Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Wisuda Program Sarjana dan Sarjana Terapan Periode IV Tahun Akademik 2025/2026 pada Rabu (19/8/2026)/Dok. Humas UGM
Obrolan itu semula tampak seperti percakapan biasa. Seorang gubernur bercanda dengan mahasiswa baru di tengah riuh acara penyambutan kampus. Namun beberapa petikan kalimat justru riuh jadi perdebatan di media sosial.
Obrolan itu semula tampak seperti percakapan biasa. Seorang gubernur bercanda dengan mahasiswa baru di tengah riuh acara penyambutan kampus. Namun beberapa petikan kalimat justru riuh jadi perdebatan di media sosial.
Obrolan itu semula tampak seperti percakapan biasa. Seorang gubernur bercanda dengan mahasiswa baru di tengah riuh acara penyambutan kampus. Namun beberapa petikan kalimat justru riuh jadi perdebatan di media sosial.
Senin, 10 Agustus 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor. Di hadapan mahasiswa baru, Dedi - yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM - melontarkan sejumlah pertanyaan dengan gaya khasnya.
Salah seorang yang diajak berbincang adalah Keisa, mahasiswa baru asal Garut. Dedi menanyakan program studi (prodi) yang dipilihnya.
“Administrasi Pemerintahan,” jawab Keisa enteng.
Jawaban itu disambut gurauan.
“Sudah kebanyakan, sekarang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) aja belum diangkat-angkat jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ujar Dedi sembari menggaruk kepala.
Ia kemudian melanjutkan pertanyaan.
“Kenapa tidak ambil kedokteran saja?”
Senin, 10 Agustus 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor. Di hadapan mahasiswa baru, Dedi - yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM - melontarkan sejumlah pertanyaan dengan gaya khasnya.
Salah seorang yang diajak berbincang adalah Keisa, mahasiswa baru asal Garut. Dedi menanyakan program studi (prodi) yang dipilihnya.
“Administrasi Pemerintahan,” jawab Keisa enteng.
Jawaban itu disambut gurauan.
“Sudah kebanyakan, sekarang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) aja belum diangkat-angkat jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ujar Dedi sembari menggaruk kepala.
Ia kemudian melanjutkan pertanyaan.
“Kenapa tidak ambil kedokteran saja?”
Senin, 10 Agustus 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor. Di hadapan mahasiswa baru, Dedi - yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM - melontarkan sejumlah pertanyaan dengan gaya khasnya.
Salah seorang yang diajak berbincang adalah Keisa, mahasiswa baru asal Garut. Dedi menanyakan program studi (prodi) yang dipilihnya.
“Administrasi Pemerintahan,” jawab Keisa enteng.
Jawaban itu disambut gurauan.
“Sudah kebanyakan, sekarang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) aja belum diangkat-angkat jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ujar Dedi sembari menggaruk kepala.
Ia kemudian melanjutkan pertanyaan.
“Kenapa tidak ambil kedokteran saja?”
Persoalan yang dihadapi lulusan perguruan tinggi di tengah pertumbuhan zaman
Persoalan yang dihadapi lulusan perguruan tinggi di tengah pertumbuhan zaman
Persoalan yang dihadapi lulusan perguruan tinggi di tengah pertumbuhan zaman
Potongan percakapan singkat itu beredar di media sosial. Mula-mula terdengar seperti gurauan seorang gubernur. Namun, dari sana, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius: untuk apa seseorang memilih jurusan kuliah jika pekerjaan yang menunggu setelah lulus belum tentu membutuhkan keahlian yang dipelajarinya selama bertahun-tahun?
Setiap tahun, perguruan tinggi meluluskan ribuan sarjana. Mereka membawa ijazah, gelar, dan pengetahuan yang diperoleh dari ruang-ruang kuliah. Tapi dunia kerja punya logika sendiri. Tidak selalu tersedia pekerjaan yang persis sebangun dengan apa yang tertulis di ijazah.
Sarjana administrasi dapat berakhir di perbankan. Lulusan komunikasi bisa masuk ke dunia pemasaran. Insinyur dapat menyeberang ke industri jasa keuangan. Bahkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu kadang diisi oleh lulusan dari disiplin yang sama sekali berbeda.
Pasar kerja bergerak lebih liar dibandingkan dunia akademik. Kampus menyusun kurikulum, membuka program studi, lalu mencetak lulusan. Perusahaan, sebaliknya, mencari orang berdasarkan kebutuhan yang bisa berubah dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Sementara lulusan mengejar pekerjaan yang tersedia di depan mata.
Di antara keduanya, jurusan kuliah barangkali hanya sebuah titik keberangkatan. Ia bukan peta yang menjamin seseorang akan tiba di pekerjaan yang sama dengan nama program studinya.
Persoalannya menjadi semakin rumit ketika industri berubah lebih cepat daripada perguruan tinggi. Nama program studi boleh saja bertahan puluhan tahun, tetapi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar bisa berganti wajah. Pekerjaan baru muncul bersama teknologi dan kebutuhan industri. Pada saat yang sama, sebagian profesi yang dulu menjadi tujuan utama para lulusan perlahan menyempit.
Potongan percakapan singkat itu beredar di media sosial. Mula-mula terdengar seperti gurauan seorang gubernur. Namun, dari sana, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius: untuk apa seseorang memilih jurusan kuliah jika pekerjaan yang menunggu setelah lulus belum tentu membutuhkan keahlian yang dipelajarinya selama bertahun-tahun?
Setiap tahun, perguruan tinggi meluluskan ribuan sarjana. Mereka membawa ijazah, gelar, dan pengetahuan yang diperoleh dari ruang-ruang kuliah. Tapi dunia kerja punya logika sendiri. Tidak selalu tersedia pekerjaan yang persis sebangun dengan apa yang tertulis di ijazah.
Sarjana administrasi dapat berakhir di perbankan. Lulusan komunikasi bisa masuk ke dunia pemasaran. Insinyur dapat menyeberang ke industri jasa keuangan. Bahkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu kadang diisi oleh lulusan dari disiplin yang sama sekali berbeda.
Pasar kerja bergerak lebih liar dibandingkan dunia akademik. Kampus menyusun kurikulum, membuka program studi, lalu mencetak lulusan. Perusahaan, sebaliknya, mencari orang berdasarkan kebutuhan yang bisa berubah dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Sementara lulusan mengejar pekerjaan yang tersedia di depan mata.
Di antara keduanya, jurusan kuliah barangkali hanya sebuah titik keberangkatan. Ia bukan peta yang menjamin seseorang akan tiba di pekerjaan yang sama dengan nama program studinya.
Persoalannya menjadi semakin rumit ketika industri berubah lebih cepat daripada perguruan tinggi. Nama program studi boleh saja bertahan puluhan tahun, tetapi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar bisa berganti wajah. Pekerjaan baru muncul bersama teknologi dan kebutuhan industri. Pada saat yang sama, sebagian profesi yang dulu menjadi tujuan utama para lulusan perlahan menyempit.
Potongan percakapan singkat itu beredar di media sosial. Mula-mula terdengar seperti gurauan seorang gubernur. Namun, dari sana, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius: untuk apa seseorang memilih jurusan kuliah jika pekerjaan yang menunggu setelah lulus belum tentu membutuhkan keahlian yang dipelajarinya selama bertahun-tahun?
Setiap tahun, perguruan tinggi meluluskan ribuan sarjana. Mereka membawa ijazah, gelar, dan pengetahuan yang diperoleh dari ruang-ruang kuliah. Tapi dunia kerja punya logika sendiri. Tidak selalu tersedia pekerjaan yang persis sebangun dengan apa yang tertulis di ijazah.
Sarjana administrasi dapat berakhir di perbankan. Lulusan komunikasi bisa masuk ke dunia pemasaran. Insinyur dapat menyeberang ke industri jasa keuangan. Bahkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu kadang diisi oleh lulusan dari disiplin yang sama sekali berbeda.
Pasar kerja bergerak lebih liar dibandingkan dunia akademik. Kampus menyusun kurikulum, membuka program studi, lalu mencetak lulusan. Perusahaan, sebaliknya, mencari orang berdasarkan kebutuhan yang bisa berubah dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Sementara lulusan mengejar pekerjaan yang tersedia di depan mata.
Di antara keduanya, jurusan kuliah barangkali hanya sebuah titik keberangkatan. Ia bukan peta yang menjamin seseorang akan tiba di pekerjaan yang sama dengan nama program studinya.
Persoalannya menjadi semakin rumit ketika industri berubah lebih cepat daripada perguruan tinggi. Nama program studi boleh saja bertahan puluhan tahun, tetapi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar bisa berganti wajah. Pekerjaan baru muncul bersama teknologi dan kebutuhan industri. Pada saat yang sama, sebagian profesi yang dulu menjadi tujuan utama para lulusan perlahan menyempit.
Rektor UGM Ova Emilia (kedua kanan) berbincang dengan mahasiswa baru yang mengikuti Pengembangan Inisiatif dan Orientasi bagi Mahasiswa Baru (PIONIR) Gadjah Mada 2026 di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/8/2026). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/kye
Rektor UGM Ova Emilia (kedua kanan) berbincang dengan mahasiswa baru yang mengikuti Pengembangan Inisiatif dan Orientasi bagi Mahasiswa Baru (PIONIR) Gadjah Mada 2026 di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/8/2026). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/kye
Tanggung jawab perguruan tinggi dalam membangun kualitas SDM
Tanggung jawab perguruan tinggi dalam membangun kualitas SDM
Tanggung jawab perguruan tinggi dalam membangun kualitas SDM
Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengingatkan kembali fungsi dasar perguruan tinggi. Kampus, kata dia, tidak semata-mata bertugas mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih panjang, menjaga, mengembangkan, dan mewariskan ilmu pengetahuan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Zahrotur Rusyda Hiduan. Menurut perempuan yang akrab disapa Rosy itu, kampus juga memegang peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, keberadaan sebuah program studi tidak semestinya diukur hanya dari satu pertanyaan: setelah lulus, mahasiswanya akan bekerja di mana?
“Pada dasarnya, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak lulusan sebagai penyalur sumber daya manusia untuk tenaga kerja. Yang paling mendasar, kami diamanahi untuk mengembangkan ilmu,” kata Rosy.
Pernyataan itu menjadi relevan ketika Administrasi Pemerintahan, program studi yang sempat menjadi bahan gurauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, justru tercatat sebagai salah satu program studi dengan tingkat persaingan masuk yang tinggi di Unpad.
Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengingatkan kembali fungsi dasar perguruan tinggi. Kampus, kata dia, tidak semata-mata bertugas mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih panjang, menjaga, mengembangkan, dan mewariskan ilmu pengetahuan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Zahrotur Rusyda Hiduan. Menurut perempuan yang akrab disapa Rosy itu, kampus juga memegang peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, keberadaan sebuah program studi tidak semestinya diukur hanya dari satu pertanyaan: setelah lulus, mahasiswanya akan bekerja di mana?
“Pada dasarnya, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak lulusan sebagai penyalur sumber daya manusia untuk tenaga kerja. Yang paling mendasar, kami diamanahi untuk mengembangkan ilmu,” kata Rosy.
Pernyataan itu menjadi relevan ketika Administrasi Pemerintahan, program studi yang sempat menjadi bahan gurauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, justru tercatat sebagai salah satu program studi dengan tingkat persaingan masuk yang tinggi di Unpad.
Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengingatkan kembali fungsi dasar perguruan tinggi. Kampus, kata dia, tidak semata-mata bertugas mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih panjang, menjaga, mengembangkan, dan mewariskan ilmu pengetahuan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Zahrotur Rusyda Hiduan. Menurut perempuan yang akrab disapa Rosy itu, kampus juga memegang peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, keberadaan sebuah program studi tidak semestinya diukur hanya dari satu pertanyaan: setelah lulus, mahasiswanya akan bekerja di mana?
“Pada dasarnya, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak lulusan sebagai penyalur sumber daya manusia untuk tenaga kerja. Yang paling mendasar, kami diamanahi untuk mengembangkan ilmu,” kata Rosy.
Pernyataan itu menjadi relevan ketika Administrasi Pemerintahan, program studi yang sempat menjadi bahan gurauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, justru tercatat sebagai salah satu program studi dengan tingkat persaingan masuk yang tinggi di Unpad.
Dalam daftar 20 program studi dengan tingkat keketatan tertinggi pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, Administrasi Pemerintahan menempati posisi ke-13. Tingkat keketatannya mencapai 2,80 persen.
Dengan kuota hanya 16 kursi, secara sederhana sekitar tiga dari setiap 100 pendaftar yang berpeluang diterima.
Angka itu menunjukkan bahwa minat terhadap sebuah program studi tidak selalu berjalan searah dengan anggapan tentang prospek pekerjaan. Ada bidang ilmu yang mungkin terlihat kurang populer hari ini, tetapi tetap memiliki daya tarik bagi calon mahasiswa.
Menurut Rosy, perubahan teknologi memang melahirkan jenis pekerjaan baru sekaligus menghapus sebagian pekerjaan lama. Namun ilmu pengetahuan tidak selalu bergerak mengikuti tren sesaat.
Program studi yang hari ini dianggap kurang populer belum tentu kehilangan relevansinya beberapa tahun mendatang. Begitu pula pekerjaan yang kini terlihat menjanjikan belum tentu memiliki bentuk yang sama ketika mahasiswa yang memilihnya hari ini lulus nanti.
Di titik itulah perguruan tinggi dituntut tidak sekadar mengikuti pasar, melainkan membaca perubahan yang akan datang.
Unpad, kata Rosy, melakukan evaluasi kurikulum secara berkala. Setelah menghasilkan lulusan, kampus meninjau kembali pengetahuan dan kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa.
Yang dilihat bukan hanya kebutuhan dunia kerja hari ini, tetapi juga kemungkinan jenis pekerjaan yang muncul beberapa tahun ke depan.
“Ketika sudah ada lulusan dari suatu kurikulum, kami selalu melakukan evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi tersebut, kami harus melihat kemungkinan pekerjaan yang akan muncul dalam lima tahun ke depan,” ujar Rosy.
Menariknya, perubahan zaman tidak serta-merta membuat program studi lama kehilangan peminat.
Dalam daftar 20 program studi dengan tingkat keketatan tertinggi pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, Administrasi Pemerintahan menempati posisi ke-13. Tingkat keketatannya mencapai 2,80 persen.
Dengan kuota hanya 16 kursi, secara sederhana sekitar tiga dari setiap 100 pendaftar yang berpeluang diterima.
Angka itu menunjukkan bahwa minat terhadap sebuah program studi tidak selalu berjalan searah dengan anggapan tentang prospek pekerjaan. Ada bidang ilmu yang mungkin terlihat kurang populer hari ini, tetapi tetap memiliki daya tarik bagi calon mahasiswa.
Menurut Rosy, perubahan teknologi memang melahirkan jenis pekerjaan baru sekaligus menghapus sebagian pekerjaan lama. Namun ilmu pengetahuan tidak selalu bergerak mengikuti tren sesaat.
Program studi yang hari ini dianggap kurang populer belum tentu kehilangan relevansinya beberapa tahun mendatang. Begitu pula pekerjaan yang kini terlihat menjanjikan belum tentu memiliki bentuk yang sama ketika mahasiswa yang memilihnya hari ini lulus nanti.
Di titik itulah perguruan tinggi dituntut tidak sekadar mengikuti pasar, melainkan membaca perubahan yang akan datang.
Unpad, kata Rosy, melakukan evaluasi kurikulum secara berkala. Setelah menghasilkan lulusan, kampus meninjau kembali pengetahuan dan kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa.
Yang dilihat bukan hanya kebutuhan dunia kerja hari ini, tetapi juga kemungkinan jenis pekerjaan yang muncul beberapa tahun ke depan.
“Ketika sudah ada lulusan dari suatu kurikulum, kami selalu melakukan evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi tersebut, kami harus melihat kemungkinan pekerjaan yang akan muncul dalam lima tahun ke depan,” ujar Rosy.
Menariknya, perubahan zaman tidak serta-merta membuat program studi lama kehilangan peminat.
Dalam daftar 20 program studi dengan tingkat keketatan tertinggi pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, Administrasi Pemerintahan menempati posisi ke-13. Tingkat keketatannya mencapai 2,80 persen.
Dengan kuota hanya 16 kursi, secara sederhana sekitar tiga dari setiap 100 pendaftar yang berpeluang diterima.
Angka itu menunjukkan bahwa minat terhadap sebuah program studi tidak selalu berjalan searah dengan anggapan tentang prospek pekerjaan. Ada bidang ilmu yang mungkin terlihat kurang populer hari ini, tetapi tetap memiliki daya tarik bagi calon mahasiswa.
Menurut Rosy, perubahan teknologi memang melahirkan jenis pekerjaan baru sekaligus menghapus sebagian pekerjaan lama. Namun ilmu pengetahuan tidak selalu bergerak mengikuti tren sesaat.
Program studi yang hari ini dianggap kurang populer belum tentu kehilangan relevansinya beberapa tahun mendatang. Begitu pula pekerjaan yang kini terlihat menjanjikan belum tentu memiliki bentuk yang sama ketika mahasiswa yang memilihnya hari ini lulus nanti.
Di titik itulah perguruan tinggi dituntut tidak sekadar mengikuti pasar, melainkan membaca perubahan yang akan datang.
Unpad, kata Rosy, melakukan evaluasi kurikulum secara berkala. Setelah menghasilkan lulusan, kampus meninjau kembali pengetahuan dan kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa.
Yang dilihat bukan hanya kebutuhan dunia kerja hari ini, tetapi juga kemungkinan jenis pekerjaan yang muncul beberapa tahun ke depan.
“Ketika sudah ada lulusan dari suatu kurikulum, kami selalu melakukan evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi tersebut, kami harus melihat kemungkinan pekerjaan yang akan muncul dalam lima tahun ke depan,” ujar Rosy.
Menariknya, perubahan zaman tidak serta-merta membuat program studi lama kehilangan peminat.
Rosy mengatakan, selama dua periode masa jabatannya, tidak ada program studi di Unpad yang mengalami penurunan peminat secara sangat drastis. Tidak ada pula program studi yang benar-benar ditinggalkan calon mahasiswa.
Beberapa bidang yang kerap dianggap tidak sejalan dengan perkembangan teknologi justru menemukan peminat dari arah yang tak terduga.
Ia pun mencontohkan prodi Bahasa Indonesia.
Mahasiswa dari Tiongkok hingga Serbia datang ke Unpad untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik melalui program pertukaran maupun pendidikan reguler.
“Bahasa Indonesia ternyata sangat diminati mahasiswa asing,” ujar Rosy.
Cerita serupa terlihat pada Sastra Sunda.
Program studi ini memiliki posisi yang cukup unik. Unpad menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi Sastra Sunda. Di sejumlah perguruan tinggi lain, Bahasa Sunda hadir dalam bentuk program pendidikan.
Di Unpad, ilmu yang berakar dari kebudayaan lokal itu justru dapat melampaui batas geografisnya.
Salah satu buktinya adalah keberadaan dosen Bahasa Sunda asal Jepang yang mampu berbahasa Sunda dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap bahasa dan kebudayaan tidak selalu berhenti di wilayah tempat keduanya berkembang.
Rosy mengatakan, selama dua periode masa jabatannya, tidak ada program studi di Unpad yang mengalami penurunan peminat secara sangat drastis. Tidak ada pula program studi yang benar-benar ditinggalkan calon mahasiswa.
Beberapa bidang yang kerap dianggap tidak sejalan dengan perkembangan teknologi justru menemukan peminat dari arah yang tak terduga.
Ia pun mencontohkan prodi Bahasa Indonesia.
Mahasiswa dari Tiongkok hingga Serbia datang ke Unpad untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik melalui program pertukaran maupun pendidikan reguler.
“Bahasa Indonesia ternyata sangat diminati mahasiswa asing,” ujar Rosy.
Cerita serupa terlihat pada Sastra Sunda.
Program studi ini memiliki posisi yang cukup unik. Unpad menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi Sastra Sunda. Di sejumlah perguruan tinggi lain, Bahasa Sunda hadir dalam bentuk program pendidikan.
Di Unpad, ilmu yang berakar dari kebudayaan lokal itu justru dapat melampaui batas geografisnya.
Salah satu buktinya adalah keberadaan dosen Bahasa Sunda asal Jepang yang mampu berbahasa Sunda dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap bahasa dan kebudayaan tidak selalu berhenti di wilayah tempat keduanya berkembang.
Rosy mengatakan, selama dua periode masa jabatannya, tidak ada program studi di Unpad yang mengalami penurunan peminat secara sangat drastis. Tidak ada pula program studi yang benar-benar ditinggalkan calon mahasiswa.
Beberapa bidang yang kerap dianggap tidak sejalan dengan perkembangan teknologi justru menemukan peminat dari arah yang tak terduga.
Ia pun mencontohkan prodi Bahasa Indonesia.
Mahasiswa dari Tiongkok hingga Serbia datang ke Unpad untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik melalui program pertukaran maupun pendidikan reguler.
“Bahasa Indonesia ternyata sangat diminati mahasiswa asing,” ujar Rosy.
Cerita serupa terlihat pada Sastra Sunda.
Program studi ini memiliki posisi yang cukup unik. Unpad menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi Sastra Sunda. Di sejumlah perguruan tinggi lain, Bahasa Sunda hadir dalam bentuk program pendidikan.
Di Unpad, ilmu yang berakar dari kebudayaan lokal itu justru dapat melampaui batas geografisnya.
Salah satu buktinya adalah keberadaan dosen Bahasa Sunda asal Jepang yang mampu berbahasa Sunda dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap bahasa dan kebudayaan tidak selalu berhenti di wilayah tempat keduanya berkembang.
Connect to Content
Add layers or components to swipe between.
Harapan pemerintah menyelaraskan di antara pendidikan dan pertumbuhan zaman
Harapan pemerintah menyelaraskan di antara pendidikan dan pertumbuhan zaman
Harapan pemerintah menyelaraskan di antara pendidikan dan pertumbuhan zaman
Harapan pemerintah menyelaraskan di antara pendidikan dan pertumbuhan zaman
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi justru tengah menata program studi di perguruan tinggi. Sejumlah prodi akan dikaji ulang untuk melihat relevansinya dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan Indonesia.
Jika dianggap tidak lagi memiliki prospek yang memadai, program studi tertentu dapat dihentikan.
Pada April lalu, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengaku tengah mengevaluasi pembukaan dan keberlanjutan program studi. Evaluasi itu, menurut dia, bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah prodi, melainkan memastikan perguruan tinggi tidak terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar untuk bidang yang daya serap tenaga kerjanya terbatas.
“Ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi. Prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini. Sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Contoh yang dikemukakan pemerintah adalah bidang kependidikan.
Setiap tahun, program studi keguruan disebut menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan. Sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut hanya sekitar 20 ribu orang.
Perbandingannya timpang. Kebutuhan itu hanya sekitar 4,08 persen dari jumlah lulusan. Dengan angka tersebut, sekitar 95,92 persen lulusan keguruan tidak terserap sesuai kebutuhan tenaga kerja yang disebutkan pemerintah.
Angka itu menjadi alarm bahwa pembukaan program studi tidak bisa semata-mata mengikuti jumlah peminat.
Sebab, jurusan yang ramai dipilih mahasiswa hari ini belum tentu mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka beberapa tahun kemudian.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi justru tengah menata program studi di perguruan tinggi. Sejumlah prodi akan dikaji ulang untuk melihat relevansinya dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan Indonesia.
Jika dianggap tidak lagi memiliki prospek yang memadai, program studi tertentu dapat dihentikan.
Pada April lalu, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengaku tengah mengevaluasi pembukaan dan keberlanjutan program studi. Evaluasi itu, menurut dia, bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah prodi, melainkan memastikan perguruan tinggi tidak terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar untuk bidang yang daya serap tenaga kerjanya terbatas.
“Ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi. Prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini. Sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Contoh yang dikemukakan pemerintah adalah bidang kependidikan.
Setiap tahun, program studi keguruan disebut menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan. Sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut hanya sekitar 20 ribu orang.
Perbandingannya timpang. Kebutuhan itu hanya sekitar 4,08 persen dari jumlah lulusan. Dengan angka tersebut, sekitar 95,92 persen lulusan keguruan tidak terserap sesuai kebutuhan tenaga kerja yang disebutkan pemerintah.
Angka itu menjadi alarm bahwa pembukaan program studi tidak bisa semata-mata mengikuti jumlah peminat.
Sebab, jurusan yang ramai dipilih mahasiswa hari ini belum tentu mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka beberapa tahun kemudian.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi justru tengah menata program studi di perguruan tinggi. Sejumlah prodi akan dikaji ulang untuk melihat relevansinya dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan Indonesia.
Jika dianggap tidak lagi memiliki prospek yang memadai, program studi tertentu dapat dihentikan.
Pada April lalu, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengaku tengah mengevaluasi pembukaan dan keberlanjutan program studi. Evaluasi itu, menurut dia, bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah prodi, melainkan memastikan perguruan tinggi tidak terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar untuk bidang yang daya serap tenaga kerjanya terbatas.
“Ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi. Prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini. Sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Contoh yang dikemukakan pemerintah adalah bidang kependidikan.
Setiap tahun, program studi keguruan disebut menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan. Sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut hanya sekitar 20 ribu orang.
Perbandingannya timpang. Kebutuhan itu hanya sekitar 4,08 persen dari jumlah lulusan. Dengan angka tersebut, sekitar 95,92 persen lulusan keguruan tidak terserap sesuai kebutuhan tenaga kerja yang disebutkan pemerintah.
Angka itu menjadi alarm bahwa pembukaan program studi tidak bisa semata-mata mengikuti jumlah peminat.
Sebab, jurusan yang ramai dipilih mahasiswa hari ini belum tentu mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka beberapa tahun kemudian.
Selama ini, perguruan tinggi juga tidak sepenuhnya terlepas dari mekanisme pasar. Ketika sebuah jurusan diminati calon mahasiswa, kampus memiliki insentif untuk membuka atau memperbanyak program serupa.
Masalahnya datang kemudian.
Mahasiswa yang masuk hari ini baru akan mencari pekerjaan beberapa tahun setelahnya. Pasar kerja yang mereka temui bisa saja sudah berubah.
Di situlah pemerintah melihat perlunya penataan.
Wakil Menteri Kemendikti Saintek Fauzan menambahkan, sepanjang 2026 PTN dan PTS telah mengajukan penghapusan 122 program studi yang dianggap minim peminat.
“Itu bottom up, bukan kita yang tutup, tapi usulan dari PTS dan PTN bersangkutan. Saat perguruan tinggi menilai prodi tersebut tidak visible, ya dia ajukan penutupan,” katanya.
Penataan tersebut diarahkan untuk membangun perguruan tinggi yang dianggap mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, lulusan memperoleh kompetensi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Selama ini, perguruan tinggi juga tidak sepenuhnya terlepas dari mekanisme pasar. Ketika sebuah jurusan diminati calon mahasiswa, kampus memiliki insentif untuk membuka atau memperbanyak program serupa.
Masalahnya datang kemudian.
Mahasiswa yang masuk hari ini baru akan mencari pekerjaan beberapa tahun setelahnya. Pasar kerja yang mereka temui bisa saja sudah berubah.
Di situlah pemerintah melihat perlunya penataan.
Wakil Menteri Kemendikti Saintek Fauzan menambahkan, sepanjang 2026 PTN dan PTS telah mengajukan penghapusan 122 program studi yang dianggap minim peminat.
“Itu bottom up, bukan kita yang tutup, tapi usulan dari PTS dan PTN bersangkutan. Saat perguruan tinggi menilai prodi tersebut tidak visible, ya dia ajukan penutupan,” katanya.
Penataan tersebut diarahkan untuk membangun perguruan tinggi yang dianggap mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, lulusan memperoleh kompetensi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Selama ini, perguruan tinggi juga tidak sepenuhnya terlepas dari mekanisme pasar. Ketika sebuah jurusan diminati calon mahasiswa, kampus memiliki insentif untuk membuka atau memperbanyak program serupa.
Masalahnya datang kemudian.
Mahasiswa yang masuk hari ini baru akan mencari pekerjaan beberapa tahun setelahnya. Pasar kerja yang mereka temui bisa saja sudah berubah.
Di situlah pemerintah melihat perlunya penataan.
Wakil Menteri Kemendikti Saintek Fauzan menambahkan, sepanjang 2026 PTN dan PTS telah mengajukan penghapusan 122 program studi yang dianggap minim peminat.
“Itu bottom up, bukan kita yang tutup, tapi usulan dari PTS dan PTN bersangkutan. Saat perguruan tinggi menilai prodi tersebut tidak visible, ya dia ajukan penutupan,” katanya.
Penataan tersebut diarahkan untuk membangun perguruan tinggi yang dianggap mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, lulusan memperoleh kompetensi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Ilmu Administrasi Publik, prodi yang serumpun dengan Administrasi Pemerintahan menjadi contoh.
Shaquilla, alumni Universitas Tanjungpura Pontianak, melihat lubang yang masih menganga antara bangku kuliah dan dunia kerja.
Materi perkuliahan, menurut dia, cukup membantu mahasiswa memahami administrasi pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. Namun bekal akademik belum selalu berbanding lurus dengan kesiapan memasuki dunia profesional.
“Secara akademik, materi yang diberikan cukup membantu. Tetapi dari sisi kesiapan memasuki dunia kerja, menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujar perempuan yang memilih berkecimpung dalam bisnis event organizer.
Masalah itu baru terasa setelah gelar sarjana berada di tangan. Pertanyaan yang sekarang muncul adalah, hendak bekerja di mana?
Tidak semua lulusan mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan bidang studinya. Sebagian bahkan masuk ke sektor yang tidak berkaitan langsung dengan Administrasi Publik.
Menurut Shaquilla, mahasiswa seharusnya mengenal dunia profesional sejak awal kuliah. Mereka perlu mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan bagaimana teori yang diperoleh di kelas dapat diterjemahkan menjadi keterampilan.
“Jangan sampai mahasiswa hanya dibekali teori selama perkuliahan, tetapi ketika lulus justru bingung harus bekerja di bidang apa dan memiliki kompetensi apa yang bisa dijual di dunia kerja,” katanya.
Ilmu Administrasi Publik, prodi yang serumpun dengan Administrasi Pemerintahan menjadi contoh.
Shaquilla, alumni Universitas Tanjungpura Pontianak, melihat lubang yang masih menganga antara bangku kuliah dan dunia kerja.
Materi perkuliahan, menurut dia, cukup membantu mahasiswa memahami administrasi pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. Namun bekal akademik belum selalu berbanding lurus dengan kesiapan memasuki dunia profesional.
“Secara akademik, materi yang diberikan cukup membantu. Tetapi dari sisi kesiapan memasuki dunia kerja, menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujar perempuan yang memilih berkecimpung dalam bisnis event organizer.
Masalah itu baru terasa setelah gelar sarjana berada di tangan. Pertanyaan yang sekarang muncul adalah, hendak bekerja di mana?
Tidak semua lulusan mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan bidang studinya. Sebagian bahkan masuk ke sektor yang tidak berkaitan langsung dengan Administrasi Publik.
Menurut Shaquilla, mahasiswa seharusnya mengenal dunia profesional sejak awal kuliah. Mereka perlu mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan bagaimana teori yang diperoleh di kelas dapat diterjemahkan menjadi keterampilan.
“Jangan sampai mahasiswa hanya dibekali teori selama perkuliahan, tetapi ketika lulus justru bingung harus bekerja di bidang apa dan memiliki kompetensi apa yang bisa dijual di dunia kerja,” katanya.
Ilmu Administrasi Publik, prodi yang serumpun dengan Administrasi Pemerintahan menjadi contoh.
Shaquilla, alumni Universitas Tanjungpura Pontianak, melihat lubang yang masih menganga antara bangku kuliah dan dunia kerja.
Materi perkuliahan, menurut dia, cukup membantu mahasiswa memahami administrasi pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. Namun bekal akademik belum selalu berbanding lurus dengan kesiapan memasuki dunia profesional.
“Secara akademik, materi yang diberikan cukup membantu. Tetapi dari sisi kesiapan memasuki dunia kerja, menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujar perempuan yang memilih berkecimpung dalam bisnis event organizer.
Masalah itu baru terasa setelah gelar sarjana berada di tangan. Pertanyaan yang sekarang muncul adalah, hendak bekerja di mana?
Tidak semua lulusan mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan bidang studinya. Sebagian bahkan masuk ke sektor yang tidak berkaitan langsung dengan Administrasi Publik.
Menurut Shaquilla, mahasiswa seharusnya mengenal dunia profesional sejak awal kuliah. Mereka perlu mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan bagaimana teori yang diperoleh di kelas dapat diterjemahkan menjadi keterampilan.
“Jangan sampai mahasiswa hanya dibekali teori selama perkuliahan, tetapi ketika lulus justru bingung harus bekerja di bidang apa dan memiliki kompetensi apa yang bisa dijual di dunia kerja,” katanya.
Masa orientasi pengenalan mahasiswa baru Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu (29/8/2026). Foto Tri Purnawati
Peluang kerja di sektor industri membutuhkan keahlian dan pendidikan
Peluang kerja di sektor industri membutuhkan keahlian dan pendidikan
Peluang kerja di sektor industri membutuhkan keahlian dan pendidikan
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa industri cenderung mencari pekerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Di kilang minyak, misalnya, latar belakang pendidikan teknik masih menjadi salah satu yang paling dominan.
Kahfi Haqi, staf Communication, Relation, and Compliance PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan, mengatakan perusahaan saat ini memiliki sekitar 900 pegawai. Sebagian besar di antaranya merupakan lulusan teknik kimia dan teknik mesin, baik dari jenjang sarjana maupun diploma.
Komposisi itu tidak terlepas dari karakter bisnis kilang. Kilang Balikpapan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Indonesia timur. Karena itu, sebagian besar pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan kilang.
Namun, di industri ini tidak hanya sekadar membutuhkan keterampilan teknik.
Pertamina tetap membuka ruang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti komunikasi, administrasi, akuntansi, hingga teknik sipil. Mereka dibutuhkan untuk mengisi bidang-bidang pendukung, mulai dari kehumasan dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), keselamatan dan kesehatan kerja (health, safety, and environment/HSE), hingga keuangan.
“Meskipun jenis pekerjaannya adalah murni teknik, tapi tetap saja dibutuhkan pegawai yang memiliki basic pendidikan sipil. Seperti contohnya saya, jurusan komunikasi untuk ditempatkan dalam kehumasan di sini,” ujar Kahfi.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa industri cenderung mencari pekerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Di kilang minyak, misalnya, latar belakang pendidikan teknik masih menjadi salah satu yang paling dominan.
Kahfi Haqi, staf Communication, Relation, and Compliance PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan, mengatakan perusahaan saat ini memiliki sekitar 900 pegawai. Sebagian besar di antaranya merupakan lulusan teknik kimia dan teknik mesin, baik dari jenjang sarjana maupun diploma.
Komposisi itu tidak terlepas dari karakter bisnis kilang. Kilang Balikpapan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Indonesia timur. Karena itu, sebagian besar pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan kilang.
Namun, di industri ini tidak hanya sekadar membutuhkan keterampilan teknik.
Pertamina tetap membuka ruang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti komunikasi, administrasi, akuntansi, hingga teknik sipil. Mereka dibutuhkan untuk mengisi bidang-bidang pendukung, mulai dari kehumasan dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), keselamatan dan kesehatan kerja (health, safety, and environment/HSE), hingga keuangan.
“Meskipun jenis pekerjaannya adalah murni teknik, tapi tetap saja dibutuhkan pegawai yang memiliki basic pendidikan sipil. Seperti contohnya saya, jurusan komunikasi untuk ditempatkan dalam kehumasan di sini,” ujar Kahfi.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa industri cenderung mencari pekerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Di kilang minyak, misalnya, latar belakang pendidikan teknik masih menjadi salah satu yang paling dominan.
Kahfi Haqi, staf Communication, Relation, and Compliance PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan, mengatakan perusahaan saat ini memiliki sekitar 900 pegawai. Sebagian besar di antaranya merupakan lulusan teknik kimia dan teknik mesin, baik dari jenjang sarjana maupun diploma.
Komposisi itu tidak terlepas dari karakter bisnis kilang. Kilang Balikpapan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Indonesia timur. Karena itu, sebagian besar pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan kilang.
Namun, di industri ini tidak hanya sekadar membutuhkan keterampilan teknik.
Pertamina tetap membuka ruang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti komunikasi, administrasi, akuntansi, hingga teknik sipil. Mereka dibutuhkan untuk mengisi bidang-bidang pendukung, mulai dari kehumasan dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), keselamatan dan kesehatan kerja (health, safety, and environment/HSE), hingga keuangan.
“Meskipun jenis pekerjaannya adalah murni teknik, tapi tetap saja dibutuhkan pegawai yang memiliki basic pendidikan sipil. Seperti contohnya saya, jurusan komunikasi untuk ditempatkan dalam kehumasan di sini,” ujar Kahfi.
Process Engineering PT Pertamina Patra Niaga RU VII Kasim, Satria Wira Pratama (tengah), memberikan arahan kepada pegawai dan tamu di Kilang Kasim, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (31/8/2026). ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/kye
Kebutuhan tenaga kerja dengan latar belakang beragam juga terlihat di Marketing Operation Region VI Pertamina Balikpapan. Sebagai bagian dari bisnis hilir Pertamina, perusahaan ini memiliki fungsi memastikan produk energi tersedia di pasar, didistribusikan, dan dipasarkan kepada masyarakat maupun pelanggan industri.
Karakter pekerjaannya berbeda dengan kegiatan operasional kilang. Jika kilang lebih banyak membutuhkan tenaga dengan keahlian teknis, bisnis hilir juga memerlukan sumber daya manusia yang memahami aspek pemasaran, administrasi, keuangan, komunikasi, serta pengelolaan produk.
Karena itu, komposisi pegawai di lini bisnis tersebut lebih beragam. Banyak di antaranya berasal dari latar belakang pendidikan nonteknik yang memiliki kemampuan untuk memahami produk Pertamina sekaligus mengelola kebutuhan bisnis dan konsumen.
Semisal, teknik mesin, teknik elektro, teknik industry, ekonomi, manajemen, akuntansi, teknik kimia, teknik sipil, dan teknik informatika. Bahkan prodi hukum, komunikasi, geologi, biologi, dan logistic juga ada.
Kebutuhan tenaga kerja dengan latar belakang beragam juga terlihat di Marketing Operation Region VI Pertamina Balikpapan. Sebagai bagian dari bisnis hilir Pertamina, perusahaan ini memiliki fungsi memastikan produk energi tersedia di pasar, didistribusikan, dan dipasarkan kepada masyarakat maupun pelanggan industri.
Karakter pekerjaannya berbeda dengan kegiatan operasional kilang. Jika kilang lebih banyak membutuhkan tenaga dengan keahlian teknis, bisnis hilir juga memerlukan sumber daya manusia yang memahami aspek pemasaran, administrasi, keuangan, komunikasi, serta pengelolaan produk.
Karena itu, komposisi pegawai di lini bisnis tersebut lebih beragam. Banyak di antaranya berasal dari latar belakang pendidikan nonteknik yang memiliki kemampuan untuk memahami produk Pertamina sekaligus mengelola kebutuhan bisnis dan konsumen.
Semisal, teknik mesin, teknik elektro, teknik industry, ekonomi, manajemen, akuntansi, teknik kimia, teknik sipil, dan teknik informatika. Bahkan prodi hukum, komunikasi, geologi, biologi, dan logistic juga ada.
Kebutuhan tenaga kerja dengan latar belakang beragam juga terlihat di Marketing Operation Region VI Pertamina Balikpapan. Sebagai bagian dari bisnis hilir Pertamina, perusahaan ini memiliki fungsi memastikan produk energi tersedia di pasar, didistribusikan, dan dipasarkan kepada masyarakat maupun pelanggan industri.
Karakter pekerjaannya berbeda dengan kegiatan operasional kilang. Jika kilang lebih banyak membutuhkan tenaga dengan keahlian teknis, bisnis hilir juga memerlukan sumber daya manusia yang memahami aspek pemasaran, administrasi, keuangan, komunikasi, serta pengelolaan produk.
Karena itu, komposisi pegawai di lini bisnis tersebut lebih beragam. Banyak di antaranya berasal dari latar belakang pendidikan nonteknik yang memiliki kemampuan untuk memahami produk Pertamina sekaligus mengelola kebutuhan bisnis dan konsumen.
Semisal, teknik mesin, teknik elektro, teknik industry, ekonomi, manajemen, akuntansi, teknik kimia, teknik sipil, dan teknik informatika. Bahkan prodi hukum, komunikasi, geologi, biologi, dan logistic juga ada.
Dari kacamata buruh, pendidikan tinggi masih menjadi kemewahan. Kesempatan untuk duduk di bangku perguruan tinggi belum mudah dijangkau pekerja, terutama mereka yang sejak awal memasuki dunia industri dengan bekal pendidikan menengah.
Gambaran itu terlihat di Jawa Barat. Mayoritas buruh di provinsi tersebut masih mengantongi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto, mengatakan kondisi tersebut tercermin dalam data keanggotaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Dari sekitar 315 ribu anggota KSPSI di Jawa Barat yang terverifikasi tahun ini, pekerja yang memiliki pendidikan strata satu (S1) diperkirakan hanya sekitar 5 persen.
"Kalau data dari KSPSI yang kita tahu bahwa anggota kita rata-rata pendidikannya di SMA. SMA dan SMP," ujar Roy saat dihubungi, Selasa, 8 September 2026.
Angka itu menunjukkan masih lebarnya jarak pendidikan di kalangan pekerja. Hanya sebagian kecil buruh yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang mampu menempuhnya, kuliah bukan semata soal memperoleh gelar. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk memperbesar peluang bertahan dan berkembang di tengah dunia kerja yang terus berubah.
Menurut Roy, jika kesempatan melanjutkan pendidikan terbuka, buruh cenderung memilih program studi yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan mereka. Pilihan itu masuk akal: pendidikan diharapkan bukan hanya menambah gelar di belakang nama, tetapi juga memperkuat posisi mereka di tempat kerja.
Dari kacamata buruh, pendidikan tinggi masih menjadi kemewahan. Kesempatan untuk duduk di bangku perguruan tinggi belum mudah dijangkau pekerja, terutama mereka yang sejak awal memasuki dunia industri dengan bekal pendidikan menengah.
Gambaran itu terlihat di Jawa Barat. Mayoritas buruh di provinsi tersebut masih mengantongi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto, mengatakan kondisi tersebut tercermin dalam data keanggotaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Dari sekitar 315 ribu anggota KSPSI di Jawa Barat yang terverifikasi tahun ini, pekerja yang memiliki pendidikan strata satu (S1) diperkirakan hanya sekitar 5 persen.
"Kalau data dari KSPSI yang kita tahu bahwa anggota kita rata-rata pendidikannya di SMA. SMA dan SMP," ujar Roy saat dihubungi, Selasa, 8 September 2026.
Angka itu menunjukkan masih lebarnya jarak pendidikan di kalangan pekerja. Hanya sebagian kecil buruh yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang mampu menempuhnya, kuliah bukan semata soal memperoleh gelar. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk memperbesar peluang bertahan dan berkembang di tengah dunia kerja yang terus berubah.
Menurut Roy, jika kesempatan melanjutkan pendidikan terbuka, buruh cenderung memilih program studi yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan mereka. Pilihan itu masuk akal: pendidikan diharapkan bukan hanya menambah gelar di belakang nama, tetapi juga memperkuat posisi mereka di tempat kerja.
Dari kacamata buruh, pendidikan tinggi masih menjadi kemewahan. Kesempatan untuk duduk di bangku perguruan tinggi belum mudah dijangkau pekerja, terutama mereka yang sejak awal memasuki dunia industri dengan bekal pendidikan menengah.
Gambaran itu terlihat di Jawa Barat. Mayoritas buruh di provinsi tersebut masih mengantongi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK SPSI), Roy Jinto Ferianto, mengatakan kondisi tersebut tercermin dalam data keanggotaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Dari sekitar 315 ribu anggota KSPSI di Jawa Barat yang terverifikasi tahun ini, pekerja yang memiliki pendidikan strata satu (S1) diperkirakan hanya sekitar 5 persen.
"Kalau data dari KSPSI yang kita tahu bahwa anggota kita rata-rata pendidikannya di SMA. SMA dan SMP," ujar Roy saat dihubungi, Selasa, 8 September 2026.
Angka itu menunjukkan masih lebarnya jarak pendidikan di kalangan pekerja. Hanya sebagian kecil buruh yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang mampu menempuhnya, kuliah bukan semata soal memperoleh gelar. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk memperbesar peluang bertahan dan berkembang di tengah dunia kerja yang terus berubah.
Menurut Roy, jika kesempatan melanjutkan pendidikan terbuka, buruh cenderung memilih program studi yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan mereka. Pilihan itu masuk akal: pendidikan diharapkan bukan hanya menambah gelar di belakang nama, tetapi juga memperkuat posisi mereka di tempat kerja.
Pencari kerja menyiapkan berkas lamaran kerja saat menghadiri pameran bursa kerja di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/bar
Kebutuhan tersebut semakin terasa karena sejumlah perusahaan kini mulai menetapkan pendidikan minimal S1 untuk posisi tertentu, terutama pada jenjang staf dan manajemen.
Gelar sarjana, dalam situasi seperti itu, dapat menjadi pintu menuju jabatan yang lebih tinggi. Sebagian buruh akhirnya kembali ke bangku kuliah bukan untuk meninggalkan dunia industri, melainkan untuk memperpanjang sekaligus memperbaiki masa depan karier mereka di dalamnya.
"Kalau untuk saat ini sangat penting. Karena jujur saja, ketika teman-teman buruh ini juga berpikir kalau ke depan telah berhenti atau dia mencari pekerjaan lain dengan adanya pendidikan naik strata S1, paling tidak dalam posisi jabatan mungkin naik," ujar Roy.
Ada pula buruh yang melanjutkan pendidikan karena tuntutan langsung dari perusahaan. Untuk menduduki jabatan tertentu, ijazah S1 menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi ada juga yang di perusahaannya misalkan dia ingin sekolah itu supaya posisi di perusahaan dia meningkat jabatannya karena mungkin syarat untuk mengisi jabatan itu harus S1," katanya.
Menurut Roy, persyaratan pendidikan semacam itu kini semakin umum di berbagai sektor industri, terutama untuk posisi staf dan manajemen. Pendidikan dengan demikian tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam perjalanan karier buruh. Ia mulai menjadi salah satu penentu seberapa jauh seorang pekerja dapat bergerak di dalam struktur perusahaan.
Kebutuhan tersebut semakin terasa karena sejumlah perusahaan kini mulai menetapkan pendidikan minimal S1 untuk posisi tertentu, terutama pada jenjang staf dan manajemen.
Gelar sarjana, dalam situasi seperti itu, dapat menjadi pintu menuju jabatan yang lebih tinggi. Sebagian buruh akhirnya kembali ke bangku kuliah bukan untuk meninggalkan dunia industri, melainkan untuk memperpanjang sekaligus memperbaiki masa depan karier mereka di dalamnya.
"Kalau untuk saat ini sangat penting. Karena jujur saja, ketika teman-teman buruh ini juga berpikir kalau ke depan telah berhenti atau dia mencari pekerjaan lain dengan adanya pendidikan naik strata S1, paling tidak dalam posisi jabatan mungkin naik," ujar Roy.
Ada pula buruh yang melanjutkan pendidikan karena tuntutan langsung dari perusahaan. Untuk menduduki jabatan tertentu, ijazah S1 menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi ada juga yang di perusahaannya misalkan dia ingin sekolah itu supaya posisi di perusahaan dia meningkat jabatannya karena mungkin syarat untuk mengisi jabatan itu harus S1," katanya.
Menurut Roy, persyaratan pendidikan semacam itu kini semakin umum di berbagai sektor industri, terutama untuk posisi staf dan manajemen. Pendidikan dengan demikian tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam perjalanan karier buruh. Ia mulai menjadi salah satu penentu seberapa jauh seorang pekerja dapat bergerak di dalam struktur perusahaan.
Kebutuhan tersebut semakin terasa karena sejumlah perusahaan kini mulai menetapkan pendidikan minimal S1 untuk posisi tertentu, terutama pada jenjang staf dan manajemen.
Gelar sarjana, dalam situasi seperti itu, dapat menjadi pintu menuju jabatan yang lebih tinggi. Sebagian buruh akhirnya kembali ke bangku kuliah bukan untuk meninggalkan dunia industri, melainkan untuk memperpanjang sekaligus memperbaiki masa depan karier mereka di dalamnya.
"Kalau untuk saat ini sangat penting. Karena jujur saja, ketika teman-teman buruh ini juga berpikir kalau ke depan telah berhenti atau dia mencari pekerjaan lain dengan adanya pendidikan naik strata S1, paling tidak dalam posisi jabatan mungkin naik," ujar Roy.
Ada pula buruh yang melanjutkan pendidikan karena tuntutan langsung dari perusahaan. Untuk menduduki jabatan tertentu, ijazah S1 menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi ada juga yang di perusahaannya misalkan dia ingin sekolah itu supaya posisi di perusahaan dia meningkat jabatannya karena mungkin syarat untuk mengisi jabatan itu harus S1," katanya.
Menurut Roy, persyaratan pendidikan semacam itu kini semakin umum di berbagai sektor industri, terutama untuk posisi staf dan manajemen. Pendidikan dengan demikian tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam perjalanan karier buruh. Ia mulai menjadi salah satu penentu seberapa jauh seorang pekerja dapat bergerak di dalam struktur perusahaan.
Ilmu pendidikan modern tidak lagi berjalan dalam kotak disiplin yang terpisah
Ilmu pendidikan modern tidak lagi berjalan dalam kotak disiplin yang terpisah
Ilmu pendidikan modern tidak lagi berjalan dalam kotak disiplin yang terpisah
Namun, persoalan pendidikan pekerja tidak berhenti pada soal seberapa tinggi ijazah yang berhasil diraih. Di tengah dunia kerja yang terus berubah, gelar sarjana juga tidak lagi otomatis menentukan ke mana seseorang akan berlabuh. Yang semakin penting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu diterapkan ketika batas antara satu bidang pekerjaan dan bidang lainnya kian tipis.
Di titik inilah pendidikan tinggi menghadapi tantangan dalam menyiapkan manusia yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu berpindah lintasan ketika kebutuhan dunia kerja berubah. Sebab, pasar kerja tidak selalu menyediakan pekerjaan yang lurus dengan jurusan yang ditempuh di bangku kuliah.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ilmu pengetahuan modern tidak lagi berjalan dalam kotak-kotak disiplin yang terpisah. Berbagai bidang keilmuan justru saling bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks.
Ia mencontohkan pengelolaan layanan rumah sakit. Di dalamnya tidak hanya bekerja dokter dan tenaga kesehatan. Ada pula ahli farmasi, akuntansi, hingga administrasi publik yang memiliki peran dalam memastikan organisasi dan layanan berjalan.
“Bahkan salah satu Direktur PLN di Jawa Tengah ini adalah sarjana Administrasi Publik dan bukan Sarjana Elektro. Kebetulan pula, dia lulusan Undip juga,” ujar Yuwono.
Namun, persoalan pendidikan pekerja tidak berhenti pada soal seberapa tinggi ijazah yang berhasil diraih. Di tengah dunia kerja yang terus berubah, gelar sarjana juga tidak lagi otomatis menentukan ke mana seseorang akan berlabuh. Yang semakin penting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu diterapkan ketika batas antara satu bidang pekerjaan dan bidang lainnya kian tipis.
Di titik inilah pendidikan tinggi menghadapi tantangan dalam menyiapkan manusia yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu berpindah lintasan ketika kebutuhan dunia kerja berubah. Sebab, pasar kerja tidak selalu menyediakan pekerjaan yang lurus dengan jurusan yang ditempuh di bangku kuliah.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ilmu pengetahuan modern tidak lagi berjalan dalam kotak-kotak disiplin yang terpisah. Berbagai bidang keilmuan justru saling bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks.
Ia mencontohkan pengelolaan layanan rumah sakit. Di dalamnya tidak hanya bekerja dokter dan tenaga kesehatan. Ada pula ahli farmasi, akuntansi, hingga administrasi publik yang memiliki peran dalam memastikan organisasi dan layanan berjalan.
“Bahkan salah satu Direktur PLN di Jawa Tengah ini adalah sarjana Administrasi Publik dan bukan Sarjana Elektro. Kebetulan pula, dia lulusan Undip juga,” ujar Yuwono.
Namun, persoalan pendidikan pekerja tidak berhenti pada soal seberapa tinggi ijazah yang berhasil diraih. Di tengah dunia kerja yang terus berubah, gelar sarjana juga tidak lagi otomatis menentukan ke mana seseorang akan berlabuh. Yang semakin penting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu diterapkan ketika batas antara satu bidang pekerjaan dan bidang lainnya kian tipis.
Di titik inilah pendidikan tinggi menghadapi tantangan dalam menyiapkan manusia yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu berpindah lintasan ketika kebutuhan dunia kerja berubah. Sebab, pasar kerja tidak selalu menyediakan pekerjaan yang lurus dengan jurusan yang ditempuh di bangku kuliah.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ilmu pengetahuan modern tidak lagi berjalan dalam kotak-kotak disiplin yang terpisah. Berbagai bidang keilmuan justru saling bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks.
Ia mencontohkan pengelolaan layanan rumah sakit. Di dalamnya tidak hanya bekerja dokter dan tenaga kesehatan. Ada pula ahli farmasi, akuntansi, hingga administrasi publik yang memiliki peran dalam memastikan organisasi dan layanan berjalan.
“Bahkan salah satu Direktur PLN di Jawa Tengah ini adalah sarjana Administrasi Publik dan bukan Sarjana Elektro. Kebetulan pula, dia lulusan Undip juga,” ujar Yuwono.
Contoh itu menunjukkan bahwa kompetensi Administrasi Publik tidak selalu berujung pada pekerjaan di kantor pemerintahan. Lulusan bidang administrasi publik maupun pemerintahan, menurut Yuwono, memiliki peluang untuk masuk ke sektor-sektor produktif lainnya.
Karena itu, pendidikan di kampus tidak semestinya hanya diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi seleksi aparatur negara.
Sejak semester awal, mahasiswa Administrasi Publik didorong untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan kreativitas. Mereka tidak hanya diperkenalkan pada teori administrasi, tetapi juga disiapkan menghadapi persoalan yang terus berubah.
Mahasiswa dituntut mampu membaca zaman dan mencari jalan keluar atas persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut, menurut Yuwono, turut menjelaskan mengapa minat terhadap Program Studi Administrasi Publik Undip masih tinggi. Dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UNBP, persentase penerimaan prodi tersebut sekitar 3 persen dari total 7.000 pendaftar.
Sementara kapasitas yang tersedia hanya sekitar 250 mahasiswa setiap tahun. Prodi Administrasi Publik Undip diakui masyarakat sebagai terbaik di Indonesia.
Angka itu memperlihatkan satu hal, bahwa anggapan bahwa Administrasi Publik hanya menjadi birokrat pemerintahan tidak sepenuhnya mengurangi minat calon mahasiswa.
“Minat masyarakat sendiri masih sangat tinggi, mereka percaya prodi ini memiliki prospek bagus di masa depan,” ungkap Yuwono.
Contoh itu menunjukkan bahwa kompetensi Administrasi Publik tidak selalu berujung pada pekerjaan di kantor pemerintahan. Lulusan bidang administrasi publik maupun pemerintahan, menurut Yuwono, memiliki peluang untuk masuk ke sektor-sektor produktif lainnya.
Karena itu, pendidikan di kampus tidak semestinya hanya diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi seleksi aparatur negara.
Sejak semester awal, mahasiswa Administrasi Publik didorong untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan kreativitas. Mereka tidak hanya diperkenalkan pada teori administrasi, tetapi juga disiapkan menghadapi persoalan yang terus berubah.
Mahasiswa dituntut mampu membaca zaman dan mencari jalan keluar atas persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut, menurut Yuwono, turut menjelaskan mengapa minat terhadap Program Studi Administrasi Publik Undip masih tinggi. Dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UNBP, persentase penerimaan prodi tersebut sekitar 3 persen dari total 7.000 pendaftar.
Sementara kapasitas yang tersedia hanya sekitar 250 mahasiswa setiap tahun. Prodi Administrasi Publik Undip diakui masyarakat sebagai terbaik di Indonesia.
Angka itu memperlihatkan satu hal, bahwa anggapan bahwa Administrasi Publik hanya menjadi birokrat pemerintahan tidak sepenuhnya mengurangi minat calon mahasiswa.
“Minat masyarakat sendiri masih sangat tinggi, mereka percaya prodi ini memiliki prospek bagus di masa depan,” ungkap Yuwono.
Contoh itu menunjukkan bahwa kompetensi Administrasi Publik tidak selalu berujung pada pekerjaan di kantor pemerintahan. Lulusan bidang administrasi publik maupun pemerintahan, menurut Yuwono, memiliki peluang untuk masuk ke sektor-sektor produktif lainnya.
Karena itu, pendidikan di kampus tidak semestinya hanya diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi seleksi aparatur negara.
Sejak semester awal, mahasiswa Administrasi Publik didorong untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan kreativitas. Mereka tidak hanya diperkenalkan pada teori administrasi, tetapi juga disiapkan menghadapi persoalan yang terus berubah.
Mahasiswa dituntut mampu membaca zaman dan mencari jalan keluar atas persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut, menurut Yuwono, turut menjelaskan mengapa minat terhadap Program Studi Administrasi Publik Undip masih tinggi. Dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UNBP, persentase penerimaan prodi tersebut sekitar 3 persen dari total 7.000 pendaftar.
Sementara kapasitas yang tersedia hanya sekitar 250 mahasiswa setiap tahun. Prodi Administrasi Publik Undip diakui masyarakat sebagai terbaik di Indonesia.
Angka itu memperlihatkan satu hal, bahwa anggapan bahwa Administrasi Publik hanya menjadi birokrat pemerintahan tidak sepenuhnya mengurangi minat calon mahasiswa.
“Minat masyarakat sendiri masih sangat tinggi, mereka percaya prodi ini memiliki prospek bagus di masa depan,” ungkap Yuwono.
Selaras pula disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, tentang tanggung jawab perguruan tinggi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, sedikit tidaknya jumlah mahasiswa pada suatu prodi bukan menjadi tolak ukur tentang relevansi ilmu pengetahuan pada masanya.
Sebab, ada bidang ilmu yang memang tidak dirancang untuk menampung massa besar, tetapi tetap dibutuhkan untuk menjaga pengetahuan dan merawat ingatan sebuah bangsa.
“Ada prodi-prodi yang didirikan, tetapi tidak berkembang. Ada juga prodi yang jumlah mahasiswanya sedikit. Tetapi kalau prodi itu ditutup, tidak fair juga,” ujarnya.
Arkeologi menjadi salah satu contoh. Jumlah mahasiswa yang relatif kecil tidak serta-merta menunjukkan bidang itu kehilangan relevansi. Justru karena sifatnya yang spesifik, Arkeologi tidak dapat disamakan dengan prodi yang memiliki pasar mahasiswa jauh lebih besar.
“Misalnya Arkeologi. Memang sedikit, tetapi itu kan bidang keilmuan yang sangat penting. Tidak bisa terus ditutup karena itu bidang keilmuan yang sangat penting,” katanya.
Selaras pula disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, tentang tanggung jawab perguruan tinggi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, sedikit tidaknya jumlah mahasiswa pada suatu prodi bukan menjadi tolak ukur tentang relevansi ilmu pengetahuan pada masanya.
Sebab, ada bidang ilmu yang memang tidak dirancang untuk menampung massa besar, tetapi tetap dibutuhkan untuk menjaga pengetahuan dan merawat ingatan sebuah bangsa.
“Ada prodi-prodi yang didirikan, tetapi tidak berkembang. Ada juga prodi yang jumlah mahasiswanya sedikit. Tetapi kalau prodi itu ditutup, tidak fair juga,” ujarnya.
Arkeologi menjadi salah satu contoh. Jumlah mahasiswa yang relatif kecil tidak serta-merta menunjukkan bidang itu kehilangan relevansi. Justru karena sifatnya yang spesifik, Arkeologi tidak dapat disamakan dengan prodi yang memiliki pasar mahasiswa jauh lebih besar.
“Misalnya Arkeologi. Memang sedikit, tetapi itu kan bidang keilmuan yang sangat penting. Tidak bisa terus ditutup karena itu bidang keilmuan yang sangat penting,” katanya.
Selaras pula disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, tentang tanggung jawab perguruan tinggi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, sedikit tidaknya jumlah mahasiswa pada suatu prodi bukan menjadi tolak ukur tentang relevansi ilmu pengetahuan pada masanya.
Sebab, ada bidang ilmu yang memang tidak dirancang untuk menampung massa besar, tetapi tetap dibutuhkan untuk menjaga pengetahuan dan merawat ingatan sebuah bangsa.
“Ada prodi-prodi yang didirikan, tetapi tidak berkembang. Ada juga prodi yang jumlah mahasiswanya sedikit. Tetapi kalau prodi itu ditutup, tidak fair juga,” ujarnya.
Arkeologi menjadi salah satu contoh. Jumlah mahasiswa yang relatif kecil tidak serta-merta menunjukkan bidang itu kehilangan relevansi. Justru karena sifatnya yang spesifik, Arkeologi tidak dapat disamakan dengan prodi yang memiliki pasar mahasiswa jauh lebih besar.
“Misalnya Arkeologi. Memang sedikit, tetapi itu kan bidang keilmuan yang sangat penting. Tidak bisa terus ditutup karena itu bidang keilmuan yang sangat penting,” katanya.
Sejumlah mahasiswa baru mengikuti Pengembangan Inisiatif dan Orientasi bagi Mahasiswa Baru (PIONIR) Gadjah Mada 2026 di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/8/2026). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/kye
Ada alasan lain yang membuat Arkeologi sulit dipandang sekadar melalui kalkulasi jumlah mahasiswa. Indonesia memiliki jejak sejarah yang membentang dari masa prasejarah hingga kerajaan-kerajaan Nusantara. Situs dan peninggalan sejarah tersebar di berbagai wilayah, sementara sebagian di antaranya belum dikelola secara optimal.
Di situlah ilmu Arkeologi menemukan relevansinya.
“Arkeologi meskipun mahasiswanya sedikit, memang karena ini bidang yang sangat spesifik. Tidak kemudian karena jumlah mahasiswanya sedikit terus kemudian diubah atau tidak,” ujar Wening.
“Kita perlu memahami kehidupan masa lampau. Apalagi situs-situs kita banyak sekali, belum terkelola. Nah, ini jago-jagonya di Arkeologi,” imbuhnya.
Persoalan yang sama dapat dilihat dari sisi berbeda pada Matematika. Jika Arkeologi bekerja merawat jejak masa lalu, Matematika justru menjadi salah satu fondasi teknologi masa depan.
Wening menyebut prodi Matematika memiliki posisi strategis karena keterkaitannya dengan teknologi informasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kemampuan matematis tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi salah satu modal yang dibutuhkan industri teknologi.
Karena itu, prodi Matematika di UGM tidak serta-merta dipandang sebagai bidang yang kehilangan masa depan. Lulusannya dapat bergerak ke berbagai sektor, termasuk teknologi dan perbankan.
Kampus memang harus membaca selera pasar. Namun demikian, universitas bukan pabrik yang hanya memproduksi tenaga kerja. Sebab, ada ilmu yang mungkin tak ramai peminat, tetapi tetap penting untuk masa depan.
Tantangannya adalah berubah tanpa kehilangan alasan utama kenapa kampus berdiri.
Ada alasan lain yang membuat Arkeologi sulit dipandang sekadar melalui kalkulasi jumlah mahasiswa. Indonesia memiliki jejak sejarah yang membentang dari masa prasejarah hingga kerajaan-kerajaan Nusantara. Situs dan peninggalan sejarah tersebar di berbagai wilayah, sementara sebagian di antaranya belum dikelola secara optimal.
Di situlah ilmu Arkeologi menemukan relevansinya.
“Arkeologi meskipun mahasiswanya sedikit, memang karena ini bidang yang sangat spesifik. Tidak kemudian karena jumlah mahasiswanya sedikit terus kemudian diubah atau tidak,” ujar Wening.
“Kita perlu memahami kehidupan masa lampau. Apalagi situs-situs kita banyak sekali, belum terkelola. Nah, ini jago-jagonya di Arkeologi,” imbuhnya.
Persoalan yang sama dapat dilihat dari sisi berbeda pada Matematika. Jika Arkeologi bekerja merawat jejak masa lalu, Matematika justru menjadi salah satu fondasi teknologi masa depan.
Wening menyebut prodi Matematika memiliki posisi strategis karena keterkaitannya dengan teknologi informasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kemampuan matematis tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi salah satu modal yang dibutuhkan industri teknologi.
Karena itu, prodi Matematika di UGM tidak serta-merta dipandang sebagai bidang yang kehilangan masa depan. Lulusannya dapat bergerak ke berbagai sektor, termasuk teknologi dan perbankan.
Kampus memang harus membaca selera pasar. Namun demikian, universitas bukan pabrik yang hanya memproduksi tenaga kerja. Sebab, ada ilmu yang mungkin tak ramai peminat, tetapi tetap penting untuk masa depan.
Tantangannya adalah berubah tanpa kehilangan alasan utama kenapa kampus berdiri.
Ada alasan lain yang membuat Arkeologi sulit dipandang sekadar melalui kalkulasi jumlah mahasiswa. Indonesia memiliki jejak sejarah yang membentang dari masa prasejarah hingga kerajaan-kerajaan Nusantara. Situs dan peninggalan sejarah tersebar di berbagai wilayah, sementara sebagian di antaranya belum dikelola secara optimal.
Di situlah ilmu Arkeologi menemukan relevansinya.
“Arkeologi meskipun mahasiswanya sedikit, memang karena ini bidang yang sangat spesifik. Tidak kemudian karena jumlah mahasiswanya sedikit terus kemudian diubah atau tidak,” ujar Wening.
“Kita perlu memahami kehidupan masa lampau. Apalagi situs-situs kita banyak sekali, belum terkelola. Nah, ini jago-jagonya di Arkeologi,” imbuhnya.
Persoalan yang sama dapat dilihat dari sisi berbeda pada Matematika. Jika Arkeologi bekerja merawat jejak masa lalu, Matematika justru menjadi salah satu fondasi teknologi masa depan.
Wening menyebut prodi Matematika memiliki posisi strategis karena keterkaitannya dengan teknologi informasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kemampuan matematis tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi salah satu modal yang dibutuhkan industri teknologi.
Karena itu, prodi Matematika di UGM tidak serta-merta dipandang sebagai bidang yang kehilangan masa depan. Lulusannya dapat bergerak ke berbagai sektor, termasuk teknologi dan perbankan.
Kampus memang harus membaca selera pasar. Namun demikian, universitas bukan pabrik yang hanya memproduksi tenaga kerja. Sebab, ada ilmu yang mungkin tak ramai peminat, tetapi tetap penting untuk masa depan.
Tantangannya adalah berubah tanpa kehilangan alasan utama kenapa kampus berdiri.
Cerita Indonesia, dari berbagai sudut.
Cerita Indonesia, dari berbagai sudut.
Disusun oleh
Tim Editorial
Sri Gunawan Wibisono - Project Lead
Febriana Sinta - Editor
Yogie Fadila - Editor
Irwan Idris - Editor
Tim Penulis
Tri Purnawati (Kalbar)
Herlambang Jati (Yogyakarta)
Azziz (Jawa Barat)
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.