan tengah memilah sampah organik dan anorganik. (IDN Times/Linggauni)
Setiap hari, puluhan pekerja mempertaruhkan tenaga mereka demi menjaga agar pulau mungil ini tetap layak dikunjungi oleh wisatawan. Para pejuang ini bekerja dalam dua kelompok besar, yakni tim dari swadaya masyarakat dan tim bantuan langsung dari pemerintah. Secara kuantitas, jumlah personel yang dikerahkan sebenarnya sudah cukup memadai untuk melakukan tugas pemilahan dan pengangkutan rutin. Namun, semangat kerja yang luar biasa ini seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas pendukung lainnya yang tidak selalu dalam kondisi prima.
"Ada dua bidang sebenarnya. Satu dari KSM dan ada bantuan dari pemerintah. Kalau dari kami ini, keseluruhannya itu sekitar 38 orang, sedangkan dari pemerintah sekitar 22," ujarnya.
Masalah krusial lainnya muncul saat hari libur tiba, di mana kehadiran tenaga kerja dari unsur pemerintah seringkali tidak maksimal. Hal ini menyebabkan beban kerja tim swadaya masyarakat menjadi berlipat ganda untuk menutupi kekosongan posisi di lapangan. Padahal, sampah tidak mengenal hari libur dan terus bertambah setiap jamnya seiring dengan aktivitas manusia yang tidak pernah berhenti. Ketidakkonsistenan ini menghambat kelancaran alur kerja di pusat pengolahan dan mempercepat penumpukan limbah yang belum sempat tersentuh petugas.
"Cuma tidak maksimal, karena kalau hari libur mereka kadang kerja kadang tidak," ujarnya.
Setiap hari, puluhan pekerja mempertaruhkan tenaga mereka demi menjaga agar pulau mungil ini tetap layak dikunjungi oleh wisatawan. Para pejuang ini bekerja dalam dua kelompok besar, yakni tim dari swadaya masyarakat dan tim bantuan langsung dari pemerintah. Secara kuantitas, jumlah personel yang dikerahkan sebenarnya sudah cukup memadai untuk melakukan tugas pemilahan dan pengangkutan rutin. Namun, semangat kerja yang luar biasa ini seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas pendukung lainnya yang tidak selalu dalam kondisi prima.
"Ada dua bidang sebenarnya. Satu dari KSM dan ada bantuan dari pemerintah. Kalau dari kami ini, keseluruhannya itu sekitar 38 orang, sedangkan dari pemerintah sekitar 22," ujarnya.
Masalah krusial lainnya muncul saat hari libur tiba, di mana kehadiran tenaga kerja dari unsur pemerintah seringkali tidak maksimal. Hal ini menyebabkan beban kerja tim swadaya masyarakat menjadi berlipat ganda untuk menutupi kekosongan posisi di lapangan. Padahal, sampah tidak mengenal hari libur dan terus bertambah setiap jamnya seiring dengan aktivitas manusia yang tidak pernah berhenti. Ketidakkonsistenan ini menghambat kelancaran alur kerja di pusat pengolahan dan mempercepat penumpukan limbah yang belum sempat tersentuh petugas.
"Cuma tidak maksimal, karena kalau hari libur mereka kadang kerja kadang tidak," ujarnya.
Setiap hari, puluhan pekerja mempertaruhkan tenaga mereka demi menjaga agar pulau mungil ini tetap layak dikunjungi oleh wisatawan. Para pejuang ini bekerja dalam dua kelompok besar, yakni tim dari swadaya masyarakat dan tim bantuan langsung dari pemerintah. Secara kuantitas, jumlah personel yang dikerahkan sebenarnya sudah cukup memadai untuk melakukan tugas pemilahan dan pengangkutan rutin. Namun, semangat kerja yang luar biasa ini seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas pendukung lainnya yang tidak selalu dalam kondisi prima.
"Ada dua bidang sebenarnya. Satu dari KSM dan ada bantuan dari pemerintah. Kalau dari kami ini, keseluruhannya itu sekitar 38 orang, sedangkan dari pemerintah sekitar 22," ujarnya.
Masalah krusial lainnya muncul saat hari libur tiba, di mana kehadiran tenaga kerja dari unsur pemerintah seringkali tidak maksimal. Hal ini menyebabkan beban kerja tim swadaya masyarakat menjadi berlipat ganda untuk menutupi kekosongan posisi di lapangan. Padahal, sampah tidak mengenal hari libur dan terus bertambah setiap jamnya seiring dengan aktivitas manusia yang tidak pernah berhenti. Ketidakkonsistenan ini menghambat kelancaran alur kerja di pusat pengolahan dan mempercepat penumpukan limbah yang belum sempat tersentuh petugas.
"Cuma tidak maksimal, karena kalau hari libur mereka kadang kerja kadang tidak," ujarnya.
Untuk menjalankan operasional yang masif ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit setiap bulannya guna menutupi biaya gaji dan perawatan. Sumber pendapatan utama berasal dari iuran sekitar 800 pelanggan aktif yang terdiri dari warga lokal dan pengusaha pariwisata. Dana yang terkumpul tersebut digunakan dengan sangat hati-hati untuk memastikan seluruh roda operasional tetap bisa berputar tanpa hambatan berarti. Namun, seringkali muncul pengeluaran tak terduga yang cukup menguras kantong organisasi, terutama saat terjadi kerusakan mendadak pada mesin-mesin pengolah.
"Rata-rata kami per bulan dapat penghasilan sekitar Rp260 juta-an, itu untuk operasional, gaji karyawan dan pengeluaran tak terduga. Kayak sekarang ini mesin rusak, meski ini milik pemerintah kami yang biayakan untuk perbaikan," ujarnya.
Menurutnya, kunci utama dari penyelesaian krisis sampah di Gili Trawangan sebenarnya terletak pada kesadaran setiap individu yang berada di pulau tersebut. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari warga lokal, pengelola hotel, hingga wisatawan, harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama.
"Saya ingin semua ini melibatkan stakeholder bahkan wisatawan. Sama-sama sadar tentang lingkungan, khususnya sampah. Saya ingin masyarakat dan pengusaha bisa kelola sampahnya sendiri," harapnya.
Untuk menjalankan operasional yang masif ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit setiap bulannya guna menutupi biaya gaji dan perawatan. Sumber pendapatan utama berasal dari iuran sekitar 800 pelanggan aktif yang terdiri dari warga lokal dan pengusaha pariwisata. Dana yang terkumpul tersebut digunakan dengan sangat hati-hati untuk memastikan seluruh roda operasional tetap bisa berputar tanpa hambatan berarti. Namun, seringkali muncul pengeluaran tak terduga yang cukup menguras kantong organisasi, terutama saat terjadi kerusakan mendadak pada mesin-mesin pengolah.
"Rata-rata kami per bulan dapat penghasilan sekitar Rp260 juta-an, itu untuk operasional, gaji karyawan dan pengeluaran tak terduga. Kayak sekarang ini mesin rusak, meski ini milik pemerintah kami yang biayakan untuk perbaikan," ujarnya.
Menurutnya, kunci utama dari penyelesaian krisis sampah di Gili Trawangan sebenarnya terletak pada kesadaran setiap individu yang berada di pulau tersebut. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari warga lokal, pengelola hotel, hingga wisatawan, harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama.
"Saya ingin semua ini melibatkan stakeholder bahkan wisatawan. Sama-sama sadar tentang lingkungan, khususnya sampah. Saya ingin masyarakat dan pengusaha bisa kelola sampahnya sendiri," harapnya.
Untuk menjalankan operasional yang masif ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit setiap bulannya guna menutupi biaya gaji dan perawatan. Sumber pendapatan utama berasal dari iuran sekitar 800 pelanggan aktif yang terdiri dari warga lokal dan pengusaha pariwisata. Dana yang terkumpul tersebut digunakan dengan sangat hati-hati untuk memastikan seluruh roda operasional tetap bisa berputar tanpa hambatan berarti. Namun, seringkali muncul pengeluaran tak terduga yang cukup menguras kantong organisasi, terutama saat terjadi kerusakan mendadak pada mesin-mesin pengolah.
"Rata-rata kami per bulan dapat penghasilan sekitar Rp260 juta-an, itu untuk operasional, gaji karyawan dan pengeluaran tak terduga. Kayak sekarang ini mesin rusak, meski ini milik pemerintah kami yang biayakan untuk perbaikan," ujarnya.
Menurutnya, kunci utama dari penyelesaian krisis sampah di Gili Trawangan sebenarnya terletak pada kesadaran setiap individu yang berada di pulau tersebut. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari warga lokal, pengelola hotel, hingga wisatawan, harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama.
"Saya ingin semua ini melibatkan stakeholder bahkan wisatawan. Sama-sama sadar tentang lingkungan, khususnya sampah. Saya ingin masyarakat dan pengusaha bisa kelola sampahnya sendiri," harapnya.

TPS 3R Sih Ada, tapi Terbengkalai
TPS 3R Sih Ada, tapi Terbengkalai
TPS 3R Sih Ada, tapi Terbengkalai



Sekretariat Yamantab di Tapanuli Tengah. (Dok.Istimewa)
Sekretariat Yamantab di Tapanuli Tengah. (Dok.Istimewa)
Jika Gili Trawangan bergelut dengan tumpukan sampah di jantung pariwisata NTB, pemandangan serupa membayangi pesisir barat Sumatra. Sampah seakan menjadi cerita lama yang tak kunjung menemukan ujung. Di tengah statusnya sebagai daerah wisata pesisir, gerbang menuju Pulau Mursala, pengelolaan sampah justru menyimpan banyak tanda tanya di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
Publik pun bertanya, seperti apa sebenarnya pengelolaan sampah di 20 kecamatan pada kabupaten yang kini dipimpin Masinton Pasaribu itu. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah harian Tapanuli Tengah mencapai 182,59 ton pada 2022. Data ini adalah yang ter-update terakhir dalam kanal itu.
Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kabupaten itu, menerima volume sampah hingga 20 ton per hari.
Jika Gili Trawangan bergelut dengan tumpukan sampah di jantung pariwisata NTB, pemandangan serupa membayangi pesisir barat Sumatra. Sampah seakan menjadi cerita lama yang tak kunjung menemukan ujung. Di tengah statusnya sebagai daerah wisata pesisir, gerbang menuju Pulau Mursala, pengelolaan sampah justru menyimpan banyak tanda tanya di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
Publik pun bertanya, seperti apa sebenarnya pengelolaan sampah di 20 kecamatan pada kabupaten yang kini dipimpin Masinton Pasaribu itu. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah harian Tapanuli Tengah mencapai 182,59 ton pada 2022. Data ini adalah yang ter-update terakhir dalam kanal itu.
Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kabupaten itu, menerima volume sampah hingga 20 ton per hari.
Jika Gili Trawangan bergelut dengan tumpukan sampah di jantung pariwisata NTB, pemandangan serupa membayangi pesisir barat Sumatra. Sampah seakan menjadi cerita lama yang tak kunjung menemukan ujung. Di tengah statusnya sebagai daerah wisata pesisir, gerbang menuju Pulau Mursala, pengelolaan sampah justru menyimpan banyak tanda tanya di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
Publik pun bertanya, seperti apa sebenarnya pengelolaan sampah di 20 kecamatan pada kabupaten yang kini dipimpin Masinton Pasaribu itu. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah harian Tapanuli Tengah mencapai 182,59 ton pada 2022. Data ini adalah yang ter-update terakhir dalam kanal itu.
Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kabupaten itu, menerima volume sampah hingga 20 ton per hari.
Dari informasi yang dihimpun, fasilitas pengolahan sampah telah dibangun. Salah satunya Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Program yang digagas pemerintah pusat ini seharusnya menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saat ini ada 16 TPS 3R yang telah dibangun di Tapanuli Tengah. Pembangunan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dari 2021 – 2023. TPS 3R ini disebut tersebar di berbagai kecamatan. Namun di lapangan, keberadaan fasilitas tersebut nyaris tak terdengar.
“Setelah dibangun, tidak ada informasi lagi. Tidak ada laporan pengelolaan, tidak ada pembinaan. Seolah-olah berhenti sampai bangunan selesai,” kata Direktur Bank Sampah Yayasan Menjaga Pantai Barat (YAMANTAB) Damai Mendrofa kepada IDN Times, Senin (9/3/2026).
Damai menyayangkan kondisi TPS 3R di kabupatennya itu. Bahkan, 16 TPS 3R yang dibangun, juga tidak masuk dalam rekapitulasi data SIPSN. Alih-alih memfungsikan yang telah ada, Pemkab Tapteng tengah berencana menambah fasilitas 10 TPS 3R pada 2026.
Dari informasi yang dihimpun, fasilitas pengolahan sampah telah dibangun. Salah satunya Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Program yang digagas pemerintah pusat ini seharusnya menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saat ini ada 16 TPS 3R yang telah dibangun di Tapanuli Tengah. Pembangunan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dari 2021 – 2023. TPS 3R ini disebut tersebar di berbagai kecamatan. Namun di lapangan, keberadaan fasilitas tersebut nyaris tak terdengar.
“Setelah dibangun, tidak ada informasi lagi. Tidak ada laporan pengelolaan, tidak ada pembinaan. Seolah-olah berhenti sampai bangunan selesai,” kata Direktur Bank Sampah Yayasan Menjaga Pantai Barat (YAMANTAB) Damai Mendrofa kepada IDN Times, Senin (9/3/2026).
Damai menyayangkan kondisi TPS 3R di kabupatennya itu. Bahkan, 16 TPS 3R yang dibangun, juga tidak masuk dalam rekapitulasi data SIPSN. Alih-alih memfungsikan yang telah ada, Pemkab Tapteng tengah berencana menambah fasilitas 10 TPS 3R pada 2026.
Dari informasi yang dihimpun, fasilitas pengolahan sampah telah dibangun. Salah satunya Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Program yang digagas pemerintah pusat ini seharusnya menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saat ini ada 16 TPS 3R yang telah dibangun di Tapanuli Tengah. Pembangunan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dari 2021 – 2023. TPS 3R ini disebut tersebar di berbagai kecamatan. Namun di lapangan, keberadaan fasilitas tersebut nyaris tak terdengar.
“Setelah dibangun, tidak ada informasi lagi. Tidak ada laporan pengelolaan, tidak ada pembinaan. Seolah-olah berhenti sampai bangunan selesai,” kata Direktur Bank Sampah Yayasan Menjaga Pantai Barat (YAMANTAB) Damai Mendrofa kepada IDN Times, Senin (9/3/2026).
Damai menyayangkan kondisi TPS 3R di kabupatennya itu. Bahkan, 16 TPS 3R yang dibangun, juga tidak masuk dalam rekapitulasi data SIPSN. Alih-alih memfungsikan yang telah ada, Pemkab Tapteng tengah berencana menambah fasilitas 10 TPS 3R pada 2026.
Secara konsep, kata Damai, TPS 3R memang dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas. Setelah pembangunan selesai, pengelolaan biasanya diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Namun di banyak tempat, termasuk Tapanuli Tengah, mekanisme ini sering berhenti di tahap penyerahan. Kelompok masyarakat yang menerima fasilitas tersebut kerap tidak dibekali pelatihan, pendampingan, atau sistem pengelolaan yang jelas.
Padahal pengelolaan TPS 3R membutuhkan berbagai kemampuan teknis, mulai dari pemilahan sampah, pengolahan organik, hingga manajemen operasional. “Tanpa dukungan tersebut, fasilitas yang semula dimaksudkan sebagai solusi justru berpotensi menjadi bangunan terbengkalai,” ungkapnya.
Secara konsep, kata Damai, TPS 3R memang dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas. Setelah pembangunan selesai, pengelolaan biasanya diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Namun di banyak tempat, termasuk Tapanuli Tengah, mekanisme ini sering berhenti di tahap penyerahan. Kelompok masyarakat yang menerima fasilitas tersebut kerap tidak dibekali pelatihan, pendampingan, atau sistem pengelolaan yang jelas.
Padahal pengelolaan TPS 3R membutuhkan berbagai kemampuan teknis, mulai dari pemilahan sampah, pengolahan organik, hingga manajemen operasional. “Tanpa dukungan tersebut, fasilitas yang semula dimaksudkan sebagai solusi justru berpotensi menjadi bangunan terbengkalai,” ungkapnya.
Secara konsep, kata Damai, TPS 3R memang dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas. Setelah pembangunan selesai, pengelolaan biasanya diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Namun di banyak tempat, termasuk Tapanuli Tengah, mekanisme ini sering berhenti di tahap penyerahan. Kelompok masyarakat yang menerima fasilitas tersebut kerap tidak dibekali pelatihan, pendampingan, atau sistem pengelolaan yang jelas.
Padahal pengelolaan TPS 3R membutuhkan berbagai kemampuan teknis, mulai dari pemilahan sampah, pengolahan organik, hingga manajemen operasional. “Tanpa dukungan tersebut, fasilitas yang semula dimaksudkan sebagai solusi justru berpotensi menjadi bangunan terbengkalai,” ungkapnya.
Damai juga mempertanyakan soal transparansi informasi pengelolaan sampah di Tapteng. Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data terkait pengelolaan sampah di Tapteng tidak diperbaharui sama sekali. Jika publik mengakses informasi itu, data terakhir yang muncul hanya tercatat hingga 2022. Setelah itu, tidak ada pembaharuan lagi.
Menurut Damai, sistem tersebut seharusnya menjadi sumber utama untuk mengetahui berbagai indikator penting seperti, jumlah timbulan sampah, kapasitas pengolahan, fasilitas pengelolaan sampah hingga tingkat pengelolaan sampah daerah
“Kalau datanya tidak diperbarui, publik tidak bisa mengukur apakah pengelolaan sampah di daerah membaik atau justru stagnan,” ujar Damai.
Damai juga mempertanyakan soal transparansi informasi pengelolaan sampah di Tapteng. Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data terkait pengelolaan sampah di Tapteng tidak diperbaharui sama sekali. Jika publik mengakses informasi itu, data terakhir yang muncul hanya tercatat hingga 2022. Setelah itu, tidak ada pembaharuan lagi.
Menurut Damai, sistem tersebut seharusnya menjadi sumber utama untuk mengetahui berbagai indikator penting seperti, jumlah timbulan sampah, kapasitas pengolahan, fasilitas pengelolaan sampah hingga tingkat pengelolaan sampah daerah
“Kalau datanya tidak diperbarui, publik tidak bisa mengukur apakah pengelolaan sampah di daerah membaik atau justru stagnan,” ujar Damai.
Damai juga mempertanyakan soal transparansi informasi pengelolaan sampah di Tapteng. Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data terkait pengelolaan sampah di Tapteng tidak diperbaharui sama sekali. Jika publik mengakses informasi itu, data terakhir yang muncul hanya tercatat hingga 2022. Setelah itu, tidak ada pembaharuan lagi.
Menurut Damai, sistem tersebut seharusnya menjadi sumber utama untuk mengetahui berbagai indikator penting seperti, jumlah timbulan sampah, kapasitas pengolahan, fasilitas pengelolaan sampah hingga tingkat pengelolaan sampah daerah
“Kalau datanya tidak diperbarui, publik tidak bisa mengukur apakah pengelolaan sampah di daerah membaik atau justru stagnan,” ujar Damai.
Bahkan, Damai juga kesal, Bank Sampah YAMANTAB yang sudah dikelolanya juga tidak masuk dalam pendataan. Sudah berulang kali Damai mempertanyakan soal pendataan ini. Namun dia tidak mendapatkan jawaban pasti.
Lebih jauh lagi, perubahan data dalam sistem tersebut juga sering membuat data lama tidak lagi dapat diakses publik. Hal ini membuat analisis tren pengelolaan sampah dari tahun ke tahun menjadi sulit dilakukan.
Damai juga mengkritik pengelolaan sampah di Tapteng.sebagai daerah wisata, Tapteng hanya memiliki satu TPA yang mencakup untuk 20 kecamatan. TPA yang berada di Aek Nabobar itu bahkan masih menggunakan metode open dumping, yakni penumpukan sampah terbuka tanpa sistem pengelolaan sanitasi yang memadai. Metode ini telah lama dikritik karena berisiko mencemari tanah, air, dan udara.
Bahkan, Damai juga kesal, Bank Sampah YAMANTAB yang sudah dikelolanya juga tidak masuk dalam pendataan. Sudah berulang kali Damai mempertanyakan soal pendataan ini. Namun dia tidak mendapatkan jawaban pasti.
Lebih jauh lagi, perubahan data dalam sistem tersebut juga sering membuat data lama tidak lagi dapat diakses publik. Hal ini membuat analisis tren pengelolaan sampah dari tahun ke tahun menjadi sulit dilakukan.
Damai juga mengkritik pengelolaan sampah di Tapteng.sebagai daerah wisata, Tapteng hanya memiliki satu TPA yang mencakup untuk 20 kecamatan. TPA yang berada di Aek Nabobar itu bahkan masih menggunakan metode open dumping, yakni penumpukan sampah terbuka tanpa sistem pengelolaan sanitasi yang memadai. Metode ini telah lama dikritik karena berisiko mencemari tanah, air, dan udara.
Bahkan, Damai juga kesal, Bank Sampah YAMANTAB yang sudah dikelolanya juga tidak masuk dalam pendataan. Sudah berulang kali Damai mempertanyakan soal pendataan ini. Namun dia tidak mendapatkan jawaban pasti.
Lebih jauh lagi, perubahan data dalam sistem tersebut juga sering membuat data lama tidak lagi dapat diakses publik. Hal ini membuat analisis tren pengelolaan sampah dari tahun ke tahun menjadi sulit dilakukan.
Damai juga mengkritik pengelolaan sampah di Tapteng.sebagai daerah wisata, Tapteng hanya memiliki satu TPA yang mencakup untuk 20 kecamatan. TPA yang berada di Aek Nabobar itu bahkan masih menggunakan metode open dumping, yakni penumpukan sampah terbuka tanpa sistem pengelolaan sanitasi yang memadai. Metode ini telah lama dikritik karena berisiko mencemari tanah, air, dan udara.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh TPS 3R Yamantab saat awal dibentuk. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Salah satu produk yang dihasilkan oleh TPS 3R Yamantab saat awal dibentuk. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Sejak lama kondisi buruknya pengelolaan sampah membuat Damai gusar. Kondisi ini juga yang membuat dirinya dan beberapa pegiat lain menginisiasi Bank Sampah YAMANTAB (BSY).
Sejak berdiri pada November 2022, BSY sudah mengelola sekitar 140 ton sampah. Sebagian dikirim ke industri daur ulang, sebagian diolah kembali menjadi produk baru, sementara sisanya dimanfaatkan melalui berbagai metode pengolahan.
Namun ironisnya, inisiatif ini hampir seluruhnya berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. “Sejak berdiri, kami belum pernah difasilitasi atau diajak bekerja sama oleh dinas terkait,” ujar Damai.
Sejak lama kondisi buruknya pengelolaan sampah membuat Damai gusar. Kondisi ini juga yang membuat dirinya dan beberapa pegiat lain menginisiasi Bank Sampah YAMANTAB (BSY).
Sejak berdiri pada November 2022, BSY sudah mengelola sekitar 140 ton sampah. Sebagian dikirim ke industri daur ulang, sebagian diolah kembali menjadi produk baru, sementara sisanya dimanfaatkan melalui berbagai metode pengolahan.
Namun ironisnya, inisiatif ini hampir seluruhnya berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. “Sejak berdiri, kami belum pernah difasilitasi atau diajak bekerja sama oleh dinas terkait,” ujar Damai.
Sejak lama kondisi buruknya pengelolaan sampah membuat Damai gusar. Kondisi ini juga yang membuat dirinya dan beberapa pegiat lain menginisiasi Bank Sampah YAMANTAB (BSY).
Sejak berdiri pada November 2022, BSY sudah mengelola sekitar 140 ton sampah. Sebagian dikirim ke industri daur ulang, sebagian diolah kembali menjadi produk baru, sementara sisanya dimanfaatkan melalui berbagai metode pengolahan.
Namun ironisnya, inisiatif ini hampir seluruhnya berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. “Sejak berdiri, kami belum pernah difasilitasi atau diajak bekerja sama oleh dinas terkait,” ujar Damai.
Jika ingin mengubah perilaku masyarakat melalui sistem tabungan sampah, masyarakat didorong untuk menyimpan sampah, memilah sampah dan memahami nilai ekonomi dari limbah.Pendekatan ini bahkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa bank sampah memiliki fungsi edukasi dalam perubahan perilaku masyarakat.
Meski begitu, pendekatan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan tersebut, banyak inisiatif komunitas berisiko berjalan sendiri dan sulit berkembang.
Jika ingin mengubah perilaku masyarakat melalui sistem tabungan sampah, masyarakat didorong untuk menyimpan sampah, memilah sampah dan memahami nilai ekonomi dari limbah.Pendekatan ini bahkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa bank sampah memiliki fungsi edukasi dalam perubahan perilaku masyarakat.
Meski begitu, pendekatan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan tersebut, banyak inisiatif komunitas berisiko berjalan sendiri dan sulit berkembang.
Jika ingin mengubah perilaku masyarakat melalui sistem tabungan sampah, masyarakat didorong untuk menyimpan sampah, memilah sampah dan memahami nilai ekonomi dari limbah.Pendekatan ini bahkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa bank sampah memiliki fungsi edukasi dalam perubahan perilaku masyarakat.
Meski begitu, pendekatan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan tersebut, banyak inisiatif komunitas berisiko berjalan sendiri dan sulit berkembang.
Salah satu persoalan yang sering dihadapi pengelola bank sampah adalah cara pandang terhadap nilai ekonomi. Selama ini, keberhasilan pengelolaan sampah sering diukur dari satu hal: apakah menghasilkan keuntungan finansial atau tidak.
Padahal bagi para pegiat lingkungan, nilai terbesar justru terletak pada pencegahan kerusakan lingkungan.
“Ketika kami berhasil mencegah 140 ton sampah masuk ke lingkungan, itu sebenarnya sudah keuntungan besar. Tapi itu jarang dihitung,” ungkap Damai.
Dalam perspektif lingkungan, pencegahan sampah berarti mengurangi potensi pencemaran, menekan emisi karbon, dan menghindari kerusakan ekosistem. Nilai tersebut sering kali tidak terlihat dalam perhitungan ekonomi konvensional.
Salah satu persoalan yang sering dihadapi pengelola bank sampah adalah cara pandang terhadap nilai ekonomi. Selama ini, keberhasilan pengelolaan sampah sering diukur dari satu hal: apakah menghasilkan keuntungan finansial atau tidak.
Padahal bagi para pegiat lingkungan, nilai terbesar justru terletak pada pencegahan kerusakan lingkungan.
“Ketika kami berhasil mencegah 140 ton sampah masuk ke lingkungan, itu sebenarnya sudah keuntungan besar. Tapi itu jarang dihitung,” ungkap Damai.
Dalam perspektif lingkungan, pencegahan sampah berarti mengurangi potensi pencemaran, menekan emisi karbon, dan menghindari kerusakan ekosistem. Nilai tersebut sering kali tidak terlihat dalam perhitungan ekonomi konvensional.
Salah satu persoalan yang sering dihadapi pengelola bank sampah adalah cara pandang terhadap nilai ekonomi. Selama ini, keberhasilan pengelolaan sampah sering diukur dari satu hal: apakah menghasilkan keuntungan finansial atau tidak.
Padahal bagi para pegiat lingkungan, nilai terbesar justru terletak pada pencegahan kerusakan lingkungan.
“Ketika kami berhasil mencegah 140 ton sampah masuk ke lingkungan, itu sebenarnya sudah keuntungan besar. Tapi itu jarang dihitung,” ungkap Damai.
Dalam perspektif lingkungan, pencegahan sampah berarti mengurangi potensi pencemaran, menekan emisi karbon, dan menghindari kerusakan ekosistem. Nilai tersebut sering kali tidak terlihat dalam perhitungan ekonomi konvensional.
Sinergi Perhotelan Menjaga Wajah Pariwisata
Sinergi Perhotelan Menjaga Wajah Pariwisata
Sinergi Perhotelan Menjaga Wajah Pariwisata



Sejumlah kapal bersandar di tepi pantai Gili Trawangan. (IDN Times/Linggauni)
Menjaga kelestarian lingkungan di pusat pariwisata besar seperti Kuta dan Gili Trawangan merupakan tantangan nyata bagi industri perhotelan modern. Sheraton Bali Kuta Resort, Aloft Bali Kuta, dan Gili Amor Hotel di Gili Trawangan kini mengambil langkah konkret dalam mengelola operasional yang ramah lingkungan secara menyeluruh. Strategi ini diterapkan mulai dari manajemen dapur yang ketat hingga sistem pengelolaan limbah akhir yang terstruktur demi kenyamanan wisatawan.
Langkah awal di Bali dimulai dengan pemilahan sampah organik yang dilakukan secara disiplin di area food and beverage. Pihak hotel memastikan sisa makanan diproses melalui sistem internal sebelum akhirnya disalurkan kepada mitra pengelola limbah resmi yang telah tersertifikasi. Praktik ini bertujuan menekan volume pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mencegah penumpukan sampah yang tidak terkelola di sekitar area hotel.
"Sisa makanan diproses melalui pengelolaan internal dan disalurkan kepada mitra pengelola limbah resmi untuk memastikan pengurangan volume yang dibuang ke TPA. Selain itu, tim kuliner menerapkan perencanaan produksi dan pengendalian porsi secara konsisten untuk mencegah kelebihan produksi dan menekan food waste," ujar Cluster Director of Marketing Sheraton Bali Kuta Resort dan Aloft Bali Kuta, Mona Cella.
Menjaga kelestarian lingkungan di pusat pariwisata besar seperti Kuta dan Gili Trawangan merupakan tantangan nyata bagi industri perhotelan modern. Sheraton Bali Kuta Resort, Aloft Bali Kuta, dan Gili Amor Hotel di Gili Trawangan kini mengambil langkah konkret dalam mengelola operasional yang ramah lingkungan secara menyeluruh. Strategi ini diterapkan mulai dari manajemen dapur yang ketat hingga sistem pengelolaan limbah akhir yang terstruktur demi kenyamanan wisatawan.
Langkah awal di Bali dimulai dengan pemilahan sampah organik yang dilakukan secara disiplin di area food and beverage. Pihak hotel memastikan sisa makanan diproses melalui sistem internal sebelum akhirnya disalurkan kepada mitra pengelola limbah resmi yang telah tersertifikasi. Praktik ini bertujuan menekan volume pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mencegah penumpukan sampah yang tidak terkelola di sekitar area hotel.
"Sisa makanan diproses melalui pengelolaan internal dan disalurkan kepada mitra pengelola limbah resmi untuk memastikan pengurangan volume yang dibuang ke TPA. Selain itu, tim kuliner menerapkan perencanaan produksi dan pengendalian porsi secara konsisten untuk mencegah kelebihan produksi dan menekan food waste," ujar Cluster Director of Marketing Sheraton Bali Kuta Resort dan Aloft Bali Kuta, Mona Cella.
Menjaga kelestarian lingkungan di pusat pariwisata besar seperti Kuta dan Gili Trawangan merupakan tantangan nyata bagi industri perhotelan modern. Sheraton Bali Kuta Resort, Aloft Bali Kuta, dan Gili Amor Hotel di Gili Trawangan kini mengambil langkah konkret dalam mengelola operasional yang ramah lingkungan secara menyeluruh. Strategi ini diterapkan mulai dari manajemen dapur yang ketat hingga sistem pengelolaan limbah akhir yang terstruktur demi kenyamanan wisatawan.
Langkah awal di Bali dimulai dengan pemilahan sampah organik yang dilakukan secara disiplin di area food and beverage. Pihak hotel memastikan sisa makanan diproses melalui sistem internal sebelum akhirnya disalurkan kepada mitra pengelola limbah resmi yang telah tersertifikasi. Praktik ini bertujuan menekan volume pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mencegah penumpukan sampah yang tidak terkelola di sekitar area hotel.
"Sisa makanan diproses melalui pengelolaan internal dan disalurkan kepada mitra pengelola limbah resmi untuk memastikan pengurangan volume yang dibuang ke TPA. Selain itu, tim kuliner menerapkan perencanaan produksi dan pengendalian porsi secara konsisten untuk mencegah kelebihan produksi dan menekan food waste," ujar Cluster Director of Marketing Sheraton Bali Kuta Resort dan Aloft Bali Kuta, Mona Cella.

Manager Gili Amor Hotel, Dino Sas Apriadi. (IDN Times/Linggauni)
Manager Gili Amor Hotel, Dino Sas Apriadi. (IDN Times/Linggauni)
Beralih ke Gili Trawangan, tantangan serupa dihadapi saat memasuki periode peak season yang memicu lonjakan tingkat hunian kamar. Gili Amor Hotel mencatat okupansi harian yang mencapai angka 70 persen, terutama saat momen libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi. Lonjakan tamu ini secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang harus dikelola dengan cepat agar tidak mencemari pulau.
Manajemen hotel di Gili menyadari bahwa perbedaan volume sampah antara musim reguler dan musim ramai sangatlah signifikan bagi operasional harian. Pada kondisi normal, fasilitas penampungan standar masih mencukupi, namun saat musim puncak, diperlukan penanganan ekstra untuk menampung sisa konsumsi wisatawan. Oleh karena itu, penambahan wadah dan frekuensi pembersihan menjadi kunci utama dalam menjaga estetika serta keasrian lingkungan penginapan.
"Untuk bulan Maret ini ada beberapa tanggal peak season yang bertepatan dengan Idulfitri dan Nyepi, sehingga okupansi membaik bahkan bisa dibilang over occupancy. Perbedaannya signifikan, jika biasanya dua tong sampah cukup, saat high season, kami menambah dua sampai tiga kantong plastik besar," jelas Manager Gili Amor Hotel, Dino Sas Apriadi.
Beralih ke Gili Trawangan, tantangan serupa dihadapi saat memasuki periode peak season yang memicu lonjakan tingkat hunian kamar. Gili Amor Hotel mencatat okupansi harian yang mencapai angka 70 persen, terutama saat momen libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi. Lonjakan tamu ini secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang harus dikelola dengan cepat agar tidak mencemari pulau.
Manajemen hotel di Gili menyadari bahwa perbedaan volume sampah antara musim reguler dan musim ramai sangatlah signifikan bagi operasional harian. Pada kondisi normal, fasilitas penampungan standar masih mencukupi, namun saat musim puncak, diperlukan penanganan ekstra untuk menampung sisa konsumsi wisatawan. Oleh karena itu, penambahan wadah dan frekuensi pembersihan menjadi kunci utama dalam menjaga estetika serta keasrian lingkungan penginapan.
"Untuk bulan Maret ini ada beberapa tanggal peak season yang bertepatan dengan Idulfitri dan Nyepi, sehingga okupansi membaik bahkan bisa dibilang over occupancy. Perbedaannya signifikan, jika biasanya dua tong sampah cukup, saat high season, kami menambah dua sampai tiga kantong plastik besar," jelas Manager Gili Amor Hotel, Dino Sas Apriadi.
Beralih ke Gili Trawangan, tantangan serupa dihadapi saat memasuki periode peak season yang memicu lonjakan tingkat hunian kamar. Gili Amor Hotel mencatat okupansi harian yang mencapai angka 70 persen, terutama saat momen libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi. Lonjakan tamu ini secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang harus dikelola dengan cepat agar tidak mencemari pulau.
Manajemen hotel di Gili menyadari bahwa perbedaan volume sampah antara musim reguler dan musim ramai sangatlah signifikan bagi operasional harian. Pada kondisi normal, fasilitas penampungan standar masih mencukupi, namun saat musim puncak, diperlukan penanganan ekstra untuk menampung sisa konsumsi wisatawan. Oleh karena itu, penambahan wadah dan frekuensi pembersihan menjadi kunci utama dalam menjaga estetika serta keasrian lingkungan penginapan.
"Untuk bulan Maret ini ada beberapa tanggal peak season yang bertepatan dengan Idulfitri dan Nyepi, sehingga okupansi membaik bahkan bisa dibilang over occupancy. Perbedaannya signifikan, jika biasanya dua tong sampah cukup, saat high season, kami menambah dua sampai tiga kantong plastik besar," jelas Manager Gili Amor Hotel, Dino Sas Apriadi.
Selain sampah organik, pengelolaan material anorganik seperti plastik, kaca, dan logam juga mendapatkan perhatian serius di kedua destinasi tersebut. Di Bali, hotel membagi kategori sampah secara spesifik termasuk penanganan khusus untuk limbah B3 atau bahan berbahaya yang diserahkan kepada vendor berizin. Sementara di Gili, edukasi ditekankan melalui penempatan tempat sampah strategis di setiap stasiun kerja, mulai dari area restoran hingga akses menuju kamar.
Komitmen pengurangan sampah ini juga dilakukan dari hulu dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai melalui sistem refill untuk amenitas kamar. Transformasi ini menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) rutin yang wajib dijalankan oleh seluruh staf untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Upaya ini memastikan bahwa setiap material yang masih bisa didaur ulang tidak berakhir begitu saja di lingkungan sekitar atau laut.
"Untuk sampah anorganik, kami melakukan pemilahan terpisah untuk plastik, kaca, kertas, logam, limbah B3, dan residu yang diserahkan kepada vendor daur ulang berizin,” ungkap Mona Cella.
Selain sampah organik, pengelolaan material anorganik seperti plastik, kaca, dan logam juga mendapatkan perhatian serius di kedua destinasi tersebut. Di Bali, hotel membagi kategori sampah secara spesifik termasuk penanganan khusus untuk limbah B3 atau bahan berbahaya yang diserahkan kepada vendor berizin. Sementara di Gili, edukasi ditekankan melalui penempatan tempat sampah strategis di setiap stasiun kerja, mulai dari area restoran hingga akses menuju kamar.
Komitmen pengurangan sampah ini juga dilakukan dari hulu dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai melalui sistem refill untuk amenitas kamar. Transformasi ini menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) rutin yang wajib dijalankan oleh seluruh staf untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Upaya ini memastikan bahwa setiap material yang masih bisa didaur ulang tidak berakhir begitu saja di lingkungan sekitar atau laut.
"Untuk sampah anorganik, kami melakukan pemilahan terpisah untuk plastik, kaca, kertas, logam, limbah B3, dan residu yang diserahkan kepada vendor daur ulang berizin,” ungkap Mona Cella.
Selain sampah organik, pengelolaan material anorganik seperti plastik, kaca, dan logam juga mendapatkan perhatian serius di kedua destinasi tersebut. Di Bali, hotel membagi kategori sampah secara spesifik termasuk penanganan khusus untuk limbah B3 atau bahan berbahaya yang diserahkan kepada vendor berizin. Sementara di Gili, edukasi ditekankan melalui penempatan tempat sampah strategis di setiap stasiun kerja, mulai dari area restoran hingga akses menuju kamar.
Komitmen pengurangan sampah ini juga dilakukan dari hulu dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai melalui sistem refill untuk amenitas kamar. Transformasi ini menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) rutin yang wajib dijalankan oleh seluruh staf untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Upaya ini memastikan bahwa setiap material yang masih bisa didaur ulang tidak berakhir begitu saja di lingkungan sekitar atau laut.
"Untuk sampah anorganik, kami melakukan pemilahan terpisah untuk plastik, kaca, kertas, logam, limbah B3, dan residu yang diserahkan kepada vendor daur ulang berizin,” ungkap Mona Cella.
Aspek keberlanjutan ini mencakup tiga pilar utama yaitu operasional yang konsisten, kolaborasi dengan komunitas, serta edukasi kepada para tamu. Secara eksternal, pihak hotel aktif terlibat dalam aksi bersih pantai bersama pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan musiman seperti sampah laut. Edukasi kepada tamu juga dilakukan dengan mengajak mereka mengurangi frekuensi penggantian linen serta menggunakan air minum isi ulang selama masa menginap.
Sinergi antara pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tetap hijau dan profesional. Harapannya, pengelolaan sampah yang lebih modern dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, citra Bali dan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata kelas dunia dapat terus terjaga di tengah tantangan lingkungan yang semakin besar.
"Kami memastikan standar kebersihan area properti hotel tetap terjaga setiap saat sehingga pengalaman tamu tetap nyaman. Pengelolaan sampah yang profesional diharapkan bisa lebih maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat serta hotel-hotel di kawasan ini," pungkas Dino.
Aspek keberlanjutan ini mencakup tiga pilar utama yaitu operasional yang konsisten, kolaborasi dengan komunitas, serta edukasi kepada para tamu. Secara eksternal, pihak hotel aktif terlibat dalam aksi bersih pantai bersama pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan musiman seperti sampah laut. Edukasi kepada tamu juga dilakukan dengan mengajak mereka mengurangi frekuensi penggantian linen serta menggunakan air minum isi ulang selama masa menginap.
Sinergi antara pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tetap hijau dan profesional. Harapannya, pengelolaan sampah yang lebih modern dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, citra Bali dan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata kelas dunia dapat terus terjaga di tengah tantangan lingkungan yang semakin besar.
"Kami memastikan standar kebersihan area properti hotel tetap terjaga setiap saat sehingga pengalaman tamu tetap nyaman. Pengelolaan sampah yang profesional diharapkan bisa lebih maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat serta hotel-hotel di kawasan ini," pungkas Dino.
Aspek keberlanjutan ini mencakup tiga pilar utama yaitu operasional yang konsisten, kolaborasi dengan komunitas, serta edukasi kepada para tamu. Secara eksternal, pihak hotel aktif terlibat dalam aksi bersih pantai bersama pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan musiman seperti sampah laut. Edukasi kepada tamu juga dilakukan dengan mengajak mereka mengurangi frekuensi penggantian linen serta menggunakan air minum isi ulang selama masa menginap.
Sinergi antara pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tetap hijau dan profesional. Harapannya, pengelolaan sampah yang lebih modern dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, citra Bali dan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata kelas dunia dapat terus terjaga di tengah tantangan lingkungan yang semakin besar.
"Kami memastikan standar kebersihan area properti hotel tetap terjaga setiap saat sehingga pengalaman tamu tetap nyaman. Pengelolaan sampah yang profesional diharapkan bisa lebih maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat serta hotel-hotel di kawasan ini," pungkas Dino.
Ancaman bagi Ekosistem Pesisir
Ancaman bagi Ekosistem Pesisir
Ancaman bagi Ekosistem Pesisir



Sampah di Pantai Losari, Sulawesi Selatan pada Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Ashrawi Muin)
Sampah di Pantai Losari, Sulawesi Selatan pada Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Ashrawi Muin)
Di balik pesona destinasi wisata pesisir Sulawesi Selatan, ancaman lingkungan terus membayangi. Tumpukan sampah yang berserakan di pantai memicu kerusakan ekosistem laut sekaligus menurunkan kenyamanan wisatawan.
Prof. Anwar Daud, Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, memperingatkan kondisi ini membutuhkan perhatian serius. Dia menekankan bahwa tekanan akibat sampah wisata di pesisir tidak boleh diabaikan karena berdampak luas pada ekosistem dan masyarakat lokal.
"Kita bicara dulu mengenai sampah di kawasan wisata pesisir ya, terutama di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti di Kota Makassar. Ini menciptakan dampak berantai yang tidak hanya merusak estetika, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan vitalitas masyarakat lokal," kata Prof. Anwar, Selasa (10/3/2026).
Di balik pesona destinasi wisata pesisir Sulawesi Selatan, ancaman lingkungan terus membayangi. Tumpukan sampah yang berserakan di pantai memicu kerusakan ekosistem laut sekaligus menurunkan kenyamanan wisatawan.
Prof. Anwar Daud, Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, memperingatkan kondisi ini membutuhkan perhatian serius. Dia menekankan bahwa tekanan akibat sampah wisata di pesisir tidak boleh diabaikan karena berdampak luas pada ekosistem dan masyarakat lokal.
"Kita bicara dulu mengenai sampah di kawasan wisata pesisir ya, terutama di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti di Kota Makassar. Ini menciptakan dampak berantai yang tidak hanya merusak estetika, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan vitalitas masyarakat lokal," kata Prof. Anwar, Selasa (10/3/2026).
Di balik pesona destinasi wisata pesisir Sulawesi Selatan, ancaman lingkungan terus membayangi. Tumpukan sampah yang berserakan di pantai memicu kerusakan ekosistem laut sekaligus menurunkan kenyamanan wisatawan.
Prof. Anwar Daud, Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, memperingatkan kondisi ini membutuhkan perhatian serius. Dia menekankan bahwa tekanan akibat sampah wisata di pesisir tidak boleh diabaikan karena berdampak luas pada ekosistem dan masyarakat lokal.
"Kita bicara dulu mengenai sampah di kawasan wisata pesisir ya, terutama di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti di Kota Makassar. Ini menciptakan dampak berantai yang tidak hanya merusak estetika, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan vitalitas masyarakat lokal," kata Prof. Anwar, Selasa (10/3/2026).
Menurut Prof. Anwar, kawasan pesisir merupakan ekosistem yang sangat sensitif. Kehadiran sampah, terutama plastik, menimbulkan beberapa dampak utama. Pertama, kerusakan terumbu karang dan mangrove. Plastik yang tersangkut pada karang dapat menyebabkan luka fisik pada karang sekaligus menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis.
Kedua, ancaman bagi biota laut. Hewan seperti penyu, burung laut, dan ikan kerap mengira plastik sebagai makanan, yang menyebabkan penumpukan plastik di saluran pencernaan. Dampak ini tidak hanya membahayakan hewan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem.
Ketiga, penurunan kualitas air. Sampah organik yang membusuk meningkatkan kadar nitrogen dan fosfor sehingga memicu pertumbuhan alga berlebih yang bisa menurunkan oksigen terlarut dan membahayakan kehidupan laut. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik pun mencemari sedimen laut dan masuk ke rantai makanan, sehingga manusia yang mengonsumsi ikan atau kerang berisiko terpapar mikroplastik.
"Tumpukan sampah di bibir pantai menjadi tempat perkembangbiakan lalat, tikus, dan nyamuk. Hal ini meningkatkan sifat penyakit seperti diare, kolera, demam berdarah dan sebagainya," katanya.
Menurut Prof. Anwar, kawasan pesisir merupakan ekosistem yang sangat sensitif. Kehadiran sampah, terutama plastik, menimbulkan beberapa dampak utama. Pertama, kerusakan terumbu karang dan mangrove. Plastik yang tersangkut pada karang dapat menyebabkan luka fisik pada karang sekaligus menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis.
Kedua, ancaman bagi biota laut. Hewan seperti penyu, burung laut, dan ikan kerap mengira plastik sebagai makanan, yang menyebabkan penumpukan plastik di saluran pencernaan. Dampak ini tidak hanya membahayakan hewan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem.
Ketiga, penurunan kualitas air. Sampah organik yang membusuk meningkatkan kadar nitrogen dan fosfor sehingga memicu pertumbuhan alga berlebih yang bisa menurunkan oksigen terlarut dan membahayakan kehidupan laut. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik pun mencemari sedimen laut dan masuk ke rantai makanan, sehingga manusia yang mengonsumsi ikan atau kerang berisiko terpapar mikroplastik.
"Tumpukan sampah di bibir pantai menjadi tempat perkembangbiakan lalat, tikus, dan nyamuk. Hal ini meningkatkan sifat penyakit seperti diare, kolera, demam berdarah dan sebagainya," katanya.
Menurut Prof. Anwar, kawasan pesisir merupakan ekosistem yang sangat sensitif. Kehadiran sampah, terutama plastik, menimbulkan beberapa dampak utama. Pertama, kerusakan terumbu karang dan mangrove. Plastik yang tersangkut pada karang dapat menyebabkan luka fisik pada karang sekaligus menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis.
Kedua, ancaman bagi biota laut. Hewan seperti penyu, burung laut, dan ikan kerap mengira plastik sebagai makanan, yang menyebabkan penumpukan plastik di saluran pencernaan. Dampak ini tidak hanya membahayakan hewan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem.
Ketiga, penurunan kualitas air. Sampah organik yang membusuk meningkatkan kadar nitrogen dan fosfor sehingga memicu pertumbuhan alga berlebih yang bisa menurunkan oksigen terlarut dan membahayakan kehidupan laut. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik pun mencemari sedimen laut dan masuk ke rantai makanan, sehingga manusia yang mengonsumsi ikan atau kerang berisiko terpapar mikroplastik.
"Tumpukan sampah di bibir pantai menjadi tempat perkembangbiakan lalat, tikus, dan nyamuk. Hal ini meningkatkan sifat penyakit seperti diare, kolera, demam berdarah dan sebagainya," katanya.
Prof. Anwar juga menyoroti dampak sosial ekonomi. Sampah yang menumpuk menurunkan kualitas pengalaman wisatawan sehingga berdampak langsung pada pendapatan pedagang, penyewa kapal, dan penginapan. Selain itu, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembersihan, sementara fasilitas yang ada seringkali tidak memadai untuk menampung lonjakan sampah saat musim liburan.
Setiap destinasi pesisir seharusnya memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menilai daya dukung lingkungan dan potensi risiko ekologis. Namun, Prof. Anwar mencatat dokumen tersebut jarang terlihat lengkap, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Nah itu seharusnya sudah ada kajiannya, ya daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan di pesisir kita. Tapi ya seharusnya itu ada ya, cuma saya tidak pernah lihat dokumen-dokumennya khusus untuk itu," ungkapnya.
Prof. Anwar juga menyoroti dampak sosial ekonomi. Sampah yang menumpuk menurunkan kualitas pengalaman wisatawan sehingga berdampak langsung pada pendapatan pedagang, penyewa kapal, dan penginapan. Selain itu, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembersihan, sementara fasilitas yang ada seringkali tidak memadai untuk menampung lonjakan sampah saat musim liburan.
Setiap destinasi pesisir seharusnya memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menilai daya dukung lingkungan dan potensi risiko ekologis. Namun, Prof. Anwar mencatat dokumen tersebut jarang terlihat lengkap, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Nah itu seharusnya sudah ada kajiannya, ya daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan di pesisir kita. Tapi ya seharusnya itu ada ya, cuma saya tidak pernah lihat dokumen-dokumennya khusus untuk itu," ungkapnya.
Prof. Anwar juga menyoroti dampak sosial ekonomi. Sampah yang menumpuk menurunkan kualitas pengalaman wisatawan sehingga berdampak langsung pada pendapatan pedagang, penyewa kapal, dan penginapan. Selain itu, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembersihan, sementara fasilitas yang ada seringkali tidak memadai untuk menampung lonjakan sampah saat musim liburan.
Setiap destinasi pesisir seharusnya memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menilai daya dukung lingkungan dan potensi risiko ekologis. Namun, Prof. Anwar mencatat dokumen tersebut jarang terlihat lengkap, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Nah itu seharusnya sudah ada kajiannya, ya daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan di pesisir kita. Tapi ya seharusnya itu ada ya, cuma saya tidak pernah lihat dokumen-dokumennya khusus untuk itu," ungkapnya.
Jika kapasitas lingkungan terus terlampaui, maka konsekuensinya jelas. Terumbu karang dan mangrove tercekik sampah, keanekaragaman hayati menurun, parameter kimia air berubah, dan masyarakat lokal menghadapi risiko kesehatan yang meningkat.
Prof. Anwar menekankan beberapa langkah penting agar kerusakan dapat diminimalkan dan ekosistem pulih. Pertama, penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk penerapan zero linkage yang memastikan setiap warung, hotel, dan kapal wisata terhubung dengan layanan pengumpulan darat secara rutin.
Kedua, edukasi masyarakat dan wisatawan. Penerapan zonasi bebas plastik, larangan penggunaan plastik sekali pakai, dan kampanye wisata hijau dapat mengurangi volume sampah secara signifikan.
Jika kapasitas lingkungan terus terlampaui, maka konsekuensinya jelas. Terumbu karang dan mangrove tercekik sampah, keanekaragaman hayati menurun, parameter kimia air berubah, dan masyarakat lokal menghadapi risiko kesehatan yang meningkat.
Prof. Anwar menekankan beberapa langkah penting agar kerusakan dapat diminimalkan dan ekosistem pulih. Pertama, penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk penerapan zero linkage yang memastikan setiap warung, hotel, dan kapal wisata terhubung dengan layanan pengumpulan darat secara rutin.
Kedua, edukasi masyarakat dan wisatawan. Penerapan zonasi bebas plastik, larangan penggunaan plastik sekali pakai, dan kampanye wisata hijau dapat mengurangi volume sampah secara signifikan.
Jika kapasitas lingkungan terus terlampaui, maka konsekuensinya jelas. Terumbu karang dan mangrove tercekik sampah, keanekaragaman hayati menurun, parameter kimia air berubah, dan masyarakat lokal menghadapi risiko kesehatan yang meningkat.
Prof. Anwar menekankan beberapa langkah penting agar kerusakan dapat diminimalkan dan ekosistem pulih. Pertama, penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk penerapan zero linkage yang memastikan setiap warung, hotel, dan kapal wisata terhubung dengan layanan pengumpulan darat secara rutin.
Kedua, edukasi masyarakat dan wisatawan. Penerapan zonasi bebas plastik, larangan penggunaan plastik sekali pakai, dan kampanye wisata hijau dapat mengurangi volume sampah secara signifikan.
Ketiga, pendekatan berbasis komunitas. Kelompok sadar wisata, bank sampah, dan inisiatif pengolahan sampah menjadi nilai ekonomi dapat meningkatkan partisipasi warga lokal sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan.
"Namanya community based management. Memberdayakan kelompok sadar wisata atau bank sampah untuk mengelola sampah pesisir menjadi nilai ekonomis seperti kompos dan sebagainya," jelasnya.
Keempat, penerapan teknologi. Sistem waste to energy memungkinkan sampah dikonversi menjadi energi, mengurangi beban lingkungan sekaligus memberi nilai tambah.
Ketiga, pendekatan berbasis komunitas. Kelompok sadar wisata, bank sampah, dan inisiatif pengolahan sampah menjadi nilai ekonomi dapat meningkatkan partisipasi warga lokal sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan.
"Namanya community based management. Memberdayakan kelompok sadar wisata atau bank sampah untuk mengelola sampah pesisir menjadi nilai ekonomis seperti kompos dan sebagainya," jelasnya.
Keempat, penerapan teknologi. Sistem waste to energy memungkinkan sampah dikonversi menjadi energi, mengurangi beban lingkungan sekaligus memberi nilai tambah.
Ketiga, pendekatan berbasis komunitas. Kelompok sadar wisata, bank sampah, dan inisiatif pengolahan sampah menjadi nilai ekonomi dapat meningkatkan partisipasi warga lokal sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan.
"Namanya community based management. Memberdayakan kelompok sadar wisata atau bank sampah untuk mengelola sampah pesisir menjadi nilai ekonomis seperti kompos dan sebagainya," jelasnya.
Keempat, penerapan teknologi. Sistem waste to energy memungkinkan sampah dikonversi menjadi energi, mengurangi beban lingkungan sekaligus memberi nilai tambah.
Prof. Anwar menegaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengubah perilaku terkait sampah. Selain itu, penerapan regulasi dan teknologi pengelolaan sampah menjadi faktor agar destinasi pesisir tetap lestari.
"Kemudian penyediaan sarana. Bagaimana kita bisa membuang sampah jika sarananya tidak tersedia? Ini menjadi masalah. Namun, meskipun tempat sampah sudah tersedia, kadang masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, atau ada tangan-tangan jahil yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dan edukasi," ujarnya.
Prof. Anwar menegaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengubah perilaku terkait sampah. Selain itu, penerapan regulasi dan teknologi pengelolaan sampah menjadi faktor agar destinasi pesisir tetap lestari.
"Kemudian penyediaan sarana. Bagaimana kita bisa membuang sampah jika sarananya tidak tersedia? Ini menjadi masalah. Namun, meskipun tempat sampah sudah tersedia, kadang masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, atau ada tangan-tangan jahil yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dan edukasi," ujarnya.
Prof. Anwar menegaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengubah perilaku terkait sampah. Selain itu, penerapan regulasi dan teknologi pengelolaan sampah menjadi faktor agar destinasi pesisir tetap lestari.
"Kemudian penyediaan sarana. Bagaimana kita bisa membuang sampah jika sarananya tidak tersedia? Ini menjadi masalah. Namun, meskipun tempat sampah sudah tersedia, kadang masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, atau ada tangan-tangan jahil yang merusak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dan edukasi," ujarnya.

Relawan di Lombok Barat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. (IDN Times/Istimewa)
Relawan di Lombok Barat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. (IDN Times/Istimewa)
Pemberdayaan kelompok sadar wisata ini sudah dilakukan di Dusun Cemara, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Belasan pemuda yang tergabung dalam Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mengusung konsep wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga edukasi lingkungan. Mereka mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan sektor pariwisata melalui program Cemara Ecogreen Tour Package.
"Sekarang program pengelolaan sampah kami konsep dalam bentuk program tour. Jadi wisman itu kami ajak untuk mengolah sampah, mengambil sampah lalu kami ajak untuk memilahnya," kata Pegiat Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen, Mus'ab saat berbincang dengan IDN Times, Minggu (8/3/2026).
Dia mengatakan wisatawan mancanegara merespons cukup positif. Mus'ab mengungkapkan banyak wisatawan dari Belanda yang tertarik dengan program tour tersebut. "Yang menjadi daya tarik mereka adalah ketika persoalan sampah ini mengancam ekosistem mangrove. Karena perubahan iklim itu menjadi atensi mereka," jelas Mus'ab.
Pemberdayaan kelompok sadar wisata ini sudah dilakukan di Dusun Cemara, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Belasan pemuda yang tergabung dalam Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mengusung konsep wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga edukasi lingkungan. Mereka mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan sektor pariwisata melalui program Cemara Ecogreen Tour Package.
"Sekarang program pengelolaan sampah kami konsep dalam bentuk program tour. Jadi wisman itu kami ajak untuk mengolah sampah, mengambil sampah lalu kami ajak untuk memilahnya," kata Pegiat Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen, Mus'ab saat berbincang dengan IDN Times, Minggu (8/3/2026).
Dia mengatakan wisatawan mancanegara merespons cukup positif. Mus'ab mengungkapkan banyak wisatawan dari Belanda yang tertarik dengan program tour tersebut. "Yang menjadi daya tarik mereka adalah ketika persoalan sampah ini mengancam ekosistem mangrove. Karena perubahan iklim itu menjadi atensi mereka," jelas Mus'ab.
Pemberdayaan kelompok sadar wisata ini sudah dilakukan di Dusun Cemara, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Belasan pemuda yang tergabung dalam Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mengusung konsep wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga edukasi lingkungan. Mereka mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan sektor pariwisata melalui program Cemara Ecogreen Tour Package.
"Sekarang program pengelolaan sampah kami konsep dalam bentuk program tour. Jadi wisman itu kami ajak untuk mengolah sampah, mengambil sampah lalu kami ajak untuk memilahnya," kata Pegiat Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen, Mus'ab saat berbincang dengan IDN Times, Minggu (8/3/2026).
Dia mengatakan wisatawan mancanegara merespons cukup positif. Mus'ab mengungkapkan banyak wisatawan dari Belanda yang tertarik dengan program tour tersebut. "Yang menjadi daya tarik mereka adalah ketika persoalan sampah ini mengancam ekosistem mangrove. Karena perubahan iklim itu menjadi atensi mereka," jelas Mus'ab.
Tidak hanya fokus pada kunjungan wisatawan, Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen juga mendirikan sekolah nonformal Literasi Pesisir. Sekolah ini memberikan edukasi kepada 60 anak dari tingkat TK hingga SMP. Para generasi muda itu diajarkan tentang pentingnya kebersihan, pengenalan ekosistem mangrove, hingga perlindungan ekosistem laut.
Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mampu mengolah sampah hingga dua ton per hari. Sampah tersebut dikumpulkan dari rumah-rumah warga dan kawasan Pantai Cemara Lombok Barat. Untuk sampah organik diolah menjadi pupuk cair, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi produk ecobrick.
"Kami mengolah sampah-sampah ini punya nilai ekonomis. Kami sudah membuat menjadi pupuk cair, terus kompos. Tinggal kami mendaur ulang plastik yang memang yang tidak memiliki nilai ekonomi. Tetapi sekarang ada yang dibuat ecobrick," terangnya.
Lanskap indah yang terhampar luas di setiap sudut destinasi wisata adalah warisan berharga yang menuntut kepedulian tanpa henti demi menjaga kemurnian alam. Membawa pulang kembali setiap helai sisa konsumsi merupakan wujud penghormatan paling tulus agar ekosistem yang rapuh tetap bernapas di tengah gempuran zaman. Keasrian sebuah tempat hanya akan abadi jika setiap jejak yang tertinggal hanyalah "kenangan", sementara kelestariannya tetap terjaga sebagai anugerah yang tak ternilai bagi masa depan.
Tidak hanya fokus pada kunjungan wisatawan, Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen juga mendirikan sekolah nonformal Literasi Pesisir. Sekolah ini memberikan edukasi kepada 60 anak dari tingkat TK hingga SMP. Para generasi muda itu diajarkan tentang pentingnya kebersihan, pengenalan ekosistem mangrove, hingga perlindungan ekosistem laut.
Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mampu mengolah sampah hingga dua ton per hari. Sampah tersebut dikumpulkan dari rumah-rumah warga dan kawasan Pantai Cemara Lombok Barat. Untuk sampah organik diolah menjadi pupuk cair, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi produk ecobrick.
"Kami mengolah sampah-sampah ini punya nilai ekonomis. Kami sudah membuat menjadi pupuk cair, terus kompos. Tinggal kami mendaur ulang plastik yang memang yang tidak memiliki nilai ekonomi. Tetapi sekarang ada yang dibuat ecobrick," terangnya.
Lanskap indah yang terhampar luas di setiap sudut destinasi wisata adalah warisan berharga yang menuntut kepedulian tanpa henti demi menjaga kemurnian alam. Membawa pulang kembali setiap helai sisa konsumsi merupakan wujud penghormatan paling tulus agar ekosistem yang rapuh tetap bernapas di tengah gempuran zaman. Keasrian sebuah tempat hanya akan abadi jika setiap jejak yang tertinggal hanyalah "kenangan", sementara kelestariannya tetap terjaga sebagai anugerah yang tak ternilai bagi masa depan.
Tidak hanya fokus pada kunjungan wisatawan, Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen juga mendirikan sekolah nonformal Literasi Pesisir. Sekolah ini memberikan edukasi kepada 60 anak dari tingkat TK hingga SMP. Para generasi muda itu diajarkan tentang pentingnya kebersihan, pengenalan ekosistem mangrove, hingga perlindungan ekosistem laut.
Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mampu mengolah sampah hingga dua ton per hari. Sampah tersebut dikumpulkan dari rumah-rumah warga dan kawasan Pantai Cemara Lombok Barat. Untuk sampah organik diolah menjadi pupuk cair, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi produk ecobrick.
"Kami mengolah sampah-sampah ini punya nilai ekonomis. Kami sudah membuat menjadi pupuk cair, terus kompos. Tinggal kami mendaur ulang plastik yang memang yang tidak memiliki nilai ekonomi. Tetapi sekarang ada yang dibuat ecobrick," terangnya.
Lanskap indah yang terhampar luas di setiap sudut destinasi wisata adalah warisan berharga yang menuntut kepedulian tanpa henti demi menjaga kemurnian alam. Membawa pulang kembali setiap helai sisa konsumsi merupakan wujud penghormatan paling tulus agar ekosistem yang rapuh tetap bernapas di tengah gempuran zaman. Keasrian sebuah tempat hanya akan abadi jika setiap jejak yang tertinggal hanyalah "kenangan", sementara kelestariannya tetap terjaga sebagai anugerah yang tak ternilai bagi masa depan.
Yuk, lihat artikel lainnya yaaaa!
Yuk, lihat artikel lainnya yaaaa!
Disusun oleh
Tim Editorial
Linggauni - Project Lead
Yogie Fadila - Editor
Ayu Afria Ulita Ermalia - Reporter
Muhammad Nasir – Reporter
Ni Komang Yuko Utami - Reporter
Prayugo Utomo – Reporter
Ashrawi Muin – Reporter
Putra F.D Bali Mula – Reporter
Desainer Grafis
Mardya Shakti
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Linggauni - Project Lead
Yogie Fadila - Editor
Ayu Afria Ulita Ermalia - Reporter
Muhammad Nasir – Reporter
Ni Komang Yuko Utami - Reporter
Prayugo Utomo – Reporter
Ashrawi Muin – Reporter
Putra F.D Bali Mula – Reporter
Desainer Grafis
Mardya Shakti
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Linggauni - Project Lead
Yogie Fadila - Editor
Ayu Afria Ulita Ermalia - Reporter
Muhammad Nasir – Reporter
Ni Komang Yuko Utami - Reporter
Prayugo Utomo – Reporter
Ashrawi Muin – Reporter
Putra F.D Bali Mula – Reporter
Desainer Grafis
Mardya Shakti
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.









