Para Pelakon Pendidikan 'Indie', Meretas Batas Sekolah Formal

Banyak lembaga pendidikan memilih jalur 'indie'. Menyusun kurikulum sendiri demi mendobrak penyeragaman yang dinilai mengekang.

Beberapa siswa Sanggar Anak Alam (Salam) Yogyakarta sedang beraktivitas. IDN Times/Herlambang Jati.

Pendidikan di Indonesia sering kali terjebak dalam sekat administrasi dan standardisasi yang kaku. Di balik megahnya gedung sekolah dan tumpukan kurikulum yang terus berganti, esensi kemerdekaan belajar justru kerap terabaikan. Kondisi inilah yang memicu keresahan kolektif di kalangan wali murid. Mereka mendapati bahwa sistem konvensional kerap gagal memotret potensi unik individu, menciptakan jarak antara materi pelajaran dengan realitas kehidupan.

Salah satu dari banyak wali murid yang mulai berpikir demikian adalah Ningrum. Perempuan yang tinggal di Yogyakarta ini menilai bahwa ruang kelas seharusnya menjadi laboratorium kehidupan, bukan bilik yang penuh dengan restriksi. Namun, di sekolah konvensional tempat anaknya sempat menimba ilmu, ia justru menemukan sekat-sekat yang menyesakkan. Ada kegelisahan yang memuncak saat ia melihat sang buah hati perlahan kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri. Aturan-aturan formal yang kaku dirasanya mulai menggerus keceriaan alami sang anak.

“Hal-hal kecil tapi penting, seperti anak tidak bebas bermain, bahkan soal rambut bisa jadi intimidasi,” ujar Ningrum, Jumat (17/4/2026).

Gelisah dengan kondisi tersebut, Ningrum akhirnya melabuhkan pilihan pada lembaga pendidikan alternatif Sanggar Anak Alam (Salam) Yogyakarta. Di sekolah yang terletak di Nitiprayan Bantul ini, ia menemukan antitesis dari pendidikan formal yang kaku. “Tidak banyak aturan, tapi ada kesadaran yang tumbuh dari dalam. Anak belajar menjaga diri, teman, dan lingkungan,” ujarnya.

Ancaman berdemokrasi, kebebasan bicara dan berpendapat di Indonesia

Salah satu aktivitas di Salam Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati

Senada, Yanti (46) pun begitu. Ia memilih menyekolahkan anaknya lembaga homeschooling. Yanti mengaku tertarik lantaran di sana tak seperti sekolah formal yang menghabiskan waktu hingga delapan jam di kelas. Anaknya hanya menghabiskan waktu singkat untuk urusan akademik. Selebihnya adalah ruang untuk eksplorasi dan keluarga.

Keputusan Yanti beralih dari sekolah formal didasari oleh pertimbangan matang bersama psikolog guna menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan potensi anak. Menurutnya, sekolah umum cenderung memiliki waktu yang sangat panjang dengan sistem belajar seragam. “Kalau sekolah umum biasa 7 sampai 8 jam. Sementara kalau di homeschooling seperti ini, dia hanya fokus untuk pelajaran yang intinya saja gitu,” kata dia.

Dengan metode yang lebih privat, efektivitas belajar sang anak justru meningkat tajam. Yanti mencontohkan, materi matematika yang biasanya membutuhkan waktu satu bulan di sekolah biasa, mampu dikuasai anaknya hanya dalam empat kali pertemuan. Selain itu, fleksibilitas waktu memungkinkan anaknya mengikuti kursus menggambar tanpa merasa kelelahan secara fisik.

Latar belakang suami sebagai prajurit militer yang kerap berpindah tugas juga menjadikan homeschooling sebagai pilihan paling logis. Yanti menegaskan bahwa dalam homeschooling, orang tualah pemegang kendali utama pendidikan, sementara guru adalah pelengkap. Manfaat terbesar yang ia rasakan bukan sekadar nilai akademik, melainkan kualitas hubungan emosional.

“Jadi, salah satu kelebihan yang paling kami sukai dengan homeschooling ini adalah soal banyaknya waktu luang yang dimiliki anak kami. Sehingga anak kami itu punya waktu lebih banyak dengan keluarga, dengan kami orang tuanya,” pungkas dia.

Langkah lebih ekstrem ditempuh oleh perempuan asal Surabaya, Muni Moon. Lelah dengan sistem pendidikan di Indonesia, ia memilih berbelok arah. Perempuan Surabaya ini memutuskan untuk tidak menyekolahkan kedua anaknya yang berusia 12 dan 8 tahun. Baginya, belajar di rumah setiap malam bukan sekadar pelarian, melainkan jalan keluar dari sistem yang ia anggap sudah kadaluwarsa.

“Kalau saya sendiri, saya sangat pesimis dengan sistem pendidikan, itu yang menjadi salah satu dari sekian banyak alasan kenapa saya tidak menyekolahkan anak,” ujar Muni. Kekecewaan ini bermula saat buah hatinya mengecap bangku TK, namun justru merasa terbungkam. Di sana, rasa ingin tahu anak harus tunduk pada perintah untuk duduk diam.

Muni melihat sekolah formal di Indonesia masih terjebak dalam kurikulum abad ke-19 yang mengagungkan kepatuhan dan hafalan. Padahal, anak-anak abad ke-20 membutuhkan ruang untuk berpikir kritis dan berempati. Standarisasi nilai dan peringkat dianggapnya telah memangkas keunikan setiap individu. “Saya juga melihat sekolah lebih menekankan kepatuhan daripada rasa ingin tahu anak. Anak belajar untuk menjawab soal, bukan untuk memahami,” ungkapnya.
Lewat jalur unschooling, Muni membiarkan anak-anaknya belajar dari buku, masyarakat, hingga berkemah di alam terbuka. Tanpa tekanan seragam, mereka diajak untuk tidak takut berbuat salah dalam proses mencari kebenaran. Pilihan ini diambil bukan untuk memusuhi sekolah, melainkan untuk mencari makna hidup yang lebih personal.

“Kami bukan menolak, kami hanya memilih, karena sekarang ini ada banyak pilihan, dan kami memilih unschooling.”

Kekalutan para orangtua ini sejalan dengan para pegiat pendidikan. Banyak dari mereka kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan ‘indie’. Mereka memilih jalur berbeda dari kerangka pendidikan yang diciptakan pemerintah. Bahkan, sebagian dari lembaga-lembaga itu hanya berlabel Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebuah status bagi lembaga pendidikan non formal.

Salah satu dari lembaga itu adalah Sanggar Anak Alam (Salam) Yogyakarta. Di sana, pendidikan dimaknai lebih luas, tidak dibatasi oleh sekat ruang kelas atau bunyi bel yang kaku. Halaman, pematang sawah, hingga pasar menjadi ruang belajar yang hidup. Anak-anak bergerak mengikuti ritme alami, berpindah aktivitas sesuai minat dan kesepakatan bersama. Di balik kebebasan yang tampak, tumbuh pola mendalam tentang cara mereka mengambil peran, berinteraksi, dan memahami dunia.

Lahirnya Salam dipicu oleh kegelisahan Sri Wahyaningsih dan Toto Rahardjo terhadap sistem pendidikan formal di Indonesia. Mereka melihat ironi di mana sekolah mudah diakses, namun angka putus sekolah tetap tinggi, dan para lulusannya sering menjadi "pengangguran intelektual" yang tercerabut dari realitas.

Pada 1988, Wahya memulai langkah kecil di Lawen, Banjarnegara. Di sana, ia menemukan paradoks kemiskinan di tanah yang subur. Hal ini mendorongnya berhenti bekerja dan mulai mengajak anak-anak belajar langsung dari lingkungan sekitar seperti turun ke ladang dan pasar. Dari sana, muncul pertanyaan kritis tentang mengapa petani membeli sayur atau mengapa lahan subur dibiarkan kosong. Wahya menemukan resonansi dengan pemikiran Paulo Freire bahwa pendidikan harus membebaskan dan berakar pada realitas. “Selama ini kan sekolah hanya hafalan dan seolah-olah sekolah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang real. Itulah Sejarah Salam,” ujar Wahya.

Wahya saat berbincang dengan IDN Times. (IDN Times/Herlambang Jati)

Di Salam, mata pelajaran digantikan oleh empat pilar utama: pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial-budaya, yang kini berkembang ke sektor energi. Anak-anak belajar melalui riset mandiri. Dalam satu kelas, bisa terdapat 15 penelitian berbeda sesuai minat masing-masing siswa. Proses ini membuat literasi dan logika terbangun secara organik. “Ketika logika anak jalan, mereka bisa menstrukturkan pikirannya. Bukan sekadar hafalan,” jelas Wahya.

Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, bukan mendominasi. Meski secara administratif terdaftar sebagai PKBM (Paket A, B, dan C), Salam tetap mandiri dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri tanpa terikat perubahan kurikulum nasional.

Salah satu siswa Salam, Rengganis Kirana Sinta pun mengaku merasakan dampak langsung dari sistem ini. “Di sini tidak ada mata pelajaran. Kami riset sesuai minat, lalu dipresentasikan,” tuturnya. Bahkan konflik antar-teman pun dikelola sebagai bagian dari pembelajaran untuk melatih keberanian berargumen dan penyelesaian masalah.

Setelah hampir 26 tahun berdiri, Salam kini mendampingi sekitar 220 siswa. Keberhasilan model ini terbukti dari para alumninya yang mampu beradaptasi di perguruan tinggi maupun di masyarakat. Banyak dari mereka kembali ke desa untuk membangun inisiatif sosial, bergerak di isu lingkungan, atau menciptakan lapangan kerja. Salam bahkan pernah masuk dalam daftar sekolah unik dunia. Namun, bagi Wahya, pengakuan internasional bukanlah tujuan utama. Fokusnya adalah konsistensi nilai.

Konsep yang hampir sama juga diterapkan oleh Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya. Ketika sekolah-sekolah di kota metropolitan berlomba bersolek dengan gedung beton tertutup dan pendingin udara, SAIM justru memilih akrab dengan debu dan angin. Di sini, ratusan anak berlarian telanjang kaki, mengupas pelepah palem, dan menjadikan halaman hijau sebagai laboratorium hidup mereka.

Filosofi SAIM sederhana namun radikal: mengembalikan anak ke alamnya. Bagi Direktur SAIM, Aziz Badiansyah, alam bukanlah sekadar hutan, melainkan lingkungan tempat anak berpijak. Di tengah kota, maka kota itulah alam mereka. “Teori dan praktek 50:50. Anak-anak tidak hanya belajar di angan-angan, tapi memang benar-benar tahu wujud aslinya,” ujar Aziz.

Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya. IDN Times/Khusnul Hasana

Keunikan SAIM terletak pada racikan kurikulumnya. Mereka tidak menelan mentah-mentah mandat pemerintah, melainkan meramunya dengan standar global Pearson Edexcel dari Inggris dan fondasi nilai Islam. "Artinya apa, cara berpikir anak-anak, cara berkembang anak-anak ala global. Tetapi tetap dengan hati Indonesia dan akhlak Islami," ungkap Aziz.

Namun, berdiri melawan arus utama tentu bukan tanpa ganjalan. Aziz mengakui bahwa meyakinkan orangtua yang terbiasa dengan sistem konvensional adalah tantangan berat.

Ujung dari segala eksperimen pendidikan ini bukanlah sekadar mengejar nilai di atas kertas, melainkan adab. Di tengah mimpi Indonesia Emas 2045, SAIM percaya bahwa kecerdasan tanpa karakter hanyalah resep menuju keculasan. “Orang kalau ilmunya tinggi, ijazahnya tinggi tapi tidak beradab, tidak berkarakter, bisa culas jadinya. Ilmunya bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak bagus,” pungkas Aziz.

Suasana kegiatan belajar di SAIM Surabaya (IDN Times/Khusnul Hasana)

Di Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Cibanteng Tonggohsebuah oase pendidikan alternatif berdiri tanpa kemewahan bangunan bertaraf internasional. Ummasa, begitu namanya. Di sini, pendidikan tidak dimulai dari ambisi prestise, melainkan dari kegelisahan lima petani muda akan esensi belajar bagi anak usia dini. Berdiri sejak 2019, Ummasa tumbuh secara organik. Berawal dari prasekolah untuk anak-anak anggota komunitas, kini lembaga ini menaungi sekitar 60 siswa hingga jenjang kelas 5 SD. Secara legal, ia bernaung di bawah yayasan dan beroperasi sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Setelah pertanian kami melihat memang ada banyak hal yang perlu kita bagikan gitu. Ada ilmu, ada pengetahuan dan kekhasan komunitas yang akhirnya kita merasa butuh wadah pendidikan,” ujar Penggerak Ummasa, Hardinansyah Putra Siji.

Di balik kurikulumnya, ada sosok Taufanny Nugraha yang menggagas metode Kafahulfitrah. Metode ini lahir pada 2015, jauh sebelum sekolah fisik ini ada. Baginya, pendidikan saat ini sering kali terjebak pada sekadar pelatihan kapasitas untuk mengejar jalur karir, bukan menyentuh ranah esensial.

“Boleh jadi itu adalah bentuk semacam pelatihan atau pembelajaran untuk kapasitas-kapasitas yang sebetulnya bukan ranah pendidikan yang esensinya gitu. Jadi kita mencari lagi kalau di sini istilahnya kan gerakan pendidikan sejati,” kata Taufanny.

Alih-alih mencetak pekerja, Ummasa berfokus pada pengenalan jati diri agar murid tidak "salah jurusan" di masa depan. Poros utamanya adalah "sains diri". Sebagai contoh, topik sederhana seperti makanan diolah menjadi pembelajaran nilai yang mendalam. “Bagaimana makanan harus dihabiskan misalnya harus dihusyukuri tidak membuang makanan tidak mencicipi makanan adabnya yang baik misalnya kayak gitu. Terus pilihan makanan kita bukan hanya yang halal tapi yang tayib,” jelasnya.

Suasana di sekolah Ummasa Kabupaten Bandung. IDN Times/Azzis Zulkhairil

Ummasa tidak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, melainkan memilih topik berbasis konteks yang kuat selama tiga bulan sekali. Murid diajak terjun ke lapangan untuk melihat realitas sosial. Menurut Taufanny, belajar tanpa terhubung dengan kenyataan hanya akan terasa hambar. Aspek religiusitas pun diberikan secara halus. Tidak ada hafalan Al-Qur'an dengan sistem drilling. “Anak ngikutin sehafalnya dan ayatnya bukan ayat yang linear diurutkan dari Anas ke Anaba atau Anaba ke Anas. Tapi ayat pilihan sesuai tema apa yang sedang diambil,” tuturnya. Keunikan lain terletak pada keterlibatan orang tua. Setiap tiga bulan, orang tua wajib mendalami jurnal materi yang sama dengan anak agar ekosistem belajar di rumah dan sekolah tetap selaras.

Siswa Homeschooling Bintang Surabaya saat study tour di Kantor BPBD Surabaya. IDN Times/Khusnul Hasana.

Selain sekolah alam, orangtua juga kerap memilih homeschooling sebagai pendidikan alternatif. Salah satunya seperti Homeschooling Bintang Surabaya Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) ini kini menaungi setidaknya 150 siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan latar belakang yang beragam.

Wakil Kepala PKBM Homeschooling Bintang Surabaya, David Lukithodedi, mengungkapkan bahwa alasan orangtua memilih jalur ini umumnya adalah karena fleksibilitas. Beberapa dari murid umumnya adalah atlet atau anak yang mengikuti dinas orangtua. Selain alasan tersebut, banyak juga dari mereka yang beralih karena trauma mendalam terhadap sekolah formal.

“Sebagian besar ada yang memang orang tua itu ingin memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak. Karena memang di kenyataannya saat ini banyak sekali bullying. Nah, bullying di sekolah-sekolah itu terjadi ternyata tidak hanya dari teman kelasnya, ada juga gurunya yang berperan,” ujar David.

Konsep yang diusung lembaga ini mengembalikan peran sentral pendidikan kepada orang tua. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu kebutuhan belajar anak. Kurikulum yang disusun merupakan hasil sinergi untuk menentukan pelajaran, waktu, dan metode yang paling tepat bagi putra-putri mereka.

Terdapat empat program utama yang ditawarkan: community class, home learning, online learning, dan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Uniknya, durasi belajar akademik hanya dibatasi dua jam per hari, dengan intensitas tiga hingga empat kali seminggu. Sisa waktunya difokuskan untuk pengembangan minat, bakat, serta pemberdayaan life skill.

Meski fleksibel, standar penilaian tetap mengikuti aturan pemerintah pusat melalui asesmen formatif, sumatif, hingga ujian TKA. Lulusan pun tidak perlu cemas soal masa depan akademik mereka karena ijazah kesetaraan yang didapat diakui secara nasional. David membuktikan bahwa jalur ini tetap kompetitif untuk menembus bangku kuliah.

“Ada beberapa alumni di kami yang diterima di PTN jalur UTBK SNBT, kalau yang SNPB belum bisa,” pungkas dia.

Wajah pendidikan Indonesia juga menjadi sorotan para pakar pedidikan. Pengamat Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Muhammad Nizaar menilai Nizaar menilai label-label baru dalam kurikulum seringkali hanya kosmetik tanpa perbedaan substansi yang signifikan. Di saat pemerintah sibuk mengganti nama kurikulum, masalah fundamental seperti ketimpangan kualitas antar-sekolah dan gaji guru yang rendah justru terabaikan. Tenaga pendidik yang kompeten seringkali mati kutu karena fasilitas sekolah yang ala kadarnya.

Dia pun menilai wajar jika kemudian semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan alternatif. "Pertanyaannya, kenapa banyak lembaga-lembaga belajar di luar lembaga sekolah? Berarti kan anak-anak gak selesai belajarnya di sekolah," tambahnya.

Nizaar mendesak pemerintah berhenti melakukan eksperimen kurikulum dan mulai fokus pada penguatan kapasitas guru melalui wadah yang sudah ada, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG). Baginya, masa depan Generasi Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan mengganti judul buku teks. "Kualitas pendidikan itu yang paling terasa adalah ketika pemerintah itu memperbaiki fasilitas pendidikan."

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus Wakil Rektor II Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, menilai bahwa keberadaan sekolah-sekolah dengan variabilitas metode ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Bachtiar memberikan perumpamaan menarik mengenai perbedaan kebutuhan pendidikan dengan menganalogikan "kuda pacu" dan "kuda tunggangan". Menurutnya, setiap jenis sekolah memiliki ritme dan tujuan yang berbeda. Ada sekolah yang didesain untuk stabilitas lokal, namun ada pula yang disiapkan untuk adu kecepatan di kancah internasional. "Artinya untuk kebutuhan internasionalisasi, kebutuhan bersaing dengan dunia global, adu kecepatan, adu kekuatan. Mau tidak mau dilatih dengan metode dan kurikulum kuda pacu. Itu yang sesuai dengan standar internasional karena kita harus bersaing dengan negara luar," ujar Bachtiar.

Gede Ngurah Oka Perdana melakukan kegiatan olahraga

Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus Wakil Rektor II Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Bachtiar Syaiful Bachri saat berbincang dengan IDN Times. IDN Times/Faiz Nashrillah

Meski mendukung keberagaman model sekolah, ia tidak memungkiri adanya potensi dampak sosial yang muncul, yakni terbentuknya sekat-sekat eksklusif di masyarakat. Jika tidak dijaga dan diawasi, sekolah alternatif yang menawarkan fasilitas lengkap dan metode mutakhir seringkali terjebak dalam lingkaran komunitas elit. Hal ini menciptakan bisa saja memicu polarisasi antara mereka yang mampu mengakses pendidikan "kuda pacu" dan mereka yang bertahan di sekolah konvensional.

"Sekolah-sekolah dengan variabilitas seperti itu perlu, memang risiko ada. Risikonya menimbulkan komunitas elit, kelompok-kelompok tertentu. Ada polarisasi. Tapi kalau tidak ada seperti itu, kita akan makin tertinggal karena tidak ada variabilitas sebagai pembanding," tambahnya. Satu hal lagi yang menurut dia harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan alternatif adalah kewajibannya ‘manut’ pada konsep pendidikan Indonesia. Misalnya, tiga mata pelajaran utama, Agama, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia harus ada. Untuk itu, negara harus melakukan pengawasan ketat.

Pada akhirnya, kata Bachtiar, sekolah alternatif memang menawarkan oase bagi mereka yang mendambakan kebebasan. Namun, bukan berarti sistem konvensional kehilangan relevansinya. Keberadaan keduanya adalah keniscayaan dalam ekosistem pendidikan yang sehat.