Satu Tahun Pemerintahan
Prabowo
Satu Tahun
Pemerintahan Prabowo
Satu Tahun
Pemerintahan Prabowo
October
2024
Pelantikan Kabinet Merah Putih, Retreat di Akmil Magelang
- Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, dengan disiplin ala militer
- Para menteri ditatar secara jasmani dan pikiran, diajarkan disiplin, hidup sehat, serta bekerja atas panggilan melayani masyarakat-
- Presiden Prabowo memberikan membekali menterinya dengan Asta Cita dan materi lain
November
2024
Presiden Prabowo umumkan kenaikan rata-rata UMP 6,5 persen
- "Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum 6 persen. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen," ujar Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024)
Read More
Desember
2024
Bikin heboh PPN naik jadi 12 Persen
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025
- Pemerintah masih mematangkan aturan barang apa saja yang akan kena dan tidak kena PPN
12 persen
Read More
Januari
2025
Program Makan Bergizi Gratis dimulai
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025
- Alokasi anggaran dan sasaran penerima MBG bertahap sepanjang 2025, alokasi Rp 71 Triliun
- Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per porsi, lebih rendah dari rencana awal sebesar Rp15 ribu per porsi. Penyesuaian anggaran dilakukan mengingat keterbatasan dana pemerintah
Februari
2025
Prabowo umumkan Danantara, Demo Indonesia Gelap
- Presiden Prabowo Subianto telah lebih dulu meneken Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha
Read More
Maret
2025
Ramai Protes Pembahasan RUU TNI
- Rapat paripurna pengesahan diagendakan pada 20 Maret 2025
- Publik dan masyarakat sipil belum bisa mengakses naskah draf RUU TNI terbaru yang akan disahkan. Alhasil, terjadi kebingungan di ruang publik
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad klarifikasi bahwa naskah draf RUU TNI yang beredar di media sosial, berbeda jauh dari yang dibahas di parlemen. Ia menggarisbawahi, yang dibahas untuk diamandemen dalam RUU TNI hanya tiga pasal
April
2025
Presiden AS Trump Umumkan Tarif 32 Persen Untuk RI
- Trump memperingatkan Indonesia agar tidak menaikkan tarif balasan
- Indonesia termasuk dalam 14 negara yang disurati Trump terkait tarif impor baru AS
- Negosiasi tarif impor dengan AS kemudian membuat AS turunkan tarif ke 19 persen
May
2025
Janji-janji Prabowo di hari buruh
- Presiden Prabowo mengatakan akan membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Mereka akan diisi oleh sejumlah pimpinan federasi buruh di Indonesia
- Prabowo meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian segeramenghapus sistem outsourcing
Read More
Juli
2025
Peluncuran Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih
- Program Sekolah Rakyat dimulai di beberapa wilayah 14 Juli
- Prabowo luncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten 21 Juli, merupakan program andalan pemerintah
- Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tukar petani, hingga menciptakan lapangan kerja.
Agustus
2025
Tragedi Affan Dilindas Rantis Polri Picu Demo Besar
- Demonstrasi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Agustus meluas ke berbagai daerah. Ini bentuk protes publik atas kemewahan tunjangan anggota DPR RI di tengah kesulitan ekonomi masyarakat
- Demo kembali berlanjut pada 28 Agustus, diawali kelompok buruh pada siang harinya, dan
Read More
September
2025
Prabowo lakukan dua kali reshuffle kabinet
- Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle di Kabinet Merah Putih, Ganti Menkeu Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa
- Gerindra kian mendominasi di kabinet Prabowo, menunjukkan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi pemerintahan saat ini.
- Prabowo lakukan empat kali reshuffle selama 1 tahun pertama pemerintahan
Oktober
2025
Presiden Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza
- Kehadiran Prabowo di KTT Gaza diklaim sebagai pengaruh diplomasi Indonesia di kancah global
- Prabowo mengaku konsisten mendukung Palestina dengan aksi nyata, seperti pengiriman bantuan kesehatan dan pendidikan.
Read More
October
2024
Pelantikan Kabinet Merah Putih, Retreat di Akmil Magelang
- Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, dengan disiplin ala militer
- Para menteri ditatar secara jasmani dan pikiran, diajarkan disiplin, hidup sehat, serta bekerja atas panggilan melayani masyarakat-
- Presiden Prabowo memberikan membekali menterinya dengan Asta Cita dan materi lain
November
2024
Presiden Prabowo umumkan kenaikan rata-rata UMP 6,5 persen
- "Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum 6 persen. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025
sebesar 6,5 persen," ujar Prabowo di
Read More
Desember
2024
Bikin heboh PPN naik jadi 12 Persen
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025
- Pemerintah masih mematangkan aturan barang apa saja yang akan kena dan tidak kena PPN 12 persen
- Presiden Prabowo Subianto memastikan PPN 12 persen naik mulai
Read More
Januari
2025
Program Makan Bergizi Gratis dimulai
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025
- Alokasi anggaran dan sasaran penerima MBG bertahap sepanjang 2025, alokasi Rp 71 Triliun
- Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp10ribu per porsi, lebih rendah dari rencana
Read More
Februari
2025
Prabowo umumkan Danantara, Demo Indonesia Gelap
- Presiden Prabowo Subianto telah lebih dulu meneken Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha milik
Read More
Maret
2025
Ramai Protes Pembahasan RUU TNI
- Rapat paripurna pengesahan diagendakan pada 20 Maret 2025
- Publik dan masyarakat sipil belum bisa mengakses naskah draf RUU TNI terbaru yang akan disahkan. Alhasil, terjadi kebingungan di ruang publik
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad klarifikasi bahwa naskahdraf RUU TNI yang beredar di media sosial,
Read More
April
2025
Presiden AS Trump Umumkan Tarif 32 Persen Untuk RI
- Trump memperingatkan Indonesia agar tidak menaikkan tarif balasan
- Indonesia termasuk dalam 14 negara yang disurati Trump terkait tarif impor baru AS
- Negosiasi tarif impor dengan AS kemudian membuat AS turunkan tarif ke 19 persen
Juni
2025
Heboh Gara-gara Fadli Zon revisi buku sejarah 1998
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengatakan, tidak ada pemerkosaan massal pada Mei 1998.
- Menurut Komnas HAM, pernyataan itu tidak tepat. Ada sejumlah hal yang dijabarkan Komnas HAM mulai dari pembentukan Tim Ad Hoc
Read More
Juli
2025
Peluncuran Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih
- Program Sekolah Rakyat dimulai di beberapa wilayah 14 Juli
- Prabowo luncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten 21 Juli, merupakan program andalan pemerintah
- Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tukar petani, hingga menciptakan lapangan kerja.
Agustus
2025
Tragedi Affan Dilindas Rantis Polri Picu Demo Besar
- Demonstrasi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Agustus meluas ke berbagai daerah. Ini bentuk protes publik atas kemewahan tunjangan anggota DPR RI di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
- Demo kembali berlanjut pada 28 Agustus, diawali kelompok buruh pada
siang harinya, dan dilanjutkan
Read More
September
2025
Prabowo lakukan dua kali reshuffle kabinet
- Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle di Kabinet Merah Putih, Ganti Menkeu Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa
- Gerindra kian mendominasi di kabinet Prabowo, menunjukkan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi pemerintahan saat ini.
- Prabowo lakukan empat kali
Read More
Oktober
2025
Presiden Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza
- Kehadiran Prabowo di KTT Gaza diklaim sebagai pengaruh diplomasi Indonesia di kancah global
- Prabowo mengaku konsisten mendukung Palestina dengan aksi nyata, seperti pengiriman bantuan kesehatan dan pendidikan.
- Penandatanganan kesepakatan damai
Read More
8 Program Paling Menarik Perhatian
8 Program Paling Menarik Perhatian
8 Program Paling Menarik Perhatian
Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis
Korupsi Penegakan Hukum
Korupsi Penegakan Hukum
Korupsi Penegakan Hukum
Korupsi Penegakan Hukum
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Diplomasi Luar Negeri
Diplomasi Luar Negeri
Diplomasi Luar Negeri
Diplomasi Luar Negeri
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Pertahanan Alusista
Pertahanan Alusista
Pertahanan Alusista
Pertahanan Alusista
Air Mata Dibalik Makan Bergizi Gratis
Air Mata Dibalik Makan Bergizi Gratis
Air Mata Dibalik Makan Bergizi Gratis
Air Mata Dibalik Makan Bergizi Gratis
"Ini program prioritas paling atas bagi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak hanya meningkatkan gizi bagi penerima manfaat yang dalam setahun pertama ditargetkan 82,9 juta orang. Melainkan jiuga membangkitkan ekonomi lokal. Tetapi, dalam perjalanannya banyak masalah, termasuk jatuh korban karena keracunan makanan. Padahal, anggaran dialokasikan paling besar, untuk tahun 2025, program yang dimulai pada 6 Januari ini dapat kucuran dana Rp 71 Triliun. "
"Ini program prioritas paling atas bagi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak hanya meningkatkan gizi bagi penerima manfaat yang dalam setahun pertama ditargetkan 82,9 juta orang. Melainkan jiuga membangkitkan ekonomi lokal. Tetapi, dalam perjalanannya banyak masalah, termasuk jatuh korban karena keracunan makanan. Padahal, anggaran dialokasikan paling besar, untuk tahun 2025, program yang dimulai pada 6 Januari ini dapat kucuran dana Rp 71 Triliun. "
"Ini program prioritas paling atas bagi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak hanya meningkatkan gizi bagi penerima manfaat yang dalam setahun pertama ditargetkan 82,9 juta orang. Melainkan jiuga membangkitkan ekonomi lokal. Tetapi, dalam perjalanannya banyak masalah, termasuk jatuh korban karena keracunan makanan. Padahal, anggaran dialokasikan paling besar, untuk tahun 2025, program yang dimulai pada 6 Januari ini dapat kucuran dana Rp 71 Triliun. "
Gara-gara jatuh korban keracunan hampir setiap hari, sepulang dari perjalanan ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) din New York, Amerika Serikat, Presiden menggelar sedikitnya tiga rapat terbatas membahas perkembangan program MBG. Terkuak bahwa program ini berjalan tanpa dibekali aturan tata kelola yang memadai dari pihak Badan Gizi Nasional, yang menjalankannya praktis minim koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait baik di pusat maupun daerah.
Gara-gara jatuh korban keracunan hampir setiap hari, sepulang dari perjalanan ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) din New York, Amerika Serikat, Presiden menggelar sedikitnya tiga rapat terbatas membahas perkembangan program MBG. Terkuak bahwa program ini berjalan tanpa dibekali aturan tata kelola yang memadai dari pihak Badan Gizi Nasional, yang menjalankannya praktis minim koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait baik di pusat maupun daerah.
Gara-gara jatuh korban keracunan hampir setiap hari, sepulang dari perjalanan ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) din New York, Amerika Serikat, Presiden menggelar sedikitnya tiga rapat terbatas membahas perkembangan program MBG. Terkuak bahwa program ini berjalan tanpa dibekali aturan tata kelola yang memadai dari pihak Badan Gizi Nasional, yang menjalankannya praktis minim koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait baik di pusat maupun daerah.
Sampai genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, 20 Oktober, peraturan presiden yang dijanjikan belum diterbitkan. Presiden memerintahkan sejumlah lembaga termasuk Kementerian Kesehatan mendukung, dengan cara memastikan semua dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), wajib memikiki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (LHHS) dan Sertifikat Keamanan Pangan (Hazard Analysis and Critical Control Points ( HACCP).
Sampai genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, 20 Oktober, peraturan presiden yang dijanjikan belum diterbitkan. Presiden memerintahkan sejumlah lembaga termasuk Kementerian Kesehatan mendukung, dengan cara memastikan semua dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), wajib memikiki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (LHHS) dan Sertifikat Keamanan Pangan (Hazard Analysis and Critical Control Points ( HACCP).
Sampai genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, 20 Oktober, peraturan presiden yang dijanjikan belum diterbitkan. Presiden memerintahkan sejumlah lembaga termasuk Kementerian Kesehatan mendukung, dengan cara memastikan semua dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), wajib memikiki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (LHHS) dan Sertifikat Keamanan Pangan (Hazard Analysis and Critical Control Points ( HACCP).
Per Oktober, Program MBG baru menyerap 30 persen alokasi dana APBN. Jauh dari harapan. Tapi publik berharap program dievaluasi total dan ditetapkan tergetnya benar-benar yang memerlukan sesuai data kementerian/lembaga terkait. Tujuan membangun ekonomi lokal juga belum tercapai.
Per Oktober, Program MBG baru menyerap 30 persen alokasi dana APBN. Jauh dari harapan. Tapi publik berharap program dievaluasi total dan ditetapkan tergetnya benar-benar yang memerlukan sesuai data kementerian/lembaga terkait. Tujuan membangun ekonomi lokal juga belum tercapai.
Per Oktober, Program MBG baru menyerap 30 persen alokasi dana APBN. Jauh dari harapan. Tapi publik berharap program dievaluasi total dan ditetapkan tergetnya benar-benar yang memerlukan sesuai data kementerian/lembaga terkait. Tujuan membangun ekonomi lokal juga belum tercapai.
Korupsi dan Penegakan Hukum, Sekedar Pertunjukan
Korupsi dan Penegakan Hukum, Sekedar Pertunjukan
Korupsi dan Penegakan Hukum, Sekedar Pertunjukan
Korupsi dan Penegakan Hukum, Sekedar Pertunjukan
Menurut Pakar Hukum yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, tujuan penegakan hukum bukanlah dengan memamerkan bukti uang hasil korupsi di depan publik, melainkan untuk memberikan kedamaian hidup antarpribadi supaya kehidupan tetap berjalan dengan damai.
Menurut Pakar Hukum yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, tujuan penegakan hukum bukanlah dengan memamerkan bukti uang hasil korupsi di depan publik, melainkan untuk memberikan kedamaian hidup antarpribadi supaya kehidupan tetap berjalan dengan damai.
Menurut Pakar Hukum yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, tujuan penegakan hukum bukanlah dengan memamerkan bukti uang hasil korupsi di depan publik, melainkan untuk memberikan kedamaian hidup antarpribadi supaya kehidupan tetap berjalan dengan damai.
"Penunjukkan barang bukti uang itu, itu bukan uang hasil kejahatan, itu bukan barang bukti karena uang itu bukan dari hasil menyita dari si tersangka korupsi. Ya uang itu dipinjam dari bank lah diambil, yang di situ adalah rekening banknya bukan uangnya. Barang bukti itu mesti fisik barang yang digunakan untuk kejahatan. Mungkin sebagian orang menganggap itu adalah menunjukkan keseriusan," tutur Chandra, dalam wawancara dengan IDN Times (16/10).
"Penunjukkan barang bukti uang itu, itu bukan uang hasil kejahatan, itu bukan barang bukti karena uang itu bukan dari hasil menyita dari si tersangka korupsi. Ya uang itu dipinjam dari bank lah diambil, yang di situ adalah rekening banknya bukan uangnya. Barang bukti itu mesti fisik barang yang digunakan untuk kejahatan. Mungkin sebagian orang menganggap itu adalah menunjukkan keseriusan," tutur Chandra, dalam wawancara dengan IDN Times (16/10).
"Penunjukkan barang bukti uang itu, itu bukan uang hasil kejahatan, itu bukan barang bukti karena uang itu bukan dari hasil menyita dari si tersangka korupsi. Ya uang itu dipinjam dari bank lah diambil, yang di situ adalah rekening banknya bukan uangnya. Barang bukti itu mesti fisik barang yang digunakan untuk kejahatan. Mungkin sebagian orang menganggap itu adalah menunjukkan keseriusan," tutur Chandra, dalam wawancara dengan IDN Times (16/10).
Akademisi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Pemerintahan Prabowo-Gibran layak mendapatkan nilai 5 dari 10 dalam aspek pemberantasan korupsi pada setahun terakhir.
Akademisi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Pemerintahan Prabowo-Gibran layak mendapatkan nilai 5 dari 10 dalam aspek pemberantasan korupsi pada setahun terakhir.
Akademisi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Pemerintahan Prabowo-Gibran layak mendapatkan nilai 5 dari 10 dalam aspek pemberantasan korupsi pada setahun terakhir.
"Kalau misalnya dia masih percaya pendekatan institusionalis, maka harus ada lembaga yang dia purifikasi dari semua tekanan dan intervensi. Kalau memang dia masih percaya pendekatan institusionalis," ujar Zainal kepada IDN Times (13/10)
"Kalau misalnya dia masih percaya pendekatan institusionalis, maka harus ada lembaga yang dia purifikasi dari semua tekanan dan intervensi. Kalau memang dia masih percaya pendekatan institusionalis," ujar Zainal kepada IDN Times (13/10)
"Kalau misalnya dia masih percaya pendekatan institusionalis, maka harus ada lembaga yang dia purifikasi dari semua tekanan dan intervensi. Kalau memang dia masih percaya pendekatan institusionalis," ujar Zainal kepada IDN Times (13/10)
Pekerjaan rumah banyak, ini klaim sukses ekonomi
Pekerjaan rumah banyak, ini klaim sukses ekonomi
Pekerjaan rumah banyak, ini klaim sukses ekonomi
Pekerjaan rumah banyak, ini klaim sukses ekonomi
"Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,9 persen, naik dari proyeksi sebelumnya. Stabilitas ekonomi makro terjaga dengan pertumbuhan tertinggi di G20 dan inflasi terendah. Capaian keuangan dan pasar modal meliputi rekor tertinggi IHSG, cadangan devisa yang terjaga, dan realisasi investasi yang naik 13,6 persen. "
"Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,9 persen, naik dari proyeksi sebelumnya. Stabilitas ekonomi makro terjaga dengan pertumbuhan tertinggi di G20 dan inflasi terendah. Capaian keuangan dan pasar modal meliputi rekor tertinggi IHSG, cadangan devisa yang terjaga, dan realisasi investasi yang naik 13,6 persen. "
"Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,9 persen, naik dari proyeksi sebelumnya. Stabilitas ekonomi makro terjaga dengan pertumbuhan tertinggi di G20 dan inflasi terendah. Capaian keuangan dan pasar modal meliputi rekor tertinggi IHSG, cadangan devisa yang terjaga, dan realisasi investasi yang naik 13,6 persen. "
Capaian kualitas kesejahteraan sosial termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta program perlindungan sosial seperti KUR dan stimulus ekonomi. "Ini bukan sekadar angka di bursa saham, tapi juga cerminan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia," ujar Airlangga.
Capaian kualitas kesejahteraan sosial termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta program perlindungan sosial seperti KUR dan stimulus ekonomi. "Ini bukan sekadar angka di bursa saham, tapi juga cerminan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia," ujar Airlangga.
Capaian kualitas kesejahteraan sosial termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta program perlindungan sosial seperti KUR dan stimulus ekonomi. "Ini bukan sekadar angka di bursa saham, tapi juga cerminan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia," ujar Airlangga.
Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo. Hasilnya menunjukkan isu-isu ekonomi dasar dan kesejahteraan rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok, masih menjadi prioritas utama masyarakat yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah.
Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo. Hasilnya menunjukkan isu-isu ekonomi dasar dan kesejahteraan rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok, masih menjadi prioritas utama masyarakat yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah.
Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo. Hasilnya menunjukkan isu-isu ekonomi dasar dan kesejahteraan rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok, masih menjadi prioritas utama masyarakat yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah.
Pendidikan, Begini Tanggapan GenZ
Pendidikan, Begini Tanggapan GenZ
Pendidikan, Begini Tanggapan GenZ
Pendidikan, Begini Tanggapan GenZ
"Bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah Prabowo belum terdengar oleh Gen Z, kecuali beasiswa di Universitas Pertahanan. Gen Z lebih berharap bisa kerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Tanah Air, terutama setelah pandemi. Gen Z berharap pemerintahan Prabowo fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan dan membantu pabrik yang tutup agar bisa beroperasi kembali"
"Bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah Prabowo belum terdengar oleh Gen Z, kecuali beasiswa di Universitas Pertahanan. Gen Z lebih berharap bisa kerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Tanah Air, terutama setelah pandemi. Gen Z berharap pemerintahan Prabowo fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan dan membantu pabrik yang tutup agar bisa beroperasi kembali"
"Bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah Prabowo belum terdengar oleh Gen Z, kecuali beasiswa di Universitas Pertahanan. Gen Z lebih berharap bisa kerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Tanah Air, terutama setelah pandemi. Gen Z berharap pemerintahan Prabowo fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan dan membantu pabrik yang tutup agar bisa beroperasi kembali"
Saat diwawancarai IDN Times, ini salah satu aspirasi GenZ. "Sekalipun ada pekerjaan, pekerjaan itu sebatas freelance saja atau jangka pendek. Pekerjaan dengan kontrak kerja satu tahun atau karyawan tetap, sampai sejauh ini sulit sekali," kata Kiky (15/10).
Saat diwawancarai IDN Times, ini salah satu aspirasi GenZ. "Sekalipun ada pekerjaan, pekerjaan itu sebatas freelance saja atau jangka pendek. Pekerjaan dengan kontrak kerja satu tahun atau karyawan tetap, sampai sejauh ini sulit sekali," kata Kiky (15/10).
Saat diwawancarai IDN Times, ini salah satu aspirasi GenZ. "Sekalipun ada pekerjaan, pekerjaan itu sebatas freelance saja atau jangka pendek. Pekerjaan dengan kontrak kerja satu tahun atau karyawan tetap, sampai sejauh ini sulit sekali," kata Kiky (15/10).
"Kami berharap Pak Prabowo bisa fokus ke isu penciptaan lapangan pekerjaan karena pekerjaan berkaitan erat dengan penghidupan ekonomi masyarakat," kata Kiky. IDN Times mewawancarai sejumlah narasumber usia GenZ untuk 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kami berharap Pak Prabowo bisa fokus ke isu penciptaan lapangan pekerjaan karena pekerjaan berkaitan erat dengan penghidupan ekonomi masyarakat," kata Kiky. IDN Times mewawancarai sejumlah narasumber usia GenZ untuk 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kami berharap Pak Prabowo bisa fokus ke isu penciptaan lapangan pekerjaan karena pekerjaan berkaitan erat dengan penghidupan ekonomi masyarakat," kata Kiky. IDN Times mewawancarai sejumlah narasumber usia GenZ untuk 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo.
Kita tahu saat kampanye pemilihan presiden, Gibran Rakabuming Raka, kini wakil presiden, pernah berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.
Kita tahu saat kampanye pemilihan presiden, Gibran Rakabuming Raka, kini wakil presiden, pernah berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.
Kita tahu saat kampanye pemilihan presiden, Gibran Rakabuming Raka, kini wakil presiden, pernah berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.
Reformasi Birokrasi Setengah hati?
Reformasi Birokrasi Setengah hati?
Reformasi Birokrasi Setengah hati?
Reformasi Birokrasi Setengah hati?
"Tata kelola adalah problem akut di pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi presiden membentuk kabinet yang sangat gemuk. Presiden juga gembar-gembor reformasi birokrasi untuk mengurangi kebocoran anggaran, dan kurangi reformasi. "
"Tata kelola adalah problem akut di pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi presiden membentuk kabinet yang sangat gemuk. Presiden juga gembar-gembor reformasi birokrasi untuk mengurangi kebocoran anggaran, dan kurangi reformasi. "
"Tata kelola adalah problem akut di pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi presiden membentuk kabinet yang sangat gemuk. Presiden juga gembar-gembor reformasi birokrasi untuk mengurangi kebocoran anggaran, dan kurangi reformasi. "
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, selama satu tahun ini, pihaknya bekerja keras untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, selama satu tahun ini, pihaknya bekerja keras untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, selama satu tahun ini, pihaknya bekerja keras untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.
Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi Kemenpan RB untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, di antaranya birokrasi yang lebih responsif, kolaborasi antara kementerian/lembaga, dan transformasi digital.
Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi Kemenpan RB untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, di antaranya birokrasi yang lebih responsif, kolaborasi antara kementerian/lembaga, dan transformasi digital.
Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi Kemenpan RB untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, di antaranya birokrasi yang lebih responsif, kolaborasi antara kementerian/lembaga, dan transformasi digital.
Hal itu disampaikan Rini Widyantini kepada Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, dalam program Ngobrol Seru by IDN Times dalam segmen satu tahun pemerintahan Prabowo, di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Hal itu disampaikan Rini Widyantini kepada Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, dalam program Ngobrol Seru by IDN Times dalam segmen satu tahun pemerintahan Prabowo, di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Hal itu disampaikan Rini Widyantini kepada Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, dalam program Ngobrol Seru by IDN Times dalam segmen satu tahun pemerintahan Prabowo, di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
"Yang lainnya itu sebetulnya bisa sebagai salah satu faktor pendukung saja, untuk mendukung ketiga itu. Jadi, ya, saya memang sekarang fokus ketiga hal itu, bagaimana membangun kolaborasi antar pemerintah," kata Rini.
"Yang lainnya itu sebetulnya bisa sebagai salah satu faktor pendukung saja, untuk mendukung ketiga itu. Jadi, ya, saya memang sekarang fokus ketiga hal itu, bagaimana membangun kolaborasi antar pemerintah," kata Rini.
"Yang lainnya itu sebetulnya bisa sebagai salah satu faktor pendukung saja, untuk mendukung ketiga itu. Jadi, ya, saya memang sekarang fokus ketiga hal itu, bagaimana membangun kolaborasi antar pemerintah," kata Rini.
Diplomasi Luar Negeri, Konsistensi Lantang di Dunia
Diplomasi Luar Negeri, Konsistensi Lantang di Dunia
Diplomasi Luar Negeri, Konsistensi Lantang di Dunia
Diplomasi Luar Negeri, Konsistensi Lantang di Dunia
Diplomasi persahabatan di era Prabowo tercatat mencakup kunjungan ke 24 negara dalam setahun pertama. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Prabowo adalah ‘foreign policy president’. Ini berbeda bak bumi dan langit dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tidak pernah hadir langsung di forum Sidang Majelis Umum PBB (pernah hadir virtual saja).
Diplomasi persahabatan di era Prabowo tercatat mencakup kunjungan ke 24 negara dalam setahun pertama. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Prabowo adalah ‘foreign policy president’. Ini berbeda bak bumi dan langit dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tidak pernah hadir langsung di forum Sidang Majelis Umum PBB (pernah hadir virtual saja).
Diplomasi persahabatan di era Prabowo tercatat mencakup kunjungan ke 24 negara dalam setahun pertama. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Prabowo adalah ‘foreign policy president’. Ini berbeda bak bumi dan langit dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tidak pernah hadir langsung di forum Sidang Majelis Umum PBB (pernah hadir virtual saja).
Arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Prabowo dirumuskan secara sederhana namun kuat, bersahabat dengan semua negara tanpa menciptakan musuh. Bahkan dalam pidato di SU-PBB ke 80, 23 September, Prabowo secara tegas menyatakan dukungan ke PBB dan multilateralisme.
Arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Prabowo dirumuskan secara sederhana namun kuat, bersahabat dengan semua negara tanpa menciptakan musuh. Bahkan dalam pidato di SU-PBB ke 80, 23 September, Prabowo secara tegas menyatakan dukungan ke PBB dan multilateralisme.
Arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Prabowo dirumuskan secara sederhana namun kuat, bersahabat dengan semua negara tanpa menciptakan musuh. Bahkan dalam pidato di SU-PBB ke 80, 23 September, Prabowo secara tegas menyatakan dukungan ke PBB dan multilateralisme.
Dalam pidatonya di PBB, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina, menyerukan Solusi Dua Negara, dan menekankan “Palestina harus merdeka, sementara keamanan Israel harus dijamin demi perdamaian sejati.”
Dalam pidatonya di PBB, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina, menyerukan Solusi Dua Negara, dan menekankan “Palestina harus merdeka, sementara keamanan Israel harus dijamin demi perdamaian sejati.”
Dalam pidatonya di PBB, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina, menyerukan Solusi Dua Negara, dan menekankan “Palestina harus merdeka, sementara keamanan Israel harus dijamin demi perdamaian sejati.”
Kesehatan, Reformasi Paling Ambisius
Kesehatan, Reformasi Paling Ambisius
Kesehatan, Reformasi Paling Ambisius
Kesehatan, Reformasi Paling Ambisius
"Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbagi kisah penanganan pandemi COVID-19 di The Goalkeepers 2025. Pasca pandemi COVID-19 Indonesia bangun sistem layanan kesehatan nasional Presiden Prabowo Subianto mendukung program kesehatan skrining kesehatan gratis tahunan."
"Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbagi kisah penanganan pandemi COVID-19 di The Goalkeepers 2025. Pasca pandemi COVID-19 Indonesia bangun sistem layanan kesehatan nasional Presiden Prabowo Subianto mendukung program kesehatan skrining kesehatan gratis tahunan."
"Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbagi kisah penanganan pandemi COVID-19 di The Goalkeepers 2025. Pasca pandemi COVID-19 Indonesia bangun sistem layanan kesehatan nasional Presiden Prabowo Subianto mendukung program kesehatan skrining kesehatan gratis tahunan."
Pada bulan Februari 2025, pemerintahan Prabowo meluncurkan program kesehatan paling ambisius: Skrining Kesehatan Gratis Tahunan untuk seluruh 280 juta penduduk Indonesia. Sejauh ini, lebih dari 37 juta orang telah diskrining. “Dengan kecepatan 500.000 skrining per hari, kami berharap dapat mencapai lebih dari 50 juta pada akhir tahun ini,” papar Budi.
Pada bulan Februari 2025, pemerintahan Prabowo meluncurkan program kesehatan paling ambisius: Skrining Kesehatan Gratis Tahunan untuk seluruh 280 juta penduduk Indonesia. Sejauh ini, lebih dari 37 juta orang telah diskrining. “Dengan kecepatan 500.000 skrining per hari, kami berharap dapat mencapai lebih dari 50 juta pada akhir tahun ini,” papar Budi.
Pada bulan Februari 2025, pemerintahan Prabowo meluncurkan program kesehatan paling ambisius: Skrining Kesehatan Gratis Tahunan untuk seluruh 280 juta penduduk Indonesia. Sejauh ini, lebih dari 37 juta orang telah diskrining. “Dengan kecepatan 500.000 skrining per hari, kami berharap dapat mencapai lebih dari 50 juta pada akhir tahun ini,” papar Budi.
CEO CISDI Diah Saminarsih menilai kinerja sektor kesehatan Prabowo baru mencapai angka 6-7, dipengaruhi oleh kurangnya anggaran dan implementasi operasional yang belum merata. Anggaran kesehatan di tingkat subnasional semakin sedikit, sulit untuk berinovasi lokal, dan inovasi tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Sumberdaya Manusia kesehatan bukan topik riset yang diinginkan, pengakuan terhadap kader kesehatan belum jelas, dan belum ada kejelasan soal hak dan penghargaan yang layak.
CEO CISDI Diah Saminarsih menilai kinerja sektor kesehatan Prabowo baru mencapai angka 6-7, dipengaruhi oleh kurangnya anggaran dan implementasi operasional yang belum merata. Anggaran kesehatan di tingkat subnasional semakin sedikit, sulit untuk berinovasi lokal, dan inovasi tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Sumberdaya Manusia kesehatan bukan topik riset yang diinginkan, pengakuan terhadap kader kesehatan belum jelas, dan belum ada kejelasan soal hak dan penghargaan yang layak.
CEO CISDI Diah Saminarsih menilai kinerja sektor kesehatan Prabowo baru mencapai angka 6-7, dipengaruhi oleh kurangnya anggaran dan implementasi operasional yang belum merata. Anggaran kesehatan di tingkat subnasional semakin sedikit, sulit untuk berinovasi lokal, dan inovasi tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Sumberdaya Manusia kesehatan bukan topik riset yang diinginkan, pengakuan terhadap kader kesehatan belum jelas, dan belum ada kejelasan soal hak dan penghargaan yang layak.
Pertahanan Keamanan, Nuansa Militer Mengental
Pertahanan Keamanan, Nuansa Militer Mengental
Pertahanan Keamanan, Nuansa Militer Mengental
Pertahanan Keamanan, Nuansa Militer Mengental
Menurut Imparsial, selama satu tahun terakhir, terdapat sejumlah catatan penting di bidang pertahanan yang patut menjadi perhatian bersama. Imparsial menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran justru mempertegas rekonsolidasi militerisme di Indonesia.
Menurut Imparsial, selama satu tahun terakhir, terdapat sejumlah catatan penting di bidang pertahanan yang patut menjadi perhatian bersama. Imparsial menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran justru mempertegas rekonsolidasi militerisme di Indonesia.
Menurut Imparsial, selama satu tahun terakhir, terdapat sejumlah catatan penting di bidang pertahanan yang patut menjadi perhatian bersama. Imparsial menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran justru mempertegas rekonsolidasi militerisme di Indonesia.
"Alih-alih memperkuat agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir, pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif," kata Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10)
"Alih-alih memperkuat agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir, pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif," kata Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10)
"Alih-alih memperkuat agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir, pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif," kata Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10)
Menurut dia, kecenderungan ini mengancam prinsip dasar supremasi sipil, melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada bentuk pemerintahan yang semakin autokratis/
Menurut dia, kecenderungan ini mengancam prinsip dasar supremasi sipil, melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada bentuk pemerintahan yang semakin autokratis/
Menurut dia, kecenderungan ini mengancam prinsip dasar supremasi sipil, melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada bentuk pemerintahan yang semakin autokratis/
Dalam wawancara dengan IDN Times, sejumlah GenZ menyoroti beberapa kasus pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital masih muncul, begitu juga dengan penanganan isu HAM yang kadang dianggap belum transparan dan tegas.
Dalam wawancara dengan IDN Times, sejumlah GenZ menyoroti beberapa kasus pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital masih muncul, begitu juga dengan penanganan isu HAM yang kadang dianggap belum transparan dan tegas.
Dalam wawancara dengan IDN Times, sejumlah GenZ menyoroti beberapa kasus pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital masih muncul, begitu juga dengan penanganan isu HAM yang kadang dianggap belum transparan dan tegas.
Klaim Pencapaian 1 Tahun Presiden Prabowo
Klaim Pencapaian 1 Tahun Presiden Prabowo
Klaim Pencapaian 1 Tahun Presiden Prabowo
Klaim Pencapaian 1 Tahun Presiden Prabowo
Disusun oleh
Tim Editorial
Uni Lubis - Editor In Chief
Yohanes Eko Wahyu Ardiyanto - Lead Video Producer
M. Athif Aiman - Team Video
Restu R. Putri - Team Editorial
Tim Product
Hanafi Halim - Web Specialist
Rafiio Ardhika - Product Designer
Kembali ke IDNTimes.com
Disusun oleh
Tim Editorial
Uni Lubis - Editor In Chief
Yohanes Eko Wahyu Ardiyanto - Lead Video Producer
M. Athif Aiman - Team Video
Restu R. Putri - Team Editorial
Tim Product
Hanafi Halim - Web Specialist
Rafiio Ardhika - Product Designer
Kembali ke IDNTimes.com
© 2025 IDN. All Rights Reserved.
© 2025 IDN. All Rights Reserved.
© 2025 IDN. All Rights Reserved.
© 2025 IDN. All Rights Reserved.
© 2025 IDN. All Rights Reserved.