Ketika Pasar Tak Datang Bersama Modal
Ketika Pasar Tak Datang Bersama Modal
Ketika Pasar Tak Datang Bersama Modal
Bencana ekologis di tujuh wilayah Provinsi Bali tidak hanya merusak bangunan, memakan korban jiwa, dan melumpuhkan ekonomi. Kota Denpasar sebagai wilayah paling terdampak, juga meninggalkan luka mendalam bagi ingatan kolektif warga.
Hujan ekstrem dua hari, 9—10 September 2025, mengubah aliran Tukad Badung menjadi bah berbahaya. Dalam hitungan jam, Jalan Gajah Mada, poros sejarah dan ekonomi di Bali, terendam air.
Rabu, 10 September 2025 sekitar pukul 05.30 Wita, bah merobohkan bagian belakang bangunan Toko Tasnim Textile di Jalan Sulawesi, Kecamatan Denpasar Barat. Tasnim Binti Ibrahim (53) dan putranya, Farwa Husain Bin Shiraz Husain (32), ikut hanyut terbawa arus. Jenazah korban ditemukan keesokan harinya di bendungan Jalan Tanah Kilap, sekitar 10 kilometer dari toko.
Bencana ekologis di tujuh wilayah Provinsi Bali tidak hanya merusak bangunan, memakan korban jiwa, dan melumpuhkan ekonomi. Kota Denpasar sebagai wilayah paling terdampak, juga meninggalkan luka mendalam bagi ingatan kolektif warga.
Hujan ekstrem dua hari, 9—10 September 2025, mengubah aliran Tukad Badung menjadi bah berbahaya. Dalam hitungan jam, Jalan Gajah Mada, poros sejarah dan ekonomi di Bali, terendam air.
Rabu, 10 September 2025 sekitar pukul 05.30 Wita, bah merobohkan bagian belakang bangunan Toko Tasnim Textile di Jalan Sulawesi, Kecamatan Denpasar Barat. Tasnim Binti Ibrahim (53) dan putranya, Farwa Husain Bin Shiraz Husain (32), ikut hanyut terbawa arus. Jenazah korban ditemukan keesokan harinya di bendungan Jalan Tanah Kilap, sekitar 10 kilometer dari toko.
Bencana ekologis di tujuh wilayah Provinsi Bali tidak hanya merusak bangunan, memakan korban jiwa, dan melumpuhkan ekonomi. Kota Denpasar sebagai wilayah paling terdampak, juga meninggalkan luka mendalam bagi ingatan kolektif warga.
Hujan ekstrem dua hari, 9—10 September 2025, mengubah aliran Tukad Badung menjadi bah berbahaya. Dalam hitungan jam, Jalan Gajah Mada, poros sejarah dan ekonomi di Bali, terendam air.
Rabu, 10 September 2025 sekitar pukul 05.30 Wita, bah merobohkan bagian belakang bangunan Toko Tasnim Textile di Jalan Sulawesi, Kecamatan Denpasar Barat. Tasnim Binti Ibrahim (53) dan putranya, Farwa Husain Bin Shiraz Husain (32), ikut hanyut terbawa arus. Jenazah korban ditemukan keesokan harinya di bendungan Jalan Tanah Kilap, sekitar 10 kilometer dari toko.
Satu tahun kemudian, sebagian yang rusak sudah diperbaiki. Saluran yang mampet dibenahi, tembok pasar yang jebol ditambal, enam sirine peringatan dini terpasang di sepanjang sungai, dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Khusus Kebencanaan terbentuk. Proses hukum citizen lawsuit atas tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana juga berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Namun, sejumlah fakta lain tersingkap. Pedagang Pasar Kumbasari masih menanggung rugi dan sepi pembeli. Warga belum tahu persis apa yang harus dilakukan ketika sirine peringatan dini berbunyi.
Satu tahun kemudian, sebagian yang rusak sudah diperbaiki. Saluran yang mampet dibenahi, tembok pasar yang jebol ditambal, enam sirine peringatan dini terpasang di sepanjang sungai, dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Khusus Kebencanaan terbentuk. Proses hukum citizen lawsuit atas tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana juga berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Namun, sejumlah fakta lain tersingkap. Pedagang Pasar Kumbasari masih menanggung rugi dan sepi pembeli. Warga belum tahu persis apa yang harus dilakukan ketika sirine peringatan dini berbunyi.
Satu tahun kemudian, sebagian yang rusak sudah diperbaiki. Saluran yang mampet dibenahi, tembok pasar yang jebol ditambal, enam sirine peringatan dini terpasang di sepanjang sungai, dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Khusus Kebencanaan terbentuk. Proses hukum citizen lawsuit atas tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana juga berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Namun, sejumlah fakta lain tersingkap. Pedagang Pasar Kumbasari masih menanggung rugi dan sepi pembeli. Warga belum tahu persis apa yang harus dilakukan ketika sirine peringatan dini berbunyi.
Denpasar merupakan Kota Pusaka berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Dewan Pusaka. Aturan ini mengikat kewajiban pelestarian warisan budaya berbasis pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.
Tetapi Kota Pusaka, yang wilayahnya berdiri di dataran rendah dan dilintasi banyak sungai, belum pernah punya kajian risiko bencana.
Denpasar merupakan Kota Pusaka berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Dewan Pusaka. Aturan ini mengikat kewajiban pelestarian warisan budaya berbasis pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.
Tetapi Kota Pusaka, yang wilayahnya berdiri di dataran rendah dan dilintasi banyak sungai, belum pernah punya kajian risiko bencana.
Denpasar merupakan Kota Pusaka berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Dewan Pusaka. Aturan ini mengikat kewajiban pelestarian warisan budaya berbasis pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.
Tetapi Kota Pusaka, yang wilayahnya berdiri di dataran rendah dan dilintasi banyak sungai, belum pernah punya kajian risiko bencana.
Apa yang terjadi pada 9—10 September 2025
Apa yang terjadi pada 9—10 September 2025
Apa yang terjadi pada 9—10 September 2025
Bencana ekologis menelan 18 korban jiwa, empat orang hilang, 22 jiwa mengungsi, dan 6.309 kepala keluarga terdampak, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 September 2025 pukul 10.40 Wita.
Kota Denpasar yang paling parah. Dua belas orang meninggal dunia, disusul Kabupaten Gianyar tiga orang, Kabupaten Jembrana dua orang, dan Kabupaten Badung satu orang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan siaga hujan sedang hingga lebat di Bali periode 9—11 September 2025. Curah hujan ekstrem yang tercatat pada waktu itu 245,5—385,5 mm per hari.
Bencana ekologis menelan 18 korban jiwa, empat orang hilang, 22 jiwa mengungsi, dan 6.309 kepala keluarga terdampak, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 September 2025 pukul 10.40 Wita.
Kota Denpasar yang paling parah. Dua belas orang meninggal dunia, disusul Kabupaten Gianyar tiga orang, Kabupaten Jembrana dua orang, dan Kabupaten Badung satu orang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan siaga hujan sedang hingga lebat di Bali periode 9—11 September 2025. Curah hujan ekstrem yang tercatat pada waktu itu 245,5—385,5 mm per hari.
Bencana ekologis menelan 18 korban jiwa, empat orang hilang, 22 jiwa mengungsi, dan 6.309 kepala keluarga terdampak, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 September 2025 pukul 10.40 Wita.
Kota Denpasar yang paling parah. Dua belas orang meninggal dunia, disusul Kabupaten Gianyar tiga orang, Kabupaten Jembrana dua orang, dan Kabupaten Badung satu orang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan siaga hujan sedang hingga lebat di Bali periode 9—11 September 2025. Curah hujan ekstrem yang tercatat pada waktu itu 245,5—385,5 mm per hari.
BMKG menggolongkan curah hujan di atas 150 mm per hari sebagai ekstrem. Artinya hujan pada hari itu 1,6 sampai 2,6 kali lipat dari batas. Intensitas lokal mencapai sekitar 70 mm per jam. Penyebabnya gelombang atmosfer Equatorial Rossby dan Kelvin, ditambah kelembapan udara yang tinggi.
Tukad Badung tak sanggup menampung bah. Parkiran basement Pasar Badung dan lantai dasar Pasar Kumbasari tenggelam. Gorong-gorong di sekitar Jalan Hasanuddin tak mampu menampung luapan, membuat Graha Yowana Suci berubah menjadi bak penampungan air.
Bangunan berarsitektur kolonial modern di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya terendam air keruh, diikuti sampah. Menjelang siang setelah Toko Tasnim roboh, hampir seluruh karyawan pertokoan membersihkan lantai dan dagangan dari sisa lumpur.
BMKG menggolongkan curah hujan di atas 150 mm per hari sebagai ekstrem. Artinya hujan pada hari itu 1,6 sampai 2,6 kali lipat dari batas. Intensitas lokal mencapai sekitar 70 mm per jam. Penyebabnya gelombang atmosfer Equatorial Rossby dan Kelvin, ditambah kelembapan udara yang tinggi.
Tukad Badung tak sanggup menampung bah. Parkiran basement Pasar Badung dan lantai dasar Pasar Kumbasari tenggelam. Gorong-gorong di sekitar Jalan Hasanuddin tak mampu menampung luapan, membuat Graha Yowana Suci berubah menjadi bak penampungan air.
Bangunan berarsitektur kolonial modern di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya terendam air keruh, diikuti sampah. Menjelang siang setelah Toko Tasnim roboh, hampir seluruh karyawan pertokoan membersihkan lantai dan dagangan dari sisa lumpur.
BMKG menggolongkan curah hujan di atas 150 mm per hari sebagai ekstrem. Artinya hujan pada hari itu 1,6 sampai 2,6 kali lipat dari batas. Intensitas lokal mencapai sekitar 70 mm per jam. Penyebabnya gelombang atmosfer Equatorial Rossby dan Kelvin, ditambah kelembapan udara yang tinggi.
Tukad Badung tak sanggup menampung bah. Parkiran basement Pasar Badung dan lantai dasar Pasar Kumbasari tenggelam. Gorong-gorong di sekitar Jalan Hasanuddin tak mampu menampung luapan, membuat Graha Yowana Suci berubah menjadi bak penampungan air.
Bangunan berarsitektur kolonial modern di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya terendam air keruh, diikuti sampah. Menjelang siang setelah Toko Tasnim roboh, hampir seluruh karyawan pertokoan membersihkan lantai dan dagangan dari sisa lumpur.
Linimasa Banjir Denpasar September 2025 dan Tindak Lanjut
Linimasa ini mencatat peristiwa sebelum dan sesudah banjir di Denpasar dari September 2025 sampai September 2026.
Seluruh peristiwa diambil dari kumpulan berita di IDN Times Bali, laman resmi Pemerintah Provinsi Bali, BPBD Bali, BMKG, dan instansi lainnya.
1 peristiwa
2 peristiwa
Banjir Mulai Menerjang
+1 peristiwa lainnya20 peristiwa
Banjir Puncak Denpasar
+19 peristiwa lainnya5 peristiwa
Korban Ditemukan, Pendataan
+4 peristiwa lainnya5 peristiwa
Kunjungan Menteri ke Posko
+4 peristiwa lainnya1 peristiwa
Presiden Kunjungi Warga
5 peristiwa
Pengungsi dan Alih Fungsi
+4 peristiwa lainnya3 peristiwa
Hujan Susulan, Status Transisi
+2 peristiwa lainnya1 peristiwa
Tuntutan Stimulus UMKM
4 peristiwa
Bantuan untuk Pedagang Pasar
+3 peristiwa lainnya1 peristiwa
Pencarian Korban Dihentikan
35 hari kemudian
1 peristiwa
Layanan Disabilitas Bencana
21 hari kemudian
1 peristiwa
Somasi Pulihkan Bali
30 hari kemudian
1 peristiwa
Peringatan Dini Belum Ada
26 hari kemudian
1 peristiwa
Peringatan Dini Dipasang
6 bulan 18 hari kemudian
1 peristiwa
Sidang Perdana Citizen Lawsuit
23 hari kemudian
2 peristiwa
Sidang Kedua dan Mediasi
+1 peristiwa lainnya15 hari kemudian
2 peristiwa
Mediasi Perdana Tertutup
+1 peristiwa lainnya
Keterangan: Data dikompilasi secara manual dari IDN Times Bali, dan sumber resmi lain seperti Sistem Informasi Tanggap Bencana Kementerian PU, BPBD Bali, Buletin BMKG, hingga BNPB
Linimasa ini mencatat peristiwa sebelum dan sesudah banjir di Denpasar dari September 2025 sampai September 2026.
Seluruh peristiwa diambil dari kumpulan berita di IDN Times Bali, laman resmi Pemerintah Provinsi Bali, BPBD Bali, BMKG, dan instansi lainnya.
Linimasa ini mencatat peristiwa sebelum dan sesudah banjir di Denpasar dari September 2025 sampai September 2026.
Seluruh peristiwa diambil dari kumpulan berita di IDN Times Bali, laman resmi Pemerintah Provinsi Bali, BPBD Bali, BMKG, dan instansi lainnya.
Linimasa ini mencatat peristiwa sebelum dan sesudah banjir di Denpasar dari September 2025 sampai September 2026.
Seluruh peristiwa diambil dari kumpulan berita di IDN Times Bali, laman resmi Pemerintah Provinsi Bali, BPBD Bali, BMKG, dan instansi lainnya.
Mengapa Denpasar paling parah
Mengapa Denpasar paling parah
Mengapa Denpasar paling parah
Denpasar paling terdampak karena tiga hal. Kota ini landai, dikepung banyak sungai, dan lahan resapannya terus menyusut. Hujan ekstrem memicu bencana, tetapi menurut peneliti yang kami temui, daya tampung sungai yang berkurang menjadi faktor utamanya.
Visualisasi ini memperlihatkan perkotaan dataran rendah yang dilalui banyak sungai, rentan terhadap bencana ekologis. Hulunya Tukad Badung berada di wilayah perkotaan. Tak seperti Tukad Ayung yang hulunya di pegunungan.
Denpasar paling terdampak karena tiga hal. Kota ini landai, dikepung banyak sungai, dan lahan resapannya terus menyusut. Hujan ekstrem memicu bencana, tetapi menurut peneliti yang kami temui, daya tampung sungai yang berkurang menjadi faktor utamanya.
Visualisasi ini memperlihatkan perkotaan dataran rendah yang dilalui banyak sungai, rentan terhadap bencana ekologis. Hulunya Tukad Badung berada di wilayah perkotaan. Tak seperti Tukad Ayung yang hulunya di pegunungan.
Denpasar paling terdampak karena tiga hal. Kota ini landai, dikepung banyak sungai, dan lahan resapannya terus menyusut. Hujan ekstrem memicu bencana, tetapi menurut peneliti yang kami temui, daya tampung sungai yang berkurang menjadi faktor utamanya.
Visualisasi ini memperlihatkan perkotaan dataran rendah yang dilalui banyak sungai, rentan terhadap bencana ekologis. Hulunya Tukad Badung berada di wilayah perkotaan. Tak seperti Tukad Ayung yang hulunya di pegunungan.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Bali pada Rabu, 10 September 2025 menelan korban jiwa, merendam permukiman hingga fasilitas umum. Total 18 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, 22 jiwa mengungsi, dan 6.309 kepala keluarga terdampak.
Korban Jiwa - Kota Denpasar12 orang
- Kabupaten Gianyar3 orang
- Kabupaten Jembrana2 orang
- Kabupaten Badung1 orang
Sebanyak 520 bangunan mengalami kerusakan yang mencakup kios, toko, ruko, dan pasar. Delapan jembatan, satu tanggul, 82 titik penyengker, 24 tembok, 23 titik jalan, 11 fasilitas ibadah, 194 unit rumah, dan 15 bangunan irigasi juga rusak.
Wilayah terdampak mencakup Badung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, Gianyar, Klungkung, dan Kota Denpasar. Dari tujuh wilayah itu, Denpasar menjadi daerah yang paling terdampak banjir.
Kerusakan Fasilitas Umum - Kota Denpasar474 fasilitas
- Kabupaten Jembrana145 fasilitas
- Kabupaten Badung57 fasilitas
- Kabupaten Tabanan29 fasilitas
Titik Banjir
Pemetaan 110 titik banjir menunjukkan beban terberat ada di Kota Denpasar, Ibu Kotanya Provinsi Bali. Sekitar 70 titik berada di Denpasar. Itu lebih dari separuh titik yang terpetakan.
Genangan terlihat di kawasan perdagangan, pelayanan kesehatan, pelayanan air bersih, pendidikan, hingga permukiman.
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waribang berhenti berproduksi sejak pukul 03.10 Wita, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penet berhenti pukul 08.00 Wita.
Ketinggian air di Jalan Pulau Buru mencapai 1,5 meter. Air di Jalan Pulau Misol setinggi pinggang orang dewasa, dan genangan di Jalan Kertapura Teuku Umar Barat setinggi lutut orang dewasa pada pukul 05.00 Wita.
Klik salah satu titik merah untuk melihat nama tempatnya.
Daerah Aliran Sungai (DAS)
Sebagian besar titik banjir terkonsentrasi di delapan DAS. Hampir setengah dari titik tersebut berada di DAS Badung. Sedangkan sisanya, 28 titik, berada di luar kedelapan DAS tersebut.
DAS Ayung memang terluas. Sekitar 303,26 kilometer persegi, membentang hingga pegunungan di utara. Sementara DAS Badung sekitar 54,95 kilometer persegi, tetapi menampung aliran air di kawasan kota yang paling padat.
DAS Luas Titik banjir Badung 54,95 km² 40 Mati 33,94 km² 14 Buaji 22,45 km² 10 Singapadu 29,76 km² 7 Ayung 303,26 km² 6 Yeh Poh 22,41 km² 3 Loloan 11,72 km² 1 Ngenjung 3,28 km² 1 Topografi
Data topografi membantu menjelaskan mengapa Denpasar paling terdampak. Dari sekitar 70 titik di kota itu, 56 titik berada di zona ketinggian 0–50 mdpl (di atas permukaan laut). Sisanya, 11 titik, berada di zona 50–100 mdpl.
Tidak ada satu pun titik banjir di Denpasar yang berada di atas 100 mdpl. Itu berarti kontur Denpasar lebih rendah dan landai.
Elevasinya hampir setara wilayah hilir, membuat air sulit mengalir cepat ke laut ketika sungai penuh. Sehingga genangan banyak terkonsentrasi di dataran rendah.
Sungai
Kota Denpasar juga dilintasi banyak sungai. IDN Times memetakan manual puluhan segmen sungai di sekitar titik banjir. Jaringan sungainya cukup rapat untuk mengalirkan air dari hulu ke kawasan padat bangunan di hilir.
Seluruh data di peta ini memperlihatkan bahwa banjir paling banyak terjadi di dataran rendah, terutama DAS Badung. Air dari hulu mengalir melalui banyak anak sungai, lalu tertahan di kawasan padat penduduk di hilir.
Keterangan: Data dikumpulkan dan diolah dari IDN Times Bali, Antaranews Bali, KalderaNews, citra satelit Google Earth, Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Data dan Informasi Tata Ruang Bali (Sitaru Bali)
Kami meminta bantuan Guru Besar Teknik Sipil Bidang Hidro Universitas Warmadewa, Prof Dr Ir I Gusti Agung Putu Eryani MT IPU ASEAN Eng, untuk menganalisis apa yang terjadi di DAS Badung ketika hujan 245,5—385,5 mm per hari turun.
Hasil analisis itu kami olah dan animasikan dengan bantuan kecerdasan buatan. Foto di visual berikut adalah Tukad Badung dan Toko Tasnim Textile, yang diambil melalui citra satelit Google Earth serta langsung ke lokasi kejadian pada 10 September 2025.
Kami meminta bantuan Guru Besar Teknik Sipil Bidang Hidro Universitas Warmadewa, Prof Dr Ir I Gusti Agung Putu Eryani MT IPU ASEAN Eng, untuk menganalisis apa yang terjadi di DAS Badung ketika hujan 245,5—385,5 mm per hari turun.
Hasil analisis itu kami olah dan animasikan dengan bantuan kecerdasan buatan. Foto di visual berikut adalah Tukad Badung dan Toko Tasnim Textile, yang diambil melalui citra satelit Google Earth serta langsung ke lokasi kejadian pada 10 September 2025.
Kami meminta bantuan Guru Besar Teknik Sipil Bidang Hidro Universitas Warmadewa, Prof Dr Ir I Gusti Agung Putu Eryani MT IPU ASEAN Eng, untuk menganalisis apa yang terjadi di DAS Badung ketika hujan 245,5—385,5 mm per hari turun.
Hasil analisis itu kami olah dan animasikan dengan bantuan kecerdasan buatan. Foto di visual berikut adalah Tukad Badung dan Toko Tasnim Textile, yang diambil melalui citra satelit Google Earth serta langsung ke lokasi kejadian pada 10 September 2025.
Sebelum
Curah hujan harian (BMKG)
0,0–0,0245,5–385,5 mm/hari
Jauh di atas ambang hujan ekstrem 150 mm/hari, dengan intensitas lokal mencapai sekitar 70 mm/jam.
Ambang ekstrem 150Hujan 10 Sept
Keterangan: hasil estimasi model hidrologi dihitung oleh Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Teknik Sipil Bidang Hidro, Universitas Warmadewa, Prof Dr Ir I Gusti Agung Putu Eryani MT IPU ASEAN Eng. Angka bisa berbeda dari pengukuran langsung di lapangan. Visualisasi dan animasi diolah dengan bantuan kecerdasan buatan.
Gulir untuk mengikuti bagaimana banjir terjadi
Kondisi Tukad Badung di Jalan Sulawesi sebelum banjir 10 September 2025. Foto diambil melalui citra satelit Google Earth pada 2019. (Dok.Google Earth)
Menurut estimasi Eryani, debit Tukad Badung naik hingga 85,85 meter kubik per detik. Untuk seluruh DAS Badung, debit puncak diperkirakan sekitar 2.296 meter kubik per detik dengan total limpasan sekitar 24,3 juta meter kubik. Semua angka ini hasil perhitungan model, bukan pengukuran langsung.
Ada dua hal yang membuat air cepat menumpuk. Pertama, alih fungsi lahan. Sawah dan area hijau yang berubah menjadi permukiman menaikkan koefisien limpasan dari 0,412 menjadi 0,466 atau sekitar 13,1 persen. Artinya, makin banyak hujan yang langsung mengalir ke sungai, makin sedikit yang meresap ke tanah.
Kedua, waktu konsentrasinya singkat, hanya sekitar 2—3 jam. Air dari anak sungai cepat bertemu di alur utama Tukad Badung, lalu meluap ke Kecamatan Denpasar Barat dan sekitarnya.
Menurut estimasi Eryani, debit Tukad Badung naik hingga 85,85 meter kubik per detik. Untuk seluruh DAS Badung, debit puncak diperkirakan sekitar 2.296 meter kubik per detik dengan total limpasan sekitar 24,3 juta meter kubik. Semua angka ini hasil perhitungan model, bukan pengukuran langsung.
Ada dua hal yang membuat air cepat menumpuk. Pertama, alih fungsi lahan. Sawah dan area hijau yang berubah menjadi permukiman menaikkan koefisien limpasan dari 0,412 menjadi 0,466 atau sekitar 13,1 persen. Artinya, makin banyak hujan yang langsung mengalir ke sungai, makin sedikit yang meresap ke tanah.
Kedua, waktu konsentrasinya singkat, hanya sekitar 2—3 jam. Air dari anak sungai cepat bertemu di alur utama Tukad Badung, lalu meluap ke Kecamatan Denpasar Barat dan sekitarnya.
Menurut estimasi Eryani, debit Tukad Badung naik hingga 85,85 meter kubik per detik. Untuk seluruh DAS Badung, debit puncak diperkirakan sekitar 2.296 meter kubik per detik dengan total limpasan sekitar 24,3 juta meter kubik. Semua angka ini hasil perhitungan model, bukan pengukuran langsung.
Ada dua hal yang membuat air cepat menumpuk. Pertama, alih fungsi lahan. Sawah dan area hijau yang berubah menjadi permukiman menaikkan koefisien limpasan dari 0,412 menjadi 0,466 atau sekitar 13,1 persen. Artinya, makin banyak hujan yang langsung mengalir ke sungai, makin sedikit yang meresap ke tanah.
Kedua, waktu konsentrasinya singkat, hanya sekitar 2—3 jam. Air dari anak sungai cepat bertemu di alur utama Tukad Badung, lalu meluap ke Kecamatan Denpasar Barat dan sekitarnya.
Peringatan di DAS Badung sudah tertulis sejak 2023
Peringatan di DAS Badung sudah tertulis sejak 2023
Peringatan di DAS Badung sudah tertulis sejak 2023
Ini bukan soal curah hujan ekstrem. Pada 2023, Prof Eryani bersama rekannya, Made Widya Jayantari, menerbitkan jurnal tentang DAS Badung. Dengan citra satelit dan sistem informasi geografis, mereka membandingkan penggunaan lahan di sepanjang DAS pada 2013 sampai 2019.
Hasilnya, dalam enam tahun itu, lahan resapan air seperti sawah dan area irigasi di sepanjang DAS Badung menyusut lebih dari sepertiga. Dari sekitar 19,76 kilometer persegi menjadi 12,47 kilometer persegi.
Sementara itu, lahan terbangun (beton, aspal, bangunan) merangkak naik dari sekitar 25 kilometer persegi menjadi lebih dari 32 kilometer persegi. Tren yang sama juga terlihat pada tutupan vegetasi, yang terus menyusut tahun demi tahun.
Ini bukan soal curah hujan ekstrem. Pada 2023, Prof Eryani bersama rekannya, Made Widya Jayantari, menerbitkan jurnal tentang DAS Badung. Dengan citra satelit dan sistem informasi geografis, mereka membandingkan penggunaan lahan di sepanjang DAS pada 2013 sampai 2019.
Hasilnya, dalam enam tahun itu, lahan resapan air seperti sawah dan area irigasi di sepanjang DAS Badung menyusut lebih dari sepertiga. Dari sekitar 19,76 kilometer persegi menjadi 12,47 kilometer persegi.
Sementara itu, lahan terbangun (beton, aspal, bangunan) merangkak naik dari sekitar 25 kilometer persegi menjadi lebih dari 32 kilometer persegi. Tren yang sama juga terlihat pada tutupan vegetasi, yang terus menyusut tahun demi tahun.
Ini bukan soal curah hujan ekstrem. Pada 2023, Prof Eryani bersama rekannya, Made Widya Jayantari, menerbitkan jurnal tentang DAS Badung. Dengan citra satelit dan sistem informasi geografis, mereka membandingkan penggunaan lahan di sepanjang DAS pada 2013 sampai 2019.
Hasilnya, dalam enam tahun itu, lahan resapan air seperti sawah dan area irigasi di sepanjang DAS Badung menyusut lebih dari sepertiga. Dari sekitar 19,76 kilometer persegi menjadi 12,47 kilometer persegi.
Sementara itu, lahan terbangun (beton, aspal, bangunan) merangkak naik dari sekitar 25 kilometer persegi menjadi lebih dari 32 kilometer persegi. Tren yang sama juga terlihat pada tutupan vegetasi, yang terus menyusut tahun demi tahun.
Dalam bahasa hidrologi, semakin banyak permukaan tanah yang tertutup beton maupun aspal, semakin sedikit air hujan yang bisa terserap ke dalam tanah, dan semakin besar pula volume air yang justru mengalir langsung ke permukaan menuju sungai.
Peneliti menyebutnya sebagai curve number, angka yang mengukur seberapa besar potensi air hujan berubah menjadi aliran permukaan, alih-alih terserap tanah. Angka itu, menurut kajian tersebut terus naik dari 71,40 pada 2013 menjadi 75,29 pada 2019. Kenaikan ini menunjukkan tanah di sekitar DAS Badung kian kehilangan kemampuannya untuk menahan air.
Dampaknya ke perhitungan proyeksi debit banjir. Dengan metode yang biasa dipakai insinyur sipil, tim peneliti menghitung ulang berapa besar debit air yang harus diantisipasi sungai ini untuk berbagai skenario “periode ulang”. Misalnya banjir yang secara statistik terjadi sekali dalam 25, 50, atau 100 tahun.
Dalam bahasa hidrologi, semakin banyak permukaan tanah yang tertutup beton maupun aspal, semakin sedikit air hujan yang bisa terserap ke dalam tanah, dan semakin besar pula volume air yang justru mengalir langsung ke permukaan menuju sungai.
Peneliti menyebutnya sebagai curve number, angka yang mengukur seberapa besar potensi air hujan berubah menjadi aliran permukaan, alih-alih terserap tanah. Angka itu, menurut kajian tersebut terus naik dari 71,40 pada 2013 menjadi 75,29 pada 2019. Kenaikan ini menunjukkan tanah di sekitar DAS Badung kian kehilangan kemampuannya untuk menahan air.
Dampaknya ke perhitungan proyeksi debit banjir. Dengan metode yang biasa dipakai insinyur sipil, tim peneliti menghitung ulang berapa besar debit air yang harus diantisipasi sungai ini untuk berbagai skenario “periode ulang”. Misalnya banjir yang secara statistik terjadi sekali dalam 25, 50, atau 100 tahun.
Dalam bahasa hidrologi, semakin banyak permukaan tanah yang tertutup beton maupun aspal, semakin sedikit air hujan yang bisa terserap ke dalam tanah, dan semakin besar pula volume air yang justru mengalir langsung ke permukaan menuju sungai.
Peneliti menyebutnya sebagai curve number, angka yang mengukur seberapa besar potensi air hujan berubah menjadi aliran permukaan, alih-alih terserap tanah. Angka itu, menurut kajian tersebut terus naik dari 71,40 pada 2013 menjadi 75,29 pada 2019. Kenaikan ini menunjukkan tanah di sekitar DAS Badung kian kehilangan kemampuannya untuk menahan air.
Dampaknya ke perhitungan proyeksi debit banjir. Dengan metode yang biasa dipakai insinyur sipil, tim peneliti menghitung ulang berapa besar debit air yang harus diantisipasi sungai ini untuk berbagai skenario “periode ulang”. Misalnya banjir yang secara statistik terjadi sekali dalam 25, 50, atau 100 tahun.
Hasilnya, proyeksi debit untuk skenario 100 tahunan melonjak drastis hanya dalam rentang enam tahun penelitian. Ini sejalan dengan makin masifnya lahan terbangun di sepanjang DAS.
Dengan kata lain, banjir yang dulu dianggap ‘kejadian langka’, berpotensi menjadi kejadian yang jauh lebih sering terjadi. Sedangkan infrastruktur yang dirancang berdasarkan data debit lama, berisiko sudah tidak lagi memadai untuk menampungnya.
Hasilnya, proyeksi debit untuk skenario 100 tahunan melonjak drastis hanya dalam rentang enam tahun penelitian. Ini sejalan dengan makin masifnya lahan terbangun di sepanjang DAS.
Dengan kata lain, banjir yang dulu dianggap ‘kejadian langka’, berpotensi menjadi kejadian yang jauh lebih sering terjadi. Sedangkan infrastruktur yang dirancang berdasarkan data debit lama, berisiko sudah tidak lagi memadai untuk menampungnya.
Hasilnya, proyeksi debit untuk skenario 100 tahunan melonjak drastis hanya dalam rentang enam tahun penelitian. Ini sejalan dengan makin masifnya lahan terbangun di sepanjang DAS.
Dengan kata lain, banjir yang dulu dianggap ‘kejadian langka’, berpotensi menjadi kejadian yang jauh lebih sering terjadi. Sedangkan infrastruktur yang dirancang berdasarkan data debit lama, berisiko sudah tidak lagi memadai untuk menampungnya.
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
Sungai penuh sedimen dan sampah
Sungai penuh sedimen dan sampah
Sungai penuh sedimen dan sampah
Menurut Prof Eryani, banjir 10 September 2025 sebenarnya bisa dicegah apabila morfologi Tukad Badung dijaga dari sedimentasi dan sampah. Perhitungan debit dan penampang sungai sudah memakai angka keamanan tertentu.
Artinya, secara teori sungai dirancang untuk menampung debit sebesar itu. Namun, teori itu runtuh di lapangan karena dasar sungai dipenuhi sedimen dan sampah.
"Sudah ada muka air banjir yang dihitung, tetapi angka keamanan itu tidak didukung dasar sungai yang bersih dari sedimen dan sampah," kata Prof Eryani saat diwawancarai Jumat lalu, 25 September 2026.
Menurut Prof Eryani, banjir 10 September 2025 sebenarnya bisa dicegah apabila morfologi Tukad Badung dijaga dari sedimentasi dan sampah. Perhitungan debit dan penampang sungai sudah memakai angka keamanan tertentu.
Artinya, secara teori sungai dirancang untuk menampung debit sebesar itu. Namun, teori itu runtuh di lapangan karena dasar sungai dipenuhi sedimen dan sampah.
"Sudah ada muka air banjir yang dihitung, tetapi angka keamanan itu tidak didukung dasar sungai yang bersih dari sedimen dan sampah," kata Prof Eryani saat diwawancarai Jumat lalu, 25 September 2026.
Menurut Prof Eryani, banjir 10 September 2025 sebenarnya bisa dicegah apabila morfologi Tukad Badung dijaga dari sedimentasi dan sampah. Perhitungan debit dan penampang sungai sudah memakai angka keamanan tertentu.
Artinya, secara teori sungai dirancang untuk menampung debit sebesar itu. Namun, teori itu runtuh di lapangan karena dasar sungai dipenuhi sedimen dan sampah.
"Sudah ada muka air banjir yang dihitung, tetapi angka keamanan itu tidak didukung dasar sungai yang bersih dari sedimen dan sampah," kata Prof Eryani saat diwawancarai Jumat lalu, 25 September 2026.
Prof Eryani tidak menafikan peran hujan ekstrem, yang ia sebut setara dengan hujan sebulan, bahkan setahun. Namun, menurutnya faktor utama tetap pada berkurangnya daya tampung sungai, dan diperparah oleh kebiasaan warga memperlakukan sungai sebagai "teba" atau tempat sampah, terutama di permukiman tepi sungai.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali melaporkan banjir di Perumahan Alas Arum, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada September 2025. Lokasinya tak jauh dari alur air. Jika dilihat dari citra satelit, posisinya berada di hulu DAS Badung.
Prof Eryani tidak menafikan peran hujan ekstrem, yang ia sebut setara dengan hujan sebulan, bahkan setahun. Namun, menurutnya faktor utama tetap pada berkurangnya daya tampung sungai, dan diperparah oleh kebiasaan warga memperlakukan sungai sebagai "teba" atau tempat sampah, terutama di permukiman tepi sungai.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali melaporkan banjir di Perumahan Alas Arum, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada September 2025. Lokasinya tak jauh dari alur air. Jika dilihat dari citra satelit, posisinya berada di hulu DAS Badung.
Prof Eryani tidak menafikan peran hujan ekstrem, yang ia sebut setara dengan hujan sebulan, bahkan setahun. Namun, menurutnya faktor utama tetap pada berkurangnya daya tampung sungai, dan diperparah oleh kebiasaan warga memperlakukan sungai sebagai "teba" atau tempat sampah, terutama di permukiman tepi sungai.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali melaporkan banjir di Perumahan Alas Arum, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada September 2025. Lokasinya tak jauh dari alur air. Jika dilihat dari citra satelit, posisinya berada di hulu DAS Badung.
![[Deskripsi citra satelit 2005 — diisi redaksi]](https://main.das-badung-interaktif.pages.dev/citra/2005-1024.webp)
2005
20052023
[Keterangan lokasi & sumber citra — diisi redaksi] Citra: Google Earth / Maxar Technologies
Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Badung, kawasan ini masuk dalam zona perumahan dengan kode R. Visual di atas memperlihatkan bagaimana perubahan lahan di sekitar perumahan pada periode 2005—2023.
Prof Eryani menyebutkan, banyak sempadan sungai kini berubah menjadi rumah, vila, hingga restoran yang mengincar pemandangan sungai. Bangunan yang ditembok dan diberi pondasi memotong alur air alami, sehingga air mencari jalannya sendiri.
Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Badung, kawasan ini masuk dalam zona perumahan dengan kode R. Visual di atas memperlihatkan bagaimana perubahan lahan di sekitar perumahan pada periode 2005—2023.
Prof Eryani menyebutkan, banyak sempadan sungai kini berubah menjadi rumah, vila, hingga restoran yang mengincar pemandangan sungai. Bangunan yang ditembok dan diberi pondasi memotong alur air alami, sehingga air mencari jalannya sendiri.
Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Badung, kawasan ini masuk dalam zona perumahan dengan kode R. Visual di atas memperlihatkan bagaimana perubahan lahan di sekitar perumahan pada periode 2005—2023.
Prof Eryani menyebutkan, banyak sempadan sungai kini berubah menjadi rumah, vila, hingga restoran yang mengincar pemandangan sungai. Bangunan yang ditembok dan diberi pondasi memotong alur air alami, sehingga air mencari jalannya sendiri.
"Air itu mengalir sesuai alurnya. Begitu ada tekanan besar, apa pun akan dihanyutkan," katanya.
Ia mencontohkan Tukad Badung di kawasan Jalan Sulawesi dan Gajah Mada, tempat air merusak bangunan yang berdiri tepat di jalur alirannya. Pola serupa terjadi di permukiman padat seperti Kampung Jawa. Tempat sungai menyempit karena ditembok dan diberi pondasi.
"Air itu mengalir sesuai alurnya. Begitu ada tekanan besar, apa pun akan dihanyutkan," katanya.
Ia mencontohkan Tukad Badung di kawasan Jalan Sulawesi dan Gajah Mada, tempat air merusak bangunan yang berdiri tepat di jalur alirannya. Pola serupa terjadi di permukiman padat seperti Kampung Jawa. Tempat sungai menyempit karena ditembok dan diberi pondasi.
"Air itu mengalir sesuai alurnya. Begitu ada tekanan besar, apa pun akan dihanyutkan," katanya.
Ia mencontohkan Tukad Badung di kawasan Jalan Sulawesi dan Gajah Mada, tempat air merusak bangunan yang berdiri tepat di jalur alirannya. Pola serupa terjadi di permukiman padat seperti Kampung Jawa. Tempat sungai menyempit karena ditembok dan diberi pondasi.
Sejarah Tata Ruang Kota Pusaka
Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) saat ekspedisi Bali ketujuh di Puri Agung Denpasar pada 1906. Foto diolah dengan kecerdasan buatan. (Leiden University Libraries/KITLV 10113)
Denpasar hari ini adalah hasil tata ruang yang terus berganti sejak zaman kerajaan hingga kolonial. Dengan memahami ruko tua yang berdiri di dekat sungai, berarti menengok ke masa sebelum bencana itu terjadi, bahkan sebelum ada aturan sempadan.
Rumah Dinas dan Kantor Resmi Gubernur Bali (Jaya Sabha) di masa sekarang. (Dok. Google Earth)
Tapak Dara
Konsep tata ruang kerajaan
Citra satelit perempatan Patung Catur Muka masa kini, dengan Jaya Sabha di timur laut dan Lapangan Puputan Badung di tenggara. Rumah Dinas dan Kantor Resmi Gubernur Bali (Jaya Sabha) di masa sekarang. (Dok. Google Earth)
Sebelum Belanda datang, Denpasar adalah pusat Kerajaan Badung yang tertata berdasarkan konsep catuspatha, yaitu perempatan agung (pempatan agung) berbentuk palang (+) atau dalam istilah Bali disebut tapak dara.
Perempatan itu dibagi empat kawasan. Puri (istana raja), pasar, wantilan (bangunan serbaguna untuk budaya dan hiburan), dan ruang terbuka hijau (RTH) milik kerajaan.
Gambar di samping merupakan peta lokasi perempatan jalan di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung di masa sekarang. Warga lebih mengenalnya dengan nama Lapangan Puputan Badung.
Garis merah berbentuk palang menandai tapak dara, membagi Puri Agung Denpasar di timur laut, wantilan di barat laut, pasar di barat daya, dan ruang terbuka hijau di tenggara. Pusat Pemerintahan Kerajaan Badung, diolah berdasarkan rujukan jurnal “Catuspatha Konsep, Transformasi, dan Perubahan”. (Dok. Google Earth | Jurnal I Gusti Made Putra)
Menurut jurnal “Catuspatha Konsep, Transformasi, dan Perubahan” karya I Gusti Made Putra, pasar berada di sisi Barat Daya, berdampingan dengan wantilan di Barat Laut, Puri Agung Denpasar di Timur Laut, dan ruang terbuka hijau (RTH) di Tenggara.
Jadi, Rumah Dinas dan Kantor Resmi Gubernur Bali (Jaya Sabha) yang kamu kenal sekarang, dulunya adalah Puri Agung Denpasar. Sedangkan Lapangan Puputan Badung yang biasa buat jogging dan karaoke, dulunya tempat rekreasi sekaligus latihan para prajurit kerajaan. Tapak dara ditandai dengan garis merah.
Posisi itu mengacu pada Lontar Batur Kelawasan, yang mempertimbangkan arah mata angin dan makna baik–buruk bagi keberlangsungan kerajaan.
1906
Kolonial mengubah tata letak
Foto lama hitam putih: orang-orang duduk di tanah dan penunggang kuda di depan reruntuhan gerbang puri. Latar bangunan yang terlihat di gambar adalah Puri Agung Denpasar setelah Perang Puputan Badung. (Koleksi Digital Perpustakaan Universitas Leiden | KITLV 10107)
Dua puluh September 1906, Raja Badung kalah dalam Perang Puputan Badung. Kerajaan runtuh dan terbakar, dan Belanda mengambil alih pusat kota. Catuspatha yang semula sarat makna filosofis, diubah tata letak dan fungsinya sesuai kepentingan pemerintah kolonial.
Berdasarkan salinan dokumen Kantor Pekerjaan Umum Singaraja yang diterbitkan dalam Koleksi Digital Perpustakaan Universitas Leiden pada 1915, kawasan Puri Agung berubah menjadi rumah dinas asisten residen, kantor residen pembantu, pos pemadam kebakaran, dan rumah dinas perwira polisi bersenjata Eropa.
Peta Denpasar buatan 1915 skala 1:5000 ditumpangkan di atas citra satelit, memperlihatkan jaringan jalan, alun-alun, dan Tukad Badung. Peta pusat pemerintahan kolonial di lokasi tapak dara berdasarkan dokumen Kantor Pekerjaan Umum Singaraja, yang dibuat pada 28 Januari 1915. (Koleksi Digital Perpustakaan Universitas Leiden | DF 11,7)
Wantilan yang dulu jadi tempat pertemuan maupun budaya, beralih menjadi penginapan (pesanggrahan) dan gudang opium, lengkap dengan rumah dinas penjaganya. Belanda masih mempertahankan RTH sebagai alun-alun.
Pasar, yang tadinya bagian integral pusat kota, dipindahkan keluar dan direlokasi ke dekat Tukad Badung. Bekas lokasi pasar lama menjadi kantor pengawas pemerintahan dalam negeri dan rumah dinas.
1930
Kawasan multikultural
Denah Kota Denpasar dari selebaran studio foto EFD ditumpangkan di atas citra satelit, memuat Bali Hotel, alun-alun, dan nama kampung. Perubahan pusat Pemerintahan Belanda pada 1930 berdasarkan selebaran Fotografisch Atelier EFD. (Dok. Google Earth | Fotografisch Atelier EFD)
Pada 1930, studio foto era kolonial bernama “Fotografisch Atelier EFD” membuat selebaran promosi yang memuat denah Denpasar dengan perubahan fungsi kawasan.
Kawasan puri menjadi kantor, rumah dinas, dan kantor pos. Wantilan dan sebagian puri menjadi Bali Hotel. Bekas pasar menjadi kantor pengawas pemerintah dan bank milik Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).
Belanda menambahkan lapangan tenis di alun-alun. Lalu di perempatan, ada Jam Lonceng yang kini menjadi ikonnya Kota Denpasar.
Belanda juga membagi Denpasar menjadi kawasan multikultural, di antaranya Kampung Arab dekat Tukad Badung dan Kampung Titih di sebelah timur.
Infrastruktur
Bukan dirancang sebagai ibu kota
Patung Catur Muka berdiri di atas kolam air mancur di tengah perempatan, dengan mobil dan sepeda motor melintas. Patung Catur Muka di perempatan jalan Lapangan Puputan Badung, yang dulunya berdiri Jam Lonceng pada masa pemerintahan kolonial. Foto ini diambil pada 25 Februari 2021. Jam Lonceng itu dipindahkan sekitar 50 meter ke Timur Laut. Posisinya tak berubah sampai sekarang. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Keputusan Denpasar menjadi Ibu Kota Provinsi ikut mewariskan persoalan infrastruktur hingga kini. Belanda memperhatikan infrastruktur saat membuat perkotaan.
Itu terlihat di Singaraja, ibu kota provinsi sebelumnya, Belanda membangun jalan dan trotoar yang lebar. Sedangkan Denpasar, Belanda hanya menambahkan hotel, Jam Lonceng, dan perbaikan pelabuhan tanpa merencanakan jalan dari nol.
“Kota Denpasar tidak dirancang untuk ibu kota sebuah provinsi, yang dirancang itu memang Singaraja,” kata Dewa, sapaan akrab Dewa Gde Yadhu Basudewa, Penulis dan Pegiat Warisan Budaya di Bali.
Sebelum era kolonial, pasar bagian dari kekuasaan tiga puri besar yakni Puri Pemecutan, Puri Denpasar (kini Puri Satria), dan Puri Kesiman. Setelah 1906, Belanda membentuk sistem Distrik Kesiman dan Distrik Denpasar, yang menandai berakhirnya era kerajaan, serta dimulainya tata kota versi kolonial yang jejaknya masih membentuk wajah Denpasar hingga hari ini.
Aktivitas
Dari pasar temporer ke bangunan permanen
Tukad Badung saat senja diapit gedung Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, dengan lampu warna-warni terpantul di air. Tukad Badung diapit oleh Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Foto ini diambil pada 13 Desember 2021. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Menurut Dewa, pasar di bantaran Tukad Badung dulu beroperasi secara temporer. Pedagang menggelar dagangan dengan atap daun kelapa dan membawa pulang barangnya setiap hari, sehingga tidak ada yang hilang ketika sungai meluap.
Sedangkan di barat Tukad Badung, pedagang periuk tanah liat dari Binoh (kini Kelurahan Ubung Kaja) berdagang di Peken Payuk atau Pasar Periuk. Tempat itu kini bernama Pasar Kumbasari, dari kata “kumba” yang berarti gentong atau gerabah.
Dewa berasumsi komunitas Arab dan Tionghoa di sana datang bersama pasukan Belanda dari Singaraja, yang diduduki lebih dulu sejak Perang Jagaraga. Catatan kolonial menyebut pasukan Belanda membawa penerjemah bernama Ida Bagus Djelantik dari Singaraja.
Komunitas ini awalnya menempati kawasan kodam dan kantor wali kota. Setelah Puputan Badung, Belanda memindahkan mereka ke barat, ke Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Kartini. Mereka menetap dan berdagang kain hingga obat-obatan hingga sekarang.
Foto udara hitam putih Jalan Gajah Mada, dengan deretan atap bangunan di sepanjang jalan dan permukiman yang rimbun. Potret Jalan Gajah Mada pada 1949. (Koleksi Tropen Museum via Wikimedia)
Ciri bangunannya sangat khas. Dua lantai, lantai atas untuk tempat tinggal dan lantai bawah untuk berdagang dengan loteng segitiga di bagian atas. Sekarang tidak semua bangunan asli bertahan. Sebagian direhabilitasi dan diseragamkan dengan ornamen Bali agar selaras dengan identitas kota, dan hal itu tercatat pada prasasti di kawasan Kumbasari.
Dilema
Ruko tua di bantaran
Deretan ruko dua lantai berpilar bata di Jalan Sulawesi yang ramai sepeda motor, dengan kain dipajang di depan toko. Fasad ruko di Jalan Sulawesi. Fotonya diambil pada 5 Oktober 2026. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Ruko tua di Jalan Gajah Mada dan Sulawesi berdiri jauh sebelum ada aturan seberapa dekat bangunan boleh bersanding dengan sungai. Kawasan ini berstatus objek diduga cagar budaya (ODCB), bukan cagar budaya resmi.
Cagar budaya ditetapkan kepala daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli. Sementara, ODCB adalah warisan budaya yang memenuhi kriteria serupa tetapi belum melalui penetapan. Menurut Dewa, selama masa pengkajian, ODCB tetap wajib dilindungi seperti cagar budaya resmi.
Bagian belakang ruko berdiri tepat di atas dinding bantaran Tukad Badung, dengan jalan setapak bermural di seberang sungai. Bagian belakang ruko di Jalan Sulawesi yang berdiri di bantaran Tukad Badung. Foto diambil pada 5 Oktober 2026. (IDN Times/Irma Yudistirani)
“Kayak belum punya KTP untuk ditetapkan status sebagai cagar budaya,” kata Dewa.
Ketentuan itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. Persoalannya, bangunan di kawasan ini dimiliki perorangan atau komunal. Pemerintah tidak bisa memaksa pendataan atau penetapan status tanpa persetujuan pemilik.
Zonasi
Belum pernah ada kajian risiko bencana
Pekerja memasang kembali paving trotoar di depan deretan ruko Jalan Gajah Mada, dengan kerucut lalu lintas di sekitarnya. Perbaikan infrastruktur di Jalan Gajah Mada yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar. Foto diambil 5 Oktober 2026. (IDN Times/Irma Yudistirani)
“Setahu saya, belum pernah sama sekali. Zonasi belum pernah.” Dewa menjawab lantang soal kajian risiko bencana di kawasan cagar budaya maupun ODCB.
Menurut kaidah pelestarian, sebelum penetapan seharusnya ada zonasi (zona inti, penyangga, pengembangan, penunjang) yang menjadi dasar mitigasi bencana, lalu dituangkan dalam peraturan daerah agar melibatkan seluruh perangkat daerah, termasuk satuan polisi pamong praja (satpol PP).
“Mitigasi kebencanaan untuk objek cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya itu belum ada sampai sekarang,” katanya lagi.
Bali, kata Dewa, lebih banyak menetapkan pura sebagai cagar budaya. Pura masih hidup sebagai living monument, dan warga mengamankannya sendiri lewat mekemit (penjagaan) serta pemasangan closed circuit television (CCTV).
Heritage
Dirobohkan atau dipindahkan
Pekerja memasang kembali paving trotoar di depan deretan ruko Jalan Gajah Mada, dengan kerucut lalu lintas di sekitarnya. Perbaikan infrastruktur di Jalan Gajah Mada yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar. Foto diambil 5 Oktober 2026. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Pada 2010, Denpasar resmi bergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), dan ditetapkan sebagai Kota Pusaka karena nilai historis serta warisan budaya.
Denpasar pun bergabung dalam Organization of World Heritage Cities (OWHC) pada 2013. Itulah mengapa kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya disebut sebagai “Heritage Gajah Mada Denpasar”.
UU Cagar Budaya mensyaratkan beberapa proses sebelum bangunan cagar budaya atau ODCB dirobohkan, meliputi studi kelayakan, kajian teknis arkeologi, opsi konsolidasi struktur, atau relokasi bangunan (bukan relokasi penghuninya).
Dewa menilai bangunan yang sudah memakan sempadan sungai seharusnya bisa direlokasi berdasarkan kajian. Ia membandingkan dengan candi kuno di Jawa Tengah yang kerap terdampak banjir dan dipindahkan berdasarkan kajian.
“Ketika itu dihilangkan, masihkah layak heritage city itu? Heritage yang mana?” katanya.
Dewa berpendapat, inti dari seluruh persoalan ini bukan lagi soal bangunan tua, melainkan implementasi tata kelola. Alih fungsi lahan masih terjadi di Denpasar.
“Dulunya sawah, sekarang menjadi bangunan, beton. Kan peresapan air tidak ada,” lanjutnya.
Di sisi sungai, Prof Eryani berpendapat bangunan yang melanggar sempadan harus dibongkar, dengan syarat prosedurnya benar, yakni ada pemberitahuan dan surat peringatan lebih dulu. Ia menyarankan penegakan aturan melibatkan desa adat, karena warga Bali cenderung lebih segan pada sanksi adat.
“Lebih baik dirobohkan sesuai aturan daripada air yang merobohkan, karena kalau air, itu jadinya bencana,” ujar Prof Eryani.
Kepala Balai Pelestarian (BP) Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, menjelaskan bahwa UU Cagar Budaya mengenal tiga peringkat. Peringkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional yang tanggung jawab pelestariannya mengikuti peringkat tersebut.
Dulu, semua cagar budaya diurus oleh pusat. Sejak adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 dan otonomi daerah, urusannya dikembalikan ke daerah, kecuali yang berperingkat nasional. Cagar budaya yang berperingkat kota, kata Eko, menjadi tanggung jawab kota meski dibantu BP Kebudayaan.
Kepala Balai Pelestarian (BP) Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, menjelaskan bahwa UU Cagar Budaya mengenal tiga peringkat. Peringkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional yang tanggung jawab pelestariannya mengikuti peringkat tersebut.
Dulu, semua cagar budaya diurus oleh pusat. Sejak adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 dan otonomi daerah, urusannya dikembalikan ke daerah, kecuali yang berperingkat nasional. Cagar budaya yang berperingkat kota, kata Eko, menjadi tanggung jawab kota meski dibantu BP Kebudayaan.
Kepala Balai Pelestarian (BP) Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, menjelaskan bahwa UU Cagar Budaya mengenal tiga peringkat. Peringkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional yang tanggung jawab pelestariannya mengikuti peringkat tersebut.
Dulu, semua cagar budaya diurus oleh pusat. Sejak adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 dan otonomi daerah, urusannya dikembalikan ke daerah, kecuali yang berperingkat nasional. Cagar budaya yang berperingkat kota, kata Eko, menjadi tanggung jawab kota meski dibantu BP Kebudayaan.
Eko menyebut bangunan di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya merupakan ODCB karena mewakili masanya. Berusia di atas 50 tahun dan punya nilai penting. Kawasan itu dulunya pusat perdagangan dan cikal bakal perekonomian di Bali.
Sejalan dengan Dewa, ia menegaskan ODCB wajib diperlakukan sama seperti cagar budaya. Namun di Denpasar, urusannya tetap ada di kota. BP Kebudayaan Bali tidak turun langsung karena belum ada permohonan, dan mengaku tidak punya data lengkap.
"Mereka memang melapor, cuma seakurat mana pelaporan mereka, ya kita tidak tahu," katanya.
Eko menyebut bangunan di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya merupakan ODCB karena mewakili masanya. Berusia di atas 50 tahun dan punya nilai penting. Kawasan itu dulunya pusat perdagangan dan cikal bakal perekonomian di Bali.
Sejalan dengan Dewa, ia menegaskan ODCB wajib diperlakukan sama seperti cagar budaya. Namun di Denpasar, urusannya tetap ada di kota. BP Kebudayaan Bali tidak turun langsung karena belum ada permohonan, dan mengaku tidak punya data lengkap.
"Mereka memang melapor, cuma seakurat mana pelaporan mereka, ya kita tidak tahu," katanya.
Eko menyebut bangunan di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya merupakan ODCB karena mewakili masanya. Berusia di atas 50 tahun dan punya nilai penting. Kawasan itu dulunya pusat perdagangan dan cikal bakal perekonomian di Bali.
Sejalan dengan Dewa, ia menegaskan ODCB wajib diperlakukan sama seperti cagar budaya. Namun di Denpasar, urusannya tetap ada di kota. BP Kebudayaan Bali tidak turun langsung karena belum ada permohonan, dan mengaku tidak punya data lengkap.
"Mereka memang melapor, cuma seakurat mana pelaporan mereka, ya kita tidak tahu," katanya.
Aturan zonasi ada, namun penerapannya sulit di kota
Aturan zonasi ada, namun penerapannya sulit di kota
Aturan zonasi ada, namun penerapannya sulit di kota
Sistem zonasi cagar budaya diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya.
Zona inti hanya boleh dimanfaatkan sangat terbatas; zona penyangga terbatas untuk kepentingan umum; zona pengembangan dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, keagamaan, dan pariwisata; dan zona penunjang antara lain untuk permukiman tradisional atau lokal.
"Zonasi inti itu sudah tidak bisa diapa-apain, kecuali direvitalisasi, dipugar sesuai kaidah-kaidah cagar budaya," kata Eko di kantornya Jalan Raya Dr Ir Soekarno, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Selasa lalu, 3 November 2026.
Sistem zonasi cagar budaya diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya.
Zona inti hanya boleh dimanfaatkan sangat terbatas; zona penyangga terbatas untuk kepentingan umum; zona pengembangan dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, keagamaan, dan pariwisata; dan zona penunjang antara lain untuk permukiman tradisional atau lokal.
"Zonasi inti itu sudah tidak bisa diapa-apain, kecuali direvitalisasi, dipugar sesuai kaidah-kaidah cagar budaya," kata Eko di kantornya Jalan Raya Dr Ir Soekarno, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Selasa lalu, 3 November 2026.
Sistem zonasi cagar budaya diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya.
Zona inti hanya boleh dimanfaatkan sangat terbatas; zona penyangga terbatas untuk kepentingan umum; zona pengembangan dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, keagamaan, dan pariwisata; dan zona penunjang antara lain untuk permukiman tradisional atau lokal.
"Zonasi inti itu sudah tidak bisa diapa-apain, kecuali direvitalisasi, dipugar sesuai kaidah-kaidah cagar budaya," kata Eko di kantornya Jalan Raya Dr Ir Soekarno, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Selasa lalu, 3 November 2026.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Masalahnya, menurut Eko, UU Cagar Budaya dirumuskan dengan membayangkan situs luas seperti Borobudur dan Prambanan. Sementara di kota yang rapat, kalau zonasinya mau diatur ketat seperti itu, berarti ada penggusuran.
Kerumitan itu semakin bertambah, karena cagar budaya di Bali kebanyakan berupa living monument yang masih dipakai warga setempat. Paling mentok zonasi hanya bisa dilakukan dua saja, inti dan penyangga.
Aturan ini sesuai Pasal 2 ayat 5 yang menyebutkan bahwa komposisi zona pada sistem zonasi paling sedikit terdiri atas zona inti dan zona penyangga. Ditanya apakah kawasan Gajah Mada akan dizonasi, Eko mengaku bingung dan tidak menyebut adanya zonasi untuk kawasan itu.
Masalahnya, menurut Eko, UU Cagar Budaya dirumuskan dengan membayangkan situs luas seperti Borobudur dan Prambanan. Sementara di kota yang rapat, kalau zonasinya mau diatur ketat seperti itu, berarti ada penggusuran.
Kerumitan itu semakin bertambah, karena cagar budaya di Bali kebanyakan berupa living monument yang masih dipakai warga setempat. Paling mentok zonasi hanya bisa dilakukan dua saja, inti dan penyangga.
Aturan ini sesuai Pasal 2 ayat 5 yang menyebutkan bahwa komposisi zona pada sistem zonasi paling sedikit terdiri atas zona inti dan zona penyangga. Ditanya apakah kawasan Gajah Mada akan dizonasi, Eko mengaku bingung dan tidak menyebut adanya zonasi untuk kawasan itu.
Masalahnya, menurut Eko, UU Cagar Budaya dirumuskan dengan membayangkan situs luas seperti Borobudur dan Prambanan. Sementara di kota yang rapat, kalau zonasinya mau diatur ketat seperti itu, berarti ada penggusuran.
Kerumitan itu semakin bertambah, karena cagar budaya di Bali kebanyakan berupa living monument yang masih dipakai warga setempat. Paling mentok zonasi hanya bisa dilakukan dua saja, inti dan penyangga.
Aturan ini sesuai Pasal 2 ayat 5 yang menyebutkan bahwa komposisi zona pada sistem zonasi paling sedikit terdiri atas zona inti dan zona penyangga. Ditanya apakah kawasan Gajah Mada akan dizonasi, Eko mengaku bingung dan tidak menyebut adanya zonasi untuk kawasan itu.
"Jadi ketika ditanyakan, apakah Jalan Gajah Mada mau dizonasikan, ya kita juga bingung," katanya.
Zonasi hanya efektif apabila ditopang oleh regulasi seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kewenangannya ada di kota. Pihaknya kini berkolaborasi agar kajian zona inti masuk RDTR. Menurutnya, tata ruang harus memasukkan kebudayaan sebagai referensi.
"Jadi ketika ditanyakan, apakah Jalan Gajah Mada mau dizonasikan, ya kita juga bingung," katanya.
Zonasi hanya efektif apabila ditopang oleh regulasi seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kewenangannya ada di kota. Pihaknya kini berkolaborasi agar kajian zona inti masuk RDTR. Menurutnya, tata ruang harus memasukkan kebudayaan sebagai referensi.
"Jadi ketika ditanyakan, apakah Jalan Gajah Mada mau dizonasikan, ya kita juga bingung," katanya.
Zonasi hanya efektif apabila ditopang oleh regulasi seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kewenangannya ada di kota. Pihaknya kini berkolaborasi agar kajian zona inti masuk RDTR. Menurutnya, tata ruang harus memasukkan kebudayaan sebagai referensi.
Menakar usia fasad bangunan bersejarah
Menakar usia fasad bangunan bersejarah
Menakar usia fasad bangunan bersejarah
Menurut Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Warmadewa, Ida Bagus Gede Parama Putra, untuk menentukan usia bangunan tua butuh kerja arkeolog. Mereka memeriksa material, lalu mencocokkannya dengan catatan sejarah. Tetapi arsitek juga punya caranya sendiri. Yaitu membaca karakter desain.
Deretan shop house di Gajah Mada bergaya kolonial dengan sentuhan modern, berciri art deco periode 1920-an dan monostyle karena tidak menonjolkan ciri Pecinan atau Arab.
Ciri-ciri shop house dapat dilihat dari fungsionalnya yang jelas. Bangunannya pasti bertingkat. Lantai atas dipakai tempat tinggal, dan lantai bawah untuk berdagang. Namun fungsi asli itu sudah banyak yang hilang, dan kemungkinan banyak dijadikan gudang.
Menurut Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Warmadewa, Ida Bagus Gede Parama Putra, untuk menentukan usia bangunan tua butuh kerja arkeolog. Mereka memeriksa material, lalu mencocokkannya dengan catatan sejarah. Tetapi arsitek juga punya caranya sendiri. Yaitu membaca karakter desain.
Deretan shop house di Gajah Mada bergaya kolonial dengan sentuhan modern, berciri art deco periode 1920-an dan monostyle karena tidak menonjolkan ciri Pecinan atau Arab.
Ciri-ciri shop house dapat dilihat dari fungsionalnya yang jelas. Bangunannya pasti bertingkat. Lantai atas dipakai tempat tinggal, dan lantai bawah untuk berdagang. Namun fungsi asli itu sudah banyak yang hilang, dan kemungkinan banyak dijadikan gudang.
Menurut Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Warmadewa, Ida Bagus Gede Parama Putra, untuk menentukan usia bangunan tua butuh kerja arkeolog. Mereka memeriksa material, lalu mencocokkannya dengan catatan sejarah. Tetapi arsitek juga punya caranya sendiri. Yaitu membaca karakter desain.
Deretan shop house di Gajah Mada bergaya kolonial dengan sentuhan modern, berciri art deco periode 1920-an dan monostyle karena tidak menonjolkan ciri Pecinan atau Arab.
Ciri-ciri shop house dapat dilihat dari fungsionalnya yang jelas. Bangunannya pasti bertingkat. Lantai atas dipakai tempat tinggal, dan lantai bawah untuk berdagang. Namun fungsi asli itu sudah banyak yang hilang, dan kemungkinan banyak dijadikan gudang.
Kini Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) didukung oleh tenaga ahli kampus dan praktisi bersertifikasi. Mereka berwenang menentukan apakah bangunan berusia 50 tahun layak dipertahankan, direvitalisasi, atau boleh dirobohkan.
Dalam praktik internasional, Gusdep, sapaannya, merujuk Piagam Burra dari ICOMOS Australia untuk pengelolaan tempat bernilai budaya, dan Piagam Venesia untuk konservasi bangunan bersejarah. Keduanya mengenal klasifikasi bertingkat.
Bangunan berkelas tinggi (dulu "Kelas A") tidak boleh diubah sama sekali, sedangkan "Kelas B" lebih leluasa direnovasi sebagian.
Kini Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) didukung oleh tenaga ahli kampus dan praktisi bersertifikasi. Mereka berwenang menentukan apakah bangunan berusia 50 tahun layak dipertahankan, direvitalisasi, atau boleh dirobohkan.
Dalam praktik internasional, Gusdep, sapaannya, merujuk Piagam Burra dari ICOMOS Australia untuk pengelolaan tempat bernilai budaya, dan Piagam Venesia untuk konservasi bangunan bersejarah. Keduanya mengenal klasifikasi bertingkat.
Bangunan berkelas tinggi (dulu "Kelas A") tidak boleh diubah sama sekali, sedangkan "Kelas B" lebih leluasa direnovasi sebagian.
Kini Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) didukung oleh tenaga ahli kampus dan praktisi bersertifikasi. Mereka berwenang menentukan apakah bangunan berusia 50 tahun layak dipertahankan, direvitalisasi, atau boleh dirobohkan.
Dalam praktik internasional, Gusdep, sapaannya, merujuk Piagam Burra dari ICOMOS Australia untuk pengelolaan tempat bernilai budaya, dan Piagam Venesia untuk konservasi bangunan bersejarah. Keduanya mengenal klasifikasi bertingkat.
Bangunan berkelas tinggi (dulu "Kelas A") tidak boleh diubah sama sekali, sedangkan "Kelas B" lebih leluasa direnovasi sebagian.
Standar nasional struktur juga ikut berkembang. Namun, bangunan bersejarah kerap kesulitan mengikuti standar terbaru ini. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) seharusnya dimiliki bangunan bersejarah, tetapi jarang diurus.
Menurut Gusdep, pemerintah tidak punya data pasti soal kekuatan bangunan-bangunan itu, kecuali mereka menginisiasi program pengecekan struktur, misalnya hammer test untuk kekuatan tekan beton dan rebar scan untuk kondisi tulangan yang bisa dipakai.
"Ketika sudah memasuki umur 50 ke atas, itu sudah pasti bangunannya punya defect yang besar," kata Gusdep saat ditemui Sabtu, 5 September 2026.
Standar nasional struktur juga ikut berkembang. Namun, bangunan bersejarah kerap kesulitan mengikuti standar terbaru ini. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) seharusnya dimiliki bangunan bersejarah, tetapi jarang diurus.
Menurut Gusdep, pemerintah tidak punya data pasti soal kekuatan bangunan-bangunan itu, kecuali mereka menginisiasi program pengecekan struktur, misalnya hammer test untuk kekuatan tekan beton dan rebar scan untuk kondisi tulangan yang bisa dipakai.
"Ketika sudah memasuki umur 50 ke atas, itu sudah pasti bangunannya punya defect yang besar," kata Gusdep saat ditemui Sabtu, 5 September 2026.
Standar nasional struktur juga ikut berkembang. Namun, bangunan bersejarah kerap kesulitan mengikuti standar terbaru ini. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) seharusnya dimiliki bangunan bersejarah, tetapi jarang diurus.
Menurut Gusdep, pemerintah tidak punya data pasti soal kekuatan bangunan-bangunan itu, kecuali mereka menginisiasi program pengecekan struktur, misalnya hammer test untuk kekuatan tekan beton dan rebar scan untuk kondisi tulangan yang bisa dipakai.
"Ketika sudah memasuki umur 50 ke atas, itu sudah pasti bangunannya punya defect yang besar," kata Gusdep saat ditemui Sabtu, 5 September 2026.
Ia berpendapat, jika pemerintah cukup peka terhadap nilai sejarah, seharusnya ada insentif bagi pemilik untuk memperkuat struktur bangunan. Kewajiban ini sebenarnya diatur dalam Pasal 1 UU Cagar Budaya.
Tetapi penataan yang terjadi selama ini, menurutnya baru sebatas kosmetik, seperti penempelan bata tanpa menyentuh struktur.
Gusdep juga mengingatkan bahwa solusi infrastruktur pembangunan di bantaran sungai tidak boleh berhenti di situ. Struktur bangunan di sekitar sungai, juga harus disesuaikan dengan risiko bencana yang terjadi.
Ia berpendapat, jika pemerintah cukup peka terhadap nilai sejarah, seharusnya ada insentif bagi pemilik untuk memperkuat struktur bangunan. Kewajiban ini sebenarnya diatur dalam Pasal 1 UU Cagar Budaya.
Tetapi penataan yang terjadi selama ini, menurutnya baru sebatas kosmetik, seperti penempelan bata tanpa menyentuh struktur.
Gusdep juga mengingatkan bahwa solusi infrastruktur pembangunan di bantaran sungai tidak boleh berhenti di situ. Struktur bangunan di sekitar sungai, juga harus disesuaikan dengan risiko bencana yang terjadi.
Ia berpendapat, jika pemerintah cukup peka terhadap nilai sejarah, seharusnya ada insentif bagi pemilik untuk memperkuat struktur bangunan. Kewajiban ini sebenarnya diatur dalam Pasal 1 UU Cagar Budaya.
Tetapi penataan yang terjadi selama ini, menurutnya baru sebatas kosmetik, seperti penempelan bata tanpa menyentuh struktur.
Gusdep juga mengingatkan bahwa solusi infrastruktur pembangunan di bantaran sungai tidak boleh berhenti di situ. Struktur bangunan di sekitar sungai, juga harus disesuaikan dengan risiko bencana yang terjadi.
"Jadi tidak mesti 'Oke karena sudah bencana, kemudian bangun bantaran.' Bantaran sungai itu dibangun biar mencegah banjir, tapi tidak melihat ke struktur bangunan itu sendiri," jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa, mengatakan penataan pusat kota di lokasi robohnya ruko Jalan Sulawesi masih berjalan. Dari 39 ruko, sembilan di antaranya sudah dirobohkan.
Pemilik sembilan ruko itu sudah selesai mengurus sertifikat, dan akan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang difasilitasi oleh PUPR Denpasar. Sedangkan 30 ruko sisanya telah menandatangani kesepakatan mundur 3 meter, sesuai rekomendasi teknis (rekomteknis) Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
"Jadi tidak mesti 'Oke karena sudah bencana, kemudian bangun bantaran.' Bantaran sungai itu dibangun biar mencegah banjir, tapi tidak melihat ke struktur bangunan itu sendiri," jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa, mengatakan penataan pusat kota di lokasi robohnya ruko Jalan Sulawesi masih berjalan. Dari 39 ruko, sembilan di antaranya sudah dirobohkan.
Pemilik sembilan ruko itu sudah selesai mengurus sertifikat, dan akan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang difasilitasi oleh PUPR Denpasar. Sedangkan 30 ruko sisanya telah menandatangani kesepakatan mundur 3 meter, sesuai rekomendasi teknis (rekomteknis) Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
"Jadi tidak mesti 'Oke karena sudah bencana, kemudian bangun bantaran.' Bantaran sungai itu dibangun biar mencegah banjir, tapi tidak melihat ke struktur bangunan itu sendiri," jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa, mengatakan penataan pusat kota di lokasi robohnya ruko Jalan Sulawesi masih berjalan. Dari 39 ruko, sembilan di antaranya sudah dirobohkan.
Pemilik sembilan ruko itu sudah selesai mengurus sertifikat, dan akan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang difasilitasi oleh PUPR Denpasar. Sedangkan 30 ruko sisanya telah menandatangani kesepakatan mundur 3 meter, sesuai rekomendasi teknis (rekomteknis) Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
Namun, pembongkaran belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar maupun BWS karena struktur senderan sungainya menyatu dengan pondasi ruko. Pembongkaran secara sepihak berisiko meruntuhkan seluruh struktur bangunan.
"Kami tidak berani, kenapa? Senderannya itu dijadikan pondasinya toko. Jadi kalau senderannya itu kita ambil, otomatis rukonya jatuh," kata Cipta saat ditemui di kantornya pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Namun, pembongkaran belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar maupun BWS karena struktur senderan sungainya menyatu dengan pondasi ruko. Pembongkaran secara sepihak berisiko meruntuhkan seluruh struktur bangunan.
"Kami tidak berani, kenapa? Senderannya itu dijadikan pondasinya toko. Jadi kalau senderannya itu kita ambil, otomatis rukonya jatuh," kata Cipta saat ditemui di kantornya pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Namun, pembongkaran belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar maupun BWS karena struktur senderan sungainya menyatu dengan pondasi ruko. Pembongkaran secara sepihak berisiko meruntuhkan seluruh struktur bangunan.
"Kami tidak berani, kenapa? Senderannya itu dijadikan pondasinya toko. Jadi kalau senderannya itu kita ambil, otomatis rukonya jatuh," kata Cipta saat ditemui di kantornya pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa. (IDN Times/Irma Yudistirani)
Selain kendala teknis, Pemkot Denpasar juga terikat regulasi anggaran. APBD maupun APBN tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik di atas lahan privat. Sehingga pembongkaran fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Kapan pembongkarannya, itu tergantung dari mereka.
Cipta menjelaskan keterbatasan itu dari sisi kewenangan. Kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung ada di BWS Bali-Penida, sedangkan PUPR Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Penilaian akhir atas permintaan membongkar, menurutnya, ada di Kementerian PU pusat. Namun secara lisan, BWS menyampaikan bahwa Pemkot tidak diizinkan membongkar ruko di Jalan Sulawesi karena berdiri di lahan privat.
Selain kendala teknis, Pemkot Denpasar juga terikat regulasi anggaran. APBD maupun APBN tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik di atas lahan privat. Sehingga pembongkaran fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Kapan pembongkarannya, itu tergantung dari mereka.
Cipta menjelaskan keterbatasan itu dari sisi kewenangan. Kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung ada di BWS Bali-Penida, sedangkan PUPR Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Penilaian akhir atas permintaan membongkar, menurutnya, ada di Kementerian PU pusat. Namun secara lisan, BWS menyampaikan bahwa Pemkot tidak diizinkan membongkar ruko di Jalan Sulawesi karena berdiri di lahan privat.
Selain kendala teknis, Pemkot Denpasar juga terikat regulasi anggaran. APBD maupun APBN tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik di atas lahan privat. Sehingga pembongkaran fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Kapan pembongkarannya, itu tergantung dari mereka.
Cipta menjelaskan keterbatasan itu dari sisi kewenangan. Kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung ada di BWS Bali-Penida, sedangkan PUPR Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Penilaian akhir atas permintaan membongkar, menurutnya, ada di Kementerian PU pusat. Namun secara lisan, BWS menyampaikan bahwa Pemkot tidak diizinkan membongkar ruko di Jalan Sulawesi karena berdiri di lahan privat.
"Di lahan privat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa bantu dengan mengeluarkan izin PBG," lanjutnya.
Cipta mengatakan semua toko itu sebenarnya sudah punya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), tetapi usia bangunannya di atas 50 tahun. IMB pemutihan, yang dulu ada di masa Kabupaten Badung sebelum kotamadya berdiri, kini sudah tidak dikenal lagi. Sehingga pemilik ruko harus mengikuti aturan.
Kota Pusaka kini sedang melakukan penataan besar-besaran, seperti yang terlihat sekarang. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek ini bernama “Rehabilitasi Jalan dan Penataan Kawasan Pusat Kota Denpasar” dengan nilai kontrak Rp79.556.423.700.
"Di lahan privat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa bantu dengan mengeluarkan izin PBG," lanjutnya.
Cipta mengatakan semua toko itu sebenarnya sudah punya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), tetapi usia bangunannya di atas 50 tahun. IMB pemutihan, yang dulu ada di masa Kabupaten Badung sebelum kotamadya berdiri, kini sudah tidak dikenal lagi. Sehingga pemilik ruko harus mengikuti aturan.
Kota Pusaka kini sedang melakukan penataan besar-besaran, seperti yang terlihat sekarang. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek ini bernama “Rehabilitasi Jalan dan Penataan Kawasan Pusat Kota Denpasar” dengan nilai kontrak Rp79.556.423.700.
"Di lahan privat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa bantu dengan mengeluarkan izin PBG," lanjutnya.
Cipta mengatakan semua toko itu sebenarnya sudah punya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), tetapi usia bangunannya di atas 50 tahun. IMB pemutihan, yang dulu ada di masa Kabupaten Badung sebelum kotamadya berdiri, kini sudah tidak dikenal lagi. Sehingga pemilik ruko harus mengikuti aturan.
Kota Pusaka kini sedang melakukan penataan besar-besaran, seperti yang terlihat sekarang. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek ini bernama “Rehabilitasi Jalan dan Penataan Kawasan Pusat Kota Denpasar” dengan nilai kontrak Rp79.556.423.700.
Paket pekerjaan konstruksi ini dikelola Dinas PUPR Kota Denpasar dengan kode tender 10137369000. Dananya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Cipta mengatakan, Denpasar memiliki tiga fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan hingga jasa, dan cagar budaya. Pihaknya tidak ingin membatasi orang berbisnis di kawasan ini. Namun dalam urusan penataan, PUPR penuh kehati-hatian dan penanganan yang spesifik, apa pun risikonya.
“Sehingga fungsi kawasan berbeda itu saling melengkapi. Tidak kehilangan ciri kawasan, tidak mengekang mereka juga. Kami kalau salah penanganan, itu akan menjadi kota mati. Itu sudah definisi ilmu perancangan kota,” ujarnya.
Paket pekerjaan konstruksi ini dikelola Dinas PUPR Kota Denpasar dengan kode tender 10137369000. Dananya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Cipta mengatakan, Denpasar memiliki tiga fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan hingga jasa, dan cagar budaya. Pihaknya tidak ingin membatasi orang berbisnis di kawasan ini. Namun dalam urusan penataan, PUPR penuh kehati-hatian dan penanganan yang spesifik, apa pun risikonya.
“Sehingga fungsi kawasan berbeda itu saling melengkapi. Tidak kehilangan ciri kawasan, tidak mengekang mereka juga. Kami kalau salah penanganan, itu akan menjadi kota mati. Itu sudah definisi ilmu perancangan kota,” ujarnya.
Paket pekerjaan konstruksi ini dikelola Dinas PUPR Kota Denpasar dengan kode tender 10137369000. Dananya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Cipta mengatakan, Denpasar memiliki tiga fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan hingga jasa, dan cagar budaya. Pihaknya tidak ingin membatasi orang berbisnis di kawasan ini. Namun dalam urusan penataan, PUPR penuh kehati-hatian dan penanganan yang spesifik, apa pun risikonya.
“Sehingga fungsi kawasan berbeda itu saling melengkapi. Tidak kehilangan ciri kawasan, tidak mengekang mereka juga. Kami kalau salah penanganan, itu akan menjadi kota mati. Itu sudah definisi ilmu perancangan kota,” ujarnya.
Ia membicarakan pemasangan cobble stone (paving block beton) di atas paving lama Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Menurutnya, paving lama dibangun pada 2012. Dari beberapa jurnal yang ia baca, ketika paving telah berusia 14 tahun akan terjadi penurunan mutu.
Untuk itulah pihaknya memakai alat penahan paving dengan metode prefabrikasi. Langkah teknis ini diambil untuk mengunci kerapatan struktur tanah tanpa memakan waktu pembongkaran yang lama.
Paving lama dipertahankan, dilapisi wiremesh, baru di atasnya pemasangan cobble stone. Metode ini, ia menggambarkannya dengan analogi sederhana seperti memasang kusen pintu.
Ia membicarakan pemasangan cobble stone (paving block beton) di atas paving lama Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Menurutnya, paving lama dibangun pada 2012. Dari beberapa jurnal yang ia baca, ketika paving telah berusia 14 tahun akan terjadi penurunan mutu.
Untuk itulah pihaknya memakai alat penahan paving dengan metode prefabrikasi. Langkah teknis ini diambil untuk mengunci kerapatan struktur tanah tanpa memakan waktu pembongkaran yang lama.
Paving lama dipertahankan, dilapisi wiremesh, baru di atasnya pemasangan cobble stone. Metode ini, ia menggambarkannya dengan analogi sederhana seperti memasang kusen pintu.
Ia membicarakan pemasangan cobble stone (paving block beton) di atas paving lama Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Menurutnya, paving lama dibangun pada 2012. Dari beberapa jurnal yang ia baca, ketika paving telah berusia 14 tahun akan terjadi penurunan mutu.
Untuk itulah pihaknya memakai alat penahan paving dengan metode prefabrikasi. Langkah teknis ini diambil untuk mengunci kerapatan struktur tanah tanpa memakan waktu pembongkaran yang lama.
Paving lama dipertahankan, dilapisi wiremesh, baru di atasnya pemasangan cobble stone. Metode ini, ia menggambarkannya dengan analogi sederhana seperti memasang kusen pintu.
“Kusen pintu kalau didekatkan dengan kolom, kan beton itu, dia mau menyatu. Tapi kalau kusen pintu hanya dengan bata, didobrak, lepas dia. Mungkin begitu sederhananya,” katanya.
Pekerjaan yang didampingi kejaksaan dan inspektorat ini ditargetkan tuntas pada 14 Desember 2026, karena akhir tahun nanti ada Denpasar Festival (Denfest).
“Pak Wali Kota perintahkan ‘Pak, itu sebelum Denfest harus sudah siap.’ Makanya kami strateginya ambil Catur Muka dulu, baru ke arah Barat. Kita kan sudah ambil juga di Patung Panca Dewata yang di Barat itu. Nanti terakhir adalah pertemuan Jalan Sulawesi sama Kartini,” katanya.
“Kusen pintu kalau didekatkan dengan kolom, kan beton itu, dia mau menyatu. Tapi kalau kusen pintu hanya dengan bata, didobrak, lepas dia. Mungkin begitu sederhananya,” katanya.
Pekerjaan yang didampingi kejaksaan dan inspektorat ini ditargetkan tuntas pada 14 Desember 2026, karena akhir tahun nanti ada Denpasar Festival (Denfest).
“Pak Wali Kota perintahkan ‘Pak, itu sebelum Denfest harus sudah siap.’ Makanya kami strateginya ambil Catur Muka dulu, baru ke arah Barat. Kita kan sudah ambil juga di Patung Panca Dewata yang di Barat itu. Nanti terakhir adalah pertemuan Jalan Sulawesi sama Kartini,” katanya.
“Kusen pintu kalau didekatkan dengan kolom, kan beton itu, dia mau menyatu. Tapi kalau kusen pintu hanya dengan bata, didobrak, lepas dia. Mungkin begitu sederhananya,” katanya.
Pekerjaan yang didampingi kejaksaan dan inspektorat ini ditargetkan tuntas pada 14 Desember 2026, karena akhir tahun nanti ada Denpasar Festival (Denfest).
“Pak Wali Kota perintahkan ‘Pak, itu sebelum Denfest harus sudah siap.’ Makanya kami strateginya ambil Catur Muka dulu, baru ke arah Barat. Kita kan sudah ambil juga di Patung Panca Dewata yang di Barat itu. Nanti terakhir adalah pertemuan Jalan Sulawesi sama Kartini,” katanya.
Cagar budaya bukan benda mati
Cagar budaya bukan benda mati
Cagar budaya bukan benda mati
Berbeda dengan PUPR yang bicara soal lahan privat dan kewenangan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, menyoroti kesalahpahaman tentang apa arti penetapan cagar budaya dan konsep kota.
UU Cagar Budaya mengamanatkan pelestarian itu berasaskan kemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun di lapangan, menurut Eko, warga dan pemerintah daerah (pemda) mengira bangunan yang ditetapkan tidak boleh dipengapakan (diapa-apain), dan pemiliknya tidak mendapat apa-apa sementara kekayaannya diambil pemerintah.
Berbeda dengan PUPR yang bicara soal lahan privat dan kewenangan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, menyoroti kesalahpahaman tentang apa arti penetapan cagar budaya dan konsep kota.
UU Cagar Budaya mengamanatkan pelestarian itu berasaskan kemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun di lapangan, menurut Eko, warga dan pemerintah daerah (pemda) mengira bangunan yang ditetapkan tidak boleh dipengapakan (diapa-apain), dan pemiliknya tidak mendapat apa-apa sementara kekayaannya diambil pemerintah.
Berbeda dengan PUPR yang bicara soal lahan privat dan kewenangan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, menyoroti kesalahpahaman tentang apa arti penetapan cagar budaya dan konsep kota.
UU Cagar Budaya mengamanatkan pelestarian itu berasaskan kemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun di lapangan, menurut Eko, warga dan pemerintah daerah (pemda) mengira bangunan yang ditetapkan tidak boleh dipengapakan (diapa-apain), dan pemiliknya tidak mendapat apa-apa sementara kekayaannya diambil pemerintah.
"Itu persepsi keliru. Kalau membaca Undang-Undang Cagar Budaya, itu bisa dikembangkan dengan namanya adaptasi asalkan tidak mengubah fasad, tidak mengubah bentuk dan bahan. Misalkan bahannya kayu, jangan diganti dengan besi," ujar Eko.
Kepemilikan juga boleh dialihkan lewat warisan, hibah, tukar, jual, atau ganti rugi, kecuali dibawa ke luar negeri yang dilarang Pasal 14 ayat 2. Meski begitu, pemilik tetap harus melapor ke Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) saat memanfaatkan bangunannya.
"Itu persepsi keliru. Kalau membaca Undang-Undang Cagar Budaya, itu bisa dikembangkan dengan namanya adaptasi asalkan tidak mengubah fasad, tidak mengubah bentuk dan bahan. Misalkan bahannya kayu, jangan diganti dengan besi," ujar Eko.
Kepemilikan juga boleh dialihkan lewat warisan, hibah, tukar, jual, atau ganti rugi, kecuali dibawa ke luar negeri yang dilarang Pasal 14 ayat 2. Meski begitu, pemilik tetap harus melapor ke Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) saat memanfaatkan bangunannya.
"Itu persepsi keliru. Kalau membaca Undang-Undang Cagar Budaya, itu bisa dikembangkan dengan namanya adaptasi asalkan tidak mengubah fasad, tidak mengubah bentuk dan bahan. Misalkan bahannya kayu, jangan diganti dengan besi," ujar Eko.
Kepemilikan juga boleh dialihkan lewat warisan, hibah, tukar, jual, atau ganti rugi, kecuali dibawa ke luar negeri yang dilarang Pasal 14 ayat 2. Meski begitu, pemilik tetap harus melapor ke Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) saat memanfaatkan bangunannya.
Justru setelah penetapan, pemerintah wajib mendampingi, misalnya membantu konservasi dan pembersihan. Eko mengakui anggaran cagar budaya paling kecil dibanding anggaran kebudayaan lain.
"Konsep di Bali, yang namanya kebudayaan itu seni. Tarian, festival, namun kekayaan cagar budaya itu sendiri malah dilupakan," katanya.
Ia menyinggung Bale Kulkul Puri Pemecutan, saksi Perang Puputan Badung 1906 milik puri, yang kondisinya kotor dan tidak terawat padahal berstatus cagar budaya peringkat kota. Menurut Eko, pemda setempat justru membangun halamannya, bukan bale.
Justru setelah penetapan, pemerintah wajib mendampingi, misalnya membantu konservasi dan pembersihan. Eko mengakui anggaran cagar budaya paling kecil dibanding anggaran kebudayaan lain.
"Konsep di Bali, yang namanya kebudayaan itu seni. Tarian, festival, namun kekayaan cagar budaya itu sendiri malah dilupakan," katanya.
Ia menyinggung Bale Kulkul Puri Pemecutan, saksi Perang Puputan Badung 1906 milik puri, yang kondisinya kotor dan tidak terawat padahal berstatus cagar budaya peringkat kota. Menurut Eko, pemda setempat justru membangun halamannya, bukan bale.
Justru setelah penetapan, pemerintah wajib mendampingi, misalnya membantu konservasi dan pembersihan. Eko mengakui anggaran cagar budaya paling kecil dibanding anggaran kebudayaan lain.
"Konsep di Bali, yang namanya kebudayaan itu seni. Tarian, festival, namun kekayaan cagar budaya itu sendiri malah dilupakan," katanya.
Ia menyinggung Bale Kulkul Puri Pemecutan, saksi Perang Puputan Badung 1906 milik puri, yang kondisinya kotor dan tidak terawat padahal berstatus cagar budaya peringkat kota. Menurut Eko, pemda setempat justru membangun halamannya, bukan bale.
Setelah dibersihkan lewat kolaborasi dengan dinas setempat, tim BP Kebudayaan Bali membantu memeriksa kondisinya. Hasilnya menunjukkan bale itu doyong. Perlu dibongkar dan disusun ulang dengan penguatan di tengah.
Tetapi karena peringkatnya kota, maka penanganannya menjadi tugas pemerintah kota. Sehingga Eko menyarankan peringkatnya dinaikkan ke provinsi, lalu nasional agar BP Kebudayaan Bali sebagai wakil Pemerintah Pusat bisa memugar.
Eko menilai Denpasar kehilangan identitas karena diapit kepentingan. Tidak bisa menjadi kota wisata, pemerintahan, perdagangan, atau pelajar karena banyak fungsi yang diambil Badung.
Setelah dibersihkan lewat kolaborasi dengan dinas setempat, tim BP Kebudayaan Bali membantu memeriksa kondisinya. Hasilnya menunjukkan bale itu doyong. Perlu dibongkar dan disusun ulang dengan penguatan di tengah.
Tetapi karena peringkatnya kota, maka penanganannya menjadi tugas pemerintah kota. Sehingga Eko menyarankan peringkatnya dinaikkan ke provinsi, lalu nasional agar BP Kebudayaan Bali sebagai wakil Pemerintah Pusat bisa memugar.
Eko menilai Denpasar kehilangan identitas karena diapit kepentingan. Tidak bisa menjadi kota wisata, pemerintahan, perdagangan, atau pelajar karena banyak fungsi yang diambil Badung.
Setelah dibersihkan lewat kolaborasi dengan dinas setempat, tim BP Kebudayaan Bali membantu memeriksa kondisinya. Hasilnya menunjukkan bale itu doyong. Perlu dibongkar dan disusun ulang dengan penguatan di tengah.
Tetapi karena peringkatnya kota, maka penanganannya menjadi tugas pemerintah kota. Sehingga Eko menyarankan peringkatnya dinaikkan ke provinsi, lalu nasional agar BP Kebudayaan Bali sebagai wakil Pemerintah Pusat bisa memugar.
Eko menilai Denpasar kehilangan identitas karena diapit kepentingan. Tidak bisa menjadi kota wisata, pemerintahan, perdagangan, atau pelajar karena banyak fungsi yang diambil Badung.
Ia membandingkannya dengan Singaraja yang mengusung konsep kota tua, dan Gianyar yang dikenal kota budaya. Denpasar, katanya, tidak punya museum sendiri selain Museum Bali milik provinsi.
"Budaya Bali itu hanya kosmetik dalam pembangunan kota. Kan cuma tempel fasad," katanya.
Ia membandingkannya dengan Singaraja yang mengusung konsep kota tua, dan Gianyar yang dikenal kota budaya. Denpasar, katanya, tidak punya museum sendiri selain Museum Bali milik provinsi.
"Budaya Bali itu hanya kosmetik dalam pembangunan kota. Kan cuma tempel fasad," katanya.
Ia membandingkannya dengan Singaraja yang mengusung konsep kota tua, dan Gianyar yang dikenal kota budaya. Denpasar, katanya, tidak punya museum sendiri selain Museum Bali milik provinsi.
"Budaya Bali itu hanya kosmetik dalam pembangunan kota. Kan cuma tempel fasad," katanya.
Mitigasi bencana baru dilakukan di tiga lokus pascabanjir
Mitigasi bencana baru dilakukan di tiga lokus pascabanjir
Mitigasi bencana baru dilakukan di tiga lokus pascabanjir
Banjir tahun lalu menjadi titik balik bagi BP Kebudayaan Bali. Pemerintah Pusat minta pemetaan ODCB pascabanjir September 2025. Mereka lalu memproses Pura Kereban Langit di Banjar Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Pura tersebut tergolong living monument, yang ditetapkan sebagai situs cagar budaya tingkat kabupaten lewat Keputusan Bupati Badung Nomor 175/043/HK/2019 pada 11 November 2019. Lokasinya berada di hulu DAS Badung dekat pertemuan Tukad Langan.
Langkah berikutnya, mereka sedang menyusun mitigasi struktural dan nonstruktural cagar budaya peringkat nasional di tiga lokus. Yaitu Pura Puncak Penulisan (Pura Tegeh Koripan) di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; Candi Tebing Gunung Kawi di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar; dan Pura Taman Ayun di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Banjir tahun lalu menjadi titik balik bagi BP Kebudayaan Bali. Pemerintah Pusat minta pemetaan ODCB pascabanjir September 2025. Mereka lalu memproses Pura Kereban Langit di Banjar Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Pura tersebut tergolong living monument, yang ditetapkan sebagai situs cagar budaya tingkat kabupaten lewat Keputusan Bupati Badung Nomor 175/043/HK/2019 pada 11 November 2019. Lokasinya berada di hulu DAS Badung dekat pertemuan Tukad Langan.
Langkah berikutnya, mereka sedang menyusun mitigasi struktural dan nonstruktural cagar budaya peringkat nasional di tiga lokus. Yaitu Pura Puncak Penulisan (Pura Tegeh Koripan) di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; Candi Tebing Gunung Kawi di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar; dan Pura Taman Ayun di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Banjir tahun lalu menjadi titik balik bagi BP Kebudayaan Bali. Pemerintah Pusat minta pemetaan ODCB pascabanjir September 2025. Mereka lalu memproses Pura Kereban Langit di Banjar Pekandelan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Pura tersebut tergolong living monument, yang ditetapkan sebagai situs cagar budaya tingkat kabupaten lewat Keputusan Bupati Badung Nomor 175/043/HK/2019 pada 11 November 2019. Lokasinya berada di hulu DAS Badung dekat pertemuan Tukad Langan.
Langkah berikutnya, mereka sedang menyusun mitigasi struktural dan nonstruktural cagar budaya peringkat nasional di tiga lokus. Yaitu Pura Puncak Penulisan (Pura Tegeh Koripan) di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; Candi Tebing Gunung Kawi di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar; dan Pura Taman Ayun di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Dokumennya pun masih tahap awal. Satu contoh hasil kajiannya adalah Pura Puncak Penulisan, yang bisa dilihat di Instagram bp_kebudayaan bali maupun laman resmi Balai Budaya Bali.
Kajian tersebut menilai risiko longsor dan cuaca ekstrem di Pura Penulisan begitu tinggi karena letaknya di lereng, dikelilingi pohon tua, dan alat pemadam kebakaran serta hidrannya tidak memadai.
Kajian itu juga memuat peta jalur evakuasi benda dan pengunjung. Tahun depan, pihaknya berencana menyusun SOP jalur evakuasi, serta melatih penanganan kerumunan bersama BPBD dan kepolisian. Hasilnya nanti akan dijadikan sampel, karena BP Kebudayaan Bali tak mungkin mengerjakan semuanya.
“Ini jadi database awal kita untuk bisa merekomendasikan kepada pemerintah. Sekarang harus dipikirkan. Kita bicara penyelamatan nyawa yang tentu saja lebih penting," ujar Eko.
Dokumennya pun masih tahap awal. Satu contoh hasil kajiannya adalah Pura Puncak Penulisan, yang bisa dilihat di Instagram bp_kebudayaan bali maupun laman resmi Balai Budaya Bali.
Kajian tersebut menilai risiko longsor dan cuaca ekstrem di Pura Penulisan begitu tinggi karena letaknya di lereng, dikelilingi pohon tua, dan alat pemadam kebakaran serta hidrannya tidak memadai.
Kajian itu juga memuat peta jalur evakuasi benda dan pengunjung. Tahun depan, pihaknya berencana menyusun SOP jalur evakuasi, serta melatih penanganan kerumunan bersama BPBD dan kepolisian. Hasilnya nanti akan dijadikan sampel, karena BP Kebudayaan Bali tak mungkin mengerjakan semuanya.
“Ini jadi database awal kita untuk bisa merekomendasikan kepada pemerintah. Sekarang harus dipikirkan. Kita bicara penyelamatan nyawa yang tentu saja lebih penting," ujar Eko.
Dokumennya pun masih tahap awal. Satu contoh hasil kajiannya adalah Pura Puncak Penulisan, yang bisa dilihat di Instagram bp_kebudayaan bali maupun laman resmi Balai Budaya Bali.
Kajian tersebut menilai risiko longsor dan cuaca ekstrem di Pura Penulisan begitu tinggi karena letaknya di lereng, dikelilingi pohon tua, dan alat pemadam kebakaran serta hidrannya tidak memadai.
Kajian itu juga memuat peta jalur evakuasi benda dan pengunjung. Tahun depan, pihaknya berencana menyusun SOP jalur evakuasi, serta melatih penanganan kerumunan bersama BPBD dan kepolisian. Hasilnya nanti akan dijadikan sampel, karena BP Kebudayaan Bali tak mungkin mengerjakan semuanya.
“Ini jadi database awal kita untuk bisa merekomendasikan kepada pemerintah. Sekarang harus dipikirkan. Kita bicara penyelamatan nyawa yang tentu saja lebih penting," ujar Eko.
Eko kembali menekankan beban itu tak mungkin ditaruh di Dinas Kebudayaan karena anggaran dan wewenangnya kecil. Dinas ini harus merangkul PU dan dinas perhubungan.
BP Kebudayaan Bali kemudian inisiatif meluncurkan program Ngayah Ring Cagar Budaya tahun ini. Menurutnya, pendataan itu kunci. Sebab, selama ini Bali mengaku kaya budaya, tetapi tidak tahu berapa jumlah cagar budayanya.
“Kita ingin mengajak semua pihak stakeholder, yuk, kamu punya apa? Kamu punya persoalan apa? Yuk, kita pecahkan sama-sama. Kita ajak mahasiswa, kita ajak sekaa teruna teruni (kelompok pemuda pemudi di adat) untuk lebih peduli terhadap cagar budayanya," katanya.
Eko kembali menekankan beban itu tak mungkin ditaruh di Dinas Kebudayaan karena anggaran dan wewenangnya kecil. Dinas ini harus merangkul PU dan dinas perhubungan.
BP Kebudayaan Bali kemudian inisiatif meluncurkan program Ngayah Ring Cagar Budaya tahun ini. Menurutnya, pendataan itu kunci. Sebab, selama ini Bali mengaku kaya budaya, tetapi tidak tahu berapa jumlah cagar budayanya.
“Kita ingin mengajak semua pihak stakeholder, yuk, kamu punya apa? Kamu punya persoalan apa? Yuk, kita pecahkan sama-sama. Kita ajak mahasiswa, kita ajak sekaa teruna teruni (kelompok pemuda pemudi di adat) untuk lebih peduli terhadap cagar budayanya," katanya.
Eko kembali menekankan beban itu tak mungkin ditaruh di Dinas Kebudayaan karena anggaran dan wewenangnya kecil. Dinas ini harus merangkul PU dan dinas perhubungan.
BP Kebudayaan Bali kemudian inisiatif meluncurkan program Ngayah Ring Cagar Budaya tahun ini. Menurutnya, pendataan itu kunci. Sebab, selama ini Bali mengaku kaya budaya, tetapi tidak tahu berapa jumlah cagar budayanya.
“Kita ingin mengajak semua pihak stakeholder, yuk, kamu punya apa? Kamu punya persoalan apa? Yuk, kita pecahkan sama-sama. Kita ajak mahasiswa, kita ajak sekaa teruna teruni (kelompok pemuda pemudi di adat) untuk lebih peduli terhadap cagar budayanya," katanya.
Opsi adaptive reuse hingga insentif
Opsi adaptive reuse hingga insentif
Opsi adaptive reuse hingga insentif
Gusdep menilai di antara revitalisasi, adaptasi, konsolidasi struktur, dan relokasi, pendekatan yang paling realistis adalah adaptive reuse. Yaitu memakai kembali bangunan lama dengan fungsi baru sesuai kebutuhan warga.
Ia mencontohkan jika toko-toko di Gajah Mada banyak yang kosong dan tidak berpenghuni, fungsinya mungkin perlu diubah. Perubahan fungsi ini akan berdampak ke struktur. Misalnya, beberapa unit shop house digabung dengan membongkar sekat dinding untuk mendapat ruang lebih besar.
Gusdep menilai di antara revitalisasi, adaptasi, konsolidasi struktur, dan relokasi, pendekatan yang paling realistis adalah adaptive reuse. Yaitu memakai kembali bangunan lama dengan fungsi baru sesuai kebutuhan warga.
Ia mencontohkan jika toko-toko di Gajah Mada banyak yang kosong dan tidak berpenghuni, fungsinya mungkin perlu diubah. Perubahan fungsi ini akan berdampak ke struktur. Misalnya, beberapa unit shop house digabung dengan membongkar sekat dinding untuk mendapat ruang lebih besar.
Gusdep menilai di antara revitalisasi, adaptasi, konsolidasi struktur, dan relokasi, pendekatan yang paling realistis adalah adaptive reuse. Yaitu memakai kembali bangunan lama dengan fungsi baru sesuai kebutuhan warga.
Ia mencontohkan jika toko-toko di Gajah Mada banyak yang kosong dan tidak berpenghuni, fungsinya mungkin perlu diubah. Perubahan fungsi ini akan berdampak ke struktur. Misalnya, beberapa unit shop house digabung dengan membongkar sekat dinding untuk mendapat ruang lebih besar.
"Intinya cuma satu, mempertahankan fasad depan, dalam boleh dihilangkan," katanya.
Ia juga mengusulkan beberapa pendekatan, seperti menata sungai tanpa menghancurkan bangunan, mengevaluasi apakah infrastruktur bisa diperkuat untuk melindungi bangunan bersejarah, lalu opsi relokasi jika risiko banjir bandang lanjutan dinilai terlalu tinggi.
"Intinya cuma satu, mempertahankan fasad depan, dalam boleh dihilangkan," katanya.
Ia juga mengusulkan beberapa pendekatan, seperti menata sungai tanpa menghancurkan bangunan, mengevaluasi apakah infrastruktur bisa diperkuat untuk melindungi bangunan bersejarah, lalu opsi relokasi jika risiko banjir bandang lanjutan dinilai terlalu tinggi.
"Intinya cuma satu, mempertahankan fasad depan, dalam boleh dihilangkan," katanya.
Ia juga mengusulkan beberapa pendekatan, seperti menata sungai tanpa menghancurkan bangunan, mengevaluasi apakah infrastruktur bisa diperkuat untuk melindungi bangunan bersejarah, lalu opsi relokasi jika risiko banjir bandang lanjutan dinilai terlalu tinggi.
Kondisi Tukad Badung pascabanjir 10 September 2025. (IDN Times/Yuko Utami)
Apabila nilai sejarahnya tinggi, pemerintah mungkin perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk infrastruktur di sekitarnya. Infrastruktur juga harus sensitif terhadap risiko. Misalnya, tidak meninggikan jalan sampai bangunan sejarah tersebut berada di level yang lebih rendah.
Ia mencontohkan stasiun di Semarang yang kebanjiran tiap tahun. Level jalan di sekitar stasiun tersebut terus naik akibat penambahan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Sementara, bangunan kolonial tetap di level lama, sehingga air otomatis mengalir ke arahnya.
Nilai bangunan bersejarah, juga melekat pada lokasi aslinya. Kalau dipindah, konteksnya hilang, dan warga perlahan kehilangan ingatan kolektif tentangnya. Sebelum merobohkan bangunan tua karena alasan kebencanaan, menurut Gusdep hampir semua pihak harus dilibatkan.
Apabila nilai sejarahnya tinggi, pemerintah mungkin perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk infrastruktur di sekitarnya. Infrastruktur juga harus sensitif terhadap risiko. Misalnya, tidak meninggikan jalan sampai bangunan sejarah tersebut berada di level yang lebih rendah.
Ia mencontohkan stasiun di Semarang yang kebanjiran tiap tahun. Level jalan di sekitar stasiun tersebut terus naik akibat penambahan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Sementara, bangunan kolonial tetap di level lama, sehingga air otomatis mengalir ke arahnya.
Nilai bangunan bersejarah, juga melekat pada lokasi aslinya. Kalau dipindah, konteksnya hilang, dan warga perlahan kehilangan ingatan kolektif tentangnya. Sebelum merobohkan bangunan tua karena alasan kebencanaan, menurut Gusdep hampir semua pihak harus dilibatkan.
Apabila nilai sejarahnya tinggi, pemerintah mungkin perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk infrastruktur di sekitarnya. Infrastruktur juga harus sensitif terhadap risiko. Misalnya, tidak meninggikan jalan sampai bangunan sejarah tersebut berada di level yang lebih rendah.
Ia mencontohkan stasiun di Semarang yang kebanjiran tiap tahun. Level jalan di sekitar stasiun tersebut terus naik akibat penambahan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Sementara, bangunan kolonial tetap di level lama, sehingga air otomatis mengalir ke arahnya.
Nilai bangunan bersejarah, juga melekat pada lokasi aslinya. Kalau dipindah, konteksnya hilang, dan warga perlahan kehilangan ingatan kolektif tentangnya. Sebelum merobohkan bangunan tua karena alasan kebencanaan, menurut Gusdep hampir semua pihak harus dilibatkan.
Pemilik lahan harus menyetujui lebih dulu, tim cagar budaya menegosiasikan nilai sejarah dengan keselamatan, dan pemerintah tetap memegang peran karena menyangkut keselamatan publik.
Ia menyoroti bahwa pemerintah perlu hadir lebih dulu untuk memberi peringatan kepada pemilik tentang risiko di lokasi rawan, dan insentif serta disinsentif bagi pemilik yang bangunannya dibongkar.
"Kalau memang sungai bisa ditata, tata sungai. Kalau memang tidak bisa ditata, ya sudah," ujarnya.
Pemilik lahan harus menyetujui lebih dulu, tim cagar budaya menegosiasikan nilai sejarah dengan keselamatan, dan pemerintah tetap memegang peran karena menyangkut keselamatan publik.
Ia menyoroti bahwa pemerintah perlu hadir lebih dulu untuk memberi peringatan kepada pemilik tentang risiko di lokasi rawan, dan insentif serta disinsentif bagi pemilik yang bangunannya dibongkar.
"Kalau memang sungai bisa ditata, tata sungai. Kalau memang tidak bisa ditata, ya sudah," ujarnya.
Pemilik lahan harus menyetujui lebih dulu, tim cagar budaya menegosiasikan nilai sejarah dengan keselamatan, dan pemerintah tetap memegang peran karena menyangkut keselamatan publik.
Ia menyoroti bahwa pemerintah perlu hadir lebih dulu untuk memberi peringatan kepada pemilik tentang risiko di lokasi rawan, dan insentif serta disinsentif bagi pemilik yang bangunannya dibongkar.
"Kalau memang sungai bisa ditata, tata sungai. Kalau memang tidak bisa ditata, ya sudah," ujarnya.
Namun, menjalankan opsi-opsi seperti itu juga dilema. Sebab, kata Gusdep, mayoritas bangunan di heritage Denpasar milik pribadi, sehingga keputusan semacam ini jarang berjalan dengan mudah.
"Tapi, keselamatan itu lebih penting daripada bangunan," tutupnya.
Bicara soal relokasi dan insentif, Balai Pelestarian Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah pernah merelokasi struktur Candi Lumbung dari lokasi asalnya di tepi Kali (Sungai) Apu, Dusun Tlatar, Desa Krogowanan, Kabupaten Magelang.
Namun, menjalankan opsi-opsi seperti itu juga dilema. Sebab, kata Gusdep, mayoritas bangunan di heritage Denpasar milik pribadi, sehingga keputusan semacam ini jarang berjalan dengan mudah.
"Tapi, keselamatan itu lebih penting daripada bangunan," tutupnya.
Bicara soal relokasi dan insentif, Balai Pelestarian Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah pernah merelokasi struktur Candi Lumbung dari lokasi asalnya di tepi Kali (Sungai) Apu, Dusun Tlatar, Desa Krogowanan, Kabupaten Magelang.
Namun, menjalankan opsi-opsi seperti itu juga dilema. Sebab, kata Gusdep, mayoritas bangunan di heritage Denpasar milik pribadi, sehingga keputusan semacam ini jarang berjalan dengan mudah.
"Tapi, keselamatan itu lebih penting daripada bangunan," tutupnya.
Bicara soal relokasi dan insentif, Balai Pelestarian Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah pernah merelokasi struktur Candi Lumbung dari lokasi asalnya di tepi Kali (Sungai) Apu, Dusun Tlatar, Desa Krogowanan, Kabupaten Magelang.
Pemindahan ini dilakukan karena tebing penyangga sungai setinggi 7 meter yang berjarak hanya 1 meter dari tanah tumpuan candi, sangat rawan longsor dan berisiko menghanyutkan seluruh bangunan. Apalagi ada ancaman banjir lahar dingin Gunung Merapi.
Pengkaji Cagar Budaya sekaligus Arkeolog Senior BPK Wilayah X Jateng, Muhammad Junawan SS MA, mengatakan relokasi ini murni untuk penyelamatan fisik peninggalan Kerajaan Mataram Kuno tersebut.
"Kami waktu itu memandang karena ada kekhawatiran candinya roboh dan hanyut tergerus arus Kali Apu, maka harus secepatnya dipindahkan ke tempat yang aman," ujar Junawan.
Pemindahan ini dilakukan karena tebing penyangga sungai setinggi 7 meter yang berjarak hanya 1 meter dari tanah tumpuan candi, sangat rawan longsor dan berisiko menghanyutkan seluruh bangunan. Apalagi ada ancaman banjir lahar dingin Gunung Merapi.
Pengkaji Cagar Budaya sekaligus Arkeolog Senior BPK Wilayah X Jateng, Muhammad Junawan SS MA, mengatakan relokasi ini murni untuk penyelamatan fisik peninggalan Kerajaan Mataram Kuno tersebut.
"Kami waktu itu memandang karena ada kekhawatiran candinya roboh dan hanyut tergerus arus Kali Apu, maka harus secepatnya dipindahkan ke tempat yang aman," ujar Junawan.
Pemindahan ini dilakukan karena tebing penyangga sungai setinggi 7 meter yang berjarak hanya 1 meter dari tanah tumpuan candi, sangat rawan longsor dan berisiko menghanyutkan seluruh bangunan. Apalagi ada ancaman banjir lahar dingin Gunung Merapi.
Pengkaji Cagar Budaya sekaligus Arkeolog Senior BPK Wilayah X Jateng, Muhammad Junawan SS MA, mengatakan relokasi ini murni untuk penyelamatan fisik peninggalan Kerajaan Mataram Kuno tersebut.
"Kami waktu itu memandang karena ada kekhawatiran candinya roboh dan hanyut tergerus arus Kali Apu, maka harus secepatnya dipindahkan ke tempat yang aman," ujar Junawan.
Candi Lumbung yang direlokasi ke Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, pada 1 Oktober 2026. (IDN Times/Bandot Arywono)
Candi Hindu berlatar belakang abad 9 Masehi ini diperkirakan sebagai tempat pendharmaan Bathara di Salingsingan. Candinya setinggi 7,2 meter dengan luas 64,6 meter persegi. Kondisi fisiknya menyisakan bagian tengah dan dasar candi.
Guna menghindari ancaman longsor, BPK Wilayah X terlebih dahulu memindahkan candi ke tempat sementara di jalur Ketep Pass (berjarak 500 meter). Setelah itu, direlokasi secara permanen ke Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun—berdekatan dengan kompleks Candi Asu dan Candi Pendem.
Pemindahan candi ini berlandaskan pada Pasal 53–59 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Candi Hindu berlatar belakang abad 9 Masehi ini diperkirakan sebagai tempat pendharmaan Bathara di Salingsingan. Candinya setinggi 7,2 meter dengan luas 64,6 meter persegi. Kondisi fisiknya menyisakan bagian tengah dan dasar candi.
Guna menghindari ancaman longsor, BPK Wilayah X terlebih dahulu memindahkan candi ke tempat sementara di jalur Ketep Pass (berjarak 500 meter). Setelah itu, direlokasi secara permanen ke Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun—berdekatan dengan kompleks Candi Asu dan Candi Pendem.
Pemindahan candi ini berlandaskan pada Pasal 53–59 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Candi Hindu berlatar belakang abad 9 Masehi ini diperkirakan sebagai tempat pendharmaan Bathara di Salingsingan. Candinya setinggi 7,2 meter dengan luas 64,6 meter persegi. Kondisi fisiknya menyisakan bagian tengah dan dasar candi.
Guna menghindari ancaman longsor, BPK Wilayah X terlebih dahulu memindahkan candi ke tempat sementara di jalur Ketep Pass (berjarak 500 meter). Setelah itu, direlokasi secara permanen ke Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun—berdekatan dengan kompleks Candi Asu dan Candi Pendem.
Pemindahan candi ini berlandaskan pada Pasal 53–59 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
dskjsdjksdjkskjdsdjksds
Proses penyelamatan ini melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu seperti arkeolog, ahli geologi, teknik sipil, konservator, dan epigraf dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, hingga Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. BPK juga merangkul warga sekitar lewat tradisi selamatan dan pelibatan sebagai juru pelihara.
Junawan menegaskan bahwa cagar budaya maupun ODCB tidak boleh dirobohkan secara sengaja, termasuk yang berdiri di sempadan sungai atau tanah milik pribadi.
"Jika berada di tanah milik pribadi, prosesnya dilakukan lewat asesmen TACB dengan mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang layak bagi pemilik. Namun, jika bangunannya terancam bahaya banjir, tindakan yang diambil adalah pembongkaran terukur (dismantling rescue). Batuan dilepas satu per satu, didokumentasikan, dan disimpan di storage BPK hingga lokasi rekonstruksi siap," kata Junawan.
Proses penyelamatan ini melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu seperti arkeolog, ahli geologi, teknik sipil, konservator, dan epigraf dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, hingga Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. BPK juga merangkul warga sekitar lewat tradisi selamatan dan pelibatan sebagai juru pelihara.
Junawan menegaskan bahwa cagar budaya maupun ODCB tidak boleh dirobohkan secara sengaja, termasuk yang berdiri di sempadan sungai atau tanah milik pribadi.
"Jika berada di tanah milik pribadi, prosesnya dilakukan lewat asesmen TACB dengan mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang layak bagi pemilik. Namun, jika bangunannya terancam bahaya banjir, tindakan yang diambil adalah pembongkaran terukur (dismantling rescue). Batuan dilepas satu per satu, didokumentasikan, dan disimpan di storage BPK hingga lokasi rekonstruksi siap," kata Junawan.
Proses penyelamatan ini melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu seperti arkeolog, ahli geologi, teknik sipil, konservator, dan epigraf dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, hingga Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. BPK juga merangkul warga sekitar lewat tradisi selamatan dan pelibatan sebagai juru pelihara.
Junawan menegaskan bahwa cagar budaya maupun ODCB tidak boleh dirobohkan secara sengaja, termasuk yang berdiri di sempadan sungai atau tanah milik pribadi.
"Jika berada di tanah milik pribadi, prosesnya dilakukan lewat asesmen TACB dengan mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang layak bagi pemilik. Namun, jika bangunannya terancam bahaya banjir, tindakan yang diambil adalah pembongkaran terukur (dismantling rescue). Batuan dilepas satu per satu, didokumentasikan, dan disimpan di storage BPK hingga lokasi rekonstruksi siap," kata Junawan.
Mereka yang menanggung dampak
Mereka yang menanggung dampak
Mereka yang menanggung dampak
Bantuan sudah disalurkan, tetapi tidak semuanya tergantikan. Dua cerita berikut memperlihatkan bagaimana dampak bencana membawa traumatis, dan menyingkap penanganan kebencanaan yang belum inklusif.
Ayu Made Wirati (60) menunjuk sisa lumpur banjir yang membekas di sudut kiosnya. Ia masih menyimpan peralatan sembahyang yang dulu terendam. Dagangan bernoda lumpur itu dijual murah, dengan harapan masih ada yang mau membelinya.
Ditemui Sabtu, 26 September 2026, Made Wirati sibuk menghias wadah daksina di kiosnya, yang biasa buka pukul 08.30—16.00 Wita. Ia merugi hingga puluhan juta rupiah dalam bencana itu. Barang dagangannya rusak dan tidak bisa diselamatkan, meski bantuan finansial sudah diterima.
Bantuan sudah disalurkan, tetapi tidak semuanya tergantikan. Dua cerita berikut memperlihatkan bagaimana dampak bencana membawa traumatis, dan menyingkap penanganan kebencanaan yang belum inklusif.
Ayu Made Wirati (60) menunjuk sisa lumpur banjir yang membekas di sudut kiosnya. Ia masih menyimpan peralatan sembahyang yang dulu terendam. Dagangan bernoda lumpur itu dijual murah, dengan harapan masih ada yang mau membelinya.
Ditemui Sabtu, 26 September 2026, Made Wirati sibuk menghias wadah daksina di kiosnya, yang biasa buka pukul 08.30—16.00 Wita. Ia merugi hingga puluhan juta rupiah dalam bencana itu. Barang dagangannya rusak dan tidak bisa diselamatkan, meski bantuan finansial sudah diterima.
Bantuan sudah disalurkan, tetapi tidak semuanya tergantikan. Dua cerita berikut memperlihatkan bagaimana dampak bencana membawa traumatis, dan menyingkap penanganan kebencanaan yang belum inklusif.
Ayu Made Wirati (60) menunjuk sisa lumpur banjir yang membekas di sudut kiosnya. Ia masih menyimpan peralatan sembahyang yang dulu terendam. Dagangan bernoda lumpur itu dijual murah, dengan harapan masih ada yang mau membelinya.
Ditemui Sabtu, 26 September 2026, Made Wirati sibuk menghias wadah daksina di kiosnya, yang biasa buka pukul 08.30—16.00 Wita. Ia merugi hingga puluhan juta rupiah dalam bencana itu. Barang dagangannya rusak dan tidak bisa diselamatkan, meski bantuan finansial sudah diterima.
Made Wirati bukan orang baru di kawasan ini. Sebelum punya kios sendiri di Pasar Kumbasari, ia pernah bekerja di Pasar Badung pada 1987. Menurutnya, banjir bukan hal asing di kawasan ini, tapi tidak pernah seburuk yang terjadi tahun lalu.
Malam itu, hujan turun deras sekitar pukul 02.30 Wita dini hari. Made Wirati, yang saat itu berada di rumah, mulai waswas soal nasib dagangannya. Ia menerima pesan WhatsApp dari sesama pedagang, yang kebetulan berada di pasar.
"Itu kan saya gak di pasar. Kejadiannya malam itu jam 03.00-an, saya di rumah. Tapi kan pedagang yang di luar, yang dagang di pelataran baru ada," ungkapnya.
Made Wirati bukan orang baru di kawasan ini. Sebelum punya kios sendiri di Pasar Kumbasari, ia pernah bekerja di Pasar Badung pada 1987. Menurutnya, banjir bukan hal asing di kawasan ini, tapi tidak pernah seburuk yang terjadi tahun lalu.
Malam itu, hujan turun deras sekitar pukul 02.30 Wita dini hari. Made Wirati, yang saat itu berada di rumah, mulai waswas soal nasib dagangannya. Ia menerima pesan WhatsApp dari sesama pedagang, yang kebetulan berada di pasar.
"Itu kan saya gak di pasar. Kejadiannya malam itu jam 03.00-an, saya di rumah. Tapi kan pedagang yang di luar, yang dagang di pelataran baru ada," ungkapnya.
Made Wirati bukan orang baru di kawasan ini. Sebelum punya kios sendiri di Pasar Kumbasari, ia pernah bekerja di Pasar Badung pada 1987. Menurutnya, banjir bukan hal asing di kawasan ini, tapi tidak pernah seburuk yang terjadi tahun lalu.
Malam itu, hujan turun deras sekitar pukul 02.30 Wita dini hari. Made Wirati, yang saat itu berada di rumah, mulai waswas soal nasib dagangannya. Ia menerima pesan WhatsApp dari sesama pedagang, yang kebetulan berada di pasar.
"Itu kan saya gak di pasar. Kejadiannya malam itu jam 03.00-an, saya di rumah. Tapi kan pedagang yang di luar, yang dagang di pelataran baru ada," ungkapnya.
Kabar mencekam sampai ke tangannya. Tembok pasar jebol dan pedagang tidak bisa masuk. Menurut keterangan yang ia terima, air mengalir bak tsunami dan sudah mencapai Lantai Dua Pasar Kumbasari dengan ketinggian sekitar 15 cm (centimeter).
Lokasi tembok yang jebol itu persis berdekatan dengan kiosnya. Tidak sedikit pedagang yang terperangkap malam itu. Sebagian di antaranya dinyatakan hilang.
Pukul 05.00 Wita, Made Wirati memaksakan diri berangkat ke pasar. Air bah masih tinggi dan aksesnya ditutup. Ia kembali sekitar pukul 10.00 Wita, dan mendapati petugas sedang mencari korban menggunakan pelampung karena air belum surut.
Kabar mencekam sampai ke tangannya. Tembok pasar jebol dan pedagang tidak bisa masuk. Menurut keterangan yang ia terima, air mengalir bak tsunami dan sudah mencapai Lantai Dua Pasar Kumbasari dengan ketinggian sekitar 15 cm (centimeter).
Lokasi tembok yang jebol itu persis berdekatan dengan kiosnya. Tidak sedikit pedagang yang terperangkap malam itu. Sebagian di antaranya dinyatakan hilang.
Pukul 05.00 Wita, Made Wirati memaksakan diri berangkat ke pasar. Air bah masih tinggi dan aksesnya ditutup. Ia kembali sekitar pukul 10.00 Wita, dan mendapati petugas sedang mencari korban menggunakan pelampung karena air belum surut.
Kabar mencekam sampai ke tangannya. Tembok pasar jebol dan pedagang tidak bisa masuk. Menurut keterangan yang ia terima, air mengalir bak tsunami dan sudah mencapai Lantai Dua Pasar Kumbasari dengan ketinggian sekitar 15 cm (centimeter).
Lokasi tembok yang jebol itu persis berdekatan dengan kiosnya. Tidak sedikit pedagang yang terperangkap malam itu. Sebagian di antaranya dinyatakan hilang.
Pukul 05.00 Wita, Made Wirati memaksakan diri berangkat ke pasar. Air bah masih tinggi dan aksesnya ditutup. Ia kembali sekitar pukul 10.00 Wita, dan mendapati petugas sedang mencari korban menggunakan pelampung karena air belum surut.
"Kan gak dikasih masuk. Belum reda, di sini banyak lumpur. Terus pulang saya. Besoknya juga belum dikasih (masuk). Sampai tiga hari itu saya memaksa. Pokoknya memaksa biar saya bisa masuk," jelasnya.
Setelah tiga hari menunggu, ia mendobrak sendiri kiosnya. Ia menemukan dagangannya sudah hancur, terkubur lumpur. Ia membandingkan penanganan tahun ini dengan banjir-banjir sebelumnya, yang menurutnya jauh lebih cepat ditangani.
Dulu, air surut lebih cepat dan petugas segera datang bersama mobil tangki untuk menyemprot lumpur dari area kios.
"Iya, ini yang paling besar (banjir)," katanya.
"Kan gak dikasih masuk. Belum reda, di sini banyak lumpur. Terus pulang saya. Besoknya juga belum dikasih (masuk). Sampai tiga hari itu saya memaksa. Pokoknya memaksa biar saya bisa masuk," jelasnya.
Setelah tiga hari menunggu, ia mendobrak sendiri kiosnya. Ia menemukan dagangannya sudah hancur, terkubur lumpur. Ia membandingkan penanganan tahun ini dengan banjir-banjir sebelumnya, yang menurutnya jauh lebih cepat ditangani.
Dulu, air surut lebih cepat dan petugas segera datang bersama mobil tangki untuk menyemprot lumpur dari area kios.
"Iya, ini yang paling besar (banjir)," katanya.
"Kan gak dikasih masuk. Belum reda, di sini banyak lumpur. Terus pulang saya. Besoknya juga belum dikasih (masuk). Sampai tiga hari itu saya memaksa. Pokoknya memaksa biar saya bisa masuk," jelasnya.
Setelah tiga hari menunggu, ia mendobrak sendiri kiosnya. Ia menemukan dagangannya sudah hancur, terkubur lumpur. Ia membandingkan penanganan tahun ini dengan banjir-banjir sebelumnya, yang menurutnya jauh lebih cepat ditangani.
Dulu, air surut lebih cepat dan petugas segera datang bersama mobil tangki untuk menyemprot lumpur dari area kios.
"Iya, ini yang paling besar (banjir)," katanya.
Selama tiga hari tidak bisa mengakses kiosnya, dan sebulan penuh tidak berjualan, pemasukan Made Wirati praktis nol. Ia menerima bantuan sebesar Rp10 juta, jauh dari cukup untuk mengganti barang dagangan maupun modal usaha yang hilang.
Banjir datang dua bulan sebelum Hari Raya Galungan, yang seharusnya jadi masa panen penjualan alat upacara. Namun dagangannya yang penuh lumpur, meski sudah dibersihkan dan diobral, tetap tidak laku terjual sampai sekarang.
"Gak bisa jualan, gak ada pemasukan. Gimana? Hampir Rp50 juta ada (kerugian). Makanya, aduh! Di sini kita cari rezeki. Pokoknya terserah yang di atas aja (Tuhan)," ujarnya.
Kendati sistem peringatan dini banjir sudah dipasang dan diuji coba di kawasan pasar, rasa waswas itu belum benar-benar hilang setiap kali hujan deras mengguyur.
Selama tiga hari tidak bisa mengakses kiosnya, dan sebulan penuh tidak berjualan, pemasukan Made Wirati praktis nol. Ia menerima bantuan sebesar Rp10 juta, jauh dari cukup untuk mengganti barang dagangan maupun modal usaha yang hilang.
Banjir datang dua bulan sebelum Hari Raya Galungan, yang seharusnya jadi masa panen penjualan alat upacara. Namun dagangannya yang penuh lumpur, meski sudah dibersihkan dan diobral, tetap tidak laku terjual sampai sekarang.
"Gak bisa jualan, gak ada pemasukan. Gimana? Hampir Rp50 juta ada (kerugian). Makanya, aduh! Di sini kita cari rezeki. Pokoknya terserah yang di atas aja (Tuhan)," ujarnya.
Kendati sistem peringatan dini banjir sudah dipasang dan diuji coba di kawasan pasar, rasa waswas itu belum benar-benar hilang setiap kali hujan deras mengguyur.
Selama tiga hari tidak bisa mengakses kiosnya, dan sebulan penuh tidak berjualan, pemasukan Made Wirati praktis nol. Ia menerima bantuan sebesar Rp10 juta, jauh dari cukup untuk mengganti barang dagangan maupun modal usaha yang hilang.
Banjir datang dua bulan sebelum Hari Raya Galungan, yang seharusnya jadi masa panen penjualan alat upacara. Namun dagangannya yang penuh lumpur, meski sudah dibersihkan dan diobral, tetap tidak laku terjual sampai sekarang.
"Gak bisa jualan, gak ada pemasukan. Gimana? Hampir Rp50 juta ada (kerugian). Makanya, aduh! Di sini kita cari rezeki. Pokoknya terserah yang di atas aja (Tuhan)," ujarnya.
Kendati sistem peringatan dini banjir sudah dipasang dan diuji coba di kawasan pasar, rasa waswas itu belum benar-benar hilang setiap kali hujan deras mengguyur.
Kondisi ekonomi di sekitar kiosnya, menurut Made Wirati tidak banyak berubah setahun setelah bencana. Proses penataan ulang dan pembongkaran sejumlah kios justru membuat pembeli ragu, apakah aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal atau tidak.
Di tengah kondisi itu, ia tetap membayar sewa tanah Rp260 ribu per bulan, ditambah kontrak tempat kios Rp30 ribu per hari.
"Kan dulu saya di depan, di luar pinggir jalan. Kalau sekarang kan di dalam. Ya semua sepi gitu," terangnya.
Ia mengakui sejumlah perbaikan fisik memang sudah dilakukan. Saluran yang sempat mampet sudah dibenahi, tembok yang jebol sudah diperbaiki. Namun, sebagai pedagang yang terdampak langsung, perempuan asal Kabupaten Karangasem ini tidak menaruh banyak harapan pada pemerintah.
Kondisi ekonomi di sekitar kiosnya, menurut Made Wirati tidak banyak berubah setahun setelah bencana. Proses penataan ulang dan pembongkaran sejumlah kios justru membuat pembeli ragu, apakah aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal atau tidak.
Di tengah kondisi itu, ia tetap membayar sewa tanah Rp260 ribu per bulan, ditambah kontrak tempat kios Rp30 ribu per hari.
"Kan dulu saya di depan, di luar pinggir jalan. Kalau sekarang kan di dalam. Ya semua sepi gitu," terangnya.
Ia mengakui sejumlah perbaikan fisik memang sudah dilakukan. Saluran yang sempat mampet sudah dibenahi, tembok yang jebol sudah diperbaiki. Namun, sebagai pedagang yang terdampak langsung, perempuan asal Kabupaten Karangasem ini tidak menaruh banyak harapan pada pemerintah.
Kondisi ekonomi di sekitar kiosnya, menurut Made Wirati tidak banyak berubah setahun setelah bencana. Proses penataan ulang dan pembongkaran sejumlah kios justru membuat pembeli ragu, apakah aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal atau tidak.
Di tengah kondisi itu, ia tetap membayar sewa tanah Rp260 ribu per bulan, ditambah kontrak tempat kios Rp30 ribu per hari.
"Kan dulu saya di depan, di luar pinggir jalan. Kalau sekarang kan di dalam. Ya semua sepi gitu," terangnya.
Ia mengakui sejumlah perbaikan fisik memang sudah dilakukan. Saluran yang sempat mampet sudah dibenahi, tembok yang jebol sudah diperbaiki. Namun, sebagai pedagang yang terdampak langsung, perempuan asal Kabupaten Karangasem ini tidak menaruh banyak harapan pada pemerintah.
Ke mana uang bencana mengalir
Ke mana uang bencana mengalir
Ke mana uang bencana mengalir
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) pada 2025 sebesar Rp53.861.777.244. Dari total itu, sebanyak Rp12.358.200.000 dipakai untuk penanganan dan pascabencana menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pada 18 Oktober 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyerahkan secara simbolik bantuan perbaikan sebesar Rp2.714.000.000 untuk pedagang di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) pada 2025 sebesar Rp53.861.777.244. Dari total itu, sebanyak Rp12.358.200.000 dipakai untuk penanganan dan pascabencana menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pada 18 Oktober 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyerahkan secara simbolik bantuan perbaikan sebesar Rp2.714.000.000 untuk pedagang di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) pada 2025 sebesar Rp53.861.777.244. Dari total itu, sebanyak Rp12.358.200.000 dipakai untuk penanganan dan pascabencana menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pada 18 Oktober 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyerahkan secara simbolik bantuan perbaikan sebesar Rp2.714.000.000 untuk pedagang di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Ahli waris korban meninggal juga menerima santunan Rp45 juta, ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Bali, dan Pemkot Denpasar masing-masing Rp15 juta.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (UPTD Pusdalops PB) Bali, Wayan Suryawan, menjelaskan usulan penyaluran BTT berasal dari kabupaten/kota, lalu diverifikasi lewat kajian kebutuhan pascabencana.
Peruntukannya meliputi perbaikan rumah, sarana ekonomi, fasilitas umum, tempat suci, santunan korban meninggal atau luka berat, dan penguatan ekonomi warga.
Penyalurannya dilaksanakan dalam 12 tahap. Total BTT 2025 yang didistribusikan kepada sembilan kabupaten/kota sebesar Rp14.189.500.000. Rinciannya seperti tabel di bawah.
Ahli waris korban meninggal juga menerima santunan Rp45 juta, ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Bali, dan Pemkot Denpasar masing-masing Rp15 juta.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (UPTD Pusdalops PB) Bali, Wayan Suryawan, menjelaskan usulan penyaluran BTT berasal dari kabupaten/kota, lalu diverifikasi lewat kajian kebutuhan pascabencana.
Peruntukannya meliputi perbaikan rumah, sarana ekonomi, fasilitas umum, tempat suci, santunan korban meninggal atau luka berat, dan penguatan ekonomi warga.
Penyalurannya dilaksanakan dalam 12 tahap. Total BTT 2025 yang didistribusikan kepada sembilan kabupaten/kota sebesar Rp14.189.500.000. Rinciannya seperti tabel di bawah.
Ahli waris korban meninggal juga menerima santunan Rp45 juta, ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Bali, dan Pemkot Denpasar masing-masing Rp15 juta.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (UPTD Pusdalops PB) Bali, Wayan Suryawan, menjelaskan usulan penyaluran BTT berasal dari kabupaten/kota, lalu diverifikasi lewat kajian kebutuhan pascabencana.
Peruntukannya meliputi perbaikan rumah, sarana ekonomi, fasilitas umum, tempat suci, santunan korban meninggal atau luka berat, dan penguatan ekonomi warga.
Penyalurannya dilaksanakan dalam 12 tahap. Total BTT 2025 yang didistribusikan kepada sembilan kabupaten/kota sebesar Rp14.189.500.000. Rinciannya seperti tabel di bawah.
Sementara, penyaluran BTT di Denpasar berlangsung dalam empat tahap sesuai jenis kebutuhan dan hasil verifikasi. Bantuannya bersumber dari BTT Pemprov Bali melalui BPBD Bali. Berikut rinciannya.
Sementara, penyaluran BTT di Denpasar berlangsung dalam empat tahap sesuai jenis kebutuhan dan hasil verifikasi. Bantuannya bersumber dari BTT Pemprov Bali melalui BPBD Bali. Berikut rinciannya.
Sementara, penyaluran BTT di Denpasar berlangsung dalam empat tahap sesuai jenis kebutuhan dan hasil verifikasi. Bantuannya bersumber dari BTT Pemprov Bali melalui BPBD Bali. Berikut rinciannya.
“Proses pengusulan dan pengelolaannya dilakukan melalui BPBD Provinsi Bali berdasarkan usulan Pemerintah Kota Denpasar, kemudian diverifikasi melalui kajian kebutuhan pascabencana,” ungkap Suryawan kepada IDN Times Selasa lalu, 29 September 2026.
“Proses pengusulan dan pengelolaannya dilakukan melalui BPBD Provinsi Bali berdasarkan usulan Pemerintah Kota Denpasar, kemudian diverifikasi melalui kajian kebutuhan pascabencana,” ungkap Suryawan kepada IDN Times Selasa lalu, 29 September 2026.
“Proses pengusulan dan pengelolaannya dilakukan melalui BPBD Provinsi Bali berdasarkan usulan Pemerintah Kota Denpasar, kemudian diverifikasi melalui kajian kebutuhan pascabencana,” ungkap Suryawan kepada IDN Times Selasa lalu, 29 September 2026.
Menyingkap penanganan yang belum inklusif
Menyingkap penanganan yang belum inklusif
Menyingkap penanganan yang belum inklusif
Hujan tak kunjung mereda, 9 September 2025. Sekitar pukul 11 malam, Ni Ketut Leni Astiti menerima kabar bahwa Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali di Jalan Profesor Doktor Ida Bagus Mantra, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, kebanjiran.
Sekretariat itu dipakai anggota untuk berkegiatan dan menyimpan berkas. Beberapa penyandang disabilitas juga menghuni di sana.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HWDI Bali ini sedang di rumahnya Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, saat peristiwa itu terjadi. Kebun dan tembok garasinya juga tergerus banjir.
Hujan tak kunjung mereda, 9 September 2025. Sekitar pukul 11 malam, Ni Ketut Leni Astiti menerima kabar bahwa Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali di Jalan Profesor Doktor Ida Bagus Mantra, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, kebanjiran.
Sekretariat itu dipakai anggota untuk berkegiatan dan menyimpan berkas. Beberapa penyandang disabilitas juga menghuni di sana.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HWDI Bali ini sedang di rumahnya Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, saat peristiwa itu terjadi. Kebun dan tembok garasinya juga tergerus banjir.
Hujan tak kunjung mereda, 9 September 2025. Sekitar pukul 11 malam, Ni Ketut Leni Astiti menerima kabar bahwa Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali di Jalan Profesor Doktor Ida Bagus Mantra, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, kebanjiran.
Sekretariat itu dipakai anggota untuk berkegiatan dan menyimpan berkas. Beberapa penyandang disabilitas juga menghuni di sana.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HWDI Bali ini sedang di rumahnya Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, saat peristiwa itu terjadi. Kebun dan tembok garasinya juga tergerus banjir.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (DPD HWDI) Provinsi Bali, Ni Ketut Leni Astiti. (IDN Times/Yuko Utami)
Leni, sapaannya, terus menerima kabar air di sekretariatnya semakin meninggi. Saluran pembuangan tak sanggup menampung debit air, dan sebagian warga melubangi pagar tembok supaya airnya keluar dari area toko yang terendam.
"Posisi tembok itu sudah tidak bagus, ditambah lagi dilubangi sama dia (warga). Jebollah itu. Masuk semua, masuk di bawah itu," ujarnya menggambarkan detik-detik tembok runtuh, dan air derasnya masuk ke pemukiman hingga sekretariat.
Kerugian HWDI Bali tak sedikit. Kulkas, dispenser, laptop, CPU, sound system, hingga berkas-berkas penting di laci bawah meja rusak terendam air dan lumpur.
Leni, sapaannya, terus menerima kabar air di sekretariatnya semakin meninggi. Saluran pembuangan tak sanggup menampung debit air, dan sebagian warga melubangi pagar tembok supaya airnya keluar dari area toko yang terendam.
"Posisi tembok itu sudah tidak bagus, ditambah lagi dilubangi sama dia (warga). Jebollah itu. Masuk semua, masuk di bawah itu," ujarnya menggambarkan detik-detik tembok runtuh, dan air derasnya masuk ke pemukiman hingga sekretariat.
Kerugian HWDI Bali tak sedikit. Kulkas, dispenser, laptop, CPU, sound system, hingga berkas-berkas penting di laci bawah meja rusak terendam air dan lumpur.
Leni, sapaannya, terus menerima kabar air di sekretariatnya semakin meninggi. Saluran pembuangan tak sanggup menampung debit air, dan sebagian warga melubangi pagar tembok supaya airnya keluar dari area toko yang terendam.
"Posisi tembok itu sudah tidak bagus, ditambah lagi dilubangi sama dia (warga). Jebollah itu. Masuk semua, masuk di bawah itu," ujarnya menggambarkan detik-detik tembok runtuh, dan air derasnya masuk ke pemukiman hingga sekretariat.
Kerugian HWDI Bali tak sedikit. Kulkas, dispenser, laptop, CPU, sound system, hingga berkas-berkas penting di laci bawah meja rusak terendam air dan lumpur.
Proses pembersihan pun lebih dari seminggu, karena berbau lumpur dan dinding ruangannya lembap. Leni bersama rekan disabilitas mengecat ulang, dari merah muda menjadi putih.
Dari kerugian yang dialami, ada persoalan lain yang luput perhatian pemerintah hingga warga. Evakuasi, data bantuan, regulasi, hingga peringatan dini belum memikirkan penyandang disabilitas.
Proses pembersihan pun lebih dari seminggu, karena berbau lumpur dan dinding ruangannya lembap. Leni bersama rekan disabilitas mengecat ulang, dari merah muda menjadi putih.
Dari kerugian yang dialami, ada persoalan lain yang luput perhatian pemerintah hingga warga. Evakuasi, data bantuan, regulasi, hingga peringatan dini belum memikirkan penyandang disabilitas.
Proses pembersihan pun lebih dari seminggu, karena berbau lumpur dan dinding ruangannya lembap. Leni bersama rekan disabilitas mengecat ulang, dari merah muda menjadi putih.
Dari kerugian yang dialami, ada persoalan lain yang luput perhatian pemerintah hingga warga. Evakuasi, data bantuan, regulasi, hingga peringatan dini belum memikirkan penyandang disabilitas.
Evakuasi
Menyelamatkan disabilitas bukan berdasarkan asumsi
Lewat jaringan Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB), Leni menemukan banyak teman disabilitas ikut terdampak. Seorang pengguna kursi roda tidak bisa mengevakuasi diri saat air terus naik.
Pilih satu langkah di bawah ini untuk melihat akibatnya. Tidak ada jawaban salah dan benar.
Saat air naik, korban tidak bisa keluar sendiri. Apa langkah pertamamu?
Data dan bantuan
Mungkin malu, keluarga disabilitas tak dapat bantuan
Tidak ada data terpilah tentang penyandang disabilitas di tingkat banjar dan desa. Banyak keluarga tidak melaporkan anggota keluarganya yang disabilitas, sehingga terlewat saat bantuan pascabencana disalurkan.
“Keluarga itu tidak mencantumkan bahwa satu anggotanya adalah seorang disabilitas. Mungkin karena faktor malu,” ungkap Leni.
Alokasi 10 persen dana desa semestinya juga menyasar kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Dari puluhan desa yang ia amati, hanya segelintir yang benar-benar melibatkan mereka dalam musyawarah desa.
“Berapa desa yang melibatkan teman-teman disabilitas dalam musyawarah desa? Gak ada. Bisa dihitung dengan satu, dua, mungkin tiga desa aja,” katanya.
Regulasi
Disabilitas perlu dilibatkan merumuskan kebijakan
HWDI Bali ikut mendorong revisi regulasi daerah agar lebih berpihak pada penyandang disabilitas. Leni menekankan bahwa yang dilibatkan harus penyandang disabilitas secara langsung, bukan hanya pendampingnya.
Pihaknya mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 9 Tahun 2015 yang dinilai sudah tidak relevan, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Upaya itu membuahkan hasil pada 24 Oktober 2025. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Khusus Kebencanaan terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten seperti Karangasem, Buleleng, dan Jembrana. Leni sendiri aktif dalam kepengurusannya.
“Kalau saya melihat begitu. Mereka akan coba di Buleleng untuk teman-teman disabilitas biar feel-nya dapat,” kata Leni.
Belajar tangguh dari bencana
Apa yang bisa disiapkan sekarang
Terlepas dari kerugiannya, Leni memilih menjadikan banjir itu pelajaran bersama. Ia mendorong rekan-rekannya untuk menyimpan berkas dalam kotak plastik kedap air, dan mengarsipkannya secara digital.
“Kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi, minimal kita sudah bisa menyelamatkan orang-orang yang berharga. Orang dulu, baru barang-barangnya,” pesan Leni saat ditemui IDN Times pada Selasa, 15 September 2026.
Peringatan Dini
Sistem peringatan dini belum menjangkau ragam disabilitas
Sembilan Januari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali memasang Bali Flood Early Warning System (B-FEWS) di enam titik.
Namun, alat ini belum menjangkau seluruh ragam disabilitas. Pilih satu kelompok untuk melihat kanal yang tersedia.
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali mengakui keterbatasan tersebut karena seluruh pihak masih dalam proses belajar.
“Harus kami akui, karena kami semua sedang belajar. Terus terang saja untuk memenuhi semua ragam disabilitas secara serentak itu, kami belum ya. Tapi upayanya ada,” kata Ketua FPRB Bali, I Putu Suta Wijaya, pada IDN Times di Sekretariat FPRB Bali Kamis lalu, 1 Oktober 2026.
Dari pengalaman mendampingi sekolah luar biasa (SLB) di Denpasar menjadi sekolah yang Siap Siaga Bencana, ternyata tidak semua tuli bisa menerima suara sirine simulasi. Memang sebagian dari mereka bisa mendengar, tapi justru terganggu dengan suaranya.
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali mengakui keterbatasan tersebut karena seluruh pihak masih dalam proses belajar.
“Harus kami akui, karena kami semua sedang belajar. Terus terang saja untuk memenuhi semua ragam disabilitas secara serentak itu, kami belum ya. Tapi upayanya ada,” kata Ketua FPRB Bali, I Putu Suta Wijaya, pada IDN Times di Sekretariat FPRB Bali Kamis lalu, 1 Oktober 2026.
Dari pengalaman mendampingi sekolah luar biasa (SLB) di Denpasar menjadi sekolah yang Siap Siaga Bencana, ternyata tidak semua tuli bisa menerima suara sirine simulasi. Memang sebagian dari mereka bisa mendengar, tapi justru terganggu dengan suaranya.
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali mengakui keterbatasan tersebut karena seluruh pihak masih dalam proses belajar.
“Harus kami akui, karena kami semua sedang belajar. Terus terang saja untuk memenuhi semua ragam disabilitas secara serentak itu, kami belum ya. Tapi upayanya ada,” kata Ketua FPRB Bali, I Putu Suta Wijaya, pada IDN Times di Sekretariat FPRB Bali Kamis lalu, 1 Oktober 2026.
Dari pengalaman mendampingi sekolah luar biasa (SLB) di Denpasar menjadi sekolah yang Siap Siaga Bencana, ternyata tidak semua tuli bisa menerima suara sirine simulasi. Memang sebagian dari mereka bisa mendengar, tapi justru terganggu dengan suaranya.
B-FEWS versi terbaru kemudian memfasilitasi tuli dengan memasang lampu indikator tiga warna di atas tiang. Biru untuk siaga, oranye itu waspada, serta merah untuk awas dan segera evakuasi. Namun, ia mengakui sosialisasi dan diseminasi fungsi lampu ini kepada warga masih belum merata.
“Kami harus akui itu. Kami sudah mengumpulkan pengurus ULD (unit layanan disabilitas) untuk menyosialisasikan kembali. Bahwa selain bunyi, ada lampu-lampu ini,” kata Suta, sapaannya.
Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) tingkat provinsi baru diresmikan oleh BPBD Bali pada 24 Oktober 2025. Setelah unit terbentuk, FPRB akan mengintegrasikan kebutuhan tiap ragam disabilitas ke dalam sistem peringatan dini dan simulasi secara bertahap.
B-FEWS versi terbaru kemudian memfasilitasi tuli dengan memasang lampu indikator tiga warna di atas tiang. Biru untuk siaga, oranye itu waspada, serta merah untuk awas dan segera evakuasi. Namun, ia mengakui sosialisasi dan diseminasi fungsi lampu ini kepada warga masih belum merata.
“Kami harus akui itu. Kami sudah mengumpulkan pengurus ULD (unit layanan disabilitas) untuk menyosialisasikan kembali. Bahwa selain bunyi, ada lampu-lampu ini,” kata Suta, sapaannya.
Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) tingkat provinsi baru diresmikan oleh BPBD Bali pada 24 Oktober 2025. Setelah unit terbentuk, FPRB akan mengintegrasikan kebutuhan tiap ragam disabilitas ke dalam sistem peringatan dini dan simulasi secara bertahap.
B-FEWS versi terbaru kemudian memfasilitasi tuli dengan memasang lampu indikator tiga warna di atas tiang. Biru untuk siaga, oranye itu waspada, serta merah untuk awas dan segera evakuasi. Namun, ia mengakui sosialisasi dan diseminasi fungsi lampu ini kepada warga masih belum merata.
“Kami harus akui itu. Kami sudah mengumpulkan pengurus ULD (unit layanan disabilitas) untuk menyosialisasikan kembali. Bahwa selain bunyi, ada lampu-lampu ini,” kata Suta, sapaannya.
Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) tingkat provinsi baru diresmikan oleh BPBD Bali pada 24 Oktober 2025. Setelah unit terbentuk, FPRB akan mengintegrasikan kebutuhan tiap ragam disabilitas ke dalam sistem peringatan dini dan simulasi secara bertahap.
Kepala UPTD Pusdalops PB Bali, Wayan Suryawan, juga menyinggung pembentukan ULD PB. Unit ini melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas (opdis) dari berbagai ragam disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Leni, termasuk sebagai koordinator di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan inklusif.
“Masukan dari kelompok disabilitas menjadi bahan dalam melihat kebutuhan penanganan, termasuk dalam evakuasi,” jelas Suryawan.
Kepala UPTD Pusdalops PB Bali, Wayan Suryawan, juga menyinggung pembentukan ULD PB. Unit ini melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas (opdis) dari berbagai ragam disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Leni, termasuk sebagai koordinator di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan inklusif.
“Masukan dari kelompok disabilitas menjadi bahan dalam melihat kebutuhan penanganan, termasuk dalam evakuasi,” jelas Suryawan.
Kepala UPTD Pusdalops PB Bali, Wayan Suryawan, juga menyinggung pembentukan ULD PB. Unit ini melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas (opdis) dari berbagai ragam disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Leni, termasuk sebagai koordinator di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan inklusif.
“Masukan dari kelompok disabilitas menjadi bahan dalam melihat kebutuhan penanganan, termasuk dalam evakuasi,” jelas Suryawan.
Pelaksanaan ULD PB menyesuaikan kondisi dan kapasitas masing-masing wilayah kabupaten/kota. Rencana selanjutnya, Ia berharap ada masukan dan saran agar kebutuhan penyandang disabilitas semakin terintegrasi dalam penanganan bencana.
“Terutama terkait prosedur evakuasi, kapasitas petugas, dan sarana pendukung. Jadi, standar dan praktiknya dapat semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” harapnya.
Pelaksanaan ULD PB menyesuaikan kondisi dan kapasitas masing-masing wilayah kabupaten/kota. Rencana selanjutnya, Ia berharap ada masukan dan saran agar kebutuhan penyandang disabilitas semakin terintegrasi dalam penanganan bencana.
“Terutama terkait prosedur evakuasi, kapasitas petugas, dan sarana pendukung. Jadi, standar dan praktiknya dapat semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” harapnya.
Pelaksanaan ULD PB menyesuaikan kondisi dan kapasitas masing-masing wilayah kabupaten/kota. Rencana selanjutnya, Ia berharap ada masukan dan saran agar kebutuhan penyandang disabilitas semakin terintegrasi dalam penanganan bencana.
“Terutama terkait prosedur evakuasi, kapasitas petugas, dan sarana pendukung. Jadi, standar dan praktiknya dapat semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” harapnya.
Awal mula B-FEWS
Awal mula B-FEWS
Awal mula B-FEWS
Menurut Suta, warga kerap tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap ketika banjir itu menerjang. Air dianggap "datang tiba-tiba", padahal banjir merupakan proses bertahap.
Berangkat dari krisis tersebut, gerakan swadaya ini mengusung konsep pentahelix. FPRB Bali–sebuah organisasi independen berbasis warga–mengambil peran sebagai katalisator untuk menjembatani pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan warga lokal dalam membangun B-FEWS.
Gagasan B-FEWS berawal dari diskusi sederhana antara FPRB Bali dan BPBD Bali pascabanjir kedua pada 16 September 2025. Di tengah ancaman cuaca ekstrem, tim membutuhkan alat yang tidak rumit, cepat diproduksi, namun berfungsi secara optimal.
Menurut Suta, warga kerap tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap ketika banjir itu menerjang. Air dianggap "datang tiba-tiba", padahal banjir merupakan proses bertahap.
Berangkat dari krisis tersebut, gerakan swadaya ini mengusung konsep pentahelix. FPRB Bali–sebuah organisasi independen berbasis warga–mengambil peran sebagai katalisator untuk menjembatani pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan warga lokal dalam membangun B-FEWS.
Gagasan B-FEWS berawal dari diskusi sederhana antara FPRB Bali dan BPBD Bali pascabanjir kedua pada 16 September 2025. Di tengah ancaman cuaca ekstrem, tim membutuhkan alat yang tidak rumit, cepat diproduksi, namun berfungsi secara optimal.
Menurut Suta, warga kerap tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap ketika banjir itu menerjang. Air dianggap "datang tiba-tiba", padahal banjir merupakan proses bertahap.
Berangkat dari krisis tersebut, gerakan swadaya ini mengusung konsep pentahelix. FPRB Bali–sebuah organisasi independen berbasis warga–mengambil peran sebagai katalisator untuk menjembatani pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan warga lokal dalam membangun B-FEWS.
Gagasan B-FEWS berawal dari diskusi sederhana antara FPRB Bali dan BPBD Bali pascabanjir kedua pada 16 September 2025. Di tengah ancaman cuaca ekstrem, tim membutuhkan alat yang tidak rumit, cepat diproduksi, namun berfungsi secara optimal.
"Ini murni karya lokal Bali. Kita perlu alat yang tidak harus canggih-canggih banget, tapi berfungsi," ujar Suta.
Prinsip kerjanya mengadaptasi mekanik tandon air rumah tangga yang dibalik fungsinya. Ketika permukaan air sungai naik dan menyentuh level tertentu, saklar otomatis akan mengaktifkan sirine dan lampu indikator.
Gagasan itu dieksekusi oleh relawan teknisi lokal yang lama menjadi mitra FPRB. Setelah uji coba prototipe di area Kantor BPBD Bali menggunakan wadah sederhana berhasil, skema pendanaan mulai dirancang.
"Ini murni karya lokal Bali. Kita perlu alat yang tidak harus canggih-canggih banget, tapi berfungsi," ujar Suta.
Prinsip kerjanya mengadaptasi mekanik tandon air rumah tangga yang dibalik fungsinya. Ketika permukaan air sungai naik dan menyentuh level tertentu, saklar otomatis akan mengaktifkan sirine dan lampu indikator.
Gagasan itu dieksekusi oleh relawan teknisi lokal yang lama menjadi mitra FPRB. Setelah uji coba prototipe di area Kantor BPBD Bali menggunakan wadah sederhana berhasil, skema pendanaan mulai dirancang.
"Ini murni karya lokal Bali. Kita perlu alat yang tidak harus canggih-canggih banget, tapi berfungsi," ujar Suta.
Prinsip kerjanya mengadaptasi mekanik tandon air rumah tangga yang dibalik fungsinya. Ketika permukaan air sungai naik dan menyentuh level tertentu, saklar otomatis akan mengaktifkan sirine dan lampu indikator.
Gagasan itu dieksekusi oleh relawan teknisi lokal yang lama menjadi mitra FPRB. Setelah uji coba prototipe di area Kantor BPBD Bali menggunakan wadah sederhana berhasil, skema pendanaan mulai dirancang.
Dalam skema penanggulangan bencana, kendala administratif sering menjadi penghambat utama. Mengetahui proses hibah langsung dari swasta ke instansi pemerintah memakan waktu panjang, FPRB mengambil peran fasilitator.
BPBD Bali menghubungkan FPRB dengan program PLN Peduli. Sebagai entitas nonpemerintah, FPRB menerima penyaluran dana sebesar Rp25 juta per unit dari PLN untuk merealisasikan enam titik awal B-FEWS di sepanjang Tukad Badung.
Penyediaan alat senilai ratusan juta rupiah ternyata hanya separuh dari tantangan. Masalah utama muncul selama aktivasi, bahwa tidak semua lokasi memiliki pasokan listrik 24 jam.
Dalam skema penanggulangan bencana, kendala administratif sering menjadi penghambat utama. Mengetahui proses hibah langsung dari swasta ke instansi pemerintah memakan waktu panjang, FPRB mengambil peran fasilitator.
BPBD Bali menghubungkan FPRB dengan program PLN Peduli. Sebagai entitas nonpemerintah, FPRB menerima penyaluran dana sebesar Rp25 juta per unit dari PLN untuk merealisasikan enam titik awal B-FEWS di sepanjang Tukad Badung.
Penyediaan alat senilai ratusan juta rupiah ternyata hanya separuh dari tantangan. Masalah utama muncul selama aktivasi, bahwa tidak semua lokasi memiliki pasokan listrik 24 jam.
Dalam skema penanggulangan bencana, kendala administratif sering menjadi penghambat utama. Mengetahui proses hibah langsung dari swasta ke instansi pemerintah memakan waktu panjang, FPRB mengambil peran fasilitator.
BPBD Bali menghubungkan FPRB dengan program PLN Peduli. Sebagai entitas nonpemerintah, FPRB menerima penyaluran dana sebesar Rp25 juta per unit dari PLN untuk merealisasikan enam titik awal B-FEWS di sepanjang Tukad Badung.
Penyediaan alat senilai ratusan juta rupiah ternyata hanya separuh dari tantangan. Masalah utama muncul selama aktivasi, bahwa tidak semua lokasi memiliki pasokan listrik 24 jam.
Suta mencontohkan B-FEWS di Jembatan Kampung Jawa. Sumber listrik terikat pada penerangan jalan utama (PJU) yang hanya menyala di malam hari. Guna menjaga alat tetap beroperasi, FPRB melakukan pendekatan berbasis warga dan lintas sektor.
Warga di Jembatan Kampung Jawa, RSUD Wangaya melalui BWS Bali Penida, PU Kota Denpasar, hingga sebuah sekolah dasar (SD) di Pekambingan setuju untuk menyumbangkan daya listrik.
Sementara, pemasangan di Jembatan Pasar Bunga sedikit berbeda. Tidak ada pihak sekitar yang dapat mengadopsi pasokan listrik. FPRB akhirnya mengajukan pemasangan meteran mandiri ke PLN di tiang sirine. Biaya langganan bulanan sebesar Rp15 ribu.
Suta mencontohkan B-FEWS di Jembatan Kampung Jawa. Sumber listrik terikat pada penerangan jalan utama (PJU) yang hanya menyala di malam hari. Guna menjaga alat tetap beroperasi, FPRB melakukan pendekatan berbasis warga dan lintas sektor.
Warga di Jembatan Kampung Jawa, RSUD Wangaya melalui BWS Bali Penida, PU Kota Denpasar, hingga sebuah sekolah dasar (SD) di Pekambingan setuju untuk menyumbangkan daya listrik.
Sementara, pemasangan di Jembatan Pasar Bunga sedikit berbeda. Tidak ada pihak sekitar yang dapat mengadopsi pasokan listrik. FPRB akhirnya mengajukan pemasangan meteran mandiri ke PLN di tiang sirine. Biaya langganan bulanan sebesar Rp15 ribu.
Suta mencontohkan B-FEWS di Jembatan Kampung Jawa. Sumber listrik terikat pada penerangan jalan utama (PJU) yang hanya menyala di malam hari. Guna menjaga alat tetap beroperasi, FPRB melakukan pendekatan berbasis warga dan lintas sektor.
Warga di Jembatan Kampung Jawa, RSUD Wangaya melalui BWS Bali Penida, PU Kota Denpasar, hingga sebuah sekolah dasar (SD) di Pekambingan setuju untuk menyumbangkan daya listrik.
Sementara, pemasangan di Jembatan Pasar Bunga sedikit berbeda. Tidak ada pihak sekitar yang dapat mengadopsi pasokan listrik. FPRB akhirnya mengajukan pemasangan meteran mandiri ke PLN di tiang sirine. Biaya langganan bulanan sebesar Rp15 ribu.
“Biaya bulanannya kami yang bayar sampai hari ini. Jadi yang di Jembatan Pasar Bunga itu, kami yang adopsi. Ini iuran kas dari pengurus dan anggota, tidak ada dari pemerintah,” ujarnya.
Pemasangan tahap pertama memberikan banyak pelajaran di lapangan. Awalnya, penetapan batas sensor setinggi 30 cm (centimeter) terlalu rendah, dan memicu komplain warga karena sirine kerap berbunyi saat debit air naik sedikit. Atas masukan warga, batas ambang dinaikkan 50 cm, sehingga menjadi 80 cm untuk status waspada di titik tersebut.
“Biaya bulanannya kami yang bayar sampai hari ini. Jadi yang di Jembatan Pasar Bunga itu, kami yang adopsi. Ini iuran kas dari pengurus dan anggota, tidak ada dari pemerintah,” ujarnya.
Pemasangan tahap pertama memberikan banyak pelajaran di lapangan. Awalnya, penetapan batas sensor setinggi 30 cm (centimeter) terlalu rendah, dan memicu komplain warga karena sirine kerap berbunyi saat debit air naik sedikit. Atas masukan warga, batas ambang dinaikkan 50 cm, sehingga menjadi 80 cm untuk status waspada di titik tersebut.
“Biaya bulanannya kami yang bayar sampai hari ini. Jadi yang di Jembatan Pasar Bunga itu, kami yang adopsi. Ini iuran kas dari pengurus dan anggota, tidak ada dari pemerintah,” ujarnya.
Pemasangan tahap pertama memberikan banyak pelajaran di lapangan. Awalnya, penetapan batas sensor setinggi 30 cm (centimeter) terlalu rendah, dan memicu komplain warga karena sirine kerap berbunyi saat debit air naik sedikit. Atas masukan warga, batas ambang dinaikkan 50 cm, sehingga menjadi 80 cm untuk status waspada di titik tersebut.
Melihat keberhasilan proyek awal, pada Agustus 2026, PLN Peduli kembali mengalokasikan pendanaan untuk menambah enam unit B-FEWS generasi kedua dengan anggaran Rp47 juta per unit. Kal ini ada penambahan fitur di generasi kedua. Yakni panel surya, hingga lampu indikator untuk disabilitas.
Ketinggian sensor ditentukan mulai 50 cm sampai 290 cm. Penetapan kriteria ini tidak diseragamkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan topografi dan kesepakatan warga setempat hingga BPBD.
Melihat keberhasilan proyek awal, pada Agustus 2026, PLN Peduli kembali mengalokasikan pendanaan untuk menambah enam unit B-FEWS generasi kedua dengan anggaran Rp47 juta per unit. Kal ini ada penambahan fitur di generasi kedua. Yakni panel surya, hingga lampu indikator untuk disabilitas.
Ketinggian sensor ditentukan mulai 50 cm sampai 290 cm. Penetapan kriteria ini tidak diseragamkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan topografi dan kesepakatan warga setempat hingga BPBD.
Melihat keberhasilan proyek awal, pada Agustus 2026, PLN Peduli kembali mengalokasikan pendanaan untuk menambah enam unit B-FEWS generasi kedua dengan anggaran Rp47 juta per unit. Kal ini ada penambahan fitur di generasi kedua. Yakni panel surya, hingga lampu indikator untuk disabilitas.
Ketinggian sensor ditentukan mulai 50 cm sampai 290 cm. Penetapan kriteria ini tidak diseragamkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan topografi dan kesepakatan warga setempat hingga BPBD.
Enam unit generasi kedua itu dipasang di tiga kawasan aliran Tukad Mati, Kabupaten Badung. Yakni belakang Kantor Camat Kuta, depan Kantor Kelurahan Legian, dan dekat Pompa Banjir Tukad Mati Kelurahan Seminyak.
Sedangkan tiga titik lainnya berada di Kabupaten Jembrana yakni Jembatan Jalan Samlong, Kelurahan Sangkaragung; Jembatan Tukad Biluk Poh, Desa Penyaringan; dan Jembatan Jalan Katulampo, Desa Loloan Barat.
Sepanjang pemasangan alat fisik ini, ternyata masih ada tantangan baru. Pertama, kebutuhan prosedur standar (SOP) untuk warga. Suta menyebutkan, saat simulasi di Pasar Kumbasari, warga sekitar masih bingung mengenai tindakan yang harus dilakukan saat sirine berbunyi.
Enam unit generasi kedua itu dipasang di tiga kawasan aliran Tukad Mati, Kabupaten Badung. Yakni belakang Kantor Camat Kuta, depan Kantor Kelurahan Legian, dan dekat Pompa Banjir Tukad Mati Kelurahan Seminyak.
Sedangkan tiga titik lainnya berada di Kabupaten Jembrana yakni Jembatan Jalan Samlong, Kelurahan Sangkaragung; Jembatan Tukad Biluk Poh, Desa Penyaringan; dan Jembatan Jalan Katulampo, Desa Loloan Barat.
Sepanjang pemasangan alat fisik ini, ternyata masih ada tantangan baru. Pertama, kebutuhan prosedur standar (SOP) untuk warga. Suta menyebutkan, saat simulasi di Pasar Kumbasari, warga sekitar masih bingung mengenai tindakan yang harus dilakukan saat sirine berbunyi.
Enam unit generasi kedua itu dipasang di tiga kawasan aliran Tukad Mati, Kabupaten Badung. Yakni belakang Kantor Camat Kuta, depan Kantor Kelurahan Legian, dan dekat Pompa Banjir Tukad Mati Kelurahan Seminyak.
Sedangkan tiga titik lainnya berada di Kabupaten Jembrana yakni Jembatan Jalan Samlong, Kelurahan Sangkaragung; Jembatan Tukad Biluk Poh, Desa Penyaringan; dan Jembatan Jalan Katulampo, Desa Loloan Barat.
Sepanjang pemasangan alat fisik ini, ternyata masih ada tantangan baru. Pertama, kebutuhan prosedur standar (SOP) untuk warga. Suta menyebutkan, saat simulasi di Pasar Kumbasari, warga sekitar masih bingung mengenai tindakan yang harus dilakukan saat sirine berbunyi.
FPRB lalu menindaklanjutinya dengan melibatkan warga untuk merumuskan SOP evakuasi mandiri yang meliputi siapa melakukan apa, kapan, dan ke mana.
“Kalau alatnya bunyi tapi gak tahu cara merespon, ya sama aja. Sehingga yang terpenting adalah tidak lanjut dari itu,” katanya.
Kedua, administrasi serah terima aset. FPRB sedang menyelesaikan berkas serah terima aset B-FEWS kepada pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, pemda membutuhkan berkas administrasi tersebut agar dapat mengalokasikan anggaran perawatan (APBD) secara legal.
FPRB lalu menindaklanjutinya dengan melibatkan warga untuk merumuskan SOP evakuasi mandiri yang meliputi siapa melakukan apa, kapan, dan ke mana.
“Kalau alatnya bunyi tapi gak tahu cara merespon, ya sama aja. Sehingga yang terpenting adalah tidak lanjut dari itu,” katanya.
Kedua, administrasi serah terima aset. FPRB sedang menyelesaikan berkas serah terima aset B-FEWS kepada pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, pemda membutuhkan berkas administrasi tersebut agar dapat mengalokasikan anggaran perawatan (APBD) secara legal.
FPRB lalu menindaklanjutinya dengan melibatkan warga untuk merumuskan SOP evakuasi mandiri yang meliputi siapa melakukan apa, kapan, dan ke mana.
“Kalau alatnya bunyi tapi gak tahu cara merespon, ya sama aja. Sehingga yang terpenting adalah tidak lanjut dari itu,” katanya.
Kedua, administrasi serah terima aset. FPRB sedang menyelesaikan berkas serah terima aset B-FEWS kepada pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, pemda membutuhkan berkas administrasi tersebut agar dapat mengalokasikan anggaran perawatan (APBD) secara legal.
“Ternyata ada hal-hal administratif yang memang harus dipenuhi. Tanpa dasar surat itu, mereka tidak bisa menganggarkan,” lanjutnya.
Suta belum dapat memastikan berapa lama masa pakai unit ini. Ia tidak memiliki parameter ukuran. Makanya ia menginginkan pelibatan warga dalam fungsi kontrol dan pengawasan.
Ada nomor telepon yang terpasang di boks B-FEWS, sehingga warga dapat menghubunginya jika ada kendala ataupun keluhan. Nomor BPBD Denpasar 08133634952 atau call center (0361) 233333, dan BPBD Bali 085792240799 atau call center (0361) 251177.
“Ini bukan barang FPRB. Ini barang kita bersama, kita butuh bersama. Yuk, kita pelihara sama-sama barangnya,” sarannya.
“Ternyata ada hal-hal administratif yang memang harus dipenuhi. Tanpa dasar surat itu, mereka tidak bisa menganggarkan,” lanjutnya.
Suta belum dapat memastikan berapa lama masa pakai unit ini. Ia tidak memiliki parameter ukuran. Makanya ia menginginkan pelibatan warga dalam fungsi kontrol dan pengawasan.
Ada nomor telepon yang terpasang di boks B-FEWS, sehingga warga dapat menghubunginya jika ada kendala ataupun keluhan. Nomor BPBD Denpasar 08133634952 atau call center (0361) 233333, dan BPBD Bali 085792240799 atau call center (0361) 251177.
“Ini bukan barang FPRB. Ini barang kita bersama, kita butuh bersama. Yuk, kita pelihara sama-sama barangnya,” sarannya.
“Ternyata ada hal-hal administratif yang memang harus dipenuhi. Tanpa dasar surat itu, mereka tidak bisa menganggarkan,” lanjutnya.
Suta belum dapat memastikan berapa lama masa pakai unit ini. Ia tidak memiliki parameter ukuran. Makanya ia menginginkan pelibatan warga dalam fungsi kontrol dan pengawasan.
Ada nomor telepon yang terpasang di boks B-FEWS, sehingga warga dapat menghubunginya jika ada kendala ataupun keluhan. Nomor BPBD Denpasar 08133634952 atau call center (0361) 233333, dan BPBD Bali 085792240799 atau call center (0361) 251177.
“Ini bukan barang FPRB. Ini barang kita bersama, kita butuh bersama. Yuk, kita pelihara sama-sama barangnya,” sarannya.
Bencana dibawa ke ruang sidang
Bencana dibawa ke ruang sidang
Bencana dibawa ke ruang sidang
Sejumlah warga, akademisi, advokasi publik, hingga petani yang tergabung dalam Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan (Pulihkan) Bali menilai peristiwa September 2025 sebagai akumulasi kerentanan yang dibiarkan negara. Menurut mereka, penyebabnya bukan semata faktor alam, melainkan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Proses hukumnya berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Gugatan warga (citizen lawsuit) memasuki sidang perdana pada 27 Juli 2026, yang menggugat 14 lembaga negara atas tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana.
Sejumlah warga, akademisi, advokasi publik, hingga petani yang tergabung dalam Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan (Pulihkan) Bali menilai peristiwa September 2025 sebagai akumulasi kerentanan yang dibiarkan negara. Menurut mereka, penyebabnya bukan semata faktor alam, melainkan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Proses hukumnya berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Gugatan warga (citizen lawsuit) memasuki sidang perdana pada 27 Juli 2026, yang menggugat 14 lembaga negara atas tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana.
Sejumlah warga, akademisi, advokasi publik, hingga petani yang tergabung dalam Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan (Pulihkan) Bali menilai peristiwa September 2025 sebagai akumulasi kerentanan yang dibiarkan negara. Menurut mereka, penyebabnya bukan semata faktor alam, melainkan tata kelola pemerintahan yang buruk.
Proses hukumnya berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Gugatan warga (citizen lawsuit) memasuki sidang perdana pada 27 Juli 2026, yang menggugat 14 lembaga negara atas tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana.
Satu di antara gugatannya berisi moratorium atau menghentikan sementara pemberian izin baru terhadap proyek pembangunan di Bali yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak penggugat dan tergugat wajib mengikuti mekanisme mediasi. Mediasi perdana digelar 3 September 2026. Kedua pihak sepakat mediasi digelar tertutup.
Namun sepanjang mediasi, para tergugat tidak sepakat terhadap moratorium. Koalisi dinilai tidak pro terhadap pembangunan. Menurut Tim Substansi Koalisi Pulihkan Bali, Made Yaya Sawitri, penghentian ini bukanlah untuk keseluruhan, tidak berlaku surut atau tidak menghentikan pembangunan yang sudah berizin sebelumnya.
Satu di antara gugatannya berisi moratorium atau menghentikan sementara pemberian izin baru terhadap proyek pembangunan di Bali yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak penggugat dan tergugat wajib mengikuti mekanisme mediasi. Mediasi perdana digelar 3 September 2026. Kedua pihak sepakat mediasi digelar tertutup.
Namun sepanjang mediasi, para tergugat tidak sepakat terhadap moratorium. Koalisi dinilai tidak pro terhadap pembangunan. Menurut Tim Substansi Koalisi Pulihkan Bali, Made Yaya Sawitri, penghentian ini bukanlah untuk keseluruhan, tidak berlaku surut atau tidak menghentikan pembangunan yang sudah berizin sebelumnya.
Satu di antara gugatannya berisi moratorium atau menghentikan sementara pemberian izin baru terhadap proyek pembangunan di Bali yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak penggugat dan tergugat wajib mengikuti mekanisme mediasi. Mediasi perdana digelar 3 September 2026. Kedua pihak sepakat mediasi digelar tertutup.
Namun sepanjang mediasi, para tergugat tidak sepakat terhadap moratorium. Koalisi dinilai tidak pro terhadap pembangunan. Menurut Tim Substansi Koalisi Pulihkan Bali, Made Yaya Sawitri, penghentian ini bukanlah untuk keseluruhan, tidak berlaku surut atau tidak menghentikan pembangunan yang sudah berizin sebelumnya.
Sebaliknya, kata Yaya, sapaannya, moratorium ini memberikan waktu pemerintah untuk mengevaluasi pembangunan, bukan anti pembangunan.
“Jadi selama moratorium, kami harapkan pemerintah bisa membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan audit pembangunan. Terutama di sektor-sektor yang dampak negatifnya diperkirakan akan besar,” jelas Akademisi Kebijakan Sosial Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Warmadewa ini kepada IDN Times Sabtu lalu, 7 November 2026.
DAS juga termasuk dalam moratorium, karena merupakan kawasan kritis dan krusial. Berkaca dari penyebab banjir 2025 lalu, alih fungsi lahan di wilayah DAS begitu masif.
Sebaliknya, kata Yaya, sapaannya, moratorium ini memberikan waktu pemerintah untuk mengevaluasi pembangunan, bukan anti pembangunan.
“Jadi selama moratorium, kami harapkan pemerintah bisa membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan audit pembangunan. Terutama di sektor-sektor yang dampak negatifnya diperkirakan akan besar,” jelas Akademisi Kebijakan Sosial Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Warmadewa ini kepada IDN Times Sabtu lalu, 7 November 2026.
DAS juga termasuk dalam moratorium, karena merupakan kawasan kritis dan krusial. Berkaca dari penyebab banjir 2025 lalu, alih fungsi lahan di wilayah DAS begitu masif.
Sebaliknya, kata Yaya, sapaannya, moratorium ini memberikan waktu pemerintah untuk mengevaluasi pembangunan, bukan anti pembangunan.
“Jadi selama moratorium, kami harapkan pemerintah bisa membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan audit pembangunan. Terutama di sektor-sektor yang dampak negatifnya diperkirakan akan besar,” jelas Akademisi Kebijakan Sosial Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Warmadewa ini kepada IDN Times Sabtu lalu, 7 November 2026.
DAS juga termasuk dalam moratorium, karena merupakan kawasan kritis dan krusial. Berkaca dari penyebab banjir 2025 lalu, alih fungsi lahan di wilayah DAS begitu masif.
Koalisi sangat terbuka berdialog dengan pemerintah untuk menentukan sektor atau wilayah lain yang akan dilindungi dalam moratorium tersebut.
Jika menelusuri ke belakang lanskap kebijakan di Indonesia maupun Bali, moratorium bukanlah kebijakan baru. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan moratorium sebagai penundaan atau penangguhan.
Moratorium dapat dikeluarkan oleh pejabat eksekutif di level kabupaten/kota hingga pusat. Contohnya, Gubernur Bali mengeluarkan moratorium pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan. Moratorium itu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan.
Koalisi sangat terbuka berdialog dengan pemerintah untuk menentukan sektor atau wilayah lain yang akan dilindungi dalam moratorium tersebut.
Jika menelusuri ke belakang lanskap kebijakan di Indonesia maupun Bali, moratorium bukanlah kebijakan baru. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan moratorium sebagai penundaan atau penangguhan.
Moratorium dapat dikeluarkan oleh pejabat eksekutif di level kabupaten/kota hingga pusat. Contohnya, Gubernur Bali mengeluarkan moratorium pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan. Moratorium itu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan.
Koalisi sangat terbuka berdialog dengan pemerintah untuk menentukan sektor atau wilayah lain yang akan dilindungi dalam moratorium tersebut.
Jika menelusuri ke belakang lanskap kebijakan di Indonesia maupun Bali, moratorium bukanlah kebijakan baru. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan moratorium sebagai penundaan atau penangguhan.
Moratorium dapat dikeluarkan oleh pejabat eksekutif di level kabupaten/kota hingga pusat. Contohnya, Gubernur Bali mengeluarkan moratorium pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan. Moratorium itu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan.
Aturan tersebut menjadi dasar hukum di tingkat daerah untuk mencegah alih fungsi lahan di lahan produktif, termasuk melarang adanya alih kepemilikan lahan atau nomine.
Contoh lain di tingkat nasional, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah mengeluarkan Moratorium Hutan Indonesia pada Mei 2011 dan memperpanjangnya hingga 2015.
Moratorium tersebut bertujuan untuk melindungi hutan dari ancaman deforestasi dengan menunda pemberian izin penggunaan lahan kawasan hutan primer di Indonesia. Moratorium ini kemudian diperpanjang oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Aturan tersebut menjadi dasar hukum di tingkat daerah untuk mencegah alih fungsi lahan di lahan produktif, termasuk melarang adanya alih kepemilikan lahan atau nomine.
Contoh lain di tingkat nasional, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah mengeluarkan Moratorium Hutan Indonesia pada Mei 2011 dan memperpanjangnya hingga 2015.
Moratorium tersebut bertujuan untuk melindungi hutan dari ancaman deforestasi dengan menunda pemberian izin penggunaan lahan kawasan hutan primer di Indonesia. Moratorium ini kemudian diperpanjang oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Aturan tersebut menjadi dasar hukum di tingkat daerah untuk mencegah alih fungsi lahan di lahan produktif, termasuk melarang adanya alih kepemilikan lahan atau nomine.
Contoh lain di tingkat nasional, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah mengeluarkan Moratorium Hutan Indonesia pada Mei 2011 dan memperpanjangnya hingga 2015.
Moratorium tersebut bertujuan untuk melindungi hutan dari ancaman deforestasi dengan menunda pemberian izin penggunaan lahan kawasan hutan primer di Indonesia. Moratorium ini kemudian diperpanjang oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Yaya menilai Moratorium Hutan Indonesia adalah contoh kasus yang cukup berhasil dalam penyelarasan kebijakan di setiap instansi. Pada masa itu, Pemerintah Pusat tengah menggencarkan One Map Policy agar memiliki satu pintu akses data dan koordinasi. Meski demikian, moratorium tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam sekejap.
Setidaknya, moratorium bisa menjadi instrumen bagi alam Bali untuk menarik napas sejenak, dan pemda juga dapat mengevaluasi serta memutuskan langkah perlindungan, misalnya.
“Saya tidak mengatakan bahwa dengan adanya moratorium bahwa semua permasalahan terkait dengan lingkungan, penggunaan lahan, dan sebagainya itu bisa selesai gitu ya,” tutur Yaya.
Yaya menilai Moratorium Hutan Indonesia adalah contoh kasus yang cukup berhasil dalam penyelarasan kebijakan di setiap instansi. Pada masa itu, Pemerintah Pusat tengah menggencarkan One Map Policy agar memiliki satu pintu akses data dan koordinasi. Meski demikian, moratorium tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam sekejap.
Setidaknya, moratorium bisa menjadi instrumen bagi alam Bali untuk menarik napas sejenak, dan pemda juga dapat mengevaluasi serta memutuskan langkah perlindungan, misalnya.
“Saya tidak mengatakan bahwa dengan adanya moratorium bahwa semua permasalahan terkait dengan lingkungan, penggunaan lahan, dan sebagainya itu bisa selesai gitu ya,” tutur Yaya.
Yaya menilai Moratorium Hutan Indonesia adalah contoh kasus yang cukup berhasil dalam penyelarasan kebijakan di setiap instansi. Pada masa itu, Pemerintah Pusat tengah menggencarkan One Map Policy agar memiliki satu pintu akses data dan koordinasi. Meski demikian, moratorium tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam sekejap.
Setidaknya, moratorium bisa menjadi instrumen bagi alam Bali untuk menarik napas sejenak, dan pemda juga dapat mengevaluasi serta memutuskan langkah perlindungan, misalnya.
“Saya tidak mengatakan bahwa dengan adanya moratorium bahwa semua permasalahan terkait dengan lingkungan, penggunaan lahan, dan sebagainya itu bisa selesai gitu ya,” tutur Yaya.
Gugatan warga, bagi Yaya demi menuntut pembangunan yang adil, kritis, dan berhati-hati. Ia mengamati Bali begitu bergantung pada pemasukan pariwisata. Indikator ekonomi memang penting, tapi bagi Yaya, hal tersebut hanya satu dari sederet indikator yang harus diperhatikan pemerintah.
“Ada people's wellbeing, ada kerentanan-kerentanan yang tidak di-address sama pemerintah. Kami harapkan pemerintah jadi lebih holistik dalam melihat permasalahan di Bali,” harap Yaya.
Perjuangan ini masih panjang, dan gugatan warga merupakan yang pertama di Bali. Meskipun berada di ambang ketidakpastian, satu keyakinan yang Yaya pegang adalah warga Bali tidak perlu takut mengkritisi kebijakan pemerintah.
Gugatan warga, bagi Yaya demi menuntut pembangunan yang adil, kritis, dan berhati-hati. Ia mengamati Bali begitu bergantung pada pemasukan pariwisata. Indikator ekonomi memang penting, tapi bagi Yaya, hal tersebut hanya satu dari sederet indikator yang harus diperhatikan pemerintah.
“Ada people's wellbeing, ada kerentanan-kerentanan yang tidak di-address sama pemerintah. Kami harapkan pemerintah jadi lebih holistik dalam melihat permasalahan di Bali,” harap Yaya.
Perjuangan ini masih panjang, dan gugatan warga merupakan yang pertama di Bali. Meskipun berada di ambang ketidakpastian, satu keyakinan yang Yaya pegang adalah warga Bali tidak perlu takut mengkritisi kebijakan pemerintah.
Gugatan warga, bagi Yaya demi menuntut pembangunan yang adil, kritis, dan berhati-hati. Ia mengamati Bali begitu bergantung pada pemasukan pariwisata. Indikator ekonomi memang penting, tapi bagi Yaya, hal tersebut hanya satu dari sederet indikator yang harus diperhatikan pemerintah.
“Ada people's wellbeing, ada kerentanan-kerentanan yang tidak di-address sama pemerintah. Kami harapkan pemerintah jadi lebih holistik dalam melihat permasalahan di Bali,” harap Yaya.
Perjuangan ini masih panjang, dan gugatan warga merupakan yang pertama di Bali. Meskipun berada di ambang ketidakpastian, satu keyakinan yang Yaya pegang adalah warga Bali tidak perlu takut mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Kami ingin menunjukkan bahwa tidak apa-apa kritis. Karena dengan begitu, pemerintah jadi sadar bahwa mereka itu tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan pembangunan, mengambil keputusan dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Kelak, hasilnya kalah atau menang di persidangan, tapak perjuangan untuk menyebarkan advokasi akan terus mekar dan merekah. Itulah keyakinan Yaya.
“Sebenarnya jangka panjang itu tujuan kami. Jadi, supaya ada koalisi-koalisi lain yang kemudian, misalnya kepentingan mereka atau hajat hidup mereka dirugikan, mereka bisa bersuara, tidak takut,” tutur Yaya.
“Kami ingin menunjukkan bahwa tidak apa-apa kritis. Karena dengan begitu, pemerintah jadi sadar bahwa mereka itu tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan pembangunan, mengambil keputusan dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Kelak, hasilnya kalah atau menang di persidangan, tapak perjuangan untuk menyebarkan advokasi akan terus mekar dan merekah. Itulah keyakinan Yaya.
“Sebenarnya jangka panjang itu tujuan kami. Jadi, supaya ada koalisi-koalisi lain yang kemudian, misalnya kepentingan mereka atau hajat hidup mereka dirugikan, mereka bisa bersuara, tidak takut,” tutur Yaya.
“Kami ingin menunjukkan bahwa tidak apa-apa kritis. Karena dengan begitu, pemerintah jadi sadar bahwa mereka itu tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan pembangunan, mengambil keputusan dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Kelak, hasilnya kalah atau menang di persidangan, tapak perjuangan untuk menyebarkan advokasi akan terus mekar dan merekah. Itulah keyakinan Yaya.
“Sebenarnya jangka panjang itu tujuan kami. Jadi, supaya ada koalisi-koalisi lain yang kemudian, misalnya kepentingan mereka atau hajat hidup mereka dirugikan, mereka bisa bersuara, tidak takut,” tutur Yaya.
Apa yang sudah, belum, dan harus dilakukan
Apa yang sudah, belum, dan harus dilakukan
Apa yang sudah, belum, dan harus dilakukan
Dalam catatan Masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Denpasar, tata air kota bertumpu pada lima sistem jaringan drainase utama.
Sistem I (Tukad Badung) di mana sub sistemnya terdiri dari Tukad Oongan, Tukad Jurang, Tukad Badung hulu, dan Tukad Badung hilir. Sistem II (Tukad Ayung) terdiri dari Tukad Abian Base, Tukad Pengengeh, Tukad Ayung hulu, dan Tukad Ayung hilir.
Berikutnya Sistem III (Tukad Mati) yang sub sistemnya terdiri dari Tukad Teba, Tukad Mati hulu, dan Tukad Mati hilir. Sistem IV (Niti Mandala--Suwung) terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngenjung, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda, dan Tukad Pekaseh.
Terakhir adalah Sistem V (Pemogan) meliputi saluran kecil-kecil yang belum jelas alirannya, masih berupa sawah atau lahan tidak produktif, dan rawa-rawa.
Dalam catatan Masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Denpasar, tata air kota bertumpu pada lima sistem jaringan drainase utama.
Sistem I (Tukad Badung) di mana sub sistemnya terdiri dari Tukad Oongan, Tukad Jurang, Tukad Badung hulu, dan Tukad Badung hilir. Sistem II (Tukad Ayung) terdiri dari Tukad Abian Base, Tukad Pengengeh, Tukad Ayung hulu, dan Tukad Ayung hilir.
Berikutnya Sistem III (Tukad Mati) yang sub sistemnya terdiri dari Tukad Teba, Tukad Mati hulu, dan Tukad Mati hilir. Sistem IV (Niti Mandala--Suwung) terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngenjung, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda, dan Tukad Pekaseh.
Terakhir adalah Sistem V (Pemogan) meliputi saluran kecil-kecil yang belum jelas alirannya, masih berupa sawah atau lahan tidak produktif, dan rawa-rawa.
Dalam catatan Masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Denpasar, tata air kota bertumpu pada lima sistem jaringan drainase utama.
Sistem I (Tukad Badung) di mana sub sistemnya terdiri dari Tukad Oongan, Tukad Jurang, Tukad Badung hulu, dan Tukad Badung hilir. Sistem II (Tukad Ayung) terdiri dari Tukad Abian Base, Tukad Pengengeh, Tukad Ayung hulu, dan Tukad Ayung hilir.
Berikutnya Sistem III (Tukad Mati) yang sub sistemnya terdiri dari Tukad Teba, Tukad Mati hulu, dan Tukad Mati hilir. Sistem IV (Niti Mandala--Suwung) terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngenjung, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda, dan Tukad Pekaseh.
Terakhir adalah Sistem V (Pemogan) meliputi saluran kecil-kecil yang belum jelas alirannya, masih berupa sawah atau lahan tidak produktif, dan rawa-rawa.
Masing-masing sistem punya strategi berbeda untuk mengantisipasi banjir, kata Kepala Dinas PUPR Denpasar, I Gede Cipta Sudewa. Ia menyebutkan kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung berada di BWS Bali-Penida. Sedangkan kewenangan PUPR Kota Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Dalam mengantisipasi banjir, PUPR Denpasar punya dua tugas yang meliputi normalisasi alur sungai dan pengendalian sampah. Tugas ini berkoordinasi dengan BWS di Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati.
Ada tiga model normalisasi yang mereka lakukan, dan ini dikerjakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) secara berkala. Yaitu pembangunan sistem drainase, operasi pemeliharaan (OP) drainase, dan peningkatan sistem drainase.
Masing-masing sistem punya strategi berbeda untuk mengantisipasi banjir, kata Kepala Dinas PUPR Denpasar, I Gede Cipta Sudewa. Ia menyebutkan kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung berada di BWS Bali-Penida. Sedangkan kewenangan PUPR Kota Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Dalam mengantisipasi banjir, PUPR Denpasar punya dua tugas yang meliputi normalisasi alur sungai dan pengendalian sampah. Tugas ini berkoordinasi dengan BWS di Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati.
Ada tiga model normalisasi yang mereka lakukan, dan ini dikerjakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) secara berkala. Yaitu pembangunan sistem drainase, operasi pemeliharaan (OP) drainase, dan peningkatan sistem drainase.
Masing-masing sistem punya strategi berbeda untuk mengantisipasi banjir, kata Kepala Dinas PUPR Denpasar, I Gede Cipta Sudewa. Ia menyebutkan kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung berada di BWS Bali-Penida. Sedangkan kewenangan PUPR Kota Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Dalam mengantisipasi banjir, PUPR Denpasar punya dua tugas yang meliputi normalisasi alur sungai dan pengendalian sampah. Tugas ini berkoordinasi dengan BWS di Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati.
Ada tiga model normalisasi yang mereka lakukan, dan ini dikerjakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) secara berkala. Yaitu pembangunan sistem drainase, operasi pemeliharaan (OP) drainase, dan peningkatan sistem drainase.
Kalau dijabarkan, pembangunan sistem drainase adalah membuat sistem drainase yang baru. OP itu pemeliharaan, termasuk juga normalisasi, pengambilan sampah, dan pengerukan. Berikutnya peningkatan sistem drainase, yang sudah ada diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya.
Cipta mencontohkan pembangunan sistem drainase baru di Jalan Bumi Ayu, Sanur, yang kerap banjir setiap tahun. Ia menunjukkan foto malam hari di kawasan tersebut kepada IDN Times. Rabu Malam, 27 Oktober 2026, Denpasar sedang hujan. Dari laporan di WhatsApp grup PU, Jalan Bumi Ayu tidak tergenang malam itu.
“Jalan Bumi Ayu kita test case-kan. Setiap tahun, kan, pasti terendam. Kemarin hujan, saya sudah cek di grup aman. Aspalnya bersih, tidak ada genangan. Ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami,” ujarnya.
Kalau dijabarkan, pembangunan sistem drainase adalah membuat sistem drainase yang baru. OP itu pemeliharaan, termasuk juga normalisasi, pengambilan sampah, dan pengerukan. Berikutnya peningkatan sistem drainase, yang sudah ada diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya.
Cipta mencontohkan pembangunan sistem drainase baru di Jalan Bumi Ayu, Sanur, yang kerap banjir setiap tahun. Ia menunjukkan foto malam hari di kawasan tersebut kepada IDN Times. Rabu Malam, 27 Oktober 2026, Denpasar sedang hujan. Dari laporan di WhatsApp grup PU, Jalan Bumi Ayu tidak tergenang malam itu.
“Jalan Bumi Ayu kita test case-kan. Setiap tahun, kan, pasti terendam. Kemarin hujan, saya sudah cek di grup aman. Aspalnya bersih, tidak ada genangan. Ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami,” ujarnya.
Kalau dijabarkan, pembangunan sistem drainase adalah membuat sistem drainase yang baru. OP itu pemeliharaan, termasuk juga normalisasi, pengambilan sampah, dan pengerukan. Berikutnya peningkatan sistem drainase, yang sudah ada diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya.
Cipta mencontohkan pembangunan sistem drainase baru di Jalan Bumi Ayu, Sanur, yang kerap banjir setiap tahun. Ia menunjukkan foto malam hari di kawasan tersebut kepada IDN Times. Rabu Malam, 27 Oktober 2026, Denpasar sedang hujan. Dari laporan di WhatsApp grup PU, Jalan Bumi Ayu tidak tergenang malam itu.
“Jalan Bumi Ayu kita test case-kan. Setiap tahun, kan, pasti terendam. Kemarin hujan, saya sudah cek di grup aman. Aspalnya bersih, tidak ada genangan. Ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami,” ujarnya.
Cipta menyebutkan secara teori ada lima faktor yang menyebabkan banjir. Pertama, karena gravitasi. Ia mencontohkan Jalan Bumi Ayu dan Pura Demak yang wilayahnya cekung. Satu-satunya jalan untuk mengatasi banjir di sana adalah menggunakan teknologi dengan mesin pompa.
Kedua, sedimentasi. Menurutnya, untuk mengantisipasi banjir perlu dilakukan normalisasi atau pengerukan. Ketiga, karena sampah. Keempat, penyempitan alur karena ada bangunan yang melanggar sempadan sungai. Kelima, karena faktor alam.
“Khusus untuk yang 10 September 2025 di Denpasar, itu penyebabnya karena dua, sedimentasi tinggi dan sampah,” katanya.
Cipta menyebutkan secara teori ada lima faktor yang menyebabkan banjir. Pertama, karena gravitasi. Ia mencontohkan Jalan Bumi Ayu dan Pura Demak yang wilayahnya cekung. Satu-satunya jalan untuk mengatasi banjir di sana adalah menggunakan teknologi dengan mesin pompa.
Kedua, sedimentasi. Menurutnya, untuk mengantisipasi banjir perlu dilakukan normalisasi atau pengerukan. Ketiga, karena sampah. Keempat, penyempitan alur karena ada bangunan yang melanggar sempadan sungai. Kelima, karena faktor alam.
“Khusus untuk yang 10 September 2025 di Denpasar, itu penyebabnya karena dua, sedimentasi tinggi dan sampah,” katanya.
Cipta menyebutkan secara teori ada lima faktor yang menyebabkan banjir. Pertama, karena gravitasi. Ia mencontohkan Jalan Bumi Ayu dan Pura Demak yang wilayahnya cekung. Satu-satunya jalan untuk mengatasi banjir di sana adalah menggunakan teknologi dengan mesin pompa.
Kedua, sedimentasi. Menurutnya, untuk mengantisipasi banjir perlu dilakukan normalisasi atau pengerukan. Ketiga, karena sampah. Keempat, penyempitan alur karena ada bangunan yang melanggar sempadan sungai. Kelima, karena faktor alam.
“Khusus untuk yang 10 September 2025 di Denpasar, itu penyebabnya karena dua, sedimentasi tinggi dan sampah,” katanya.
Untuk menekan aliran sampah di sungai, Pemkot Denpasar berkolaborasi dengan lembaga internasional UNDP (United Nations Development Programme). Penjaringan sampah ditingkatkan melalui pemasangan jaring di Pasar Badung, perempatan Teuku Umar–Imam Bonjol, dan Taman Pancing.
Pada November 2026, UNDP dijadwalkan memasang trash barrier di area DAM Estuari dan dua unit trash boom di kawasan utara Jembatan Jalan Gajah Mada hingga dekat RSUD Wangaya. Langkah ini dipercepat untuk mengantisipasi tingginya curah hujan dan gelaran Denpasar Festival.
Melihat maraknya aksi buang sampah sembarangan pada malam hari, Cipta menyatakan sedang berikhtiar akan membuat program terintegrasi berbasis teknologi, bekerja sama dengan Dinas Kominfo pada tahun depan. Namanya "Siapa Bicara" atau Sistem Informasi Pemantauan Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Untuk menekan aliran sampah di sungai, Pemkot Denpasar berkolaborasi dengan lembaga internasional UNDP (United Nations Development Programme). Penjaringan sampah ditingkatkan melalui pemasangan jaring di Pasar Badung, perempatan Teuku Umar–Imam Bonjol, dan Taman Pancing.
Pada November 2026, UNDP dijadwalkan memasang trash barrier di area DAM Estuari dan dua unit trash boom di kawasan utara Jembatan Jalan Gajah Mada hingga dekat RSUD Wangaya. Langkah ini dipercepat untuk mengantisipasi tingginya curah hujan dan gelaran Denpasar Festival.
Melihat maraknya aksi buang sampah sembarangan pada malam hari, Cipta menyatakan sedang berikhtiar akan membuat program terintegrasi berbasis teknologi, bekerja sama dengan Dinas Kominfo pada tahun depan. Namanya "Siapa Bicara" atau Sistem Informasi Pemantauan Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Untuk menekan aliran sampah di sungai, Pemkot Denpasar berkolaborasi dengan lembaga internasional UNDP (United Nations Development Programme). Penjaringan sampah ditingkatkan melalui pemasangan jaring di Pasar Badung, perempatan Teuku Umar–Imam Bonjol, dan Taman Pancing.
Pada November 2026, UNDP dijadwalkan memasang trash barrier di area DAM Estuari dan dua unit trash boom di kawasan utara Jembatan Jalan Gajah Mada hingga dekat RSUD Wangaya. Langkah ini dipercepat untuk mengantisipasi tingginya curah hujan dan gelaran Denpasar Festival.
Melihat maraknya aksi buang sampah sembarangan pada malam hari, Cipta menyatakan sedang berikhtiar akan membuat program terintegrasi berbasis teknologi, bekerja sama dengan Dinas Kominfo pada tahun depan. Namanya "Siapa Bicara" atau Sistem Informasi Pemantauan Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Program ini memperluas jaringan pemantauan ke area rawan, termasuk mengintegrasikan kamera pemantau (CCTV) milik swasta atau rumah warga yang menghadap ke jalan atau sungai. Sistemnya sendiri akan dibangun oleh PUPR agar lebih efektif.
Pemantauan itu, menurutnya perlu dilakukan untuk memberikan tindak pidana ringan (tipiring) pihak yang membuang sampah secara berulang.
PUPR juga akan melakukan sosialisasi dengan desa adat dan kelurahan (perbekel), untuk mencari cara memberikan efek jera terhadap warga yang berulang kali membuang sampah.
Program ini memperluas jaringan pemantauan ke area rawan, termasuk mengintegrasikan kamera pemantau (CCTV) milik swasta atau rumah warga yang menghadap ke jalan atau sungai. Sistemnya sendiri akan dibangun oleh PUPR agar lebih efektif.
Pemantauan itu, menurutnya perlu dilakukan untuk memberikan tindak pidana ringan (tipiring) pihak yang membuang sampah secara berulang.
PUPR juga akan melakukan sosialisasi dengan desa adat dan kelurahan (perbekel), untuk mencari cara memberikan efek jera terhadap warga yang berulang kali membuang sampah.
Program ini memperluas jaringan pemantauan ke area rawan, termasuk mengintegrasikan kamera pemantau (CCTV) milik swasta atau rumah warga yang menghadap ke jalan atau sungai. Sistemnya sendiri akan dibangun oleh PUPR agar lebih efektif.
Pemantauan itu, menurutnya perlu dilakukan untuk memberikan tindak pidana ringan (tipiring) pihak yang membuang sampah secara berulang.
PUPR juga akan melakukan sosialisasi dengan desa adat dan kelurahan (perbekel), untuk mencari cara memberikan efek jera terhadap warga yang berulang kali membuang sampah.
Selain kendala teknis, Pemkot Denpasar juga terikat regulasi anggaran. APBD maupun APBN tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik di atas lahan privat. Sehingga pembongkaran fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Kapan pembongkarannya, itu tergantung dari mereka.
Cipta menjelaskan keterbatasan itu dari sisi kewenangan. Kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung ada di BWS Bali-Penida, sedangkan PUPR Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Penilaian akhir atas permintaan membongkar, menurutnya, ada di Kementerian PU pusat. Namun secara lisan, BWS menyampaikan bahwa Pemkot tidak diizinkan membongkar ruko di Jalan Sulawesi karena berdiri di lahan privat.
Selain kendala teknis, Pemkot Denpasar juga terikat regulasi anggaran. APBD maupun APBN tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik di atas lahan privat. Sehingga pembongkaran fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Kapan pembongkarannya, itu tergantung dari mereka.
Cipta menjelaskan keterbatasan itu dari sisi kewenangan. Kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung ada di BWS Bali-Penida, sedangkan PUPR Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Penilaian akhir atas permintaan membongkar, menurutnya, ada di Kementerian PU pusat. Namun secara lisan, BWS menyampaikan bahwa Pemkot tidak diizinkan membongkar ruko di Jalan Sulawesi karena berdiri di lahan privat.
Selain kendala teknis, Pemkot Denpasar juga terikat regulasi anggaran. APBD maupun APBN tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik di atas lahan privat. Sehingga pembongkaran fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Kapan pembongkarannya, itu tergantung dari mereka.
Cipta menjelaskan keterbatasan itu dari sisi kewenangan. Kewenangan utama pengelolaan Tukad Badung ada di BWS Bali-Penida, sedangkan PUPR Denpasar terbatas pada urusan administratif dan operasional.
Penilaian akhir atas permintaan membongkar, menurutnya, ada di Kementerian PU pusat. Namun secara lisan, BWS menyampaikan bahwa Pemkot tidak diizinkan membongkar ruko di Jalan Sulawesi karena berdiri di lahan privat.
“Sebab bagaimanapun, jangankan di sungai, di saluran drainase maupun got saja, pagi dibersihkan oleh timnya SDA, siang isinya Teh Poci lagi. Kalau terus-terusan begitu, seolah-olah ini bad habit mereka. Gampang aja buang sampah di kota atau sungai, karena tidak langganan. Itu kan menyindir kami. Kalau tidak didukung oleh partisipasi warga, proyek apa pun yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak bisa maksimal,” tutupnya.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, mengingatkan bahwa pekerjaan ini tidak selesai dalam lima tahun, dan mengubah pola pikir butuh waktu lebih lama dari itu.
Menurutnya, Bali harus memitigasi bencana berbasis budaya, termasuk bangunannya, dengan satu kepentingan untuk seluruh pulau.
"Karena bencana itu pasti. Apalagi kita pulau kecil," katanya.
“Sebab bagaimanapun, jangankan di sungai, di saluran drainase maupun got saja, pagi dibersihkan oleh timnya SDA, siang isinya Teh Poci lagi. Kalau terus-terusan begitu, seolah-olah ini bad habit mereka. Gampang aja buang sampah di kota atau sungai, karena tidak langganan. Itu kan menyindir kami. Kalau tidak didukung oleh partisipasi warga, proyek apa pun yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak bisa maksimal,” tutupnya.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, mengingatkan bahwa pekerjaan ini tidak selesai dalam lima tahun, dan mengubah pola pikir butuh waktu lebih lama dari itu.
Menurutnya, Bali harus memitigasi bencana berbasis budaya, termasuk bangunannya, dengan satu kepentingan untuk seluruh pulau.
"Karena bencana itu pasti. Apalagi kita pulau kecil," katanya.
“Sebab bagaimanapun, jangankan di sungai, di saluran drainase maupun got saja, pagi dibersihkan oleh timnya SDA, siang isinya Teh Poci lagi. Kalau terus-terusan begitu, seolah-olah ini bad habit mereka. Gampang aja buang sampah di kota atau sungai, karena tidak langganan. Itu kan menyindir kami. Kalau tidak didukung oleh partisipasi warga, proyek apa pun yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak bisa maksimal,” tutupnya.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali, Iskandar Eko Priyotomo, mengingatkan bahwa pekerjaan ini tidak selesai dalam lima tahun, dan mengubah pola pikir butuh waktu lebih lama dari itu.
Menurutnya, Bali harus memitigasi bencana berbasis budaya, termasuk bangunannya, dengan satu kepentingan untuk seluruh pulau.
"Karena bencana itu pasti. Apalagi kita pulau kecil," katanya.
Koalisi Pulihkan Bali juga mendesak adanya Peraturan Daerah (Perda) Keadilan Iklim. Made Yaya Sawitri berharap koalisi dapat bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk membahas perda ini.
Secara substansi, perda ini disebut akan mengatur seluruh aspek sosial lingkungan Bali yang selama ini masih tersebar pada banyak regulasi.
Perda ini juga diharapkan dapat mendefinisikan kelompok rentan, dan memuat langkah pemerintah dalam menyikapi kerentanan tersebut, termasuk perlindungan sosial yang dibutuhkan.
Koalisi Pulihkan Bali juga mendesak adanya Peraturan Daerah (Perda) Keadilan Iklim. Made Yaya Sawitri berharap koalisi dapat bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk membahas perda ini.
Secara substansi, perda ini disebut akan mengatur seluruh aspek sosial lingkungan Bali yang selama ini masih tersebar pada banyak regulasi.
Perda ini juga diharapkan dapat mendefinisikan kelompok rentan, dan memuat langkah pemerintah dalam menyikapi kerentanan tersebut, termasuk perlindungan sosial yang dibutuhkan.
Koalisi Pulihkan Bali juga mendesak adanya Peraturan Daerah (Perda) Keadilan Iklim. Made Yaya Sawitri berharap koalisi dapat bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk membahas perda ini.
Secara substansi, perda ini disebut akan mengatur seluruh aspek sosial lingkungan Bali yang selama ini masih tersebar pada banyak regulasi.
Perda ini juga diharapkan dapat mendefinisikan kelompok rentan, dan memuat langkah pemerintah dalam menyikapi kerentanan tersebut, termasuk perlindungan sosial yang dibutuhkan.
Yaya menilai Bali tidak perlu menunggu regulasi di pusat. Selain kekhawatiran waktu penuntasan regulasi, Ia juga cemas ada campur aduk unsur politis di tingkat nasional.
“Menurut kami kalau misalnya sudah ada inisiatif baik untuk membuat Perda Iklim, ya sebaiknya digarap langsung begitu, tidak usah menunggu undang-undangnya sendiri,” tegas Yaya.
Yaya menilai Bali tidak perlu menunggu regulasi di pusat. Selain kekhawatiran waktu penuntasan regulasi, Ia juga cemas ada campur aduk unsur politis di tingkat nasional.
“Menurut kami kalau misalnya sudah ada inisiatif baik untuk membuat Perda Iklim, ya sebaiknya digarap langsung begitu, tidak usah menunggu undang-undangnya sendiri,” tegas Yaya.
Yaya menilai Bali tidak perlu menunggu regulasi di pusat. Selain kekhawatiran waktu penuntasan regulasi, Ia juga cemas ada campur aduk unsur politis di tingkat nasional.
“Menurut kami kalau misalnya sudah ada inisiatif baik untuk membuat Perda Iklim, ya sebaiknya digarap langsung begitu, tidak usah menunggu undang-undangnya sendiri,” tegas Yaya.
Sementara itu, Prof Eryani menyoroti elevasi Denpasar hampir setara dengan wilayah hilir, sehingga membuat air sulit mengalir cepat. Solusinya cukup dengan rutinitas pengerukan sedimen dan penggelontoran drainase yang idealnya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah musim hujan.
Ini harus melibatkan banyak pihak seperti dinas kebersihan dan lingkungan hidup (DKLH), dinas PU, balai wilayah sungai (BWS), hingga pemerintah desa.
Pada kawasan padat yang lahannya sudah habis, ia menilai pelebaran sungai sudah tidak mungkin dilakukan. Solusi paling realistis adalah pengerukan rutin sedimen dan sampah, dengan catatan tidak terlalu dalam agar tidak memicu intrusi air laut.
Sementara itu, Prof Eryani menyoroti elevasi Denpasar hampir setara dengan wilayah hilir, sehingga membuat air sulit mengalir cepat. Solusinya cukup dengan rutinitas pengerukan sedimen dan penggelontoran drainase yang idealnya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah musim hujan.
Ini harus melibatkan banyak pihak seperti dinas kebersihan dan lingkungan hidup (DKLH), dinas PU, balai wilayah sungai (BWS), hingga pemerintah desa.
Pada kawasan padat yang lahannya sudah habis, ia menilai pelebaran sungai sudah tidak mungkin dilakukan. Solusi paling realistis adalah pengerukan rutin sedimen dan sampah, dengan catatan tidak terlalu dalam agar tidak memicu intrusi air laut.
Sementara itu, Prof Eryani menyoroti elevasi Denpasar hampir setara dengan wilayah hilir, sehingga membuat air sulit mengalir cepat. Solusinya cukup dengan rutinitas pengerukan sedimen dan penggelontoran drainase yang idealnya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah musim hujan.
Ini harus melibatkan banyak pihak seperti dinas kebersihan dan lingkungan hidup (DKLH), dinas PU, balai wilayah sungai (BWS), hingga pemerintah desa.
Pada kawasan padat yang lahannya sudah habis, ia menilai pelebaran sungai sudah tidak mungkin dilakukan. Solusi paling realistis adalah pengerukan rutin sedimen dan sampah, dengan catatan tidak terlalu dalam agar tidak memicu intrusi air laut.
Prof Eryani turut menaruh harapan. Jika hujan ekstrem serupa terulang, risiko banjir besar seharusnya tidak akan sama seperti tahun lalu, tetapi dengan syarat semua pihak benar-benar menjalankan perannya. Morfologi sungai dikembalikan sesuai alur alaminya, dan bangunan yang melanggar sempadan dibongkar.
Setahun setelah tragedi banjir, Prof Eryani kembali memberikan lima rekomendasi untuk mengatasi persoalan ini.
Prof Eryani turut menaruh harapan. Jika hujan ekstrem serupa terulang, risiko banjir besar seharusnya tidak akan sama seperti tahun lalu, tetapi dengan syarat semua pihak benar-benar menjalankan perannya. Morfologi sungai dikembalikan sesuai alur alaminya, dan bangunan yang melanggar sempadan dibongkar.
Setahun setelah tragedi banjir, Prof Eryani kembali memberikan lima rekomendasi untuk mengatasi persoalan ini.
Prof Eryani turut menaruh harapan. Jika hujan ekstrem serupa terulang, risiko banjir besar seharusnya tidak akan sama seperti tahun lalu, tetapi dengan syarat semua pihak benar-benar menjalankan perannya. Morfologi sungai dikembalikan sesuai alur alaminya, dan bangunan yang melanggar sempadan dibongkar.
Setahun setelah tragedi banjir, Prof Eryani kembali memberikan lima rekomendasi untuk mengatasi persoalan ini.
Pertama, mengkaji ulang relevansi aturan yang ada. Jika sudah sesuai, perhatian terhadap implementasinya harus merata di seluruh DAS, termasuk pemerintah dan warga.
Kedua, membagi peran secara jelas siapa yang menegakkan aturan, dan siapa yang mengeruk sedimen.
Ketiga, menyiapkan pendanaan, termasuk kontribusi dari pelaku usaha di sepanjang DAS seperti hotel, vila, dan restoran.
Keempat, melibatkan perguruan tinggi untuk riset daya tampung sungai, dan mengonsep arsitektur agar rumah di tepi sungai menghadap sungai, bukan membelakanginya agar kelestarian tetap terjaga.
Kelima, menerapkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, akademisi, warga atau komunitas, pelaku usaha, dan media.
Pertama, mengkaji ulang relevansi aturan yang ada. Jika sudah sesuai, perhatian terhadap implementasinya harus merata di seluruh DAS, termasuk pemerintah dan warga.
Kedua, membagi peran secara jelas siapa yang menegakkan aturan, dan siapa yang mengeruk sedimen.
Ketiga, menyiapkan pendanaan, termasuk kontribusi dari pelaku usaha di sepanjang DAS seperti hotel, vila, dan restoran.
Keempat, melibatkan perguruan tinggi untuk riset daya tampung sungai, dan mengonsep arsitektur agar rumah di tepi sungai menghadap sungai, bukan membelakanginya agar kelestarian tetap terjaga.
Kelima, menerapkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, akademisi, warga atau komunitas, pelaku usaha, dan media.
Pertama, mengkaji ulang relevansi aturan yang ada. Jika sudah sesuai, perhatian terhadap implementasinya harus merata di seluruh DAS, termasuk pemerintah dan warga.
Kedua, membagi peran secara jelas siapa yang menegakkan aturan, dan siapa yang mengeruk sedimen.
Ketiga, menyiapkan pendanaan, termasuk kontribusi dari pelaku usaha di sepanjang DAS seperti hotel, vila, dan restoran.
Keempat, melibatkan perguruan tinggi untuk riset daya tampung sungai, dan mengonsep arsitektur agar rumah di tepi sungai menghadap sungai, bukan membelakanginya agar kelestarian tetap terjaga.
Kelima, menerapkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, akademisi, warga atau komunitas, pelaku usaha, dan media.
Ia menyebut skema kontribusi semacam corporate social responsibility (CSR) untuk DAS sudah diinisiasi lewat Forum DAS di Bali, tapi belum berjalan karena tidak ada aturan teknis soal pengelolaan dan pemungutan dananya.
Menurutnya, pihak yang menggunakan kawasan DAS atau penyumbang sampah dan limbah wajib berkontribusi, tanpa mengambil lahan sempadan.
Sekarang kami butuh bantuanmu untuk memantau, apakah rekomendasi ini ataupun kebijakan lainnya sudah dijalankan oleh pemerintah, karena menurut Pasal 26 ayat 1 huruf f Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, warga juga berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
Ia menyebut skema kontribusi semacam corporate social responsibility (CSR) untuk DAS sudah diinisiasi lewat Forum DAS di Bali, tapi belum berjalan karena tidak ada aturan teknis soal pengelolaan dan pemungutan dananya.
Menurutnya, pihak yang menggunakan kawasan DAS atau penyumbang sampah dan limbah wajib berkontribusi, tanpa mengambil lahan sempadan.
Sekarang kami butuh bantuanmu untuk memantau, apakah rekomendasi ini ataupun kebijakan lainnya sudah dijalankan oleh pemerintah, karena menurut Pasal 26 ayat 1 huruf f Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, warga juga berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
Ia menyebut skema kontribusi semacam corporate social responsibility (CSR) untuk DAS sudah diinisiasi lewat Forum DAS di Bali, tapi belum berjalan karena tidak ada aturan teknis soal pengelolaan dan pemungutan dananya.
Menurutnya, pihak yang menggunakan kawasan DAS atau penyumbang sampah dan limbah wajib berkontribusi, tanpa mengambil lahan sempadan.
Sekarang kami butuh bantuanmu untuk memantau, apakah rekomendasi ini ataupun kebijakan lainnya sudah dijalankan oleh pemerintah, karena menurut Pasal 26 ayat 1 huruf f Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, warga juga berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
Cerita Indonesia, dari berbagai sudut.
Cerita Indonesia, dari berbagai sudut.
Disusun oleh
Tim Editorial
Irwan Idris - Project Lead/Editor
Febriana Sinta - Project Lead/Editor
Yogie Fadila - Editor
Reporter
Fenny Maulia Agustin
Ni Komang Yuko Utami
Paulus Risang
Muhammad Nasir
Irwan Idris
Rizal Adhi Pratama (Kontributor)
Kembali ke IDNTimes.com
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.
© 2026 IDN. All Rights Reserved.