“Kalau pakai gaji jurnalis tahun ini, ambil rumah itu sudah tidak mungkin. Gak sanggup. Saya harus dua kali kerja–menulis berita sampai siang, menjahit baju sampai tengah malam–supaya dapur aman dan cicilan tidak macet.”
“Kalau pakai gaji jurnalis tahun ini, ambil rumah itu sudah tidak mungkin. Gak sanggup. Saya harus dua kali kerja–menulis berita sampai siang, menjahit baju sampai tengah malam–supaya dapur aman dan cicilan tidak macet.”
IDN Times - Pukul sembilan pagi, Juliadi (41) sudah bergulat dengan tenggat. Sebagai jurnalis lokal di Kabupaten Tabanan, Bali, ia harus menyetor empat berita sebelum tengah hari. Namun bagi Jul–sapaan akrabnya–selesainya tugas jurnalistik bukan berarti waktunya beristirahat.
Tepat pukul 15.00 Wita, setelah rehat sejenak di rumahnya, kawasan Griya Multi Jadi, Jul berganti peran. Ia duduk di belakang mesin jahit, membantu bisnis jahit istrinya, Siti Nur Kholifah (35), sebagai asisten hingga pukul 22.00 Wita. Rutinitas 13 jam kerja sehari ini ia lakoni demi satu tujuan: menjaga agar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) miliknya tidak macet.
“Kalau untuk gaji jurnalis pada tahun ini, jika ambil rumah (sepertinya) gak mungkin. Gak sanggup,” ujar Jul.
IDN Times - Pukul sembilan pagi, Juliadi (41) sudah bergulat dengan tenggat. Sebagai jurnalis lokal di Kabupaten Tabanan, Bali, ia harus menyetor empat berita sebelum tengah hari. Namun bagi Jul–sapaan akrabnya–selesainya tugas jurnalistik bukan berarti waktunya beristirahat.
Tepat pukul 15.00 Wita, setelah rehat sejenak di rumahnya, kawasan Griya Multi Jadi, Jul berganti peran. Ia duduk di belakang mesin jahit, membantu bisnis jahit istrinya, Siti Nur Kholifah (35), sebagai asisten hingga pukul 22.00 Wita. Rutinitas 13 jam kerja sehari ini ia lakoni demi satu tujuan: menjaga agar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) miliknya tidak macet.
“Kalau untuk gaji jurnalis pada tahun ini, jika ambil rumah (sepertinya) gak mungkin. Gak sanggup,” ujar Jul.
IDN Times - Pukul sembilan pagi, Juliadi (41) sudah bergulat dengan tenggat. Sebagai jurnalis lokal di Kabupaten Tabanan, Bali, ia harus menyetor empat berita sebelum tengah hari. Namun bagi Jul–sapaan akrabnya–selesainya tugas jurnalistik bukan berarti waktunya beristirahat.
Tepat pukul 15.00 Wita, setelah rehat sejenak di rumahnya, kawasan Griya Multi Jadi, Jul berganti peran. Ia duduk di belakang mesin jahit, membantu bisnis jahit istrinya, Siti Nur Kholifah (35), sebagai asisten hingga pukul 22.00 Wita. Rutinitas 13 jam kerja sehari ini ia lakoni demi satu tujuan: menjaga agar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) miliknya tidak macet.
“Kalau untuk gaji jurnalis pada tahun ini, jika ambil rumah (sepertinya) gak mungkin. Gak sanggup,” ujar Jul.
Gaji pokoknya Rp3,7 juta ditambah uang makan Rp500 ribu, sementara cicilan dan kebutuhan hidup terus mencekik. Jul mengambil KPR subsidi Tipe 31 seharga Rp168 juta pada 2020 selama 15 tahun.
Meski cicilannya hanya Rp1,2 juta per bulan, situasi ekonomi yang tidak menentu—termasuk pemotongan gaji media hingga 30 persen—memaksanya melakukan siasat ekstrem. Ia menerapkan "sistem tunda bayar" untuk SPP sekolah anaknya demi mendahulukan stok beras dan cicilan bank.
“Saya bisa pending (bayar SPP) untuk bulan depan, tapi kebutuhan yang lebih aman dulu kan,” katanya.
Gaji pokoknya Rp3,7 juta ditambah uang makan Rp500 ribu, sementara cicilan dan kebutuhan hidup terus mencekik. Jul mengambil KPR subsidi Tipe 31 seharga Rp168 juta pada 2020 selama 15 tahun.
Meski cicilannya hanya Rp1,2 juta per bulan, situasi ekonomi yang tidak menentu—termasuk pemotongan gaji media hingga 30 persen—memaksanya melakukan siasat ekstrem. Ia menerapkan "sistem tunda bayar" untuk SPP sekolah anaknya demi mendahulukan stok beras dan cicilan bank.
“Saya bisa pending (bayar SPP) untuk bulan depan, tapi kebutuhan yang lebih aman dulu kan,” katanya.
Gaji pokoknya Rp3,7 juta ditambah uang makan Rp500 ribu, sementara cicilan dan kebutuhan hidup terus mencekik. Jul mengambil KPR subsidi Tipe 31 seharga Rp168 juta pada 2020 selama 15 tahun.
Meski cicilannya hanya Rp1,2 juta per bulan, situasi ekonomi yang tidak menentu—termasuk pemotongan gaji media hingga 30 persen—memaksanya melakukan siasat ekstrem. Ia menerapkan "sistem tunda bayar" untuk SPP sekolah anaknya demi mendahulukan stok beras dan cicilan bank.
“Saya bisa pending (bayar SPP) untuk bulan depan, tapi kebutuhan yang lebih aman dulu kan,” katanya.
Nestapa memiliki rumah di tengah keterbatasan upah, ternyata bukan soal mampu atau tidak mampu mencicil. Bagi mereka yang akhirnya berhasil mendapatkan unit rumah subsidi, tantangan baru justru muncul dari kualitas bangunan yang sering kali harus dibayar dengan biaya ekstra.
Hal ini dialami oleh Budi Cahyana (45), karyawan swasta yang bekerja di Yogyakarta. Ia mencoba peruntungan mengambil rumah subsidi Tipe 36 dua kamar di Bantul. Pada 2013, ia membeli seharga Rp88 juta dengan cicilan Rp800 ribu per bulan selama 10 tahun. Ia tak masalah naik sepeda motor menempuh perjalanan 10km ke kantornya di pusat kota.
Nestapa memiliki rumah di tengah keterbatasan upah, ternyata bukan soal mampu atau tidak mampu mencicil. Bagi mereka yang akhirnya berhasil mendapatkan unit rumah subsidi, tantangan baru justru muncul dari kualitas bangunan yang sering kali harus dibayar dengan biaya ekstra.
Hal ini dialami oleh Budi Cahyana (45), karyawan swasta yang bekerja di Yogyakarta. Ia mencoba peruntungan mengambil rumah subsidi Tipe 36 dua kamar di Bantul. Pada 2013, ia membeli seharga Rp88 juta dengan cicilan Rp800 ribu per bulan selama 10 tahun. Ia tak masalah naik sepeda motor menempuh perjalanan 10km ke kantornya di pusat kota.
Nestapa memiliki rumah di tengah keterbatasan upah, ternyata bukan soal mampu atau tidak mampu mencicil. Bagi mereka yang akhirnya berhasil mendapatkan unit rumah subsidi, tantangan baru justru muncul dari kualitas bangunan yang sering kali harus dibayar dengan biaya ekstra.
Hal ini dialami oleh Budi Cahyana (45), karyawan swasta yang bekerja di Yogyakarta. Ia mencoba peruntungan mengambil rumah subsidi Tipe 36 dua kamar di Bantul. Pada 2013, ia membeli seharga Rp88 juta dengan cicilan Rp800 ribu per bulan selama 10 tahun. Ia tak masalah naik sepeda motor menempuh perjalanan 10km ke kantornya di pusat kota.
Namun, tinggal dua tahun cicilan itu lunas, Budi tak mengira tembok rumahnya berjamur, sehingga harus menyemen ulang. Atap juga bocor, dan pintunya melengkung. Pada 2021 itu, ia merogoh kocek hingga Rp25 juta untuk biaya renovasi rumah–sebuah nominal yang hampir setara dengan sepertiga harga rumahnya saat pertama kali dibeli.
Setelah 13 tahun, Budi tetap bersyukur bangunan rumahnya masih kokoh berdiri meski banyak kekurangan. Kisah Budi mempertegas satu hal, bahwa rumah murah sering kali datang bersamaan dengan biaya tersembunyi yang menguras tabungan di kemudian hari.
“Sebenarnya beli rumah bersubsidi karena harga terjangkau. Tidak mempertimbangkan rumah lain karena harganya tidak terjangkau,” kata Budi pada IDN Times Minggu, 18 Januari 2026.
Namun, tinggal dua tahun cicilan itu lunas, Budi tak mengira tembok rumahnya berjamur, sehingga harus menyemen ulang. Atap juga bocor, dan pintunya melengkung. Pada 2021 itu, ia merogoh kocek hingga Rp25 juta untuk biaya renovasi rumah–sebuah nominal yang hampir setara dengan sepertiga harga rumahnya saat pertama kali dibeli.
Setelah 13 tahun, Budi tetap bersyukur bangunan rumahnya masih kokoh berdiri meski banyak kekurangan. Kisah Budi mempertegas satu hal, bahwa rumah murah sering kali datang bersamaan dengan biaya tersembunyi yang menguras tabungan di kemudian hari.
“Sebenarnya beli rumah bersubsidi karena harga terjangkau. Tidak mempertimbangkan rumah lain karena harganya tidak terjangkau,” kata Budi pada IDN Times Minggu, 18 Januari 2026.
Namun, tinggal dua tahun cicilan itu lunas, Budi tak mengira tembok rumahnya berjamur, sehingga harus menyemen ulang. Atap juga bocor, dan pintunya melengkung. Pada 2021 itu, ia merogoh kocek hingga Rp25 juta untuk biaya renovasi rumah–sebuah nominal yang hampir setara dengan sepertiga harga rumahnya saat pertama kali dibeli.
Setelah 13 tahun, Budi tetap bersyukur bangunan rumahnya masih kokoh berdiri meski banyak kekurangan. Kisah Budi mempertegas satu hal, bahwa rumah murah sering kali datang bersamaan dengan biaya tersembunyi yang menguras tabungan di kemudian hari.
“Sebenarnya beli rumah bersubsidi karena harga terjangkau. Tidak mempertimbangkan rumah lain karena harganya tidak terjangkau,” kata Budi pada IDN Times Minggu, 18 Januari 2026.
Cerita Eriez Cynthia Dewi Putri Farisi (33) atau Vivi ini berada di titik yang lebih ekstrem: memilih antara rumah, makan, atau pendidikan anak. Vivi dan suaminya, Didik Prasta Dwiono (36), mengambil rumah subsidi di Probolinggo pada 2016 seharga Rp175 juta dengan tenor 20 tahun. Awalnya, cicilan Rp735 ribu terasa masuk akal. Namun, badai COVID-19 mengubah segalanya.
Pendapatan suami sebagai asisten apoteker di klinik bersalin merosot tajam karena sepinya pasien. Sering kali hanya membawa pulang maksimal Rp2 juta per bulan. Gaji pokoknya hanya Rp1 juta per bulan karena ijazah D1. Dalam keterbatasan itu, prioritas Vivi menjadi sangat pahit.
"Kami mengutamakan mencicil rumah dan makan daripada membayar SPP anak Rp170 ribu per bulan," ungkap Vivi saat diwawancara Jumat lalu, 23 Januari 2026.
Cerita Eriez Cynthia Dewi Putri Farisi (33) atau Vivi ini berada di titik yang lebih ekstrem: memilih antara rumah, makan, atau pendidikan anak. Vivi dan suaminya, Didik Prasta Dwiono (36), mengambil rumah subsidi di Probolinggo pada 2016 seharga Rp175 juta dengan tenor 20 tahun. Awalnya, cicilan Rp735 ribu terasa masuk akal. Namun, badai COVID-19 mengubah segalanya.
Pendapatan suami sebagai asisten apoteker di klinik bersalin merosot tajam karena sepinya pasien. Sering kali hanya membawa pulang maksimal Rp2 juta per bulan. Gaji pokoknya hanya Rp1 juta per bulan karena ijazah D1. Dalam keterbatasan itu, prioritas Vivi menjadi sangat pahit.
"Kami mengutamakan mencicil rumah dan makan daripada membayar SPP anak Rp170 ribu per bulan," ungkap Vivi saat diwawancara Jumat lalu, 23 Januari 2026.
Cerita Eriez Cynthia Dewi Putri Farisi (33) atau Vivi ini berada di titik yang lebih ekstrem: memilih antara rumah, makan, atau pendidikan anak. Vivi dan suaminya, Didik Prasta Dwiono (36), mengambil rumah subsidi di Probolinggo pada 2016 seharga Rp175 juta dengan tenor 20 tahun. Awalnya, cicilan Rp735 ribu terasa masuk akal. Namun, badai COVID-19 mengubah segalanya.
Pendapatan suami sebagai asisten apoteker di klinik bersalin merosot tajam karena sepinya pasien. Sering kali hanya membawa pulang maksimal Rp2 juta per bulan. Gaji pokoknya hanya Rp1 juta per bulan karena ijazah D1. Dalam keterbatasan itu, prioritas Vivi menjadi sangat pahit.
"Kami mengutamakan mencicil rumah dan makan daripada membayar SPP anak Rp170 ribu per bulan," ungkap Vivi saat diwawancara Jumat lalu, 23 Januari 2026.
Anak sulungnya yang duduk di kelas 2 sekolah dasar (SD) pondok swasta sering menunggak SPP 3 bulan. Demi menutupi tunggakan itu, Vivi menjual anting-antingnya. Hingga akhir Januari 2026, anaknya kembali menunggak 2 bulan. Satu-satunya harta tersisa adalah cincin yang dibelikan oleh ibunya pertengahan tahun lalu. Sebisa mungkin ia tidak menjual walaupun belum bisa membayar SPP 2 bulan dan cicilan rumah.
”Karena kemarin terpakai pengeluaran tak terduga. Beberapa kerabat dan tetangga yang sudah seperti saudara banyak yang masuk rumah sakit, melahirkan, dan habis operasi kecelakaan. Karena gak ada tabungan, jadi terpaksa pakai uang rumah dulu,” lanjutnya.
Ketidakmampuan menabung membuat keluarga ini hidup dalam siklus kasbon yang tak berujung, bahkan untuk sekadar makan. Demi menghindari stiker lelang dari bank, mereka terpaksa mengajukan restrukturisasi yang memperpanjang masa cicilan selama 4 tahun lagi.
Anak sulungnya yang duduk di kelas 2 sekolah dasar (SD) pondok swasta sering menunggak SPP 3 bulan. Demi menutupi tunggakan itu, Vivi menjual anting-antingnya. Hingga akhir Januari 2026, anaknya kembali menunggak 2 bulan. Satu-satunya harta tersisa adalah cincin yang dibelikan oleh ibunya pertengahan tahun lalu. Sebisa mungkin ia tidak menjual walaupun belum bisa membayar SPP 2 bulan dan cicilan rumah.
”Karena kemarin terpakai pengeluaran tak terduga. Beberapa kerabat dan tetangga yang sudah seperti saudara banyak yang masuk rumah sakit, melahirkan, dan habis operasi kecelakaan. Karena gak ada tabungan, jadi terpaksa pakai uang rumah dulu,” lanjutnya.
Ketidakmampuan menabung membuat keluarga ini hidup dalam siklus kasbon yang tak berujung, bahkan untuk sekadar makan. Demi menghindari stiker lelang dari bank, mereka terpaksa mengajukan restrukturisasi yang memperpanjang masa cicilan selama 4 tahun lagi.
Anak sulungnya yang duduk di kelas 2 sekolah dasar (SD) pondok swasta sering menunggak SPP 3 bulan. Demi menutupi tunggakan itu, Vivi menjual anting-antingnya. Hingga akhir Januari 2026, anaknya kembali menunggak 2 bulan. Satu-satunya harta tersisa adalah cincin yang dibelikan oleh ibunya pertengahan tahun lalu. Sebisa mungkin ia tidak menjual walaupun belum bisa membayar SPP 2 bulan dan cicilan rumah.
”Karena kemarin terpakai pengeluaran tak terduga. Beberapa kerabat dan tetangga yang sudah seperti saudara banyak yang masuk rumah sakit, melahirkan, dan habis operasi kecelakaan. Karena gak ada tabungan, jadi terpaksa pakai uang rumah dulu,” lanjutnya.
Ketidakmampuan menabung membuat keluarga ini hidup dalam siklus kasbon yang tak berujung, bahkan untuk sekadar makan. Demi menghindari stiker lelang dari bank, mereka terpaksa mengajukan restrukturisasi yang memperpanjang masa cicilan selama 4 tahun lagi.
Tragedi ini semakin lengkap ketika melihat kondisi fisik hunian yang mereka pertahankan mati-matian. Dengan modal bantuan dari keluarga untuk renovasi sebesar Rp35 juta dan tak kunjung selesai, dapur mereka kini hanya beratap asbes berlubang.
"Kalau hujan, dapur selalu banjir karena asbesnya bocor di mana-mana. Jadi seperti air terjun. Ini sekarang septictank penuh lagi, belum ada dana buat sedot WC. Jadi kalau mau pup (buang air besar) harus ke POM," kata Vivi.
Melihat beban yang dipikul Vivi, Juliadi, dan Budi, timbul pertanyaan reflektif bagi siapa pun yang ingin memiliki sebuah hunian: Apakah memiliki rumah saat ini adalah sebuah investasi keamanan, atau justru jurang yang curam bagi kesejahteraan jangka panjang? Mari kita uji dengan angka.
Tragedi ini semakin lengkap ketika melihat kondisi fisik hunian yang mereka pertahankan mati-matian. Dengan modal bantuan dari keluarga untuk renovasi sebesar Rp35 juta dan tak kunjung selesai, dapur mereka kini hanya beratap asbes berlubang.
"Kalau hujan, dapur selalu banjir karena asbesnya bocor di mana-mana. Jadi seperti air terjun. Ini sekarang septictank penuh lagi, belum ada dana buat sedot WC. Jadi kalau mau pup (buang air besar) harus ke POM," kata Vivi.
Melihat beban yang dipikul Vivi, Juliadi, dan Budi, timbul pertanyaan reflektif bagi siapa pun yang ingin memiliki sebuah hunian: Apakah memiliki rumah saat ini adalah sebuah investasi keamanan, atau justru jurang yang curam bagi kesejahteraan jangka panjang? Mari kita uji dengan angka.
Tragedi ini semakin lengkap ketika melihat kondisi fisik hunian yang mereka pertahankan mati-matian. Dengan modal bantuan dari keluarga untuk renovasi sebesar Rp35 juta dan tak kunjung selesai, dapur mereka kini hanya beratap asbes berlubang.
"Kalau hujan, dapur selalu banjir karena asbesnya bocor di mana-mana. Jadi seperti air terjun. Ini sekarang septictank penuh lagi, belum ada dana buat sedot WC. Jadi kalau mau pup (buang air besar) harus ke POM," kata Vivi.
Melihat beban yang dipikul Vivi, Juliadi, dan Budi, timbul pertanyaan reflektif bagi siapa pun yang ingin memiliki sebuah hunian: Apakah memiliki rumah saat ini adalah sebuah investasi keamanan, atau justru jurang yang curam bagi kesejahteraan jangka panjang? Mari kita uji dengan angka.
Apakah punya properti masuk akal atau mustahil? Yuk, coba hitung sendiri
Apakah punya properti masuk akal atau mustahil? Yuk, coba hitung sendiri
Apakah punya properti masuk akal atau mustahil? Yuk, coba hitung sendiri
Hitung-hitungan di atas mungkin membuatmu menghela napas panjang, tapi kamu tidak sendirian. Angka di layar kalkulator bukan sekadar simulasi, melainkan cerminan dari realitas pasar yang kian menjauh dari jangkauan upah minimum.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa impian yang diwujudkan Juliadi, Budi, dan Vivi nyaris mustahil direplikasi pada masa sekarang. Sebagai gambaran, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tabanan kini sebesar Rp3.287.679 pada 2026. Meski ada kenaikan 5,97 persen, angka ini terasa kerdil di hadapan pasar properti.
Penyebabnya bukan lagi soal keinginan pengembang untuk mencari untung, melainkan masalah mendasar pada ketersediaan lahan.
Hitung-hitungan di atas mungkin membuatmu menghela napas panjang, tapi kamu tidak sendirian. Angka di layar kalkulator bukan sekadar simulasi, melainkan cerminan dari realitas pasar yang kian menjauh dari jangkauan upah minimum.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa impian yang diwujudkan Juliadi, Budi, dan Vivi nyaris mustahil direplikasi pada masa sekarang. Sebagai gambaran, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tabanan kini sebesar Rp3.287.679 pada 2026. Meski ada kenaikan 5,97 persen, angka ini terasa kerdil di hadapan pasar properti.
Penyebabnya bukan lagi soal keinginan pengembang untuk mencari untung, melainkan masalah mendasar pada ketersediaan lahan.
Hitung-hitungan di atas mungkin membuatmu menghela napas panjang, tapi kamu tidak sendirian. Angka di layar kalkulator bukan sekadar simulasi, melainkan cerminan dari realitas pasar yang kian menjauh dari jangkauan upah minimum.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa impian yang diwujudkan Juliadi, Budi, dan Vivi nyaris mustahil direplikasi pada masa sekarang. Sebagai gambaran, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tabanan kini sebesar Rp3.287.679 pada 2026. Meski ada kenaikan 5,97 persen, angka ini terasa kerdil di hadapan pasar properti.
Penyebabnya bukan lagi soal keinginan pengembang untuk mencari untung, melainkan masalah mendasar pada ketersediaan lahan.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Real Estate Indonesia (BPOD REI) Bali, I Gede Suardita, mengungkapkan fakta pahit: rumah subsidi seharga Rp185 juta sudah tidak dibangun lagi di Tabanan per 2026. Alasannya klise namun mematikan: harga tanah telah melonjak lebih dari Rp50 juta per are.
Sementara, harga tanah yang ideal untuk membangun rumah subsidi adalah di bawah Rp50 juta per are. Para pengembang merasa harga jualnya sudah tidak bisa menutupi biaya pembangunan. Ia menyebutkan, kenaikan properti dalam lima tahun terakhir antara 5–10 persen.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Real Estate Indonesia (BPOD REI) Bali, I Gede Suardita, mengungkapkan fakta pahit: rumah subsidi seharga Rp185 juta sudah tidak dibangun lagi di Tabanan per 2026. Alasannya klise namun mematikan: harga tanah telah melonjak lebih dari Rp50 juta per are.
Sementara, harga tanah yang ideal untuk membangun rumah subsidi adalah di bawah Rp50 juta per are. Para pengembang merasa harga jualnya sudah tidak bisa menutupi biaya pembangunan. Ia menyebutkan, kenaikan properti dalam lima tahun terakhir antara 5–10 persen.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Real Estate Indonesia (BPOD REI) Bali, I Gede Suardita, mengungkapkan fakta pahit: rumah subsidi seharga Rp185 juta sudah tidak dibangun lagi di Tabanan per 2026. Alasannya klise namun mematikan: harga tanah telah melonjak lebih dari Rp50 juta per are.
Sementara, harga tanah yang ideal untuk membangun rumah subsidi adalah di bawah Rp50 juta per are. Para pengembang merasa harga jualnya sudah tidak bisa menutupi biaya pembangunan. Ia menyebutkan, kenaikan properti dalam lima tahun terakhir antara 5–10 persen.
Kondisi ini memaksa kelas menengah bergeser ke rumah komersial seharga Rp300 juta hingga Rp500 juta, terutama di wilayah favorit seperti Kecamatan Kediri dan Kota Tabanan. Bahkan untuk daerah premium bisa lebih dari Rp1 miliar.
“Harga tanah di Tabanan terus naik. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Daerah yang masih berpotensi itu (bangun rumah subsidi) adalah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem," kata Suardita.
Suardita menyebutkan, rata-rata uang muka rumah komersial antara 5 persen sampai 10 persen. Bank umum biasanya rata-rata menetapkan bunga tetap sebesar 12 persen, dengan masa tenor 15–20 tahun.
Kondisi ini memaksa kelas menengah bergeser ke rumah komersial seharga Rp300 juta hingga Rp500 juta, terutama di wilayah favorit seperti Kecamatan Kediri dan Kota Tabanan. Bahkan untuk daerah premium bisa lebih dari Rp1 miliar.
“Harga tanah di Tabanan terus naik. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Daerah yang masih berpotensi itu (bangun rumah subsidi) adalah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem," kata Suardita.
Suardita menyebutkan, rata-rata uang muka rumah komersial antara 5 persen sampai 10 persen. Bank umum biasanya rata-rata menetapkan bunga tetap sebesar 12 persen, dengan masa tenor 15–20 tahun.
Kondisi ini memaksa kelas menengah bergeser ke rumah komersial seharga Rp300 juta hingga Rp500 juta, terutama di wilayah favorit seperti Kecamatan Kediri dan Kota Tabanan. Bahkan untuk daerah premium bisa lebih dari Rp1 miliar.
“Harga tanah di Tabanan terus naik. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Daerah yang masih berpotensi itu (bangun rumah subsidi) adalah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem," kata Suardita.
Suardita menyebutkan, rata-rata uang muka rumah komersial antara 5 persen sampai 10 persen. Bank umum biasanya rata-rata menetapkan bunga tetap sebesar 12 persen, dengan masa tenor 15–20 tahun.
Sementara itu, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Bali pada 2026 sebesar Rp5.253.107 per bulan. Meskipun UMP Bali ada kenaikan, namun Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak karyawan Bali.
Ia berharap ada intervensi kebijakan, terutama dari pemerintah. Misalkan dengan menekan kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat agar daya belinya tidak semakin terjun bebas.
Sementara itu, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Bali pada 2026 sebesar Rp5.253.107 per bulan. Meskipun UMP Bali ada kenaikan, namun Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak karyawan Bali.
Ia berharap ada intervensi kebijakan, terutama dari pemerintah. Misalkan dengan menekan kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat agar daya belinya tidak semakin terjun bebas.
Sementara itu, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Bali pada 2026 sebesar Rp5.253.107 per bulan. Meskipun UMP Bali ada kenaikan, namun Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak karyawan Bali.
Ia berharap ada intervensi kebijakan, terutama dari pemerintah. Misalkan dengan menekan kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat agar daya belinya tidak semakin terjun bebas.
“Jika tidak, kemampuan daya beli masyarakat akan semakin menurun,” kata Rai.
Lantas, apakah karyawan yang mengandalkan gaji UMK bisa membeli rumah komersial pada tahun 2026? Dari infografis di bawah dengan locus Tabanan, yuk kita bedah angka apakah itu logis untuk karyawan UMK.
“Jika tidak, kemampuan daya beli masyarakat akan semakin menurun,” kata Rai.
Lantas, apakah karyawan yang mengandalkan gaji UMK bisa membeli rumah komersial pada tahun 2026? Dari infografis di bawah dengan locus Tabanan, yuk kita bedah angka apakah itu logis untuk karyawan UMK.
“Jika tidak, kemampuan daya beli masyarakat akan semakin menurun,” kata Rai.
Lantas, apakah karyawan yang mengandalkan gaji UMK bisa membeli rumah komersial pada tahun 2026? Dari infografis di bawah dengan locus Tabanan, yuk kita bedah angka apakah itu logis untuk karyawan UMK.
IDN Times/Sukma Shakti
Karyawan yang hanya mengandalkan gaji UMK di Tabanan tidak punya sisa uang untuk mencicil rumah. Mereka masih kekurangan uang Rp1.965.428 atau sekitar 38 persen setiap bulannya jika mengikuti standar hidup layak di Bali.
Karyawan UMK juga tidak mungkin mengambil KPR rumah komersial seharga Rp300 juta dengan bunga 12 persen. Cicilannya saja menghabiskan 90,4 persen dari gaji atau sekitar Rp2.972.897 per bulan. Artinya, uang di dompet tersisa Rp314.782 untuk bertahan hidup seperti makan, bayar listrik maupun air, transportasi, dan kebutuhan lain selama sebulan.
Jika mau tambahan pendapatan seperti Juliadi, karyawan harus menghabiskan 13 jam setiap hari untuk kerja utama dan sampingan. Jeda istirahat hanya dua jam di siang hari, sisanya setelah jam 10 malam dan sebelum 9 pagi.
Karyawan yang hanya mengandalkan gaji UMK di Tabanan tidak punya sisa uang untuk mencicil rumah. Mereka masih kekurangan uang Rp1.965.428 atau sekitar 38 persen setiap bulannya jika mengikuti standar hidup layak di Bali.
Karyawan UMK juga tidak mungkin mengambil KPR rumah komersial seharga Rp300 juta dengan bunga 12 persen. Cicilannya saja menghabiskan 90,4 persen dari gaji atau sekitar Rp2.972.897 per bulan. Artinya, uang di dompet tersisa Rp314.782 untuk bertahan hidup seperti makan, bayar listrik maupun air, transportasi, dan kebutuhan lain selama sebulan.
Jika mau tambahan pendapatan seperti Juliadi, karyawan harus menghabiskan 13 jam setiap hari untuk kerja utama dan sampingan. Jeda istirahat hanya dua jam di siang hari, sisanya setelah jam 10 malam dan sebelum 9 pagi.
Karyawan yang hanya mengandalkan gaji UMK di Tabanan tidak punya sisa uang untuk mencicil rumah. Mereka masih kekurangan uang Rp1.965.428 atau sekitar 38 persen setiap bulannya jika mengikuti standar hidup layak di Bali.
Karyawan UMK juga tidak mungkin mengambil KPR rumah komersial seharga Rp300 juta dengan bunga 12 persen. Cicilannya saja menghabiskan 90,4 persen dari gaji atau sekitar Rp2.972.897 per bulan. Artinya, uang di dompet tersisa Rp314.782 untuk bertahan hidup seperti makan, bayar listrik maupun air, transportasi, dan kebutuhan lain selama sebulan.
Jika mau tambahan pendapatan seperti Juliadi, karyawan harus menghabiskan 13 jam setiap hari untuk kerja utama dan sampingan. Jeda istirahat hanya dua jam di siang hari, sisanya setelah jam 10 malam dan sebelum 9 pagi.
Numbeo–sebuah aplikasi penyedia data berbagai kota di seluruh dunia–merilis Indeks Harga Properti per Kota 2026 se-Asia Tenggara. Berdasarkan data indeks properti, price to income ratio (rasio harga properti terhadap pendapatan) di Jakarta mencapai 22,3.
Secara sederhana, itu berarti rata-rata keluarga di Jakarta butuh menabung seluruh gajinya selama 22 tahun lebih tanpa belanja apa pun hanya untuk bisa membeli satu unit hunian secara tunai.
Numbeo–sebuah aplikasi penyedia data berbagai kota di seluruh dunia–merilis Indeks Harga Properti per Kota 2026 se-Asia Tenggara. Berdasarkan data indeks properti, price to income ratio (rasio harga properti terhadap pendapatan) di Jakarta mencapai 22,3.
Secara sederhana, itu berarti rata-rata keluarga di Jakarta butuh menabung seluruh gajinya selama 22 tahun lebih tanpa belanja apa pun hanya untuk bisa membeli satu unit hunian secara tunai.
Numbeo–sebuah aplikasi penyedia data berbagai kota di seluruh dunia–merilis Indeks Harga Properti per Kota 2026 se-Asia Tenggara. Berdasarkan data indeks properti, price to income ratio (rasio harga properti terhadap pendapatan) di Jakarta mencapai 22,3.
Secara sederhana, itu berarti rata-rata keluarga di Jakarta butuh menabung seluruh gajinya selama 22 tahun lebih tanpa belanja apa pun hanya untuk bisa membeli satu unit hunian secara tunai.
Tiga jalan pulang: bahagia di lahan sewaan, gelar, dan kelana
Tiga jalan pulang: bahagia di lahan sewaan, gelar, dan kelana
Tiga jalan pulang: bahagia di lahan sewaan, gelar, dan kelana
Arina dan suaminya, Tian, di depan rumah kontrakan. (IDN Times/Khusnul Hasanah)
“Saya tidak sedang berlomba membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain. Menikah dan tinggal di kontrakan 3x5 meter jauh lebih baik bagi mental saya.”
“Saya tidak sedang berlomba membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain. Menikah dan tinggal di kontrakan 3x5 meter jauh lebih baik bagi mental saya.”
Cahaya fajar di Kecamatan Bulak, Surabaya, menyinari rutinitas baru Arina (28) dan suaminya, Tian. Dalam kontrakan sederhana berukuran 3x5m (meter), Arina merapikan baju kerja dan menggoreng telur. Bagi pasangan yang baru menikah September 2025 lalu, ruang sempit seharga Rp700 ribu per bulan dan membayar PDAM Rp50 ribu itu sudah cukup untuk berteduh, dan membina rumah tangga yang bahagia.
"Kami memanajemen finansial secara pasti. Gaji suami untuk kebutuhan, gaji saya untuk tabungan dan darurat," ujar Arina.
Cahaya fajar di Kecamatan Bulak, Surabaya, menyinari rutinitas baru Arina (28) dan suaminya, Tian. Dalam kontrakan sederhana berukuran 3x5m (meter), Arina merapikan baju kerja dan menggoreng telur. Bagi pasangan yang baru menikah September 2025 lalu, ruang sempit seharga Rp700 ribu per bulan dan membayar PDAM Rp50 ribu itu sudah cukup untuk berteduh, dan membina rumah tangga yang bahagia.
"Kami memanajemen finansial secara pasti. Gaji suami untuk kebutuhan, gaji saya untuk tabungan dan darurat," ujar Arina.
Cahaya fajar di Kecamatan Bulak, Surabaya, menyinari rutinitas baru Arina (28) dan suaminya, Tian. Dalam kontrakan sederhana berukuran 3x5m (meter), Arina merapikan baju kerja dan menggoreng telur. Bagi pasangan yang baru menikah September 2025 lalu, ruang sempit seharga Rp700 ribu per bulan dan membayar PDAM Rp50 ribu itu sudah cukup untuk berteduh, dan membina rumah tangga yang bahagia.
"Kami memanajemen finansial secara pasti. Gaji suami untuk kebutuhan, gaji saya untuk tabungan dan darurat," ujar Arina.
Bukan tak punya mimpi membeli rumah, pendapatan mereka sebagai pekerja UMK tidak linear dengan harga properti dan kebutuhan pokok yang melambung. Kabar tentang penipuan jual beli rumah hingga mafia tanah, semakin menguatkan dirinya tidak membeli dalam waktu dekat.
Sebelum menikah, Arina dan Tian memang sepakat untuk mengontrak rumah. Dari hitung-hitungan mereka, ini lebih masuk akal ketimbang mengambil KPR. Ia tak perlu pusing memikirkan tanggungan utang di bank dan suku bunga yang tidak menentu.
Bukan tak punya mimpi membeli rumah, pendapatan mereka sebagai pekerja UMK tidak linear dengan harga properti dan kebutuhan pokok yang melambung. Kabar tentang penipuan jual beli rumah hingga mafia tanah, semakin menguatkan dirinya tidak membeli dalam waktu dekat.
Sebelum menikah, Arina dan Tian memang sepakat untuk mengontrak rumah. Dari hitung-hitungan mereka, ini lebih masuk akal ketimbang mengambil KPR. Ia tak perlu pusing memikirkan tanggungan utang di bank dan suku bunga yang tidak menentu.
Bukan tak punya mimpi membeli rumah, pendapatan mereka sebagai pekerja UMK tidak linear dengan harga properti dan kebutuhan pokok yang melambung. Kabar tentang penipuan jual beli rumah hingga mafia tanah, semakin menguatkan dirinya tidak membeli dalam waktu dekat.
Sebelum menikah, Arina dan Tian memang sepakat untuk mengontrak rumah. Dari hitung-hitungan mereka, ini lebih masuk akal ketimbang mengambil KPR. Ia tak perlu pusing memikirkan tanggungan utang di bank dan suku bunga yang tidak menentu.
Selain alasan finansial, pertimbangan lainnya karena tak perlu pusing memikirkan membayar pajak dan perawatan rumah. Bila ada kerusakan, ia hanya perlu membayar ke pemilik. Begitu pula ketika mulai tidak nyaman dengan lingkungannya, mereka bisa pindah dengan mudah tanpa memikirkan apa pun. Menurutnya, tidak memiliki rumah bukan berarti hidupnya belum mapan.
"Saya memiliki prinsip alon-alon asal kelakon (pelan-pelan asal jalan), tidak terburu-buru, tidak sedang berlomba membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain. Itu sudah membantu mental kita tetap waras," katanya.
Arina memikirkan sematang mungkin dalam menyiapkan masa depan. Ia memiliki tabungan dari profit bisnis kecil-kecilan dan aset logam mulia. Ia berpesan pada Gen Z untuk tidak gengsi jika sudah menikah. Hidup di rumah kontrakan jauh lebih baik, asalkan kebutuhan hidup bisa tercukupi tanpa terlilit utang.
Selain alasan finansial, pertimbangan lainnya karena tak perlu pusing memikirkan membayar pajak dan perawatan rumah. Bila ada kerusakan, ia hanya perlu membayar ke pemilik. Begitu pula ketika mulai tidak nyaman dengan lingkungannya, mereka bisa pindah dengan mudah tanpa memikirkan apa pun. Menurutnya, tidak memiliki rumah bukan berarti hidupnya belum mapan.
"Saya memiliki prinsip alon-alon asal kelakon (pelan-pelan asal jalan), tidak terburu-buru, tidak sedang berlomba membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain. Itu sudah membantu mental kita tetap waras," katanya.
Arina memikirkan sematang mungkin dalam menyiapkan masa depan. Ia memiliki tabungan dari profit bisnis kecil-kecilan dan aset logam mulia. Ia berpesan pada Gen Z untuk tidak gengsi jika sudah menikah. Hidup di rumah kontrakan jauh lebih baik, asalkan kebutuhan hidup bisa tercukupi tanpa terlilit utang.
Selain alasan finansial, pertimbangan lainnya karena tak perlu pusing memikirkan membayar pajak dan perawatan rumah. Bila ada kerusakan, ia hanya perlu membayar ke pemilik. Begitu pula ketika mulai tidak nyaman dengan lingkungannya, mereka bisa pindah dengan mudah tanpa memikirkan apa pun. Menurutnya, tidak memiliki rumah bukan berarti hidupnya belum mapan.
"Saya memiliki prinsip alon-alon asal kelakon (pelan-pelan asal jalan), tidak terburu-buru, tidak sedang berlomba membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain. Itu sudah membantu mental kita tetap waras," katanya.
Arina memikirkan sematang mungkin dalam menyiapkan masa depan. Ia memiliki tabungan dari profit bisnis kecil-kecilan dan aset logam mulia. Ia berpesan pada Gen Z untuk tidak gengsi jika sudah menikah. Hidup di rumah kontrakan jauh lebih baik, asalkan kebutuhan hidup bisa tercukupi tanpa terlilit utang.
Foto hanya ilustrasi. (IDN Times/Yuko Utami)
Jika Arina memilih mengontrak seharga Rp700 ribu demi menjaga stabilitas tabungan rumah tangganya, Tifa Auliani (27) melihat cicilan sebagai 'gangguan tidur'. Bagi Tifa, menyerah pada pasar properti bukan berarti kalah, melainkan sebuah bentuk kesadaran baru.
Sebagai staf public relation non-ASN (aparatur sipil negara) di instansi pemerintah, ‘kantornya’ bisa berpindah dua sampai tiga kota dalam satu hari. Kalau dipikir-pikir, rumah permanen hanya sebuah konsep yang belum mendesak untuk diwujudkan, apalagi mobilitasnya tinggi. Ia menerima realitas itu dengan senyum getir.
Jika Arina memilih mengontrak seharga Rp700 ribu demi menjaga stabilitas tabungan rumah tangganya, Tifa Auliani (27) melihat cicilan sebagai 'gangguan tidur'. Bagi Tifa, menyerah pada pasar properti bukan berarti kalah, melainkan sebuah bentuk kesadaran baru.
Sebagai staf public relation non-ASN (aparatur sipil negara) di instansi pemerintah, ‘kantornya’ bisa berpindah dua sampai tiga kota dalam satu hari. Kalau dipikir-pikir, rumah permanen hanya sebuah konsep yang belum mendesak untuk diwujudkan, apalagi mobilitasnya tinggi. Ia menerima realitas itu dengan senyum getir.
Jika Arina memilih mengontrak seharga Rp700 ribu demi menjaga stabilitas tabungan rumah tangganya, Tifa Auliani (27) melihat cicilan sebagai 'gangguan tidur'. Bagi Tifa, menyerah pada pasar properti bukan berarti kalah, melainkan sebuah bentuk kesadaran baru.
Sebagai staf public relation non-ASN (aparatur sipil negara) di instansi pemerintah, ‘kantornya’ bisa berpindah dua sampai tiga kota dalam satu hari. Kalau dipikir-pikir, rumah permanen hanya sebuah konsep yang belum mendesak untuk diwujudkan, apalagi mobilitasnya tinggi. Ia menerima realitas itu dengan senyum getir.
“Usia 25 tahun, saya seperti terbangunkan. Ternyata punya rumah itu hal yang sulit. Padahal di usia 23 tahun, saya masih merasa kayaknya bisa deh punya rumah. Tapi, hmm, dibangunkan dari mimpi. Tidak semudah itu ternyata.”
“Usia 25 tahun, saya seperti terbangunkan. Ternyata punya rumah itu hal yang sulit. Padahal di usia 23 tahun, saya masih merasa kayaknya bisa deh punya rumah. Tapi, hmm, dibangunkan dari mimpi. Tidak semudah itu ternyata.”
Program rumah subsidi dari pemerintah memang cukup membantu banyak orang. Namun, rumah subsidi yang jauh dari transportasi umum, belum sesuai dengan gaya hidup dan lingkungan yang dia inginkan. Tifa sudah melakukan perhitungan matematika. Rumah yang lokasinya sesuai dengan impian dia masih menawarkan harga fantastis, minimal cicilan Rp8 juta per bulan. Padahal, pendapatan yang ia terima di kisaran Rp10 juta–Rp13 juta.
Meski banyak opsi cicilan dari bank, ia menolak beban yang berdurasi belasan hingga puluhan tahun. Jadi, menyerahkan lebih dari 50 persen gaji untuk sepetak lahan dan tembok batu bata adalah bentuk kerentanan ekonomi, bukan keamanan.
“Belum pengeluaran lain, cicilan akan membuat kondisi keuangan saya tidak aman,” kata Tifa.
Program rumah subsidi dari pemerintah memang cukup membantu banyak orang. Namun, rumah subsidi yang jauh dari transportasi umum, belum sesuai dengan gaya hidup dan lingkungan yang dia inginkan. Tifa sudah melakukan perhitungan matematika. Rumah yang lokasinya sesuai dengan impian dia masih menawarkan harga fantastis, minimal cicilan Rp8 juta per bulan. Padahal, pendapatan yang ia terima di kisaran Rp10 juta–Rp13 juta.
Meski banyak opsi cicilan dari bank, ia menolak beban yang berdurasi belasan hingga puluhan tahun. Jadi, menyerahkan lebih dari 50 persen gaji untuk sepetak lahan dan tembok batu bata adalah bentuk kerentanan ekonomi, bukan keamanan.
“Belum pengeluaran lain, cicilan akan membuat kondisi keuangan saya tidak aman,” kata Tifa.
Program rumah subsidi dari pemerintah memang cukup membantu banyak orang. Namun, rumah subsidi yang jauh dari transportasi umum, belum sesuai dengan gaya hidup dan lingkungan yang dia inginkan. Tifa sudah melakukan perhitungan matematika. Rumah yang lokasinya sesuai dengan impian dia masih menawarkan harga fantastis, minimal cicilan Rp8 juta per bulan. Padahal, pendapatan yang ia terima di kisaran Rp10 juta–Rp13 juta.
Meski banyak opsi cicilan dari bank, ia menolak beban yang berdurasi belasan hingga puluhan tahun. Jadi, menyerahkan lebih dari 50 persen gaji untuk sepetak lahan dan tembok batu bata adalah bentuk kerentanan ekonomi, bukan keamanan.
“Belum pengeluaran lain, cicilan akan membuat kondisi keuangan saya tidak aman,” kata Tifa.
Tifa di usia 27 tahun pernah menerima tekanan dari orangtua untuk segera memiliki rumah sendiri. Bukan karena ingin anaknya cepat-cepat pergi dari rumah, melainkan budaya generasi dulu yang menganggap memiliki rumah adalah sebuah pencapaian.
Sekarang ia legowo (menerima dan ikhlas). Jika orangtuanya menilai rumah adalah penanda sukses, Tifa justru mendefinisikan sukses versinya sendiri: hidup nyaman, tenang, punya tabungan cukup untuk dana darurat, tanpa lilitan utang–baik pinjaman online (pinjol), judi online (judol), maupun cicilan bank. Ia menghindari cicilan dalam bentuk apa pun. Pengin beli sesuatu–baik itu kendaraan, smartphone–kalau bisa sih tunai saja. Begitu pula rumah.
Ketimbang menyetor ke pengembang rumah subsidi di pinggiran kota, Tifa, yang biasa naik transportasi umum, memilih mengalihkan uang untuk membangun keahlian. Sejak usia 19 tahun, ia membiayai pendidikan sendiri. Uang yang mungkin bisa untuk membayar DP (down payment) rumah, dialihkan untuk meraih gelar sarjana (S1), magister (S2) jurusan ilmu komunikasi, hingga berbagai pelatihan sertifikasi seperti public speaker dan lainnya.
Tifa di usia 27 tahun pernah menerima tekanan dari orangtua untuk segera memiliki rumah sendiri. Bukan karena ingin anaknya cepat-cepat pergi dari rumah, melainkan budaya generasi dulu yang menganggap memiliki rumah adalah sebuah pencapaian.
Sekarang ia legowo (menerima dan ikhlas). Jika orangtuanya menilai rumah adalah penanda sukses, Tifa justru mendefinisikan sukses versinya sendiri: hidup nyaman, tenang, punya tabungan cukup untuk dana darurat, tanpa lilitan utang–baik pinjaman online (pinjol), judi online (judol), maupun cicilan bank. Ia menghindari cicilan dalam bentuk apa pun. Pengin beli sesuatu–baik itu kendaraan, smartphone–kalau bisa sih tunai saja. Begitu pula rumah.
Ketimbang menyetor ke pengembang rumah subsidi di pinggiran kota, Tifa, yang biasa naik transportasi umum, memilih mengalihkan uang untuk membangun keahlian. Sejak usia 19 tahun, ia membiayai pendidikan sendiri. Uang yang mungkin bisa untuk membayar DP (down payment) rumah, dialihkan untuk meraih gelar sarjana (S1), magister (S2) jurusan ilmu komunikasi, hingga berbagai pelatihan sertifikasi seperti public speaker dan lainnya.
Tifa di usia 27 tahun pernah menerima tekanan dari orangtua untuk segera memiliki rumah sendiri. Bukan karena ingin anaknya cepat-cepat pergi dari rumah, melainkan budaya generasi dulu yang menganggap memiliki rumah adalah sebuah pencapaian.
Sekarang ia legowo (menerima dan ikhlas). Jika orangtuanya menilai rumah adalah penanda sukses, Tifa justru mendefinisikan sukses versinya sendiri: hidup nyaman, tenang, punya tabungan cukup untuk dana darurat, tanpa lilitan utang–baik pinjaman online (pinjol), judi online (judol), maupun cicilan bank. Ia menghindari cicilan dalam bentuk apa pun. Pengin beli sesuatu–baik itu kendaraan, smartphone–kalau bisa sih tunai saja. Begitu pula rumah.
Ketimbang menyetor ke pengembang rumah subsidi di pinggiran kota, Tifa, yang biasa naik transportasi umum, memilih mengalihkan uang untuk membangun keahlian. Sejak usia 19 tahun, ia membiayai pendidikan sendiri. Uang yang mungkin bisa untuk membayar DP (down payment) rumah, dialihkan untuk meraih gelar sarjana (S1), magister (S2) jurusan ilmu komunikasi, hingga berbagai pelatihan sertifikasi seperti public speaker dan lainnya.
Hasilnya, ia sekarang membuka jasa moderator, MC, dan trainer. Ia merasa beruntung tidak memaksakan diri segera punya rumah. Bagi Tifa, meningkatkan kapasitas diri adalah aset yang lebih cair dan aman daripada rumah yang tidak terjangkau.
“Jadi, hal-hal yang masih ingin saya nikmati di usia saya, masih bisa saya lakukan tanpa memikirkan apakah uangnya cukup,” jelasnya.
Hasilnya, ia sekarang membuka jasa moderator, MC, dan trainer. Ia merasa beruntung tidak memaksakan diri segera punya rumah. Bagi Tifa, meningkatkan kapasitas diri adalah aset yang lebih cair dan aman daripada rumah yang tidak terjangkau.
“Jadi, hal-hal yang masih ingin saya nikmati di usia saya, masih bisa saya lakukan tanpa memikirkan apakah uangnya cukup,” jelasnya.
Hasilnya, ia sekarang membuka jasa moderator, MC, dan trainer. Ia merasa beruntung tidak memaksakan diri segera punya rumah. Bagi Tifa, meningkatkan kapasitas diri adalah aset yang lebih cair dan aman daripada rumah yang tidak terjangkau.
“Jadi, hal-hal yang masih ingin saya nikmati di usia saya, masih bisa saya lakukan tanpa memikirkan apakah uangnya cukup,” jelasnya.
Foto hanya ilustrasi. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Ketika Tifa membangun benteng keamanannya melalui pendidikan dan sertifikasi, Arifina Budi (30) membangun kemandiriannya melalui pengalaman dan kelana. Rumah bukan lagi sebuah jangkar yang harus ditancapkan di satu tempat. Upik, sapaannya, dan kelana adalah sahabat setia. Sejak lulus sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta, ia berpindah ke Bandung untuk kuliah, kerja di Surabaya, dan kini menetap di Tangerang sebagai karyawan swasta perusahaan travel daerah Jakarta.
Menurutnya, menyewa kos ataupun mengontrak rumah adalah pilihan sadar agar ia tetap bisa bergerak mengikuti peluang karier dan jiwa petualangnya. Terbiasa pindah berkala membuat Upik menikmati pola itu.
“Enjoy, maksudnya gak harus punya satu tempat. Aku gak harus menetap di satu tempat untuk waktu yang lama,” kata penggemar IU, solois Korea ini.
Ketika Tifa membangun benteng keamanannya melalui pendidikan dan sertifikasi, Arifina Budi (30) membangun kemandiriannya melalui pengalaman dan kelana. Rumah bukan lagi sebuah jangkar yang harus ditancapkan di satu tempat. Upik, sapaannya, dan kelana adalah sahabat setia. Sejak lulus sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta, ia berpindah ke Bandung untuk kuliah, kerja di Surabaya, dan kini menetap di Tangerang sebagai karyawan swasta perusahaan travel daerah Jakarta.
Menurutnya, menyewa kos ataupun mengontrak rumah adalah pilihan sadar agar ia tetap bisa bergerak mengikuti peluang karier dan jiwa petualangnya. Terbiasa pindah berkala membuat Upik menikmati pola itu.
“Enjoy, maksudnya gak harus punya satu tempat. Aku gak harus menetap di satu tempat untuk waktu yang lama,” kata penggemar IU, solois Korea ini.
Ketika Tifa membangun benteng keamanannya melalui pendidikan dan sertifikasi, Arifina Budi (30) membangun kemandiriannya melalui pengalaman dan kelana. Rumah bukan lagi sebuah jangkar yang harus ditancapkan di satu tempat. Upik, sapaannya, dan kelana adalah sahabat setia. Sejak lulus sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta, ia berpindah ke Bandung untuk kuliah, kerja di Surabaya, dan kini menetap di Tangerang sebagai karyawan swasta perusahaan travel daerah Jakarta.
Menurutnya, menyewa kos ataupun mengontrak rumah adalah pilihan sadar agar ia tetap bisa bergerak mengikuti peluang karier dan jiwa petualangnya. Terbiasa pindah berkala membuat Upik menikmati pola itu.
“Enjoy, maksudnya gak harus punya satu tempat. Aku gak harus menetap di satu tempat untuk waktu yang lama,” kata penggemar IU, solois Korea ini.
Keraguan Upik untuk mengambil KPR semakin menguat setelah ia melihat realitas harga di tanah kelahirannya, Yogyakarta. Untuk rumah kecil dengan satu kamar, rata-rata harganya sekitar Rp500 juta. Sedangkan rumah dengan dua kamar harganya sudah di atas Rp900 juta. Bujet Upik sebenarnya cukup untuk membeli rumah kecil, tapi niatnya untuk memiliki hunian tidak sebesar itu.
Menurutnya, usia lajang lebih menyenangkan jika dihabiskan untuk menyelami pengalaman traveling dan pengembangan diri. Jika harus memiliki properti, Upik lebih memilih tanah ketimbang rumah. Tanah dapat dikreasikan untuk berkebun, sementara rumah dengan lahan sempit membuat ruang geraknya terbatas.
Keraguan Upik untuk mengambil KPR semakin menguat setelah ia melihat realitas harga di tanah kelahirannya, Yogyakarta. Untuk rumah kecil dengan satu kamar, rata-rata harganya sekitar Rp500 juta. Sedangkan rumah dengan dua kamar harganya sudah di atas Rp900 juta. Bujet Upik sebenarnya cukup untuk membeli rumah kecil, tapi niatnya untuk memiliki hunian tidak sebesar itu.
Menurutnya, usia lajang lebih menyenangkan jika dihabiskan untuk menyelami pengalaman traveling dan pengembangan diri. Jika harus memiliki properti, Upik lebih memilih tanah ketimbang rumah. Tanah dapat dikreasikan untuk berkebun, sementara rumah dengan lahan sempit membuat ruang geraknya terbatas.
Keraguan Upik untuk mengambil KPR semakin menguat setelah ia melihat realitas harga di tanah kelahirannya, Yogyakarta. Untuk rumah kecil dengan satu kamar, rata-rata harganya sekitar Rp500 juta. Sedangkan rumah dengan dua kamar harganya sudah di atas Rp900 juta. Bujet Upik sebenarnya cukup untuk membeli rumah kecil, tapi niatnya untuk memiliki hunian tidak sebesar itu.
Menurutnya, usia lajang lebih menyenangkan jika dihabiskan untuk menyelami pengalaman traveling dan pengembangan diri. Jika harus memiliki properti, Upik lebih memilih tanah ketimbang rumah. Tanah dapat dikreasikan untuk berkebun, sementara rumah dengan lahan sempit membuat ruang geraknya terbatas.
“Secara mental, aku merasa lebih gak anxious kalau memikirkan ‘Aduh, bulan ini harus ngeluarin duit banyak buat bayar kredit, buat bayar KPR’."
“Secara mental, aku merasa lebih gak anxious kalau memikirkan ‘Aduh, bulan ini harus ngeluarin duit banyak buat bayar kredit, buat bayar KPR’."
Perasaan stabil tanpa utang, membuat Upik lebih fokus pada hidup dan kariernya. Rumah bukan paradigma kesuksesan. Baginya, sukses itu ketika individu telah bermanfaat untuk orang lain. Bukan soal manfaat materi, melainkan saling berbagi keterampilan dan pengetahuan. Sementara, kestabilan itu tentang pengendalian diri dan kemampuan manajemen keuangan. Berkaca dari kemampuan diri, Upik ingin membentuk kestabilan yang mapan.
Upik ingin meretas stigma “kemapanan adalah punya rumah” dengan lebih realistis. Bahwa kemapanan tidak selamanya menetap di satu tempat saja. Manusia juga butuh mengembangkan sisi emosionalnya. Semakin Upik berkelana, semakin ia merasa terisi. Mengenal budaya dan orang baru adalah makna kemapanan, menurut versi dia.
“Sayang banget dong kalau cuma ada di satu tempat. Soalnya dunia ini tuh banyak yang bisa kita lihat,” katanya.
Perasaan stabil tanpa utang, membuat Upik lebih fokus pada hidup dan kariernya. Rumah bukan paradigma kesuksesan. Baginya, sukses itu ketika individu telah bermanfaat untuk orang lain. Bukan soal manfaat materi, melainkan saling berbagi keterampilan dan pengetahuan. Sementara, kestabilan itu tentang pengendalian diri dan kemampuan manajemen keuangan. Berkaca dari kemampuan diri, Upik ingin membentuk kestabilan yang mapan.
Upik ingin meretas stigma “kemapanan adalah punya rumah” dengan lebih realistis. Bahwa kemapanan tidak selamanya menetap di satu tempat saja. Manusia juga butuh mengembangkan sisi emosionalnya. Semakin Upik berkelana, semakin ia merasa terisi. Mengenal budaya dan orang baru adalah makna kemapanan, menurut versi dia.
“Sayang banget dong kalau cuma ada di satu tempat. Soalnya dunia ini tuh banyak yang bisa kita lihat,” katanya.
Perasaan stabil tanpa utang, membuat Upik lebih fokus pada hidup dan kariernya. Rumah bukan paradigma kesuksesan. Baginya, sukses itu ketika individu telah bermanfaat untuk orang lain. Bukan soal manfaat materi, melainkan saling berbagi keterampilan dan pengetahuan. Sementara, kestabilan itu tentang pengendalian diri dan kemampuan manajemen keuangan. Berkaca dari kemampuan diri, Upik ingin membentuk kestabilan yang mapan.
Upik ingin meretas stigma “kemapanan adalah punya rumah” dengan lebih realistis. Bahwa kemapanan tidak selamanya menetap di satu tempat saja. Manusia juga butuh mengembangkan sisi emosionalnya. Semakin Upik berkelana, semakin ia merasa terisi. Mengenal budaya dan orang baru adalah makna kemapanan, menurut versi dia.
“Sayang banget dong kalau cuma ada di satu tempat. Soalnya dunia ini tuh banyak yang bisa kita lihat,” katanya.
Ketimpangan antara kenaikan pendapatan, harga properti, dan preferensi Gen Z
Ketimpangan antara kenaikan pendapatan, harga properti, dan preferensi Gen Z
Ketimpangan antara kenaikan pendapatan, harga properti, dan preferensi Gen Z
Seandainya membedah perencanaan keuangan, ada kontras tajam antara millennial dengan adik-adik mereka di Generasi Z. Menurut Indonesia Millennials and Gen Z Report 2025, millennial sedang dalam mode ‘bertahan’. Seperti yang nampak pada grafik di atas, 47 persen millennial menabung habis-habisan demi pendidikan anak. Bagi mereka, rumah adalah jangkar keluarga.
Sebaliknya, Gen Z sedang memainkan strategi keseimbangan yang jauh lebih kompleks. Survei menunjukkan meski 22 persen dari mereka memimpikan investasi properti, prioritas itu harus saling sikut dengan kebutuhan untuk membangun dana darurat (36 persen), serta hasrat liburan dan mencari pengalaman hidup (19 persen). Bagi Gen Z, properti adalah opsi jangka panjang. Namun, rasa aman dan pertumbuhan pribadi adalah harga mati yang harus dipenuhi hari ini.
Seandainya membedah perencanaan keuangan, ada kontras tajam antara millennial dengan adik-adik mereka di Generasi Z. Menurut Indonesia Millennials and Gen Z Report 2025, millennial sedang dalam mode ‘bertahan’. Seperti yang nampak pada grafik di atas, 47 persen millennial menabung habis-habisan demi pendidikan anak. Bagi mereka, rumah adalah jangkar keluarga.
Sebaliknya, Gen Z sedang memainkan strategi keseimbangan yang jauh lebih kompleks. Survei menunjukkan meski 22 persen dari mereka memimpikan investasi properti, prioritas itu harus saling sikut dengan kebutuhan untuk membangun dana darurat (36 persen), serta hasrat liburan dan mencari pengalaman hidup (19 persen). Bagi Gen Z, properti adalah opsi jangka panjang. Namun, rasa aman dan pertumbuhan pribadi adalah harga mati yang harus dipenuhi hari ini.
Seandainya membedah perencanaan keuangan, ada kontras tajam antara millennial dengan adik-adik mereka di Generasi Z. Menurut Indonesia Millennials and Gen Z Report 2025, millennial sedang dalam mode ‘bertahan’. Seperti yang nampak pada grafik di atas, 47 persen millennial menabung habis-habisan demi pendidikan anak. Bagi mereka, rumah adalah jangkar keluarga.
Sebaliknya, Gen Z sedang memainkan strategi keseimbangan yang jauh lebih kompleks. Survei menunjukkan meski 22 persen dari mereka memimpikan investasi properti, prioritas itu harus saling sikut dengan kebutuhan untuk membangun dana darurat (36 persen), serta hasrat liburan dan mencari pengalaman hidup (19 persen). Bagi Gen Z, properti adalah opsi jangka panjang. Namun, rasa aman dan pertumbuhan pribadi adalah harga mati yang harus dipenuhi hari ini.
Pengamat Properti, Anton Sitorous, melihat hal ini sebagai respon logis terhadap ketimpangan pasar antara kenaikan pendapatan dengan harga properti. Menurutnya, harga properti saat ini tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Hal itu juga bisa memengaruhi pasar properti.
"Keterjangkauan harga menjadi isu penting, karena banyak orang yang kesulitan untuk membeli properti dengan harga yang ditawarkan saat ini," kata Anton.
Pengamat Properti, Anton Sitorous, melihat hal ini sebagai respon logis terhadap ketimpangan pasar antara kenaikan pendapatan dengan harga properti. Menurutnya, harga properti saat ini tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Hal itu juga bisa memengaruhi pasar properti.
"Keterjangkauan harga menjadi isu penting, karena banyak orang yang kesulitan untuk membeli properti dengan harga yang ditawarkan saat ini," kata Anton.
Pengamat Properti, Anton Sitorous, melihat hal ini sebagai respon logis terhadap ketimpangan pasar antara kenaikan pendapatan dengan harga properti. Menurutnya, harga properti saat ini tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Hal itu juga bisa memengaruhi pasar properti.
"Keterjangkauan harga menjadi isu penting, karena banyak orang yang kesulitan untuk membeli properti dengan harga yang ditawarkan saat ini," kata Anton.
Keterbatasan pasokan properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, terutama Gen Z, juga menjadi faktor sulitnya membeli rumah. Meski banyak pilihan rumah subsidi, namun kurang diminati lantaran lokasi yang biasanya berada di pinggiran kota, dan jauh dari transportasi publik.
"Karena pilihan orang itu bisa beda-beda. Misalnya terkait lokasi, model, dan sesuai dengan bujet. Itu kan sedikit pilihannya. Sudah memang tidak banyak pilihan, harganya juga mahal," kata Anton.
Keterbatasan pasokan properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, terutama Gen Z, juga menjadi faktor sulitnya membeli rumah. Meski banyak pilihan rumah subsidi, namun kurang diminati lantaran lokasi yang biasanya berada di pinggiran kota, dan jauh dari transportasi publik.
"Karena pilihan orang itu bisa beda-beda. Misalnya terkait lokasi, model, dan sesuai dengan bujet. Itu kan sedikit pilihannya. Sudah memang tidak banyak pilihan, harganya juga mahal," kata Anton.
Keterbatasan pasokan properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, terutama Gen Z, juga menjadi faktor sulitnya membeli rumah. Meski banyak pilihan rumah subsidi, namun kurang diminati lantaran lokasi yang biasanya berada di pinggiran kota, dan jauh dari transportasi publik.
"Karena pilihan orang itu bisa beda-beda. Misalnya terkait lokasi, model, dan sesuai dengan bujet. Itu kan sedikit pilihannya. Sudah memang tidak banyak pilihan, harganya juga mahal," kata Anton.
Gen Z masih bisa punya rumah dengan penghasilan rata-rata saat ini, yaitu mencicil. Namun, mencicil properti juga ada tantangan, karena biasanya bank pemberi dana akan mensyaratkan debitur ada penghasilan yang stabil setiap bulan. Kata Anton, cicilan properti sekarang rata-rata di atas Rp2-3 juta per bulan. Lalu, perbankan biasanya mensyaratkan debitur harus punya minimal tiga kali pendapatan dari cicilan.
Tetapi Anton punya alternatif lain. Yaitu menabung seperti yang dilakukan generasi terdahulu dan hampir mayoritas memiliki hunian sendiri. Untuk cara ini, Gen Z harus menghitung secara presisi pengeluaran dan target hunian yang ingin dibeli, minimal memenuhi pembayaran uang muka di kisaran 25–30 persen.
Gen Z masih bisa punya rumah dengan penghasilan rata-rata saat ini, yaitu mencicil. Namun, mencicil properti juga ada tantangan, karena biasanya bank pemberi dana akan mensyaratkan debitur ada penghasilan yang stabil setiap bulan. Kata Anton, cicilan properti sekarang rata-rata di atas Rp2-3 juta per bulan. Lalu, perbankan biasanya mensyaratkan debitur harus punya minimal tiga kali pendapatan dari cicilan.
Tetapi Anton punya alternatif lain. Yaitu menabung seperti yang dilakukan generasi terdahulu dan hampir mayoritas memiliki hunian sendiri. Untuk cara ini, Gen Z harus menghitung secara presisi pengeluaran dan target hunian yang ingin dibeli, minimal memenuhi pembayaran uang muka di kisaran 25–30 persen.
Gen Z masih bisa punya rumah dengan penghasilan rata-rata saat ini, yaitu mencicil. Namun, mencicil properti juga ada tantangan, karena biasanya bank pemberi dana akan mensyaratkan debitur ada penghasilan yang stabil setiap bulan. Kata Anton, cicilan properti sekarang rata-rata di atas Rp2-3 juta per bulan. Lalu, perbankan biasanya mensyaratkan debitur harus punya minimal tiga kali pendapatan dari cicilan.
Tetapi Anton punya alternatif lain. Yaitu menabung seperti yang dilakukan generasi terdahulu dan hampir mayoritas memiliki hunian sendiri. Untuk cara ini, Gen Z harus menghitung secara presisi pengeluaran dan target hunian yang ingin dibeli, minimal memenuhi pembayaran uang muka di kisaran 25–30 persen.
Jadi, kalau cicilannya Rp3 juta per bulan, berarti harus ada penghasilan minimal Rp9 juta atau Rp10 juta. Meski begitu, menabung juga tidak membuat Gen Z mudah membeli properti. Pasalnya, menabung akan memaksa mereka untuk menekan pengeluaran lainnya.
"Karena menabung bukan hanya sekadar ngumpulin uang, tapi juga membangun kedisiplinan dan kesadaran keuangan yang baik," katanya.
Jadi, kalau cicilannya Rp3 juta per bulan, berarti harus ada penghasilan minimal Rp9 juta atau Rp10 juta. Meski begitu, menabung juga tidak membuat Gen Z mudah membeli properti. Pasalnya, menabung akan memaksa mereka untuk menekan pengeluaran lainnya.
"Karena menabung bukan hanya sekadar ngumpulin uang, tapi juga membangun kedisiplinan dan kesadaran keuangan yang baik," katanya.
Jadi, kalau cicilannya Rp3 juta per bulan, berarti harus ada penghasilan minimal Rp9 juta atau Rp10 juta. Meski begitu, menabung juga tidak membuat Gen Z mudah membeli properti. Pasalnya, menabung akan memaksa mereka untuk menekan pengeluaran lainnya.
"Karena menabung bukan hanya sekadar ngumpulin uang, tapi juga membangun kedisiplinan dan kesadaran keuangan yang baik," katanya.
Harga properti tinggi bukan alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z
Harga properti tinggi bukan alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z
Harga properti tinggi bukan alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z
Foto hanya ilustrasi. (IDN Times/Wayan Antara)
"Punya rumah ada atapnya itu adalah hak warga. Kita tidak bisa menjadikan tingginya harga properti sebagai alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z."
"Punya rumah ada atapnya itu adalah hak warga. Kita tidak bisa menjadikan tingginya harga properti sebagai alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z."
Fenomena "penolakan" terhadap obsesi properti ini dianalisis oleh Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurul Aini, sebagai pergeseran makna yang mendalam. Rumah dan tanah yang dulu dipuja sebagai simbol status, kini lebih dimaknai secara fungsional. Teknologi digital dan budaya kerja fleksibel turut mengubah konsep rumah bagi Gen Z.
Menurut Nurul, Gen Z tumbuh sebagai generasi digital native yang sejak kecil sudah terpapar teknologi digital, sehingga memiliki pandangan hidup yang lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap dunia global. Hal ini membentuk orientasi hidup yang borderless atau melintas batas dan lebih fleksibel.
Fenomena "penolakan" terhadap obsesi properti ini dianalisis oleh Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurul Aini, sebagai pergeseran makna yang mendalam. Rumah dan tanah yang dulu dipuja sebagai simbol status, kini lebih dimaknai secara fungsional. Teknologi digital dan budaya kerja fleksibel turut mengubah konsep rumah bagi Gen Z.
Menurut Nurul, Gen Z tumbuh sebagai generasi digital native yang sejak kecil sudah terpapar teknologi digital, sehingga memiliki pandangan hidup yang lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap dunia global. Hal ini membentuk orientasi hidup yang borderless atau melintas batas dan lebih fleksibel.
Fenomena "penolakan" terhadap obsesi properti ini dianalisis oleh Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurul Aini, sebagai pergeseran makna yang mendalam. Rumah dan tanah yang dulu dipuja sebagai simbol status, kini lebih dimaknai secara fungsional. Teknologi digital dan budaya kerja fleksibel turut mengubah konsep rumah bagi Gen Z.
Menurut Nurul, Gen Z tumbuh sebagai generasi digital native yang sejak kecil sudah terpapar teknologi digital, sehingga memiliki pandangan hidup yang lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap dunia global. Hal ini membentuk orientasi hidup yang borderless atau melintas batas dan lebih fleksibel.
Dalam konteks ini, rumah tidak lagi dipahami sebagai akar atau tempat yang mengikat secara geografis. Mobilitas yang tinggi membuat keterikatan Gen Z terhadap satu lokasi menjadi lebih longgar dibanding generasi sebelumnya. Rumah bagi mereka bisa berada di mana saja, seiring dengan peluang kerja dan mobilitas yang terus berubah.
Terkait meningkatnya mobilitas dan gaya hidup nomaden, Nurul menilai hal tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan fisik, tetapi juga cara berpikir, orientasi hidup, dan gaya hidup. Kosmopolitanisme Gen Z tercermin dari pandangan mereka yang tidak terikat pada satu tempat tertentu.
Terlebih di tengah harga properti yang semakin sulit diakses, Gen Z mulai melakukan perhitungan untung-rugi: apakah lebih baik mengikat diri pada kredit rumah belasan tahun, atau menyewa namun tetap memiliki kemerdekaan finansial untuk berinvestasi di instrumen lain seperti saham atau emas.
Dalam konteks ini, rumah tidak lagi dipahami sebagai akar atau tempat yang mengikat secara geografis. Mobilitas yang tinggi membuat keterikatan Gen Z terhadap satu lokasi menjadi lebih longgar dibanding generasi sebelumnya. Rumah bagi mereka bisa berada di mana saja, seiring dengan peluang kerja dan mobilitas yang terus berubah.
Terkait meningkatnya mobilitas dan gaya hidup nomaden, Nurul menilai hal tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan fisik, tetapi juga cara berpikir, orientasi hidup, dan gaya hidup. Kosmopolitanisme Gen Z tercermin dari pandangan mereka yang tidak terikat pada satu tempat tertentu.
Terlebih di tengah harga properti yang semakin sulit diakses, Gen Z mulai melakukan perhitungan untung-rugi: apakah lebih baik mengikat diri pada kredit rumah belasan tahun, atau menyewa namun tetap memiliki kemerdekaan finansial untuk berinvestasi di instrumen lain seperti saham atau emas.
Dalam konteks ini, rumah tidak lagi dipahami sebagai akar atau tempat yang mengikat secara geografis. Mobilitas yang tinggi membuat keterikatan Gen Z terhadap satu lokasi menjadi lebih longgar dibanding generasi sebelumnya. Rumah bagi mereka bisa berada di mana saja, seiring dengan peluang kerja dan mobilitas yang terus berubah.
Terkait meningkatnya mobilitas dan gaya hidup nomaden, Nurul menilai hal tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan fisik, tetapi juga cara berpikir, orientasi hidup, dan gaya hidup. Kosmopolitanisme Gen Z tercermin dari pandangan mereka yang tidak terikat pada satu tempat tertentu.
Terlebih di tengah harga properti yang semakin sulit diakses, Gen Z mulai melakukan perhitungan untung-rugi: apakah lebih baik mengikat diri pada kredit rumah belasan tahun, atau menyewa namun tetap memiliki kemerdekaan finansial untuk berinvestasi di instrumen lain seperti saham atau emas.
Meskipun konsep kepemilikan telah berubah, Nurul menegaskan bahwa Gen Z–sebagai kelompok heterogen–tetap membutuhkan rumah. Namun, syarat "betah" bagi mereka bukan lagi luas tanah, melainkan akses. Bagi Gen Z urban yang terdidik, keberadaan internet cepat untuk kerja nomaden dan komunitas berbasis minat (seni atau olahraga) menjadi lebih vital daripada memiliki sertifikat tanah di lokasi terpencil.
“Konsep rumah, konsep harus memiliki rumah, apakah harus tinggal di rumah yang merupakan akar kultural mereka, itu sudah beda pola pikirnya dengan generasi lama,” kata Nurul saat diwawancara Jumat, 16 Januari 2026.
Meskipun konsep kepemilikan telah berubah, Nurul menegaskan bahwa Gen Z–sebagai kelompok heterogen–tetap membutuhkan rumah. Namun, syarat "betah" bagi mereka bukan lagi luas tanah, melainkan akses. Bagi Gen Z urban yang terdidik, keberadaan internet cepat untuk kerja nomaden dan komunitas berbasis minat (seni atau olahraga) menjadi lebih vital daripada memiliki sertifikat tanah di lokasi terpencil.
“Konsep rumah, konsep harus memiliki rumah, apakah harus tinggal di rumah yang merupakan akar kultural mereka, itu sudah beda pola pikirnya dengan generasi lama,” kata Nurul saat diwawancara Jumat, 16 Januari 2026.
Meskipun konsep kepemilikan telah berubah, Nurul menegaskan bahwa Gen Z–sebagai kelompok heterogen–tetap membutuhkan rumah. Namun, syarat "betah" bagi mereka bukan lagi luas tanah, melainkan akses. Bagi Gen Z urban yang terdidik, keberadaan internet cepat untuk kerja nomaden dan komunitas berbasis minat (seni atau olahraga) menjadi lebih vital daripada memiliki sertifikat tanah di lokasi terpencil.
“Konsep rumah, konsep harus memiliki rumah, apakah harus tinggal di rumah yang merupakan akar kultural mereka, itu sudah beda pola pikirnya dengan generasi lama,” kata Nurul saat diwawancara Jumat, 16 Januari 2026.
Nurul juga memberikan peringatan keras. Pergeseran paradigma ini jangan sampai dijadikan alasan bagi Negara untuk lepas tangan. Tingginya harga properti tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak warga negara atas hunian yang layak.
Ia menekankan bahwa rumah tetaplah standar hidup dasar. Advokasi untuk penyediaan hunian yang terjangkau, inklusif, dan dapat diakses oleh semua warga–termasuk Gen Z–di pusat kota harus tetap diperjuangkan. Tanpa campur tangan pemerintah, pusat-pusat kota terancam hanya dikuasai oleh kepentingan korporasi, sementara generasi masa depan terasing dari ruang hidupnya sendiri.
"Punya rumah ada atapnya itu adalah hak warga. Kita tidak bisa menjadikan tingginya harga properti sebagai alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z. Saya kira tetap perlu dipikirkan rumah terjangkau untuk generasi muda yang layak, sebagai bagian dari warga,” ujarnya.
Nurul juga memberikan peringatan keras. Pergeseran paradigma ini jangan sampai dijadikan alasan bagi Negara untuk lepas tangan. Tingginya harga properti tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak warga negara atas hunian yang layak.
Ia menekankan bahwa rumah tetaplah standar hidup dasar. Advokasi untuk penyediaan hunian yang terjangkau, inklusif, dan dapat diakses oleh semua warga–termasuk Gen Z–di pusat kota harus tetap diperjuangkan. Tanpa campur tangan pemerintah, pusat-pusat kota terancam hanya dikuasai oleh kepentingan korporasi, sementara generasi masa depan terasing dari ruang hidupnya sendiri.
"Punya rumah ada atapnya itu adalah hak warga. Kita tidak bisa menjadikan tingginya harga properti sebagai alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z. Saya kira tetap perlu dipikirkan rumah terjangkau untuk generasi muda yang layak, sebagai bagian dari warga,” ujarnya.
Nurul juga memberikan peringatan keras. Pergeseran paradigma ini jangan sampai dijadikan alasan bagi Negara untuk lepas tangan. Tingginya harga properti tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak warga negara atas hunian yang layak.
Ia menekankan bahwa rumah tetaplah standar hidup dasar. Advokasi untuk penyediaan hunian yang terjangkau, inklusif, dan dapat diakses oleh semua warga–termasuk Gen Z–di pusat kota harus tetap diperjuangkan. Tanpa campur tangan pemerintah, pusat-pusat kota terancam hanya dikuasai oleh kepentingan korporasi, sementara generasi masa depan terasing dari ruang hidupnya sendiri.
"Punya rumah ada atapnya itu adalah hak warga. Kita tidak bisa menjadikan tingginya harga properti sebagai alasan untuk tidak mengadvokasi hak hunian bagi Gen Z. Saya kira tetap perlu dipikirkan rumah terjangkau untuk generasi muda yang layak, sebagai bagian dari warga,” ujarnya.
Membedah hunian masa depan Gen Z
Membedah hunian masa depan Gen Z
Membedah hunian masa depan Gen Z
Jika harga properti menjadi tembok penghalang, maka kreativitas arsitektur adalah pintunya. Andi Muh Fatahillah (28), seorang arsitek dari Makassar, menilai perubahan cara pandang Gen Z ini sebagai respons atas kondisi kota-kota besar hari ini.
Ia melihat Gen Z sedang merumuskan ulang fungsi properti. Kepemilikan properti tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan utama hidup, selama kelayakan huni terpenuhi.
Jika harga properti menjadi tembok penghalang, maka kreativitas arsitektur adalah pintunya. Andi Muh Fatahillah (28), seorang arsitek dari Makassar, menilai perubahan cara pandang Gen Z ini sebagai respons atas kondisi kota-kota besar hari ini.
Ia melihat Gen Z sedang merumuskan ulang fungsi properti. Kepemilikan properti tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan utama hidup, selama kelayakan huni terpenuhi.
Jika harga properti menjadi tembok penghalang, maka kreativitas arsitektur adalah pintunya. Andi Muh Fatahillah (28), seorang arsitek dari Makassar, menilai perubahan cara pandang Gen Z ini sebagai respons atas kondisi kota-kota besar hari ini.
Ia melihat Gen Z sedang merumuskan ulang fungsi properti. Kepemilikan properti tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan utama hidup, selama kelayakan huni terpenuhi.
"Gen Z itu sebenarnya tidak perlu punya rumah, yang penting ada tempat tinggal."
"Gen Z itu sebenarnya tidak perlu punya rumah, yang penting ada tempat tinggal."
Fatahillah menjelaskan beberapa poin kunci yang mendefinisikan hunian Gen Z. Pertama, ada filter sosial dan kualitas hidup. Beli rumah bukan hanya soal bangunan, tapi tentang mengakurasi lingkungan. Ia menekankan bahwa tinggal di kawasan yang terorganisir dapat membantu menaikkan kualitas hidup jangka panjang, karena lingkungan yang bising dan tidak kondusif bisa memicu konflik.
"Kalau kita tinggal di perumahan, itu sudah kita filter pasti, terkurasi dengan baik bagaimana lingkungan kita, tetangga-tetangga kita bagaimana. Itu pasti jadi alternatif," katanya.
Fatahillah menjelaskan beberapa poin kunci yang mendefinisikan hunian Gen Z. Pertama, ada filter sosial dan kualitas hidup. Beli rumah bukan hanya soal bangunan, tapi tentang mengakurasi lingkungan. Ia menekankan bahwa tinggal di kawasan yang terorganisir dapat membantu menaikkan kualitas hidup jangka panjang, karena lingkungan yang bising dan tidak kondusif bisa memicu konflik.
"Kalau kita tinggal di perumahan, itu sudah kita filter pasti, terkurasi dengan baik bagaimana lingkungan kita, tetangga-tetangga kita bagaimana. Itu pasti jadi alternatif," katanya.
Fatahillah menjelaskan beberapa poin kunci yang mendefinisikan hunian Gen Z. Pertama, ada filter sosial dan kualitas hidup. Beli rumah bukan hanya soal bangunan, tapi tentang mengakurasi lingkungan. Ia menekankan bahwa tinggal di kawasan yang terorganisir dapat membantu menaikkan kualitas hidup jangka panjang, karena lingkungan yang bising dan tidak kondusif bisa memicu konflik.
"Kalau kita tinggal di perumahan, itu sudah kita filter pasti, terkurasi dengan baik bagaimana lingkungan kita, tetangga-tetangga kita bagaimana. Itu pasti jadi alternatif," katanya.
Kedua, hidup minimalis dengan memaksimalkan desain. Konsep tiny house, compact house, hingga grow house dinilai relevan untuk Gen Z. Namun, desain semacam ini menuntut perubahan gaya hidup. Bukan cuma konsep rumahnya saja yang minimalis, pasti pengguna juga harus minimalis.
"Minimalis itu artinya hidup kita juga harus minimalis," jelas Fatahillah.
Kedua, hidup minimalis dengan memaksimalkan desain. Konsep tiny house, compact house, hingga grow house dinilai relevan untuk Gen Z. Namun, desain semacam ini menuntut perubahan gaya hidup. Bukan cuma konsep rumahnya saja yang minimalis, pasti pengguna juga harus minimalis.
"Minimalis itu artinya hidup kita juga harus minimalis," jelas Fatahillah.
Kedua, hidup minimalis dengan memaksimalkan desain. Konsep tiny house, compact house, hingga grow house dinilai relevan untuk Gen Z. Namun, desain semacam ini menuntut perubahan gaya hidup. Bukan cuma konsep rumahnya saja yang minimalis, pasti pengguna juga harus minimalis.
"Minimalis itu artinya hidup kita juga harus minimalis," jelas Fatahillah.
Ketiga, open plan. Konsep ini merujuk pada tata ruang hunian yang menyatukan area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dalam satu kesatuan tanpa sekat. Mereka mulai meninggalkan ruang tamu yang formal dan kaku.
Dulu, orang masih senang kalau bertamu di dalam rumah. Sekarang, Gen Z lebih senang bertamu di luar, atau mending nongkrong. Jadi, orang-orang tertentu yang bisa datang ke rumah itu, seperti keluarga atau kerabat terdekat.
Fatahillah pun menyarankan solusi buat Gen Z yang tetap ingin punya properti. Yaitu beli lahan dulu, lalu membangun rumah secara mandiri. Bisa saja di perumahan, asalkan beli tanah. Opsi ini memberikan ruang adaptasi terhadap kebutuhan yang terus berubah. Ini adalah konsep rumah tumbuh (grow house), di mana ruang bertambah seiring bertambahnya anggota keluarga dalam lima tahun ke depan. Misalnya, punya anak dua, pasti bakalan punya kamar sendiri.
Ketiga, open plan. Konsep ini merujuk pada tata ruang hunian yang menyatukan area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dalam satu kesatuan tanpa sekat. Mereka mulai meninggalkan ruang tamu yang formal dan kaku.
Dulu, orang masih senang kalau bertamu di dalam rumah. Sekarang, Gen Z lebih senang bertamu di luar, atau mending nongkrong. Jadi, orang-orang tertentu yang bisa datang ke rumah itu, seperti keluarga atau kerabat terdekat.
Fatahillah pun menyarankan solusi buat Gen Z yang tetap ingin punya properti. Yaitu beli lahan dulu, lalu membangun rumah secara mandiri. Bisa saja di perumahan, asalkan beli tanah. Opsi ini memberikan ruang adaptasi terhadap kebutuhan yang terus berubah. Ini adalah konsep rumah tumbuh (grow house), di mana ruang bertambah seiring bertambahnya anggota keluarga dalam lima tahun ke depan. Misalnya, punya anak dua, pasti bakalan punya kamar sendiri.
Ketiga, open plan. Konsep ini merujuk pada tata ruang hunian yang menyatukan area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dalam satu kesatuan tanpa sekat. Mereka mulai meninggalkan ruang tamu yang formal dan kaku.
Dulu, orang masih senang kalau bertamu di dalam rumah. Sekarang, Gen Z lebih senang bertamu di luar, atau mending nongkrong. Jadi, orang-orang tertentu yang bisa datang ke rumah itu, seperti keluarga atau kerabat terdekat.
Fatahillah pun menyarankan solusi buat Gen Z yang tetap ingin punya properti. Yaitu beli lahan dulu, lalu membangun rumah secara mandiri. Bisa saja di perumahan, asalkan beli tanah. Opsi ini memberikan ruang adaptasi terhadap kebutuhan yang terus berubah. Ini adalah konsep rumah tumbuh (grow house), di mana ruang bertambah seiring bertambahnya anggota keluarga dalam lima tahun ke depan. Misalnya, punya anak dua, pasti bakalan punya kamar sendiri.
Arsitek di Bali, I Nengah Wiartana, juga menyarankan hal yang sama seperti Fatahillah. Ia juga membandingkan harga rumah subsidi menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 sebesar Rp166 juta–Rp240 juta. Bujet tersebut hanya cukup untuk membangun hunian, tidak termasuk lahan atau tanah.
“Kalau punya lahan sendiri, sangat bisa,” kata Wiartana.
Arsitek di Bali, I Nengah Wiartana, juga menyarankan hal yang sama seperti Fatahillah. Ia juga membandingkan harga rumah subsidi menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 sebesar Rp166 juta–Rp240 juta. Bujet tersebut hanya cukup untuk membangun hunian, tidak termasuk lahan atau tanah.
“Kalau punya lahan sendiri, sangat bisa,” kata Wiartana.
Arsitek di Bali, I Nengah Wiartana, juga menyarankan hal yang sama seperti Fatahillah. Ia juga membandingkan harga rumah subsidi menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 sebesar Rp166 juta–Rp240 juta. Bujet tersebut hanya cukup untuk membangun hunian, tidak termasuk lahan atau tanah.
“Kalau punya lahan sendiri, sangat bisa,” kata Wiartana.
Pertanyaannya sekarang, apakah harga tanah di Indonesia terjangkau? Sebuah survei internal yang dilakukan IDN Times di 13 regional mencoba memotret satu pertanyaan sederhana: “Seandainya karyawan disuruh bermimpi punya tanah, di mana lokasi impianmu?”
Hasilnya adalah kumpulan koordinat harapan yang tersebar dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Mimpi itu kemudian disandingkan dengan label harga per meter persegi dalam Bhumi.atrbpn.go.id. Berikut ini hasil akhirnya.
Pertanyaannya sekarang, apakah harga tanah di Indonesia terjangkau? Sebuah survei internal yang dilakukan IDN Times di 13 regional mencoba memotret satu pertanyaan sederhana: “Seandainya karyawan disuruh bermimpi punya tanah, di mana lokasi impianmu?”
Hasilnya adalah kumpulan koordinat harapan yang tersebar dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Mimpi itu kemudian disandingkan dengan label harga per meter persegi dalam Bhumi.atrbpn.go.id. Berikut ini hasil akhirnya.
Pertanyaannya sekarang, apakah harga tanah di Indonesia terjangkau? Sebuah survei internal yang dilakukan IDN Times di 13 regional mencoba memotret satu pertanyaan sederhana: “Seandainya karyawan disuruh bermimpi punya tanah, di mana lokasi impianmu?”
Hasilnya adalah kumpulan koordinat harapan yang tersebar dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Mimpi itu kemudian disandingkan dengan label harga per meter persegi dalam Bhumi.atrbpn.go.id. Berikut ini hasil akhirnya.
Sumber: Riset internal IDN Times, Bhumi.atrbpn.go.id, Google Earth
Sumber: Riset internal IDN Times, Bhumi.atrbpn.go.id, Google Earth
Di Bali, kawasan pinggiran Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dikenal cukup asri. Jarak ke pusat Kota Denpasar sekitar 11,1km atau 18 menit naik sepeda motor. Namun, harga lahannya mencapai Rp1 juta–Rp2 juta per meter persegi. Membeli tanah kosong seluas 100 meter persegi bakal membutuhkan dana hingga Rp200 juta. Harga ini setara dengan satu unit rumah subsidi.
Meski begitu, Wiartana mencoba menawarkan jalan tengah. Daripada mengecilkan mimpi, ia mengoptimalkan keterbatasan. Dari desain, menurutnya akan menjawab bagaimana lahan terbatas tetap bisa menjadi hunian yang cukup bagi Gen Z. Ia mendesain seukuran rumah subsidi dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.
Di Bali, kawasan pinggiran Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dikenal cukup asri. Jarak ke pusat Kota Denpasar sekitar 11,1km atau 18 menit naik sepeda motor. Namun, harga lahannya mencapai Rp1 juta–Rp2 juta per meter persegi. Membeli tanah kosong seluas 100 meter persegi bakal membutuhkan dana hingga Rp200 juta. Harga ini setara dengan satu unit rumah subsidi.
Meski begitu, Wiartana mencoba menawarkan jalan tengah. Daripada mengecilkan mimpi, ia mengoptimalkan keterbatasan. Dari desain, menurutnya akan menjawab bagaimana lahan terbatas tetap bisa menjadi hunian yang cukup bagi Gen Z. Ia mendesain seukuran rumah subsidi dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.
Di Bali, kawasan pinggiran Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dikenal cukup asri. Jarak ke pusat Kota Denpasar sekitar 11,1km atau 18 menit naik sepeda motor. Namun, harga lahannya mencapai Rp1 juta–Rp2 juta per meter persegi. Membeli tanah kosong seluas 100 meter persegi bakal membutuhkan dana hingga Rp200 juta. Harga ini setara dengan satu unit rumah subsidi.
Meski begitu, Wiartana mencoba menawarkan jalan tengah. Daripada mengecilkan mimpi, ia mengoptimalkan keterbatasan. Dari desain, menurutnya akan menjawab bagaimana lahan terbatas tetap bisa menjadi hunian yang cukup bagi Gen Z. Ia mendesain seukuran rumah subsidi dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.
Denah rumah ini menghilangkan konsep lama, sejalan dengan prinsip sosiologis Nurul Aini yang menonjolkan fungsi. Wiartana memaksimalkan ruang duduk, dapur, dan ruang makan tanpa sekat, dengan pencahayaan alami dari jendela besar serta pintu kaca.
Ia juga menggunakan jenis pintu ganda di halaman depan dan belakang, sehingga sirkulasi udaranya sangat baik meski tanpa AC. Lalu di halaman belakang ada area terbuka mini yang mendukung mental di lahan sempit.
Denah rumah ini menghilangkan konsep lama, sejalan dengan prinsip sosiologis Nurul Aini yang menonjolkan fungsi. Wiartana memaksimalkan ruang duduk, dapur, dan ruang makan tanpa sekat, dengan pencahayaan alami dari jendela besar serta pintu kaca.
Ia juga menggunakan jenis pintu ganda di halaman depan dan belakang, sehingga sirkulasi udaranya sangat baik meski tanpa AC. Lalu di halaman belakang ada area terbuka mini yang mendukung mental di lahan sempit.
Denah rumah ini menghilangkan konsep lama, sejalan dengan prinsip sosiologis Nurul Aini yang menonjolkan fungsi. Wiartana memaksimalkan ruang duduk, dapur, dan ruang makan tanpa sekat, dengan pencahayaan alami dari jendela besar serta pintu kaca.
Ia juga menggunakan jenis pintu ganda di halaman depan dan belakang, sehingga sirkulasi udaranya sangat baik meski tanpa AC. Lalu di halaman belakang ada area terbuka mini yang mendukung mental di lahan sempit.
Wiartana pun menyarankan menggunakan bahan alam dan material sisa rumah atau industri. Harganya bisa lebih murah tanpa menghilangkan estetis. Tinggal mencari saja rumah-rumah lama, atau bongkaran rumah orang. Lalu tanyakan pada pemilik untuk meminta atau membeli genteng, kusen, jendela, atap, hingga tiang bekas bongkaran.
“Contohnya tiang-tiang ini. Itu bekasnya bale (ruang serbaguna dalam rumah adat). Masih awet. Biasanya rumah-rumah lama, kayu-kayunya itu direndam dulu enam bulan sampai setahun di lumpur, antirayap,” kata Wiartana sambil menunjuk bangunan hasil desainnya.
Wiartana pun menyarankan menggunakan bahan alam dan material sisa rumah atau industri. Harganya bisa lebih murah tanpa menghilangkan estetis. Tinggal mencari saja rumah-rumah lama, atau bongkaran rumah orang. Lalu tanyakan pada pemilik untuk meminta atau membeli genteng, kusen, jendela, atap, hingga tiang bekas bongkaran.
“Contohnya tiang-tiang ini. Itu bekasnya bale (ruang serbaguna dalam rumah adat). Masih awet. Biasanya rumah-rumah lama, kayu-kayunya itu direndam dulu enam bulan sampai setahun di lumpur, antirayap,” kata Wiartana sambil menunjuk bangunan hasil desainnya.
Wiartana pun menyarankan menggunakan bahan alam dan material sisa rumah atau industri. Harganya bisa lebih murah tanpa menghilangkan estetis. Tinggal mencari saja rumah-rumah lama, atau bongkaran rumah orang. Lalu tanyakan pada pemilik untuk meminta atau membeli genteng, kusen, jendela, atap, hingga tiang bekas bongkaran.
“Contohnya tiang-tiang ini. Itu bekasnya bale (ruang serbaguna dalam rumah adat). Masih awet. Biasanya rumah-rumah lama, kayu-kayunya itu direndam dulu enam bulan sampai setahun di lumpur, antirayap,” kata Wiartana sambil menunjuk bangunan hasil desainnya.
Jika ditotal sampai tahap akhir pembangunan (finishing), rumah ini menghabiskan biaya Rp120 juta. Desain ini juga bisa menerapkan grow house atau rumah tumbuh, seandainya dalam 10 tahun ke depan ingin menambah ruangan. Sarannya yaitu menggunakan konsep mezzanine atau lantai tambahan.
“Tapi perlu konstruksi lantai 2 dan tangga. Harga bahan dan ongkos kerja mengikuti 10 tahun lagi,” sarannya.
Jika ditotal sampai tahap akhir pembangunan (finishing), rumah ini menghabiskan biaya Rp120 juta. Desain ini juga bisa menerapkan grow house atau rumah tumbuh, seandainya dalam 10 tahun ke depan ingin menambah ruangan. Sarannya yaitu menggunakan konsep mezzanine atau lantai tambahan.
“Tapi perlu konstruksi lantai 2 dan tangga. Harga bahan dan ongkos kerja mengikuti 10 tahun lagi,” sarannya.
Jika ditotal sampai tahap akhir pembangunan (finishing), rumah ini menghabiskan biaya Rp120 juta. Desain ini juga bisa menerapkan grow house atau rumah tumbuh, seandainya dalam 10 tahun ke depan ingin menambah ruangan. Sarannya yaitu menggunakan konsep mezzanine atau lantai tambahan.
“Tapi perlu konstruksi lantai 2 dan tangga. Harga bahan dan ongkos kerja mengikuti 10 tahun lagi,” sarannya.
Berkaca pada sejumlah kenyataan untuk ingin mendapatkan tempat tinggal nyaman, Gen Z yang berkeinginan untuk memiliki rumah sendiri harus berhitung dengan cermat terutama masalah keuangan.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah menyewa rumah terlebih dahulu sambil menunggu situasi keuangan siap, agar impian memiliki hunian layak bukan sekadar mimpi.
Yuk, mainkan kalkulator dan bagikan hasilnya ke media sosial dengan tagar #genztanpaproperti #generasitanpaproperti #genztakpunyarumah.
Berkaca pada sejumlah kenyataan untuk ingin mendapatkan tempat tinggal nyaman, Gen Z yang berkeinginan untuk memiliki rumah sendiri harus berhitung dengan cermat terutama masalah keuangan.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah menyewa rumah terlebih dahulu sambil menunggu situasi keuangan siap, agar impian memiliki hunian layak bukan sekadar mimpi.
Yuk, mainkan kalkulator dan bagikan hasilnya ke media sosial dengan tagar #genztanpaproperti #generasitanpaproperti #genztakpunyarumah.
Berkaca pada sejumlah kenyataan untuk ingin mendapatkan tempat tinggal nyaman, Gen Z yang berkeinginan untuk memiliki rumah sendiri harus berhitung dengan cermat terutama masalah keuangan.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah menyewa rumah terlebih dahulu sambil menunggu situasi keuangan siap, agar impian memiliki hunian layak bukan sekadar mimpi.
Yuk, mainkan kalkulator dan bagikan hasilnya ke media sosial dengan tagar #genztanpaproperti #generasitanpaproperti #genztakpunyarumah.
Yuk, lihat artikel lainnya yaaaa!
Yuk, lihat artikel lainnya yaaaa!
Disusun oleh
Tim Editorial
Irma Yudistirani - Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Febriana Shinta - Editor
Faiz Nashrillah - Editor
Ni Komang Yuko Utami - Reporter
Maya Aulia Aprilianti - Reporter
Herlambang Jati - Reporter
Khusnul Hasana - Reporter
Ashrawi Muin - Reporter
Tama Yudha Wiguna - Reporter
Sukma Shakti - Infografis
Irma Yudistirani - Visualisasi
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Irma Yudistirani - Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Febriana Shinta - Editor
Faiz Nashrillah - Editor
Ni Komang Yuko Utami - Reporter
Maya Aulia Aprilianti - Reporter
Herlambang Jati - Reporter
Khusnul Hasana - Reporter
Ashrawi Muin - Reporter
Tama Yudha Wiguna - Reporter
Sukma Shakti - Infografis
Irma Yudistirani - Visualisasi
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Irma Yudistirani - Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Febriana Shinta - Editor
Faiz Nashrillah - Editor
Ni Komang Yuko Utami - Reporter
Maya Aulia Aprilianti - Reporter
Herlambang Jati - Reporter
Khusnul Hasana - Reporter
Ashrawi Muin - Reporter
Tama Yudha Wiguna - Reporter
Sukma Shakti - Infografis
Irma Yudistirani - Visualisasi
Tim Product
Andzarrahim - Sr Product Manager
Rafiio Ardhika - Product Designer
Hanafi Halim - Web Specialist
Kembali ke IDNTimes.com
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.